Surabaya – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mendesak hotel, restoran, dan kafe mengelola sampah secara mandiri. Ia menyoroti banyak hotel masih membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah kota/kabupaten.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono, menyatakan setuju dengan imbauan tersebut. Namun, Dwi menyebut realisasi pengelolaan sampah mandiri tidak semudah yang dibayangkan.
Ia mengatakan, program ini tidak bisa diterapkan tahun ini. Sebelum adanya permintaan Kemen LH, para pengelola hotel dan restoran sebenarnya sudah memulai pengolahan sampah secara mandiri.
Namun, upaya ini terkendala oleh beberapa faktor seperti biaya dan keterbatasan lahan. Ini menjadi tantangan besar bagi para pelaku industri.
Dwi Cahyono memaparkan bahwa program pengelolaan sampah mandiri sudah mulai disosialisasikan. Namun, belum ada kejelasan mengenai implementasi detailnya.
"Itu memang program kita sebelum Agustus atau September (2025) di Bogor, kita diajari untuk pengelolaan sampah mandiri. Tapi belum ada kejelasan harus bagaimana, karena itu biayanya juga enggak murah. Kalau itu harus kita persiapkan tiap BPD (Badan Pimpinan Daerah) semua provinsi ini sekarang, kita mempersiapkan ada beberapa pelatihan salah satunya di Taman Safari Bogor. Pelatihan untuk kalau memang benar-benar ini diberlakukan tahun 2029 kalau enggak salah," kata Dwi saat dihubungi detikJatim, Rabu (11/2/2026).
Pelatihan pengelolaan sampah menjadi energi dilakukan setiap tahun. Biaya pelatihan sepenuhnya ditanggung oleh pihak hotel dan restoran sendiri. PHRI juga berencana mengirim tenaga ahli ke setiap provinsi.
Pengelolaan sampah mandiri membutuhkan lahan tersendiri. Dwi menjelaskan, tidak semua hotel dan restoran siap dengan persyaratan ini. Lahan yang terbatas menjadi kendala utama.
"Jadi memang waktu itu terus sempat diskusi, karena kan dibutuhkan lahan tersendiri untuk pengelolaan. Jadi tidak semua hotel restoran itu siap. Terus alternatifnya bagaimana? Apa kita tunjuk satu wilayah ya, satu daerah itu ada satu yang tunjuk. Jadi kami olah bersama-sama hotel dan restoran, kami tunjuk sebagai beberapa cluster untuk pengolahan itu," jelasnya.
Selain itu, proses pengolahan sampah juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengunjung.
"Kalau yang punya lahan luas mungkin bisa ya dilakukan ini pelatihan mandiri. Tapi kalau lahannya terbatas itu sulit sekali, karena proses itu juga akan menimbulkan bau. Beberapa hal gini, itu akan mengganggu konsumen untuk datang lagi ke hotel, restoran. Jadi ini salah satunya yang kami minta tadi, ada beberapa menteri yang datang, menteri pariwisata untuk memberikan beberapa jalan keluar tentang pengolahan itu sendiri," tambahnya.
Kesiapan Hotel di Jawa Timur
Hingga saat ini, baru sedikit hotel besar di Jawa Timur yang mengelola sampah mandiri. Jumlahnya bahkan belum mencapai 10% dari total. Jika program ini dipaksakan tahun ini, sebagian besar pengelola tidak akan mampu.
"Ini cuma beberapa hotel, restoran besar. Kalau sekarang (2026) ini belum siap. Itu dibutuhkan alat-alat, dibutuhkan lahan. Terus dibutuhkan material-material penunjang untuk mengolah sampah menjadi energi, dibutuhkan banyak hal. Jadi ini sudah proses menyiapkan ke arah situ. Ada yang siap, sudah, pelatihan kemarin juga sudah mulai, telah dipersiapkan," ujarnya.
Program pengelolaan sampah mandiri diperkirakan baru bisa berjalan optimal pada 2028 atau 2029. Kendala utama meliputi kondisi alam, efisiensi, pengadaan peralatan, lahan, dan biaya yang besar.
"Wah, lama. 2-3 tahun ini masih belum ini. Kalaupun ada lahan juga menyiapkan sarana-prasarana bangunan, pengolahan sendiri, alat-alatnya, segala macam itu juga biaya loh," urainya.
Meskipun ada permintaan dari Menteri LH, Dwi menegaskan bahwa Kemen LH belum memberikan pembekalan. PHRI Jatim hanya menerima surat edaran.
"Belum, kami belum (ada pembekalan dari Kemen LH) cuman ada edaran-edaran. Tapi kalau action ini belum, untuk realnya belum. Tapi kita mulai tahun kemarin sudah melakukan pengelola pengolahan sampah mandiri menjadi energi, itu sudah sudah mulai dilakukan. Setiap provinsi tunjuk satu satu," katanya.
Kendala Pengelolaan Sampah Mandiri
PHRI Jatim menyetujui program Menteri LH demi lingkungan yang lebih baik. Namun, mereka membutuhkan waktu dan solusi bersama dengan pemerintah daerah.
"Kami setuju juga. Cuman kami mungkin dalam waktu dekat ini masih belum. Itu persiapannya harus bersama-sama, harus solusinya nantinya juga bersama-sama. Tidak hanya hotel sendiri, ada dari pemerintah daerah sendiri. Jadi, ini akan bersama-sama, kita enggak bisa menyelesaikan sendiri. Baik pembiayaan maupun dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang untuk mengatasi masalah itu," bebernya.
Selama ini, mayoritas sampah hotel dan restoran memang dibuang ke TPA. Namun, Dwi menyebut sekitar 25% hotel telah mengolah sampah secara mandiri.
| Aspek | Kendala |
|---|---|
| Biaya | Pengadaan alat dan material penunjang tidak murah. |
| Lahan | Dibutuhkan lahan luas untuk proses pengolahan, seringkali terbatas. |
| Bau | Proses pengolahan sampah dapat menimbulkan bau yang mengganggu. |
| Waktu | Persiapan dan implementasi butuh 2-3 tahun, tidak bisa instan. |
| Pembekalan | Kemen LH belum memberikan pembekalan teknis, hanya edaran. |
Hotel dan restoran dengan lahan luas cenderung lebih siap. Sementara itu, keterbatasan lahan menyebabkan kesulitan bagi sebagian besar pengelola.
"Sekarang ini kan semuanya dibuang ke TPA. Tapi di hotel dan restoran yang lahannya besar mulai dulu sebelum ada aturan ini, ada beberapa hal yang diolah sendiri. Jadi banyak hal itu banyak hal selain pembiayaan ini juga kemudian pemisahan-pemisahan biaya-biaya operasionalnya sendiri kemudian juga lahan. Dibutuhkan enggak kecil gitu loh. Karena kalau sempit, kecil itu akan ya menimbulkan bau juga ya," pungkasnya.





