Sejumlah Pemerintah Provinsi masih memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menyelesaikan tunggakan pajak tanpa dikenakan denda administratif. Berdasarkan kebijakan terbaru di tahun 2026, terdapat tiga wilayah yang memberlakukan program pemutihan dengan skema keringanan yang bervariasi, yakni Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 30 April 2026. Program ini difokuskan pada tiga poin utama keringanan bagi wajib pajak. Pertama, penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara total, kecuali bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari wilayah Aceh pada tahun berjalan.
Kedua, otoritas terkait menghapus sanksi denda administratif sepenuhnya, termasuk untuk kendaraan yang baru terdaftar. Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan cukup melunasi pokok pajak pada tahun berjalan saja. Ketiga, program ini membebaskan pengenaan pajak progresif, sehingga menjadi momentum tepat bagi pemilik kendaraan tambahan untuk melegalkan status pajaknya tanpa beban biaya lebih tinggi.
Keringanan Pajak di Bali dan Sulawesi Tenggara
Berbeda dengan Aceh, Provinsi Bali menerapkan skema pengurangan pokok pajak berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2025, kendaraan hingga 200 cc mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 8 persen, sementara kendaraan di atas 200 cc menerima diskon 9 persen.
Insentif tambahan diberikan kepada wajib pajak yang memiliki catatan pembayaran patuh tanpa tunggakan. Kelompok ini berhak mendapatkan potongan ekstra sebesar 10 persen untuk kendaraan hingga 200 cc, dan 5 persen untuk kendaraan di atas 200 cc. Kebijakan ini telah berjalan sejak 5 Januari 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan program pemutihan khusus untuk kelompok pelajar dan mahasiswa hingga April 2026. Berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda serta pokok tunggakan pajak tahun 2024 ke bawah dihapuskan sepenuhnya.
Langkah ini diambil untuk meringankan beban administrasi bagi generasi muda yang tengah menempuh pendidikan. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pemohon wajib menyertakan dokumen pendukung berupa KTP, STNK asli atas nama pelajar/mahasiswa yang bersangkutan, bukti status pelajar aktif, serta BPKB kendaraan.


