Tag: Pengadilan

  • PN Gresik Vonis 18 Tahun Penjara Pelaku Perampokan Istri Pengusaha

    PN Gresik Vonis 18 Tahun Penjara Pelaku Perampokan Istri Pengusaha

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Ahmad Midhol. Ia merupakan pelaku perampokan sadis yang menewaskan Wardatun Toyibah, istri seorang pengusaha di Gresik. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Sebelumnya, JPU hanya menuntut hukuman 14 tahun penjara. Keputusan tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua Sri Hariyani dalam persidangan pada Kamis (12/2/2026).

    Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penjara 14 tahun dari JPU.

    "Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai Pasal 479 Ayat (4) KUHP atau sebelumnya Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Yakni pencurian yang disertai kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Sri Hariyani saat persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Kamis (12/2/2026).

    Hakim Ketua Sri Hariyani menjelaskan bahwa pihaknya sependapat dengan pasal yang didakwakan JPU. Namun, Hakim menilai tuntutan yang diberikan Jaksa terlalu ringan.

    "Akan tetapi, kami tidak sependapat dengan JPU terkait tuntutan pidana, karena tuntutan terlalu ringan," katanya.

    Alasan Memberatkan Terdakwa

    Majelis hakim juga menjabarkan beberapa alasan yang memberatkan terdakwa. Hal ini termasuk anak dan keluarga yang kehilangan sosok ibu.

    Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Terdakwa juga terbukti telah menikmati sebagian uang hasil perampokan.

    "Menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Untuk seluruh barang bukti uang akan dikembalikan kepada keluarga," tuturnya.

    Kronologi Tuntutan Jaksa

    Ahmad Midhol, otak pembunuhan terhadap istri pengusaha Gresik, Wardatun Toyibah, dituntut pidana penjara selama 14 tahun. Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Midhol terbukti sebagai dalang utama pembunuhan tersebut.

    "Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani," kata JPU Imamal Muttaqin, Selasa (20/1/2026).

    Menurut Imamal, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 479 ayat (4) KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan kematian. Korban meninggal dunia akibat luka senjata tajam di bagian leher yang dilakukan oleh terdakwa saat beraksi.

    Terdakwa Tuntutan JPU Vonis Hakim Pasal
    Ahmad Midhol 14 Tahun Penjara 18 Tahun Penjara Pasal 479 Ayat (4) KUHP
  • Sidang Lanjutan ASN Tersangka Pencabulan Ponakan Digelar di PN Probolinggo

    Sidang Lanjutan ASN Tersangka Pencabulan Ponakan Digelar di PN Probolinggo

    Probolinggo, Selasa (10/2/2026) – Burhanuddin Efendi (39), Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pasuruan, menjalani sidang lanjutan kasus pencabulan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo.

    Terdakwa disidangkan atas dugaan pencabulan terhadap korban M (16). Mirisnya, korban diketahui masih merupakan keponakannya sendiri.

    Sidang kedua ini digelar secara tertutup di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo. Ketua Majelis Hakim Putu Lia Puspita memimpin jalannya persidangan.

    Terdakwa Burhanuddin Efendi hadir di ruang sidang mengenakan baju putih dan celana hitam. Ia berjalan paling belakang di antara dua terdakwa pidana lainnya.

    Agenda persidangan hari ini menghadirkan dua saksi yang meringankan terdakwa. Mereka adalah istri dan ayah kandung terdakwa.

    Proses persidangan berlangsung selama sekitar dua jam. Agendanya adalah pembuktian dari pihak terdakwa.

    "Untuk perkara pidana nomor 7 atas nama terdakwa BE, hari ini diagendakan sidang pembuktian dari pihak terdakwa. Tadi sudah berlangsung secara tertutup dengan pemeriksaan dua saksi meringankan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa," kata Suhadak, kuasa hukum terdakwa.

    Pada sidang sebelumnya, terdakwa didakwa dengan beberapa pasal. Ini meliputi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara.

    Jadwal Sidang Berikutnya dan Pasal Dakwaan

    Juru Bicara Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo, Setiawan Adiputra, menyampaikan jadwal sidang selanjutnya. Sidang akan digelar pada Selasa, 24 Februari 2026, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa.

    "Dakwaannya bersifat alternatif, ada tiga pasal, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam KUHP yang baru. Nantinya jaksa akan menilai mana yang terbukti dalam persidangan," jelas Setiawan Adiputra.

    Berikut adalah ringkasan informasi kasus:

    Poin Informasi Detail
    Terdakwa Burhanuddin Efendi (39)
    Pekerjaan ASN Pemkot Pasuruan
    Korban M (16), keponakan terdakwa
    Lokasi Sidang PN Kelas II Kota Probolinggo
    Hakim Ketua Putu Lia Puspita
    Saksi Meringankan Istri dan Ayah Kandung Terdakwa
    Dakwaan UU Perlindungan Anak & KUHP Baru
    Ancaman Hukuman >15 tahun penjara
    Sidang Berikutnya 24 Februari 2026 (Tuntutan Jaksa)

    Pengungkapan Kasus oleh Polres Probolinggo Kota

    Kasus ini sebelumnya diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo Kota. Penyelidikan dimulai setelah adanya laporan tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

    Pelaku, Burhanuddin (39), diketahui warga Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo. Ia juga tercatat sebagai ASN di Kota Pasuruan.

    Iptu Zaenal Arifin, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, menjelaskan kronologi kasus. Penetapan tersangka atas dugaan menyetubuhi keponakannya sendiri, M (16), yang masih berstatus pelajar SMA.

    "Awalnya orang tua korban melihat perubahan perilaku pada anaknya. Karena curiga, kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari situlah korban mengaku telah menjadi korban pencabulan atau persetubuhan," ujar Iptu Zaenal, Senin (4/11/2025).

  • Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Hakim Tolak Nota Keberatan Empat Terdakwa Korupsi PTPN I Deli Serdang

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota perlawanan atau eksepsi empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset PTPN I Regional I. Aset senilai Rp 263 miliar tersebut dialihkan ke Citraland.

    Dengan penolakan ini, agenda persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumut, Askani; eks Direktur Utama PTPN II, Irwan Perangin-angin; Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subakti; dan eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Abdul Rahim Lubis.

    "Mengadili, menyatakan nota perlawanan para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan persidangan sampai dengan putusan akhir," ujar Ketua Majelis Hakim M Kasim di PN Medan, Senin (9/2/2026).

    Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan hakim tersebut. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan pada agenda pemeriksaan saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada sidang lanjutan, Jumat 13 Februari 2026 mendatang.

    Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keempat terdakwa diduga secara bersama-sama mengalihkan aset negara milik PTPN I Regional I. Pengalihan ini disebut untuk kepentingan bisnis properti perumahan Citraland.

    Akibat perbuatan ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 263,4 miliar. Dugaan korupsi ini melibatkan dua terdakwa dari unsur BPN yang disebut memuluskan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

    Sertifikat HGB diterbitkan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara. Ini sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.

    Alih-alih mengembalikan lahan menjadi aset negara, lahan tersebut justru dikembangkan dan diperjualbelikan kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Jaksa menilai rangkaian tindakan ini sebagai upaya sistematis menghilangkan aset negara.

    Peran Para Terdakwa

    Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut aktif mengajukan perubahan status lahan. Dari HGU menjadi HGB secara bertahap sepanjang 2022-2023.

    Perubahan status lahan ini membuka jalan bagi pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, hingga Tanjung Morawa. Dari total lahan seluas 8.077 hektare yang dikerjasamakan PT Nusa Dua Propertindo dengan PT Ciputra Land melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), sekitar 93 hektare telah berstatus HGB dan dipasarkan kepada masyarakat.

    Terdakwa Jabatan Peran
    Askani Eks Kepala Kanwil BPN Sumut Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan
    Irwan Perangin-angin Eks Dirut PTPN II Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Iman Subakti Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB
    Abdul Rahim Lubis Eks Kepala Kantor BPN Deli Serdang Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan

    Para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Ini termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Alternatif kedua, mereka melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto ketentuan dalam UU KUHP baru.

  • Teroris Selandia Baru Ajukan Banding Atas Vonis Seumur Hidup

    Teroris Selandia Baru Ajukan Banding Atas Vonis Seumur Hidup

    Jakarta – Pria penganut supremasi kulit putih yang melakukan pembunuhan terhadap 51 jemaah di dua masjid di Selandia Baru mengajukan banding. Banding tersebut terkait vonis dan hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya.

    Brenton Tarrant menyatakan di pengadilan banding pada Senin lalu bahwa ia merasa terpaksa mengakui perbuatannya selama persidangan. Hal ini disebutnya akibat “ketidakrasionalan” yang disebabkan oleh kondisi penahanannya.

    Tarrant menambahkan bahwa kesehatan mentalnya memburuk selama menjalani masa penahanan di penjara. Ia ditempatkan di sel isolasi dengan akses bacaan yang terbatas dan minim kontak dengan narapidana lainnya.

    Ketika mengaku bersalah, Tarrant mengaku mengalami “kelelahan saraf” dan kebingungan terkait identitas serta keyakinannya. Kasus ini kembali menarik perhatian publik.

    Tarrant divonis atas 51 dakwaan pembunuhan dan 40 dakwaan percobaan pembunuhan. Selain itu, ia juga didakwa satu dakwaan melakukan tindakan teroris.

    Dia saat ini menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini merupakan putusan pertama yang pernah dijatuhkan pengadilan Selandia Baru untuk kasus serupa.

    Warga Australia itu telah melewati batas waktu formal untuk mengajukan banding. Oleh karena itu, ia kini membutuhkan izin pengadilan untuk melanjutkan proses kasusnya.

    Sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim akan mendengarkan kasus ini. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Banding selama lima hari ke depan.

    Jika banding Tarrant diterima, kasusnya akan kembali ke persidangan. Hal ini sebelumnya dapat dihindari karena pengakuan bersalah yang telah dilakukan.

    Berikut rincian dakwaan dan vonis yang dijatuhkan kepada Brenton Tarrant:

    Jenis Dakwaan Jumlah Vonis
    Pembunuhan 51 Seumur Hidup Tanpa Pembebasan Bersyarat
    Percobaan Pembunuhan 40 Bagian dari Hukuman Seumur Hidup
    Tindakan Teroris 1 Bagian dari Hukuman Seumur Hidup

    Latar Belakang Penyerangan Masjid Christchurch

    Tarrant, seorang supremasi kulit putih yang mengaku sendiri, menyerbu masjid di Christchurch pada Maret 2019. Christchurch adalah kota terbesar kedua di Selandia Baru.

    Dengan menggunakan senjata semi-otomatis ala militer, dia menembaki jemaah Muslim yang tengah melaksanakan salat Jumat. Aksi kejam itu bahkan disiarkan secara langsung di Facebook.

    Semua korban tewas dan terluka adalah Muslim, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Peristiwa tragis itu tercatat sebagai penembakan massal terburuk dalam sejarah Selandia Baru.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Takut Mantan Stafsus Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Jakarta

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sosok Jurist Tan. Jurist Tan merupakan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pengakuan ini muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek Chromebook.

    Bambang Hadi Waluyo menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Sidang lanjutan ini mengagendakan kesaksian Bambang untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Tim pengacara Nadiem Makarim awalnya mempertanyakan alasan Bambang menerima jabatan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek tahun 2020. Mereka ingin mengetahui apakah ada pengaruh Jurist Tan di balik penunjukan tersebut.

    “Ketika Bapak diangkat menjadi PPK, kenapa Bapak tidak menolak? Apakah ada paksaan dari Bu Jurist Tan harus ikut, harus jadi?” tanya pengacara Nadiem.

    “Jadi saat itu melekat pada jabatan,” jawab Bambang.

    Pengacara Nadiem kemudian kembali menegaskan pertanyaan terkait paksaan dari Jurist Tan.

    “Ketika Bapak menerima, Bapak ikhlas menerimanya? Tidak dipaksa Bu Jurist Tan ya?” tanya pengacara.

    “Itu nggak ada kaitannya Jurist Tan,” timpal Bambang.

    Namun, pertanyaan selanjutnya mengenai ketakutan Bambang terhadap Jurist Tan sempat membuat suasana hening.

    Tim pengacara Nadiem kembali mengulang pertanyaan tersebut. Bambang akhirnya mengakui rasa takutnya. Ia beralasan bahwa seluruh tim struktural di bawahnya juga merasakan hal serupa.

    “Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan?” tanya pengacara Nadiem.

    “Secara nggak langsung takut karena pejabat-pejabat struktural saya juga 'Ini menurut Bu Jurist Tan. Menurut…','” jawab Bambang.

    “Saya tanya, Bapak takut tidak dengan Bu Jurist Tan saat itu?” potong pengacara Nadiem.

    “Takut,” jawab Bambang.

    Bambang kemudian menjelaskan alasan di balik ketakutannya terhadap Jurist Tan. Ketakutan tersebut berkaitan dengan potensi dianggap tidak melaksanakan perintah.

    “Takut. Kenapa?” tanya pengacara Nadiem.

    “Takut (dianggap) nggak melaksanakan perintah,” ujar Bambang.

    Profil Jurist Tan dan Kasus Korupsi Chromebook

    Jurist Tan merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek Chromebook. Saat ini, Jurist Tan diketahui berstatus buron.

    Kasus korupsi Chromebook sendiri telah menyeret Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Kasus ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

    Tersangka/Terdakwa Jabatan Status Terkini
    Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek Saksi
    Jurist Tan Mantan Stafsus Nadiem Makarim Tersangka, Buron
    Nadiem Makarim Mantan Mendikbudristek Terdakwa
  • Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua MA Yakini Suap PN Depok Terjadi Sebelum Kenaikan Tunjangan Hakim

    Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengungkapkan keyakinannya terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan. Suharto menduga tindak pidana tersebut terjadi jauh sebelum tunjangan hakim mengalami kenaikan.

    Suharto memaparkan proses eksekusi perkara dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan tahapan panjang yang harus dilalui dalam setiap eksekusi putusan pengadilan.

    "Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi," terang Suharto.

    Proses selanjutnya melibatkan telaah berkas sebelum Ketua PN menerbitkan aanmaning. Aanmaning adalah teguran bagi pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sukarela.

    "Setelah aanmaning, ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana (suap yang terjadi), ini yang sedang berjalan. Nanti anda lihat, gitu. Saya yakin, 100 persen yakin, bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya," tutur Suharto.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap detail dugaan suap ini. Kasus terkait gugatan PT Karabha Digdaya (KD) soal lahan seluas 6.500 meter persegi di Depok.

    PN Depok mengabulkan gugatan tersebut pada tahun 2023, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

    Pada Januari 2025, PT KD mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, hingga Februari 2025, eksekusi tak kunjung terlaksana.

    PT KD berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang sama pada Februari 2025.

    KPK menyebut Wayan Eka, selaku Ketua PN Depok, meminta uang Rp 1 miliar kepada PT KD untuk memperlancar eksekusi. PT KD menyepakati pemberian Rp 850 juta.

    Pada Januari 2026, Bambang, Wakil Ketua PN Depok, menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil. Resume ini menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan pada 14 Januari 2026.

    Beberapa kali penyerahan uang terjadi setelah itu. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dilakukan pada 5 Februari 2026.

    Pihak yang Terjerat Kasus Suap PN Depok

    Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap di PN Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan
    1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2. Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3. Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4. Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5. Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Kenaikan Gaji Hakim

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% pada Juni 2025. Aturan ini ditetapkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Pada Februari 2026, pemerintah juga menyatakan bahwa hakim ad hoc akan menerima kenaikan gaji serupa.