Tag: Penertiban

  • Pemprov Banten dan Wali Kota Serang Tertibkan Kabel Optik Ilegal di Jalan Ahmad Yani

    Pemprov Banten dan Wali Kota Serang Tertibkan Kabel Optik Ilegal di Jalan Ahmad Yani

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, disaksikan Wali Kota Serang Budi Rustandi, melakukan pemotongan kabel optik di jalan protokol. Tindakan ini bertujuan menertibkan kabel-kabel optik ilegal yang tidak memiliki izin.

    Pemotongan kabel optik dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani, Serang, pada Kamis (12/2/2026). Selain Budi Rustandi, hadir pula Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan.

    Kabel-kabel di lokasi terpantau sudah penuh dan semrawut. Beberapa bahkan hampir menyentuh trotoar. Petugas menggunakan mobil tangga hidrolik untuk memotong kabel satu per satu.

    Budi Rustandi menyebut pemotongan ini sebagai langkah untuk mempercantik kota. Kebijakan ini juga merupakan upaya penertiban kabel optik ilegal.

    "Pak Gubernur memikirkan juga PAD Kota Serang, karena dari izin kita hanya sekitar 12 sampai 15, tapi ternyata yang ada di kabel sini sampai 40 sampai 50. Nah ini yang bandel-bandel," kata Budi kepada wartawan di lokasi, Kamis (12/2/2026).

    Budi menambahkan, pemindahan kabel ke dalam trotoar merupakan proyek dari Pemprov Banten. Pendataan kali ini mencakup kabel di sisi kiri dan kanan jalan sepanjang 3,4 kilometer.

    "Alhamdulillah, insyaallah ini 3,4 kilometer ya untuk sementara ini kanan-kiri sampai Pandean, insyaallah tahun ini selesai," ujarnya.

    Target dan Harapan Penataan Kabel Optik

    Ia berharap para pengusaha kabel optik dan jaringan internet mematuhi aturan. Penataan ini diharapkan memperjelas pemasukan dari kabel optik.

    "Mudah-mudahan bisa mengikuti aturan dari pemerintah dan bisa membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harapan besar saya, penataan kota ini bukan hanya menata kota tapi bisa menghasilkan PAD juga," katanya.

    Sementara itu, Arlan menyampaikan bahwa tahun ini ditargetkan penataan kabel di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani.

    Setelah itu, penataan akan dilanjutkan ke wilayah pinggiran jalan protokol. Hal ini juga mempertimbangkan kemampuan masing-masing penyedia layanan.

    Berikut adalah ringkasan dampak penertiban kabel optik:

    Aspek Manfaat/Tujuan Keterangan
    Estetika Kota Mempercantik tampilan kota Kabel semrawut menimbulkan kesan kumuh
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan PAD Kota Serang Banyak kabel ilegal tanpa izin dan pembayaran pajak
    Keteraturan Infrastruktur Menertibkan kabel optik ilegal Banyak provider yang tidak berizin
    Keselamatan Publik Mengurangi risiko bahaya Kabel yang menjuntai dapat membahayakan pejalan kaki
    Efisiensi Penataan Proyek pemindahan kabel ke trotoar Penataan terencana sepanjang 3,4 km

    "Kita target tahun ini yang protokol yang tarikan lurus, habis itu baru kita ke sayap-sayapnya. Karena kan kita juga harus bisa memahami kemampuan dari masing-masing provider, karena itu butuh anggaran juga untuk penyediaan kabelnya," imbuh Arlan.

  • Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Satpol PP Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Trotoar Pancoran Glodok

    Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI-Polri menertibkan trotoar di kawasan Pancoran Glodok, Tamansari, Jakarta Barat. Operasi ini menindaklanakuti maraknya parkir liar dan gerobak pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu akses pejalan kaki.

    Kasatpol PP Tamansari, Goodman Sidabutar, menyatakan penertiban ini merupakan respons atas laporan masyarakat. "Memang kemarin ada laporan dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar di kawasan Pancoran Glodok, sehingga kita tindak lanjuti. Sudah tiga hari ini kita tindak lanjuti di wilayah Pancoran Glodok ini," kata Goodman, dilansir Antara, Rabu (11/2/2026).

    Sebanyak 60 personel gabungan dikerahkan dalam operasi penertiban trotoar di Pancoran Glodok. Petugas mengambil tindakan terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir.

    Goodman menyebutkan, "Ada 85 sepeda motor di-OCP (operasi cabut pentil) oleh Dishub. Ada satu lapak kita angkut karena tidak ada pemiliknya."

    Imbauan dan Lokasi Parkir Resmi

    Goodman mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kantong parkir resmi saat mengunjungi Pancoran Glodok. Ia menegaskan, trotoar merupakan area steril bagi pejalan kaki.

    "Kami imbau kepada masyarakat supaya memarkirkan kendaraannya di gedung yang sudah disediakan. Jangan parkir di sembarang tempat, khususnya di trotoar, apalagi trotoar ini area pedestrian," ujarnya.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Jakarta Barat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Wendi, membenarkan adanya sejumlah lokasi parkir resmi di area tersebut.

    Lokasi Parkir Resmi Keterangan
    Pelataran bekas gedung Glodok Area luas di bekas lokasi gedung
    Tepi Jalan Pancoran sisi utara Mulai dari sisi utara hingga depan China Town
    Jalan Pintu Kecil Salah satu jalan di sekitar Glodok
    Jalan Perniagaan Timur Akses jalan di sisi timur
    Jalan Petokangan Area strategis di kawasan Glodok

    Wendi menambahkan bahwa lokasi parkir tersebut tersedia untuk menampung kendaraan pengunjung dan meminimalisir pelanggaran parkir di trotoar.

  • Wali Kota Bekasi Diancam Golok Saat Tertibkan Pedagang di Teluk Pucung

    Wali Kota Bekasi Diancam Golok Saat Tertibkan Pedagang di Teluk Pucung

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengalami insiden tidak menyenangkan saat menertibkan pedagang di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Seorang pedagang tampak mengancam Tri dengan membawa senjata tajam jenis golok.

    Momen ketegangan tersebut sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Video menunjukkan seorang pria berkaus merah mengejar Wali Kota Tri Adhianto dengan golok di tangan.

    Situasi penertiban saat itu sangat ramai, melibatkan anggota TNI dan Polri. Beberapa orang berusaha menahan pria berkaus merah tersebut agar tidak membahayakan.

    Tri Adhianto mengaku memahami respons kemarahan warga saat penertiban berlangsung. Namun, ia menekankan pentingnya penegakan aturan.

    "Saya memahami beragam respons masyarakat atas kejadian di lapangan. Namun perlu saya tegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara persuasif, Itulah mengapa aparat hadir untuk menjaga stabilitas, bukan untuk bertindak represif," kata Tri di akun Instagram @mastriadhianto, dilihat Selasa (10/2/2026).

    Dia menjelaskan bahwa penertiban merupakan hasil dari proses panjang yang telah dilakukan bersama. Tri menyoroti perlunya peran aktif dan kesadaran masyarakat demi penataan kota yang lebih baik.

    "Karena saat ini yang kita khawatirkan jika masyarakat sering langgar aturan ini akan jadi kebiasaan, lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar," ucap dia.

    Tri meminta masyarakat untuk menyikapi penegakan aturan dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Meski demikian, Tri Adhianto telah memaafkan pedagang yang mengancamnya dengan golok.

    "Sebelum dia mengucapkan maaf juga sudah saya maafkan," katanya.

    Sikap Tenang Aparatur

    Menurut Tri, petugas harus tetap tenang menghadapi dinamika di lapangan. Hal ini penting agar tidak merespons secara represif.

    "Karena kan menghadapi situasional harus dengan tenang ya dan kita kan juga sebagai aparatur tidak represif ya karena kan itu warga kita ya, saudara kita, yang perlu kita elus, kita sadarkan, bahwa ada satu proses yang tidak baik," ucapnya.

    Tri menekankan pentingnya optimalisasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum tindakan penertiban dilakukan. Insiden ancaman senjata tajam ini tidak membuat pihaknya melapor ke kepolisian.

    Berikut adalah tabel ringkasan kejadian:

    Aspek Kejadian Keterangan
    Lokasi Insiden Teluk Pucung, Bekasi Utara
    Pelaku Ancaman Seorang pedagang berkaus merah
    Alat Ancaman Golok
    Sikap Walkot Memaafkan pelaku
    Tindak Lanjut Hukum Tidak membuat laporan polisi

    "Apapun ceritanya, program pemerintah tak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut serta," ujarnya.

  • Polres Kuansing Tindak Penambangan Emas Ilegal di Sungai Batang Luai

    Polres Kuansing Tindak Penambangan Emas Ilegal di Sungai Batang Luai

    Polres Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menindak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Kali ini, operasi gabungan TNI-Polri menyasar lokasi di Sungai Batang Luai, Desa Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing.

    Penindakan dilakukan oleh personel Polsek Kuantan Mudik pada Senin (9/2/2026). Operasi ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

    Tim gabungan Polsek Kuantan Mudik bersama unsur TNI segera bergerak menuju lokasi. Mereka melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran Sungai Batang Luai untuk mencari aktivitas ilegal.

    "Dari hasil penyisiran, petugas menemukan lima unit rakit PETI yang sudah tidak beroperasi," kata Kapolsek Kuantan Mudik AKP Ridwan Butar Butar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas tidak menemukan pelaku di lokasi saat penindakan dilakukan. Untuk mencegah penggunaan kembali, lima unit rakit tersebut segera dimusnahkan.

    Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak dan membakar rakit beserta seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut.

    Dampak dan Imbauan kepada Masyarakat

    Selain penindakan, petugas juga memberikan imbauan tegas namun humanis kepada masyarakat sekitar. Mereka diminta untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas PETI.

    Kapolsek menjelaskan bahwa PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius. Aktivitas ini merusak lingkungan, mencemari sungai, dan berpotensi menyebabkan korban jiwa.

    Berikut dampak negatif dari PETI:

    Dampak Penjelasan
    Kerusakan Lingkungan Degradasi lahan, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
    Pencemaran Sungai Kontaminasi air oleh merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya.
    Potensi Korban Jiwa Risiko kecelakaan kerja dan dampak kesehatan jangka panjang.
    Pelanggaran Hukum Aktivitas ilegal yang bertentangan dengan undang-undang pertambangan.

    Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan komitmen Polres Kuansing. Ini adalah bentuk keseriusan dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    "Kami tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas penambangan ilegal. Penindakan akan terus dilakukan secara konsisten, dibarengi dengan langkah persuasif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan keamanan wilayah," kata AKBP Hidayat.

  • Satpol PP Jakarta Barat Tertibkan Pungli di Simpang Jalan Kunir-Kemukus Kota Tua

    Satpol PP Jakarta Barat Tertibkan Pungli di Simpang Jalan Kunir-Kemukus Kota Tua

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat bersama unsur terkait telah melakukan penertiban dan pemantauan di kawasan simpang Jalan Kunir-Jalan Kemukus, Kota Tua, Kelurahan Pinangsia, Tamansari. Tindakan ini menyusul viralnya dua orang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan membuka akses road barrier atau pembatas jalan.

    Kepala Satpol PP Kecamatan Tamansari, Goodman Sidabutar, menyatakan bahwa praktik pungli di lokasi tersebut kini sudah tidak ada. "Sekarang udah enggak ada pungli di situ dan itu juga sudah kita tutup kembali barrier-nya dengan dua lapis. Sehingga penguatan barrier-nya tidak mudah untuk dipindahkan," kata Goodman Sidabutar di Jakarta, dilansir Antara, Senin (9/2/2026).

    Hingga saat ini, dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pungli tersebut belum ditemukan. Petugas telah melakukan penelusuran hingga ke tempat tinggal yang bersangkutan. Namun, hanya bertemu dengan orang tua terduga pelaku.

    "Kami kemarin sudah mencari terduga pelaku seperti yang beredar di media sosial, tapi belum ditemukan. Kita udah ke rumah orang tuanya, nah pas kita ke sana yang kita jumpai hanya orang tuanya. Jadi orang tuanya kita bikin surat pernyataan," ujar Goodman.

    Pengawasan Rutin untuk Mencegah Pungli Berulang

    Goodman memastikan tidak ada lagi aktivitas pungutan liar di kawasan simpang Jalan Kunir-Jalan Kemukus sejak penertiban dilakukan. Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) rutin melakukan patroli. Ini dilakukan guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

    "Sejak kejadian viral, petugas Satpol PP dan Dishub terus kontrol di lapangan. Tujuannya agar tidak ada lagi yang berulah," ucapnya.

    Detail Kejadian Pungli

    Dugaan praktik membuka barrier dan meminta uang dari pengendara itu terjadi belum lama ini. Kondisi saat itu tengah macet parah.

    "Aktivitas pungli itu terjadi baru-baru ini pas kondisi lagi macet parah. Namun sekarang anggota kita Satpol PP dan Dishub sudah kontrol setiap hari di sana," tandas Goodman.

    Pengawasan akan terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap tertib dan aman bagi masyarakat.

    Kronologi Penanganan Pungli Kota Tua

    Berikut adalah ringkasan kronologi penanganan dugaan pungli di kawasan Kota Tua:

    Waktu Kejadian Aktivitas Tindak Lanjut
    Baru-baru ini (sebelum 9 Februari 2026) Dua orang melakukan pungli dengan membuka road barrier Video viral di media sosial
    9 Februari 2026 Satpol PP dan unsur terkait menertibkan lokasi Barrier ditutup kembali dengan dua lapis
    Hingga 9 Februari 2026 Pencarian terduga pelaku Belum ditemukan, orang tua pelaku diminta surat pernyataan
    Setelah penertiban Patroli rutin Satpol PP dan Dishub Memastikan tidak ada pungli dan menjaga ketertiban