Bandung digemparkan oleh peristiwa di SMAN 13 Bandung. Sekolah negeri yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum tersebut didatangi sekelompok orang. Mereka mengaku sebagai ahli waris sah dan memasang papan plang sengketa di depan gerbang.
Puncak ketegangan terjadi pada Senin (9/2/2026). Pihak yang mengklaim ahli waris tersebut datang ke SMAN 13 Bandung. Mereka berupaya menggembok gerbang sekolah, memicu kekhawatiran di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Pihak pengklaim mengklaim hak atas tanah sekolah berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 653 PK/Pdt.G. Putusan tersebut, disebut menyatakan lahan adalah milik ahli waris Nyi Mas Entjeh.
Di balik peristiwa nyaris digemboknya gerbang sekolah, tersimpan sengketa panjang. Permasalahan ini telah berlarut hampir satu dekade. Sengketa lahan SMAN 13 Bandung telah bergulir sejak tahun 2016.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut satu sekolah. Namun juga melibatkan SDN Cibeureum yang berada di kawasan yang sama. Kedua sekolah tersebut berlokasi di sepanjang Jalan Raya Cibeureum, Kota Bandung.
Menurut dokumen DPKAD Kota Bandung, lahan SMAN 13 terletak di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52. Lokasinya di Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, dengan luas sekitar 3.785 meter persegi.
Tanah ini tercatat resmi sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung. Selama puluhan tahun telah digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Berikut adalah ringkasan kepemilikan aset lahan SMAN 13 Bandung berdasarkan dokumen:
| Tahun | Deskripsi Peristiwa |
|---|---|
| 1996 | Terbit Keputusan Kepala Kanwil BPN Jabar Nomor 496/HP/KWBPN/1996 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. |
| 2001 | Aset diserahkan Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. |
Riwayat administrasi lahan tersebut pun tercatat jelas. Tanah dan bangunan SMAN 13 merupakan aset yang awalnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2001.
Status hukum lahan SMAN 13 juga pernah diperkuat. Hal ini melalui penerbitan hak atas tanah pada tahun 1996. Yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Nomor 496/HP/KWBPN/1996.
Keputusan tersebut mengenai pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kasus Serupa di SDN Cibeureum
Kondisi serupa juga berlaku pada SDN Cibeureum. Sekolah dasar ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 4.745 meter persegi. Lahan tersebut juga tercatat sebagai BMD Pemerintah Kota Bandung.
Tanah SDN Cibeureum diperoleh melalui proses pemekaran wilayah Kota Bandung. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.
Persoalan hukum mulai mencuat pada 14 April 2016. Saat itu Rd. Ida Roosliah mengajukan gugatan perdata. Ia mengklaim menerima hibah wasiat dari Nyimas Entjeh Osah.
Pada 4 Mei 2016, Mansyurdin yang mengaku kuasa ahli waris menyerahkan salinan putusan perkara SMAN 13 dan SDN Cibeureum.
Perkembangan Proses Hukum
Dalam gugatan itu, penggugat menuding 38 pihak tergugat menguasai tanah tanpa hak. Mereka menuntut pengosongan objek sengketa, termasuk lahan SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum tanpa syarat.
Namun dalam rangkaian proses hukum, Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat. Meskipun dalam tahap banding sempat muncul putusan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi.
Putusan kasasi hingga peninjauan kembali (PK) pada prinsipnya kembali menolak gugatan penggugat. Pada 24 Mei 2016, Mansyurdin mendatangi DPKAD dengan tuntutan ganti rugi.
Ia menyatakan akan melakukan penyegelan terhadap SMAN 13 apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Namun dalam dokumen DPKAD ditegaskan, tidak terdapat satu pun amar putusan pengadilan.
Tidak ada perintah untuk membayar ganti rugi atau mengosongkan tanah. Baik itu tanah dan bangunan SMAN 13 maupun SDN Cibeureum.
Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah SMAN 13 Bandung.
"Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri," kata Henhen, Selasa (10/2/2026).
