Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penataan ruang di daerah wajib sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial sebagai fondasi utama arah pembangunan dan pengendalian pemanfaatan wilayah di Indonesia.
Menurut Wiyagus, penataan ruang bukan sekadar proses administratif. Ini adalah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.
"Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan Wamendagri dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran vital. Peran ini memastikan kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari pembangunan nasional.
Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, ini harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum berlaku.
RTRW kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu berkonsultasi kepada Mendagri sebelum diterapkan.
Proses ini bertujuan memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.
Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi ini adalah instrumen penting. Tujuannya agar kebijakan tata ruang daerah tetap dalam koridor nasional.
Ini juga untuk menghindari konflik antardaerah maupun antarsektor yang mungkin terjadi.
Fokus Kemendagri dalam Evaluasi RTRW
Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri. Ini dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW:
| Aspek | Tujuan |
|---|---|
| Administrasi | Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung. |
| Kebijakan | Menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. |
| Legalitas | Memastikan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. |
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur hal ini. Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan. Ini setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ini menegaskan penataan ruang bukan hanya perencanaan. Namun juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.
RTRW sebagai Acuan Pembangunan
Lebih lanjut, Wiyagus menekankan posisi strategis RTRW. Ini menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan. RTRW juga dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Serta, rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang yang mungkin timbul.
Dalam praktiknya, pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebagian besar Raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala batas administrasi.
"Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan," tegasnya.
