Pemerintah telah menyetujui rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).
“Itu sudah disetujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah,” kata Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
Purbaya menambahkan bahwa dana sebesar Rp20 triliun telah ditransfer ke BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan program tersebut.
“Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp 20 triliun,” tutur Purbaya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya mengatakan bahwa persiapan internal telah selesai. Namun, implementasi program masih menunggu payung hukum resmi dari pemerintah.
“Semua sudah kami siapkan, tetapi gong-nya dan kapannya itu ya kan tergantung Peraturan Presiden dan itu yang tahu ya tentu presiden,” ujar Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (11/2).
Ghufron menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung penghapusan tunggakan iuran:
- Penyusunan petunjuk teknis.
- Penyiapan data peserta yang memiliki tunggakan sesuai ketentuan.
- Penyiapan sistem IT, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya panel payment channel itu sudah lebih dari 1 juta.
- Menyiapkan mekanisme penyampaian informasi kepada peserta terkait status tunggakan mereka.
- Menyusun rancangan peraturan direksi mengenai penghapusan tunggakan iuran.
- Mengembangkan situs web untuk memfasilitasi pengecekan penghapusan piutang iuran.
- Penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan channel layanan lainnya.
- Pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu.
- Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang.
Potensi Tunggakan dan Kriteria Peserta
BPJS Kesehatan mencatat potensi tunggakan iuran yang berpeluang dihapus mencapai sekitar Rp14,12 triliun, dengan lebih dari 23 juta peserta terdampak. Kepastian pelaksanaan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.
“Rp 14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin, artinya diputihkan, nah itu sekitar itu. Iya, hitungannya sekitar segitu. Tetapi nanti ditunggu saja karena pemerintah kan akan menyampaikan,” ujar Ghufron.
Ghufron menegaskan bahwa tidak semua peserta otomatis memperoleh pemutihan. Program ini terutama menyasar masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang berada pada desil di bawah 4, yang tunggakannya dapat dihapus tanpa kewajiban membayar.
“Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4, nah itu bisa otomatis,” imbuh Ghufron.
Bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan tidak otomatis. Mereka perlu mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran.
“Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena ya kira tidak. Nah tentu sedang peserta yang Sudah meninggal atau yang ganda Itu dihapus,” tutur Ghufron.
Rincian Potensi Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Berikut rincian potensi penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan:
| Keterangan | Nilai |
|---|---|
| Total potensi tunggakan yang dihapus | Rp14,12 triliun |
| Jumlah peserta terdampak | Lebih dari 23 juta orang |
| Dana yang disiapkan pemerintah | Rp20 triliun |
Pemerintah telah menyetujui rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan dukungan dana Rp20 triliun yang sudah disalurkan.

