Tag: Pengadilan Negeri Solo

  • Mediasi Gugatan Gusti Moeng Soal Perubahan Nama PB XIV Purbaya di PN Solo Deadlock

    Mediasi Gugatan Gusti Moeng Soal Perubahan Nama PB XIV Purbaya di PN Solo Deadlock

    Sidang mediasi gugatan terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Paku Buwono Empat Belas (PB XIV) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan dilayangkan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.

    Namun, baik Gusti Moeng maupun Purbaya tidak hadir dalam persidangan yang berlangsung hari ini. Pihak penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

    Perwakilan Gusti Moeng, Sigit Nugroho Sudibyanto, menjelaskan bahwa hasil mediasi adalah deadlock. Mediator dari hakim PN Solo menghendaki prinsipal atau pihak yang bersengketa untuk hadir langsung.

    "Dari mediator menghendaki prinsipal penggugat dan tergugat diharapkan hadir. Namun, karena baik prinsipal penggugat maupun tergugat ada alasan pekerjaan, maka tidak bisa hadir," kata Sigit usai sidang mediasi, Kamis (12/2/2026).

    Gugatan ini bermula setelah PN Solo mengabulkan pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, lantas menggugat putusan tersebut.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, membenarkan gugatan telah didaftarkan sejak Rabu (28/1) ke PN Solo. Sidang pertama dijadwalkan pada Kamis (5/2).

    "Sidang perdana tanggal 5 Februari 2026 besok," kata Eddy saat dihubungi detikJateng, Kamis (29/1).

    Eddy menegaskan, pihaknya menggugat legalitas pergantian nama dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas. "Putusan itu kita gugat," ucapnya.

    Pihak Terkait Peran Keterangan
    GRAy Koes Moertiyah (Gusti Moeng) Penggugat Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA)
    KGPH Purbaya (PB XIV) Tergugat Pihak yang namanya digugat
    Sigit Nugroho Sudibyanto Kuasa Hukum Mewakili Gusti Moeng
    Teguh Satya Bakti Kuasa Hukum Mewakili pihak tergugat
    PN Solo Penyelenggara Pengadilan Negeri yang menangani kasus