Tag: Pengelolaan Sampah

  • PHRI Jatim Belum Siap Kelola Sampah Mandiri di Hotel dan Restoran

    PHRI Jatim Belum Siap Kelola Sampah Mandiri di Hotel dan Restoran

    Surabaya – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mendesak hotel, restoran, dan kafe mengelola sampah secara mandiri. Ia menyoroti banyak hotel masih membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah kota/kabupaten.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono, menyatakan setuju dengan imbauan tersebut. Namun, Dwi menyebut realisasi pengelolaan sampah mandiri tidak semudah yang dibayangkan.

    Ia mengatakan, program ini tidak bisa diterapkan tahun ini. Sebelum adanya permintaan Kemen LH, para pengelola hotel dan restoran sebenarnya sudah memulai pengolahan sampah secara mandiri.

    Namun, upaya ini terkendala oleh beberapa faktor seperti biaya dan keterbatasan lahan. Ini menjadi tantangan besar bagi para pelaku industri.

    Dwi Cahyono memaparkan bahwa program pengelolaan sampah mandiri sudah mulai disosialisasikan. Namun, belum ada kejelasan mengenai implementasi detailnya.

    "Itu memang program kita sebelum Agustus atau September (2025) di Bogor, kita diajari untuk pengelolaan sampah mandiri. Tapi belum ada kejelasan harus bagaimana, karena itu biayanya juga enggak murah. Kalau itu harus kita persiapkan tiap BPD (Badan Pimpinan Daerah) semua provinsi ini sekarang, kita mempersiapkan ada beberapa pelatihan salah satunya di Taman Safari Bogor. Pelatihan untuk kalau memang benar-benar ini diberlakukan tahun 2029 kalau enggak salah," kata Dwi saat dihubungi detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Pelatihan pengelolaan sampah menjadi energi dilakukan setiap tahun. Biaya pelatihan sepenuhnya ditanggung oleh pihak hotel dan restoran sendiri. PHRI juga berencana mengirim tenaga ahli ke setiap provinsi.

    Pengelolaan sampah mandiri membutuhkan lahan tersendiri. Dwi menjelaskan, tidak semua hotel dan restoran siap dengan persyaratan ini. Lahan yang terbatas menjadi kendala utama.

    "Jadi memang waktu itu terus sempat diskusi, karena kan dibutuhkan lahan tersendiri untuk pengelolaan. Jadi tidak semua hotel restoran itu siap. Terus alternatifnya bagaimana? Apa kita tunjuk satu wilayah ya, satu daerah itu ada satu yang tunjuk. Jadi kami olah bersama-sama hotel dan restoran, kami tunjuk sebagai beberapa cluster untuk pengolahan itu," jelasnya.

    Selain itu, proses pengolahan sampah juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengunjung.

    "Kalau yang punya lahan luas mungkin bisa ya dilakukan ini pelatihan mandiri. Tapi kalau lahannya terbatas itu sulit sekali, karena proses itu juga akan menimbulkan bau. Beberapa hal gini, itu akan mengganggu konsumen untuk datang lagi ke hotel, restoran. Jadi ini salah satunya yang kami minta tadi, ada beberapa menteri yang datang, menteri pariwisata untuk memberikan beberapa jalan keluar tentang pengolahan itu sendiri," tambahnya.

    Kesiapan Hotel di Jawa Timur

    Hingga saat ini, baru sedikit hotel besar di Jawa Timur yang mengelola sampah mandiri. Jumlahnya bahkan belum mencapai 10% dari total. Jika program ini dipaksakan tahun ini, sebagian besar pengelola tidak akan mampu.

    "Ini cuma beberapa hotel, restoran besar. Kalau sekarang (2026) ini belum siap. Itu dibutuhkan alat-alat, dibutuhkan lahan. Terus dibutuhkan material-material penunjang untuk mengolah sampah menjadi energi, dibutuhkan banyak hal. Jadi ini sudah proses menyiapkan ke arah situ. Ada yang siap, sudah, pelatihan kemarin juga sudah mulai, telah dipersiapkan," ujarnya.

    Program pengelolaan sampah mandiri diperkirakan baru bisa berjalan optimal pada 2028 atau 2029. Kendala utama meliputi kondisi alam, efisiensi, pengadaan peralatan, lahan, dan biaya yang besar.

    "Wah, lama. 2-3 tahun ini masih belum ini. Kalaupun ada lahan juga menyiapkan sarana-prasarana bangunan, pengolahan sendiri, alat-alatnya, segala macam itu juga biaya loh," urainya.

    Meskipun ada permintaan dari Menteri LH, Dwi menegaskan bahwa Kemen LH belum memberikan pembekalan. PHRI Jatim hanya menerima surat edaran.

    "Belum, kami belum (ada pembekalan dari Kemen LH) cuman ada edaran-edaran. Tapi kalau action ini belum, untuk realnya belum. Tapi kita mulai tahun kemarin sudah melakukan pengelola pengolahan sampah mandiri menjadi energi, itu sudah sudah mulai dilakukan. Setiap provinsi tunjuk satu satu," katanya.

    Kendala Pengelolaan Sampah Mandiri

    PHRI Jatim menyetujui program Menteri LH demi lingkungan yang lebih baik. Namun, mereka membutuhkan waktu dan solusi bersama dengan pemerintah daerah.

    "Kami setuju juga. Cuman kami mungkin dalam waktu dekat ini masih belum. Itu persiapannya harus bersama-sama, harus solusinya nantinya juga bersama-sama. Tidak hanya hotel sendiri, ada dari pemerintah daerah sendiri. Jadi, ini akan bersama-sama, kita enggak bisa menyelesaikan sendiri. Baik pembiayaan maupun dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi masalah itu," bebernya.

    Selama ini, mayoritas sampah hotel dan restoran memang dibuang ke TPA. Namun, Dwi menyebut sekitar 25% hotel telah mengolah sampah secara mandiri.

    Aspek Kendala
    Biaya Pengadaan alat dan material penunjang tidak murah.
    Lahan Dibutuhkan lahan luas untuk proses pengolahan, seringkali terbatas.
    Bau Proses pengolahan sampah dapat menimbulkan bau yang mengganggu.
    Waktu Persiapan dan implementasi butuh 2-3 tahun, tidak bisa instan.
    Pembekalan Kemen LH belum memberikan pembekalan teknis, hanya edaran.

    Hotel dan restoran dengan lahan luas cenderung lebih siap. Sementara itu, keterbatasan lahan menyebabkan kesulitan bagi sebagian besar pengelola.

    "Sekarang ini kan semuanya dibuang ke TPA. Tapi di hotel dan restoran yang lahannya besar mulai dulu sebelum ada aturan ini, ada beberapa hal yang diolah sendiri. Jadi banyak hal itu banyak hal selain pembiayaan ini juga kemudian pemisahan-pemisahan biaya-biaya operasionalnya sendiri kemudian juga lahan. Dibutuhkan enggak kecil gitu loh. Karena kalau sempit, kecil itu akan ya menimbulkan bau juga ya," pungkasnya.

  • Pemerintah Percepat Penerapan Teknologi Mikro Pengolah Sampah di Kelurahan dan Desa

    Pemerintah Percepat Penerapan Teknologi Mikro Pengolah Sampah di Kelurahan dan Desa

    Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Teknologi ini direncanakan untuk diterapkan di tingkat kelurahan dan desa. Percepatan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbaru penanganan sampah nasional.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Brian menyebut teknologi ini dikembangkan oleh perguruan tinggi.

    Pengolahan sampah skala kecil ini akan segera diuji coba dan diterapkan secara lebih luas. Tujuannya agar penanganan sampah di tingkat masyarakat menjadi lebih efektif.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Teknologi ini melengkapi program waste to energy yang sudah berjalan.

    “Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu waste to energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” kata Brian.

    Brian Yuliarto menjelaskan, program ini berfokus pada pengolahan sampah menjadi material lain. Material ini nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan pembangunan.

    Transformasi Sampah Menjadi Pasir Bangunan

    Teknologi pengolahan sampah skala mikro ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan program waste to energy. Jika program sebelumnya menghasilkan listrik, teknologi ini fokus pada transformasi sampah.

    Pengolahan sampah di tingkat kelurahan ini akan mengolah sampah menjadi pasir atau debu. Pasir ini dapat digunakan sebagai campuran bahan untuk membangun trotoar atau semen.

    “Kalo yang ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu ya yang nanti bisa dipakai untuk mencampur, dicampur pasir untuk apa trotoar, untuk semen dan sebagainya,” ujarnya.

    Berikut adalah perbandingan dua pendekatan utama pemerintah dalam penanganan sampah:

    Aspek Waste to Energy Teknologi Mikro Pengolah Sampah
    Tujuan Utama Menghasilkan listrik Mengubah sampah menjadi material lain (pasir/debu)
    Skala Penerapan Umumnya skala besar Skala mikro, kelurahan dan desa
    Produk Akhir Energi listrik Pasir, debu (bahan bangunan)
    Fokus Pengolahan Energi dari sampah Pemanfaatan material sampah

    Percepatan Implementasi dan Kolaborasi

    Brian mengungkapkan, saat ini ada sejumlah teknologi pengolahan sampah yang sudah berjalan di beberapa kampus. Teknologi-teknologi ini sedang dalam tahap seleksi untuk dipercepat implementasinya.

    Program ini akan melibatkan kolaborasi dengan Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah memastikan bahwa penerapan teknologi ini tetap ramah lingkungan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan, kita akan segera pilih, ada juga akan berjalan bersama Danantara sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro di tingkat kelurahan lebih efektif,” ujarnya.

    “Tentu nanti kita juga akan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa teknologi-teknologi yang ada itu juga bersih tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan,” lanjut Brian.

  • Wali Kota Solo Terjunkan Ekskavator dan Buldoser Urai Sampah di TPA Putri Cempo

    Wali Kota Solo Terjunkan Ekskavator dan Buldoser Urai Sampah di TPA Putri Cempo

    Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengumumkan pengerahan tiga ekskavator dan sejumlah buldoser untuk mengatasi penumpukan sampah di TPA Putri Cempo. Tindakan ini bertujuan mempercepat penanganan sampah dan mengurai antrean mobil pengangkut limbah.

    Respati Ardi juga menyoroti seringnya kerusakan mesin pemilah sampah di lokasi tersebut. Hal ini menghambat proses penanganan limbah secara optimal.

    Pemerintah Kota Solo telah mengerahkan sejumlah alat berat ke TPA Putri Cempo. Langkah ini diambil untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat dan mengurai antrean kendaraan pengangkut.

    "Ya kemarin kami telah menerjunkan tiga ekskavator dan beberapa doser (buldoser) untuk mengurai antrean mobil sampah dan sampah yang masuk bisa segera tertangani," kata Respati Ardi di Balai Kota Solo, Rabu (11/2/2026).

    Peninjauan lokasi TPA Putri Cempo dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo. Dalam kunjungan tersebut, penataan Blok D menjadi fokus perhatian.

    "Kita juga akan melakukan penataan di Blok D agar sampah yang masuk bisa segera tertangani. Selain itu yang harus kita selesaikan pembukaan jalur kembali," ujar Respati.

    Ia menambahkan, "Dan kita akan lakukan pendalaman untuk cut and fill penataan Blok D dan beberapa blok di Putri Cempo."

    Permasalahan Mesin Pemilah Sampah dan Seruan Pilah Sampah

    Respati Ardi juga menyoroti teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dari PLTSa yang kerap terganggu. Masalah ini disebabkan sampah rumah tangga yang masih tercampur.

    "Permasalahan utama juga, tadi kita lihat mesin pemilah sampah sering rusak karena sampah masih tercampur," ungkap Respati.

    Kondisi ini menghambat kinerja mesin dan proses penanganan sampah secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat diimbau untuk berperan aktif.

    "Mari bersama-sama, dari awal, dari rumah, sudah ada pemilahan sampah dengan baik, sehingga waktu pilah di sini tidak merusak mesin dan bisa terselesaikan dengan baik," imba Respati.

    Penambahan Alat Berat dan Penjadwalan Truk Sampah

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo, Herwindo Tri Nugroho, menjelaskan penambahan alat berat. Sebelumnya, hanya satu ekskavator yang berfungsi maksimal.

    "Karena kemarin yang berfungsi hanya satu ekskavator. Kita dipinjami SCMPP dan didatangkan tiga alat berat, itu sudah bisa menangani sampah yang datang harian," terang Herwindo.

    Penambahan alat berat ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan sampah. Alat-alat tersebut akan dibagi tugas untuk menangani dan menata sampah.

    "Nanti kita tambahkan lagi beberapa alat berat doser dan loader untuk menata. Jadi beberapa alat menangani sampah dan beberapa alat lainnya menata sampah," sambungnya.

    Herwindo juga menginformasikan mengenai penjadwalan truk sampah. Sistem ini diterapkan untuk menghindari kapasitas TPA yang berlebih.

    "Kita juga menjadwalkan keluar masuk truk sampah agar penampungan limbah tidak melampaui kapasitas harian yang mencapai ratusan ton. Kita berharap dari hulunya, dari masyarakat kita semua sebagai produsen sampah, bisa dari rumah mengelola dan memilah sampah," pungkas Herwindo.

    Situasi Terkini di TPA Putri Cempo

    Berikut adalah rincian alat berat yang beroperasi di TPA Putri Cempo:

    Jenis Alat Berat Jumlah (Sebelum) Jumlah (Saat Ini) Fungsi Utama
    Ekskavator 1 5 Mengurai dan menurunkan sampah
    Buldoser Beberapa Beberapa Menata sampah
    Loader 0 Beberapa Memindahkan dan menata sampah

    Antrean mobil sampah di TPA Putri Cempo terpantau lebih pendek dari hari sebelumnya. Sekitar pukul 14.30 WIB, antrean memanjang sekitar 150 meter dari TPA Putri Cempo. Sebanyak lima ekskavator terlihat beroperasi di gunungan sampah.

  • Gubernur Koster Panggil Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar Bahas Percepatan PSEL

    Gubernur Koster Panggil Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar Bahas Percepatan PSEL

    Gubernur Bali Wayan Koster mengadakan pertemuan tertutup dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Kantor Gubernur Bali, Selasa (10/2/2026). Rapat tiga jam tersebut berfokus pada percepatan pembangunan Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik (PSEL) di Bali.

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara membenarkan agenda utama rapat tersebut. Pembahasan utamanya adalah percepatan pelaksanaan proyek PSEL.

    PSEL yang akan dibangun di lahan 6 hektare milik Pelindo ini rencananya akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung. Kolaborasi ini penting mengingat volume sampah yang harus dikelola. Jaya Negara menyatakan, volume sampah Denpasar belum cukup.

    Fasilitas PSEL tersebut dirancang untuk mengelola minimal 1.200 hingga 1.500 ton sampah setiap hari. Denpasar baru siap dengan 800 ton sampah per hari.

    "Denpasar itu kesiapannya hanya 800 ton (sampah) per hari," jelas Jaya Negara.

    Antisipasi Penutupan TPA Suwung

    Bupati Badung Adi Arnawa menambahkan, berbagai skema sedang disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah. Ini menyusul rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung.

    Ia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. Salah satunya dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

    "Walaupun memang cukup berat, tapi coba kami upayakan," ucap Adi.

    Target dan Kapasitas PSEL

    Kota/Kabupaten Kesiapan Volume Sampah (Ton/Hari) Target Volume Sampah PSEL (Ton/Hari)
    Denpasar 800 1.200 – 1.500
    Badung Ditentukan kemudian 1.200 – 1.500

    Pembangunan PSEL ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang. Hal ini untuk mengatasi permasalahan sampah di Denpasar dan Badung. Upaya mandiri masyarakat juga sangat dibutuhkan.

  • DLH Solo Jadwalkan Truk Sampah Atasi Antrean di TPA Putri Cempo

    DLH Solo Jadwalkan Truk Sampah Atasi Antrean di TPA Putri Cempo

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo bergerak cepat mengatasi antrean panjang mobil sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Antrean truk sampah sempat mengular hingga dua kilometer. DLH akan memberlakukan penjadwalan pengangkutan sampah dan berupaya meminjam alat berat.

    "Jadi nanti akan kita atur supaya tidak menimbulkan antrean sepanjang itu. Jadi nanti kayak dijadwalkan. Yang paling yang bisa kami lakukan dijadwalkan dulu, jadi tidak datang bersama-sama," kata Kepala DLH, Herwin Tri Nugroho, Senin (9/2/2026).

    Pihak DLH akan menganalisis volume sampah dari masing-masing kelurahan. Truk dari kelurahan dengan volume sampah besar yang memerlukan beberapa kali pengiriman akan menjadi prioritas.

    "Kan harus dilihat juga volume di masing-masing kelurahan ini, baru diukur mana yang mungkin, biasanya dia harus beberapa kali datang ke Putri Cemponya itu mungkin yang akan didahulukan," ungkapnya.

    Sementara, mobil sampah yang hanya perlu sekali kirim bisa menunggu di luar area TPA. Kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan dan pengukuran dampak. Tujuannya agar tidak merugikan pihak manapun.

    "Sementara yang cukup sekali mungkin bisa, bisa menunggu dulu tapi tidak menunggu di area Putri Cempo. Ini baru, baru diukur teman-teman supaya bisa, bisa baik dan tidak merugikan pihak-pihak. Nanti ada penjadwalannya, mobil-mobil yang mengirim sampah itu," tambahnya.

    Penjadwalan diharapkan bisa menjadi solusi efektif untuk mengurai kemacetan. DLH juga mempertimbangkan efisiensi waktu bagi para pengangkut sampah.

    "Kalau ngitung, maksudnya itu bisa efektif, salah satunya, salah satu alternatifnya bisa, termasuk itu, termasuk penjadwalan itu. Ini baru kami ukur supaya bapak-bapak pengangkut sampah itu juga tidak merugikan dari sisi waktu," sambungnya.

    Kerusakan Alat Berat Jadi Biang Kerok

    Antrean panjang ini disebabkan oleh kerusakan alat berat di TPA Putri Cempo. Herwin menyampaikan bahwa alat yang tersedia saat ini tidak memadai untuk menangani volume sampah harian.

    "Semuanya terkendala di ketersediaan alat berat, kami sedang mengajukan. Agar bisa mendatangkan alat berat yang dibutuhkan, karena memang harus ada area-area yang dipersiapkan untuk menempatkan sampah-sampah yang setiap hari datang ke Putri Cempo. Kebetulan saat ini alat yang ada di Putri Cempo itu belum memadai," beber Herwin.

    Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Solo berupaya meminjam alat berat. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah menyatakan kesiapan membantu dengan mendatangkan ekskavator.

    Kebutuhan Alat Berat TPA Putri Cempo
    Jenis Alat Jumlah Dibutuhkan Ketersediaan Saat Ini
    Ekskavator 3 1
    Doser 1 (perkiraan) Tidak disebutkan
    Loader 1 (perkiraan) Tidak disebutkan

    Herwin menyebut, ekskavator yang dibutuhkan minimal tiga unit, ditambah doser dan loader. "Besok dari BBWS akan datang satu ekskavator ya, moga-moga bisa bisa mengurangi dulu, beban-beban sementara yang hari ini tadi hanya ditangani dengan satu ekskavator," jelas dia.

    Kondisi Antrean di Lapangan

    Antrean mobil pengangkut sampah sudah terpantau sejak Senin (9/2) pagi. Pantauan di lokasi menunjukkan antrean mengular hingga di depan rumah warga.

    Salah satu petugas sampah dari Kelurahan Banjarsari, Haryanto, mengaku telah mengantre sekitar satu jam untuk kloter kedua. Kloter pertama pengiriman sampah berlangsung pukul 06.30 hingga 08.30 WIB.

    "Ini antre yang kedua, yang pertama tadi pukul 06.30 sampai 08.30 WIB," katanya ditemui di TPA Putri Cempo, Senin (9/2/2026).

    Menurut Haryanto, penyebab antrean panjang ini karena TPA sudah penuh. Kondisi tersebut membuat proses pembuangan sampah terhambat.

    "Kalau penyebabnya, pembuangannya mungkin enggak memenuhi syarat, ya, pun sudah penuh, ya, jadinya mungkin pihak. Pengelola mau buang ke mana mungkin ya repot, mungkin apa penyebabnya ya itu," ungkapnya.

  • Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Pemerintah Kota Cimahi berupaya keras mengatasi permasalahan sampah rumah tangga yang semakin kompleks. Hingga saat ini, pembuangan sampah Cimahi masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Langkah strategis diambil dengan menambah jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai mengoperasikan TPST di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.

    Sebelumnya, Kota Cimahi telah memiliki TPST seperti Sentiong dan Lebaksaat. Namun, fasilitas tersebut dinilai belum mampu menekan timbulan sampah secara optimal.

    "Mudah-mudahan (TPST) bisa mengurangi beban sampah di Cimahi. Sekarang pembuangan ke Sarimukti sedang dibatasi dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita," ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Selasa (10/2/2026).

    TPST Utama memanfaatkan bangunan bekas gudang pabrik sewaan. Fasilitas ini mengadopsi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

    Meskipun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPST Utama masih terbatas. Fasilitas ini baru mampu mengolah sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari.

    "Jadi kita menyewa gudang pabrik yang sudah lama kosong. Di sini sudah lengkap dengan gardu listrik, ada IPAL, dan air sehingga memenuhi kriteria untuk TPST. Cuma memang kapasitasnya enggak terlalu besar, sekitar 10-15 ton untuk menampung sampah di wilayah Utama," kata Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini.

    Pembatasan Pembuangan ke TPPAS Regional Sarimukti

    Kondisi ini menjadi krusial karena Kota Cimahi terdampak pembatasan pembuangan sampah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH.

    Surat edaran tersebut berisi perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

    Wilayah Jatah Maksimal Sampah per 2 Minggu (Ton)
    Kota Bandung 13.738
    Kota Cimahi 1.668
    Kabupaten Bandung Barat 1.668
    Kabupaten Bandung 3.925

    Chanifah menambahkan, optimalisasi pemilahan sampah di wilayah akan diterapkan. Targetnya, 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan.

    Strategi Pengurangan Sampah Lokal

    Pembatasan kuota pembuangan sampah di TPPAS Regional Sarimukti menuntut strategi baru dari pemerintah daerah. Inisiatif TPST baru di Kelurahan Utama menjadi bagian penting dari upaya ini.

    "Yang akan diterapkan ke depan di Kota Cimahi itu optimalisasi pemilahan sampah di wilayah dengan target 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan," kata Chanifah.

    Peningkatan kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Cimahi pada TPA Sarimukti.