Tag: penggelapan

  • Bareskrim Polri Tahan Eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Polri Tahan Eks Direktur PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Polri menahan Mery Yuniarni (MY), mantan Direktur sekaligus pemegang saham PT Dana Syariah Indonesia (DSI), atas dugaan keterlibatan dalam kasus penggelapan. Penahanan dilakukan sejak kemarin.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penahanan dilakukan karena Mery tidak memenuhi panggilan penyidik sebelumnya dengan alasan sakit.

    "Merujuk pada surat panggilan tersangka kedua yang telah dikirimkan oleh tim penyidik kepada tersangka MY, di mana sebelumnya tersangka MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 yang lalu karena sakit," terang Brigjen Ade Safri, Sabtu (14/2/2026).

    Mery diperiksa sejak pukul 14.00 WIB kemarin. Penyidik memberikan 70 pertanyaan kepada Mery. Usai diperiksa, Mery langsung ditahan.

    "Setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dilaksanakan, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka MY," ungkap Brigjen Ade Safri.

    Mery kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Jumat, 13 Februari 2026.

    Daftar Tersangka Kasus PT DSI

    Selain Mery, polisi telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini:

    1. Taufiq Aljufri (TA), Direktur Utama PT DSI sekaligus pemegang saham.
    2. Arie Rizal Lesmana (ARL), Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Taufiq dan Rizal telah lebih dulu ditahan di Rutan Bareskrim Polri usai diperiksa sebagai tersangka pada Senin lalu.

    Ketiga tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP. Mereka juga dijerat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Kasus ini bermula dari pengusutan indikasi kecurangan (fraud) dalam dugaan kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

    Brigjen Ade Safri menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2) terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, dan/atau tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode 2018 sampai 2025.

    Ancaman Hukuman Para Tersangka

    Para tersangka terancam hukuman berlapis atas perbuatan yang diduga merugikan banyak investor. Berikut rincian pasal yang menjerat mereka:

    Berikut rincian pasal yang dilanggar oleh para tersangka PT DSI:

    Pasal Deskripsi
    Pasal 488 KUHP Penggelapan dalam jabatan
    Pasal 486 KUHP Penggelapan
    Pasal 492 KUHP Penipuan
    Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Penipuan melalui media elektronik
    Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah
    Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP Pencucian Uang
  • EO Minta Maaf, Pertimbangkan Laporkan Panitia Jalan Sehat Banyumas

    EO Minta Maaf, Pertimbangkan Laporkan Panitia Jalan Sehat Banyumas

    Pihak Event Organizer (EO) menyampaikan permohonan maaf terkait polemik hadiah jalan sehat dalam rangka HUT RI di Banyumas. Mereka juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan panitia yang diduga melakukan penggelapan dana acara.

    Direktur Boss Event Organizer, Ir. Najmudin Sena, SE., mengakui adanya kesalahan manajemen dalam acara tersebut. Dia menegaskan bahwa masalah ini tidak terkait dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.

    "Jadi itu tadi istilahnya difasilitasi untuk dipertemukan. Yang memang saya selama ini harus bertanggung jawab, karena yang punya bendera walaupun tidak tahu aliran dana, tapi itu kesalahan manajemen otomatis," kata Ir. Sena saat dihubungi wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Ir. Sena juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban terhadap pemenang hadiah, termasuk hadiah utama Brio dan hadiah umrah, telah diselesaikan.

    "Alhamdulillah sesuai janji saya ke pemenang, insyaallah sebelum puasa kita selesaikan. Kebetulan lebih cepat. Saya ke Pak Sekda pun, Pemda tidak percaya begitu saja hanya menunjukkan rekening. Karena saya bertanggung jawab penuh, akhirnya saya ambil cash dan saya tunjukkan ke Pak Sekda bahwa saya siap," ujarnya.

    Investigasi Dugaan Penggelapan Dana

    Terkait dugaan adanya oknum panitia yang membawa kabur uang acara, Ir. Sena menyatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah ini secara internal. Dia kembali menegaskan bahwa kejadian ini tidak melibatkan Pemkab Banyumas, karena penyelenggara hanya 'mendompleng' nama Pemda tanpa menggunakan dana APBD.

    "Apapun terkait dengan uang dibawa kabur atau apapun itu internal kami. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkab, karena Pemkab hanya memberi izin bahwa selaku EO kami diberi izin untuk ikut meramaikan 17 Agustus, istilahnya dompleng ke Pemda," jelasnya.

    "Tidak ada anggaran dari Pemda. Itu murni ide dari kami," kata Ir. Sena.

    Saat ini, pihak EO sedang mempertimbangkan untuk melaporkan oknum panitia yang diduga terlibat penggelapan tersebut. Mereka tengah berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mengambil langkah hukum yang tepat.

    "Saya sedang konsultasi dengan lawyer saya dulu jadi keputusannya sedang kita bahas," tegasnya.

    Tanggung Jawab EO

    Ir. Sena menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui aliran dana jalan sehat yang diselenggarakan pada Agustus 2025 lalu. Meskipun demikian, ia tetap bertanggung jawab penuh karena acara tersebut menggunakan nama perusahaannya.

    "Saya tidak tahu aliran dana sampai perjanjian dengan pihak mana pun, saya tidak ada konfirmasi dari pelaksana. Walaupun ujung-ujungnya tetap jatuhnya ke saya selaku Direktur Boss Event Organizer. Kami bertanggung jawab, itu saja intinya," tegasnya.

    Berikut rincian timeline kejadian:

    Waktu Kejadian
    Agustus 2025 Pelaksanaan jalan sehat HUT RI di Banyumas.
    Setelah acara Muncul polemik terkait hadiah yang belum diserahkan.
    Jumat, 13 Februari 2026 EO meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab.
    Saat ini EO mempertimbangkan melaporkan panitia atas dugaan penggelapan.

    Penyelesaian masalah ini masih terus berlanjut, dengan fokus pada pengusutan dugaan penggelapan dana oleh oknum panitia.