Tag: Penambangan

  • Polri Ungkap Penambangan dan Penyelundupan Timah Ilegal ke Malaysia

    Polri Ungkap Penambangan dan Penyelundupan Timah Ilegal ke Malaysia

    Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Malaysia. Dalam kasus ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima petugas Bea Cukai mengenai adanya kapal yang dicurigai membawa pasir timah ilegal untuk diselundupkan ke Malaysia pada Senin, (23/2/2026). Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas mengamankan kapal KM Rezeki Laut II sehari kemudian. Kapal tersebut kedapatan membawa 319 karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen resmi.

    Di dalam kapal, petugas menemukan seorang nahkoda dan empat anak buah kapal (ABK). Mereka kemudian diserahkan ke Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pengembangan penyidikan mengarah pada penangkapan dua tersangka lain, A dan M, di Pulau Belitung. Keduanya diduga berperan sebagai penampung, pengelola, dan pengirim pasir timah ilegal.

    Penyelidikan mengungkap bahwa pasir timah tersebut berasal dari penambangan ilegal yang menggunakan meja goyang. Prosesnya meliputi pengumpulan, pemurnian, dan persiapan pengiriman ke luar negeri. Diketahui para pelaku telah empat kali melakukan pengiriman pasir timah ilegal ke Malaysia, dengan tujuan akhir sebuah smelter berinisial M.

    Penyidik menyita meja goyang yang digunakan untuk memurnikan biji timah serta barang bukti lainnya. Lokasi pengolahan pasir timah ilegal di Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, juga telah dipasangi garis polisi.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan dan penambangan ilegal pasir timah yang berhasil diungkap. "Tujuan dan kedatangan kami adalah pengembangan kasus tindak pidana penyelundupan dan penambangan ilegal pasir timah. Lokasi ini adalah tempat pengolahan yang melakukan penyelundupan kemarin yang kami tangkap bersama rekan-rekan Bea Cukai," kata Brigjen Irhamni kepada wartawan, Minggu (1/3/2026).

    "Meja goyang ini digunakan untuk memurnikan biji timah. Inilah sumber mereka menyelundupkan timah ke Malaysia," sambungnya.

    Guna memperkuat alat bukti, polisi juga melakukan olah TKP dan pengambilan titik koordinat di sejumlah jalur pengiriman, termasuk kawasan pantai dan pelabuhan. Polri juga menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, terkait dugaan keterlibatan oknum aparat pertahanan yang diungkapkan tersangka.

    Dittipidter Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POM AL) untuk pendalaman lebih lanjut. Irhamni menyampaikan bahwa jika ditemukan keterlibatan personel pertahanan dalam proses penyidikan, maka akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

    Seluruh tersangka dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Irhamni menegaskan bahwa penyidik terus berupaya mengejar pemodal dan jaringan lain yang terlibat.

    Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mencegah penambangan liar, penyelundupan, serta pencurian kekayaan alam negara. Polri berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan sumber daya alam, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara sah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Polri mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas penambangan dan perdagangan mineral ilegal. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya praktik penambangan liar dan penyelundupan sumber daya alam.

  • Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk, Spanduk Penolakan Dipasang

    Warga Sambeng Magelang Tolak Penambangan Tanah Uruk, Spanduk Penolakan Dipasang

    Warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, melakukan aksi pemasangan spanduk pada Minggu (22/2/2026) sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penambangan tanah uruk di wilayah mereka.

    Penolakan ini dipicu oleh terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk penambangan tanah uruk di Desa Sambeng dan Bigaran. PKKPR menyebutkan lahan seluas 16 hektare akan ditambang, dengan 4 hektare di Desa Bigaran dan 12 hektare di Desa Sambeng.

    Menurut Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Suratman, Pertek awal yang terbit mencakup lahan seluas 35 hektare. Namun, PKKPR yang disetujui hanya 16 hektare. "Perteknya itu terbitnya seluas lahan 35 hektare, kemudian di PKKPR-nya yang disetujui dari 35 hektare cuma 16 hektare," jelas Suratman.

    Suratman menambahkan, setelah Pertek dan PKKPR terbit, pengajuan permohonan penambangan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Gema Pelita berencana melobi anggota dewan di provinsi dan melakukan audiensi dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait lingkungan hidup untuk mencari informasi lebih lanjut.

    Pendamping warga Desa Sambeng dari LBH Jogja, Royan Juliazka Chandrajaya, menyatakan bahwa warga telah berkonsultasi dengan KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan Polresta Magelang. LBH Jogja merekomendasikan pembuatan laporan peristiwa ke polisi. "Tapi, setelah itu belum ada keputusan apakah akan bikin laporan atau tidak. Jadi kami merekomendasikan untuk bikin laporan peristiwa saja, bukan laporan subjek, tapi peristiwanya," kata Royan.

    Royan juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen tidak asli dalam pengajuan Pertek. Ia berharap BPN membatalkan Pertek tersebut agar tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kajian tambang.

    Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Magelang David Rudiyanto membenarkan penerbitan PKKPR dengan luas lahan yang disetujui sekitar 16 hektare. David menyebutkan ada 13 syarat yang harus dipenuhi penambang jika ingin melanjutkan prosesnya. Syarat-syarat tersebut mencakup:

    • Tidak melakukan penambangan sebelum memenuhi proses perizinan sesuai ketentuan.
    • Melakukan kajian hidrologi dan hidrogeologi secara detail.
    • Memperoleh rekomendasi dari instansi terkait cagar budaya.
    • Penggunaan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang.
    • Penambangan tidak merusak jalan dan jembatan.
    • Memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan jika terjadi akibat penambangan.
    • Memenuhi persyaratan dasar perizinan lainnya seperti persetujuan lingkungan atau Amdal.
    • Melibatkan delegasi Kabupaten Magelang dalam proses pembahasan perizinan teknis pertambangan di ESDM.
    • Tidak mengganggu fungsi dan kualitas tanah untuk pertanian.
    • Meminimalisir penurunan kualitas lingkungan.
    • Mematuhi aturan terkait batas kendaraan berat yang dapat mengakses jalan yang terdampak.
    • Elevasi akhir penambangan tidak boleh lebih rendah dari elevasi tanah datar terendah di sekitar lokasi dan tidak boleh di bawah muka air tanah.

    David menambahkan bahwa 13 syarat tersebut tercantum dalam berita acara DPUPR dan ditambah 2 syarat lagi oleh DPMPTSP.