Tag: pemulihan bencana

  • Mendagri Tito Karnavian Sebut Butuh 3 Tahun Normalisasi Pasca Bencana Sumatera

    Mendagri Tito Karnavian Sebut Butuh 3 Tahun Normalisasi Pasca Bencana Sumatera

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan butuh waktu hingga tiga tahun untuk menormalisasi kondisi seluruh wilayah pasca bencana di Sumatera. Banyak jalan di kabupaten dan provinsi masih berlumpur dan memerlukan waktu lama untuk dibersihkan.

    “Saya waktu ditanya, Bapak Presiden kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh? Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun,” kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/206).

    Tito menyebut tantangan utama ada pada pengerukan lumpur, terutama di ruas jalan kabupaten dan provinsi yang terdampak parah. Jalan-jalan ini membutuhkan penanganan khusus agar dapat berfungsi kembali secara permanen.

    “Karena apa? Karena memang mengeroknya termasuk tadi jalan-jalan yang ke kabupaten, jalan provinsi. Ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena. Untuk dipermanenkan kalau fungsional kan jalan provinsi sudah,” lanjutnya.

    Secara fungsional, jalan di provinsi sudah dapat dilalui. Namun, fungsinya belum permanen. Jalan kabupaten atau kota membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk fungsional, artinya bisa dilalui. Namun, untuk mempermanenkannya butuh waktu lebih panjang.

    “Jalan kebupaten-kota 2 bulan 3 bulan kalau untuk fungsional difungsikan. Artinya bisa dilalui. Itu bisa. Tapi kalau untuk mempermanenkan butuh waktu lebih panjang,” ucapnya.

    Dampak Bencana dan Prioritas Penanganan

    Sebanyak 52 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Saat ini, tersisa 11 daerah yang masih memerlukan perhatian khusus pascabencana.

    “Sebelas perlu atensi khusus,” kata Tito dalam paparannya.

    Pemerintah berupaya agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda. Para pengungsi dengan rumah rusak ringan mendapat bantuan uang tunai Rp 15 juta. Rusak sedang diberikan Rp 30 juta.

    Bagi rumah yang rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan bantuan Rp 1,8 juta selama 3 bulan.

    Daftar Wilayah Prioritas Penanganan Pasca Bencana

    Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota di Sumatera yang memerlukan atensi khusus pascabencana:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Padang Pariaman
    Sumatera Barat Agam
    Sumatera Utara Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Tapanuli Tengah
    Aceh Pidie Jaya
    Aceh Aceh Tamiang
    Aceh Aceh Utara
    Aceh Aceh Tengah
    Aceh Aceh Timur
    Aceh Bireun
    Aceh Gayo Lues
  • Presiden Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Terjangkau Jelang Ramadan di Sumatera

    Presiden Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Terjangkau Jelang Ramadan di Sumatera

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Presiden menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

    "Saat ini kita sudah berada satu minggu menjelang bulan Ramadan. Bapak Presiden ingin memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan penting lainnya khususnya di daerah terdampak bencana benar-benar tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat," kata Teddy saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Teddy menuturkan, Presiden Prabowo terus memantau pemulihan pascabencana di Sumatera. Seluruh menteri dan Satgas diminta menyampaikan informasi terkini secara berkala.

    "Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan di daerah bencana secara berkelanjutan. Beliau menginstruksikan agar seluruh Satgas, setiap menteri, maupun pejabat terkait terus menyampaikan informasi dan pembaruan secara berkala kepada publik," ujarnya.

    Lebih dari dua bulan setelah bencana, pemulihan di Sumatera menunjukkan kemajuan pesat. Akses jalan yang sempat terputus kini sudah dapat dilalui berkat kerja sama berbagai pihak.

    "Saat ini kita sudah memasuki dua bulan pascabencana. Data, fakta, dan realitas di lapangan menunjukkan hasil kerja yang super cepat dan konkret dari pemerintah, yang tentunya bekerja sama dengan seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, relawan, hingga seluruh warga masyarakat," ucapnya.

    Capaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

    Pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat berkolaborasi intensif. Kerja keras ini menghasilkan sejumlah capaian signifikan dalam pemulihan.

    "Beberapa bukti konkret yang telah dicapai dalam dua bulan ini antara lain. Telah tersedia 5.500 hunian. Bahkan dalam satu bulan terakhir saja, sudah selesai dibangun 1.500 unit hunian yang siap digunakan. Sudah ada 98 jembatan yang diperbaiki dan berfungsi kembali di seluruh provinsi yang terdampak bencana. Terdapat 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus atau tidak bisa dilalui, kini sudah bisa digunakan kembali secara normal," lanjutnya.

    Sektor Kesehatan dan Pendidikan

    Di bidang kesehatan, 87 rumah sakit dan 867 Puskesmas yang terdampak kini siap melayani pasien. Sektor pendidikan juga menunjukkan kemajuan pesat, dengan hampir 100% sekolah beroperasi kembali.

    Pasar-pasar di wilayah terdampak juga mulai beroperasi, menghidupkan kembali roda ekonomi. Presiden Prabowo memastikan semua bantuan yang diperlukan segera diberikan kepada warga.

    "Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada warga sesegera mungkin," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan status pemulihan pascabencana di Sumatera:

    Wilayah Jumlah Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Status Normal Mendekati Normal Perlu Atensi Khusus
    Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh 75 52 37 4 11
  • MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    Pimpinan MPR RI mengunjungi Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan longsor. Bantuan disalurkan di delapan kabupaten terdampak.

    Delapan kabupaten tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Ini adalah bentuk kehadiran negara di masa pemulihan.

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan duka mendalam atas dampak bencana. Bencana ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah dan fasilitas umum.

    Ibas menekankan bahwa pemulihan tidak hanya soal pembangunan fisik. Namun juga pemulihan harapan dan martabat keluarga terdampak. "Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan," ungkap Ibas dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Ia mengapresiasi Pemerintah Aceh, kepala daerah, aparat, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat sejak akhir 2025. Menurutnya, gotong royong warga adalah kekuatan penting. "Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana," ungkapnya.

    Ibas optimistis Aceh dapat bangkit melalui rekonstruksi terencana dan berbasis data. Ini sejalan dengan verifikasi BNPB sejak Desember 2025 hingga awal 2026.

    Ibas juga menegaskan kewajiban negara hadir secara adil dan manusiawi. "Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana," tegasnya.

    Ia mengajak semua elemen menjadikan bencana momentum mitigasi dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan masa depan anak-anak. "Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi," tambahnya.

    Pengawalan Proses Pemulihan

    MPR RI akan mengawal proses pemulihan agar sejalan dengan amanat konstitusi. "Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak," ucap Ibas.

    "Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera," tutupnya.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan kunjungan delegasi MPR RI ini menindaklanjuti pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Kunjungan ini untuk memastikan tindak lanjut pemulihan.

    "Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan," lanjut Muzani.

    Kondisi Pengungsi dan Kebutuhan Mendesak

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan masih ada puluhan ribu warga di pengungsian. Percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sangat dibutuhkan.

    "Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi," sebutnya.

    Ia menyebut bencana merusak fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dan infrastruktur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dampak bencana juga terasa di provinsi lain di Sumatera.

    Koordinasi Lintas Sektor

    Pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian/lembaga. Hal ini untuk memastikan percepatan pemulihan efektif dan berkelanjutan, khususnya untuk Aceh.

    Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah kebutuhan percepatan pemulihan, antara lain:

    No. Kebutuhan Percepatan Pemulihan
    1 Distribusi bantuan ternak sapi meugang
    2 Dukungan kelistrikan (genset) bagi 13 desa terdampak
    3 Percepatan pembangunan hunian sementara dan skema dana tunggu
    4 Usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana ditanggung APBN
    5 Juklak dan Juknis khusus penanganan korban banjir
    6 Percepatan penyaluran anggaran TKD

    MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh. Mereka juga mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.

    MPR RI juga menyalurkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan ibadah. Bantuan ini untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa pemulihan dan menyambut Ramadhan.

    Pimpinan MPR RI yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman. Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah juga hadir.

    Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.

    Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah. Hadir juga Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.

  • Mendagri Tito Ungkap 46 Daerah Bencana Sumatera Masih Butuh Perhatian Serius

    Mendagri Tito Ungkap 46 Daerah Bencana Sumatera Masih Butuh Perhatian Serius

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan perkembangan pemulihan 46 daerah di Sumatera yang terdampak bencana. Menurut Tito, sejumlah wilayah tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut.

    Awalnya, Mendagri Tito mencatat enam daerah di Sumatera dan Aceh tidak mengajukan bantuan untuk penanganan banjir pada akhir November 2025. Ia memberikan apresiasi terhadap kemandirian enam daerah tersebut.

    “Yang sama sekali tidak mengajukan bantuan karena merasa itu hanya banjir sebentar dan sudah selesai, mereka atasi sendiri, saya memberikan apresiasi,” kata Tito Karnavian di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Tito menyebutkan empat daerah di Sumatera Barat (Sumbar) tidak mengajukan bantuan. Diketahui, 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana.

    Daerah-daerah di Sumbar yang tidak mengajukan bantuan adalah Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi. Mereka telah selesai mengatasi dampak bencana secara mandiri.

    “Yaitu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi. Mereka tidak mengajukan perbantuan apa pun juga karena sudah selesai,” ujarnya.

    Di Sumatera Utara (Sumut), satu daerah yang tidak meminta bantuan adalah Kabupaten Asahan. Sementara itu, Kabupaten Aceh Besar menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang tidak mengajukan bantuan.

    Berikut rincian daerah yang tidak mengajukan bantuan:

    Provinsi Jumlah Daerah Nama Daerah
    Sumatera Barat 4 Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi
    Sumatera Utara 1 Kabupaten Asahan
    Aceh 1 Kabupaten Aceh Besar

    Total enam daerah tersebut mengurangi jumlah fokus penanganan dari 52 menjadi 46 daerah. Fokus kini beralih ke 46 daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    Wilayah Prioritas Perhatian Mendagri

    Mendagri Tito juga menyoroti daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian serius. Di Sumut, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan masih menjadi prioritas.

    Khususnya di Tapanuli Selatan, permasalahan utama adalah terkait penghunian dan pengungsian. Ini menjadi fokus utama dalam proses pemulihan.

    “Yang di Sumatra Barat tinggal dua yang paling utama sekali, Agam dan Padang Pariaman. Kalau mau ditambah yang mendekati normal, Tanah Datar dengan Pesisir Selatan,” ujarnya.

    “Untuk Sumatra Utara, dua yang paling atensi: Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Yang perlu, kalau perlu dimasukkan, Tapanuli Selatan, meskipun saya kemarin barusan ke sana juga kemarin, itu Tapanuli Selatan umumnya masalah penghunian, pengungsian,” tambahnya.

    Delapan daerah di Aceh juga masih menjadi atensi hingga saat ini. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Nah, kalau untuk di Aceh itu yang perlu atensi betul: enam, tapi kalau mau ditambah dua: delapan. Yaitu Tamiang nomor satu, Timur, Utara, Bireuen, kemudian Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Meskipun yang lain-lain Nagan Raya, Aceh Tenggara ya ada hal-hal kecil yang perlu kita selesaikan,” pungkas Tito.

  • Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melaporkan progres signifikan pemulihan pasca bencana. Sebanyak 52 kabupaten/kota di Sumatera disebutnya telah menunjukkan kemajuan berarti, bahkan sebagian besar sudah kembali normal.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun. Dana ini disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

    Anggaran tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tito Karnavian juga meminta dukungan dari pimpinan MPR RI dan DPR RI.

    Dukungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan jalannya proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera.

    Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI terkait anggaran. Khususnya untuk Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Normalisasi anggaran TKD diyakini akan mempercepat progres pemulihan. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan. Mulai dari mebel, infrastruktur publik, hingga fasilitas pemerintahan.

    Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.

    Langkah Strategis Satgas PRR

    Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Muhammad Tito Karnavian telah mengambil berbagai langkah strategis. Ini termasuk rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait dan kunjungan langsung ke lokasi bencana.

    Penyaluran bantuan bagi masyarakat juga menjadi fokus utama. Selain itu, inventarisasi kebutuhan daerah terdampak dilakukan secara komprehensif. Rapat khusus juga digelar untuk membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera.

    Tujuannya adalah memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur. Kolaborasi antarinstansi juga diperkuat melalui Posko Gabungan di Kemendagri.

    “Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.

    Pentingnya Data Akurat dan Validasi

    Tito Karnavian berharap daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya. Data tersebut menjadi kunci utama untuk penanganan komprehensif pasca bencana.

    Validasi data juga akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan data dan menjaga akurasinya.

    “Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.

    Berikut adalah daftar tokoh yang hadir dalam acara tersebut:

    Nama Tokoh Jabatan
    Ahmad Muzani Ketua MPR RI
    Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI
    Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI
    Eddy Soeparno Wakil Ketua MPR RI
    Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Ketua MPR RI
    Akbar Supratman Wakil Ketua MPR RI
    Fadhlullah Wakil Gubernur Aceh
    Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

    Selain nama-nama di atas, jajaran pimpinan MPR RI serta para pihak terkait lainnya juga turut hadir pada kegiatan penyerahan bantuan tersebut.