Tag: pemutihan pajak

  • Update Jadwal dan Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 di Aceh, Bali, dan Sultra

    Update Jadwal dan Ketentuan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 di Aceh, Bali, dan Sultra

    Sejumlah Pemerintah Provinsi masih memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menyelesaikan tunggakan pajak tanpa dikenakan denda administratif. Berdasarkan kebijakan terbaru di tahun 2026, terdapat tiga wilayah yang memberlakukan program pemutihan dengan skema keringanan yang bervariasi, yakni Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara.

    Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 30 April 2026. Program ini difokuskan pada tiga poin utama keringanan bagi wajib pajak. Pertama, penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara total, kecuali bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari wilayah Aceh pada tahun berjalan.

    Kedua, otoritas terkait menghapus sanksi denda administratif sepenuhnya, termasuk untuk kendaraan yang baru terdaftar. Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan cukup melunasi pokok pajak pada tahun berjalan saja. Ketiga, program ini membebaskan pengenaan pajak progresif, sehingga menjadi momentum tepat bagi pemilik kendaraan tambahan untuk melegalkan status pajaknya tanpa beban biaya lebih tinggi.

    Keringanan Pajak di Bali dan Sulawesi Tenggara

    Berbeda dengan Aceh, Provinsi Bali menerapkan skema pengurangan pokok pajak berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2025, kendaraan hingga 200 cc mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 8 persen, sementara kendaraan di atas 200 cc menerima diskon 9 persen.

    Insentif tambahan diberikan kepada wajib pajak yang memiliki catatan pembayaran patuh tanpa tunggakan. Kelompok ini berhak mendapatkan potongan ekstra sebesar 10 persen untuk kendaraan hingga 200 cc, dan 5 persen untuk kendaraan di atas 200 cc. Kebijakan ini telah berjalan sejak 5 Januari 2026.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan program pemutihan khusus untuk kelompok pelajar dan mahasiswa hingga April 2026. Berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda serta pokok tunggakan pajak tahun 2024 ke bawah dihapuskan sepenuhnya.

    Langkah ini diambil untuk meringankan beban administrasi bagi generasi muda yang tengah menempuh pendidikan. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pemohon wajib menyertakan dokumen pendukung berupa KTP, STNK asli atas nama pelajar/mahasiswa yang bersangkutan, bukti status pelajar aktif, serta BPKB kendaraan.

  • Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Cek Syarat dan Jadwalnya

    Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Cek Syarat dan Jadwalnya

    Sejumlah Pemerintah Provinsi masih memberikan relaksasi berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat pada awal tahun 2026. Program ini mencakup penghapusan sanksi administrasi hingga pembebasan tunggakan pokok pajak dengan ketentuan dan periode yang berbeda di setiap wilayah.

    Pemerintah Provinsi Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh resmi memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak kendaraan hingga 30 April 2026. Dalam kebijakan ini, pemilik kendaraan diberikan pembebasan denda serta penghapusan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Terdapat tiga poin utama dalam skema di Aceh: penghapusan tunggakan PKB (kecuali untuk kendaraan yang akan mutasi keluar provinsi), penghapusan total sanksi administrasi denda, serta pembebasan pajak progresif. Dengan demikian, wajib pajak hanya dibebankan untuk membayar pajak tahun berjalan saja.

    2. Provinsi Bali

    Berbeda dengan Aceh, Bali menerapkan skema pengurangan pokok pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2025. Program yang dimulai sejak 5 Januari 2026 ini memberikan diskon bervariasi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

    Jenis Kendaraan Potongan Pokok PKB Tambahan Diskon (Wajib Pajak Patuh)
    Hingga 200 cc 8 Persen 10 Persen
    Di Atas 200 cc 9 Persen 5 Persen

    Tambahan potongan pajak diberikan khusus kepada wajib pajak yang tidak memiliki riwayat tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka.

    3. Provinsi Sulawesi Tenggara

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memfokuskan program pemutihan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, kebijakan ini bertujuan meringankan beban administrasi generasi muda agar tetap fokus pada pendidikan.

    Program yang berlangsung hingga April 2026 ini menghapuskan denda dan pokok tunggakan pajak tahun 2024 ke bawah. Untuk memanfaatkannya, pemohon wajib melampirkan STNK asli, BPKB, KTP, serta bukti status pelajar atau mahasiswa yang valid sesuai dengan identitas pemilik kendaraan.

  • Waspada! Akun Palsu Catut Korlantas Polri Tawarkan Pemutihan Pajak

    Waspada! Akun Palsu Catut Korlantas Polri Tawarkan Pemutihan Pajak

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi hoaks yang beredar di media sosial mengenai pemutihan pajak kendaraan. Akun palsu mengatasnamakan Korlantas Polri menyebarkan kabar bohong ini.

    Korlantas Polri mengungkapkan adanya modus penipuan baru yang berkedok pemutihan pajak dan gratis pelat nomor. Informasi ini disebarkan oleh akun TikTok palsu yang mengatasnamakan Korlantas Polri.

    "Saat ini juga beredar akun TikTok palsu yang menyebarkan informasi bohong terkait pelayanan pajak kendaraan. Abaikan akun tersebut karena bukan akun resmi Korlantas Polri," demikian dikutip dari akun resmi media sosial Korlantas Polri.

    Informasi palsu tersebut menjanjikan program gratis pajak kendaraan, pemutihan pajak, gratis pelat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan.

    Bahaya Klik Tautan Palsu

    Pelaku penipuan menyertakan tautan palsu dan meminta data pribadi. Mengklik tautan tersebut dapat berakibat fatal.

    Jika diklik, akun WhatsApp atau Telegram korban bisa diretas. Selain itu, korban juga berpotensi diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi.

    "Jangan langsung percaya, selalu baca, cek, dan cari tahu kebenarannya sebelum melakukan tindakan apa pun," tulis Korlantas Polri.

    Kebijakan Pemutihan Pajak Daerah

    Program pemutihan pajak kendaraan merupakan kebijakan pemerintah daerah. Pengumuman resmi terkait program ini biasanya akan disebarkan melalui berbagai saluran informasi resmi pemerintah daerah.

    Berikut rincian biaya penerbitan pelat nomor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020:

    Jenis Penerbitan Biaya
    TNKB (Pelat Nomor) Rp 100.000 (Roda 2/3), Rp 200.000 (Roda 4)
    STNK Rp 100.000 (Roda 2/3), Rp 200.000 (Roda 4)
    BPKB Rp 225.000 (Roda 2/3), Rp 375.000 (Roda 4)

    Biaya Penggantian Pelat Nomor

    Penggantian pelat nomor tetap dikenakan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Biaya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri.

    PP tersebut mengatur besaran biaya untuk penerbitan pelat nomor atau TNKB, STNK, serta BPKB.