Bareskrim Polri menahan Mery Yuniarni (MY), mantan Direktur sekaligus pemegang saham PT Dana Syariah Indonesia (DSI), atas dugaan keterlibatan dalam kasus penggelapan. Penahanan dilakukan sejak kemarin.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penahanan dilakukan karena Mery tidak memenuhi panggilan penyidik sebelumnya dengan alasan sakit.
"Merujuk pada surat panggilan tersangka kedua yang telah dikirimkan oleh tim penyidik kepada tersangka MY, di mana sebelumnya tersangka MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 yang lalu karena sakit," terang Brigjen Ade Safri, Sabtu (14/2/2026).
Mery diperiksa sejak pukul 14.00 WIB kemarin. Penyidik memberikan 70 pertanyaan kepada Mery. Usai diperiksa, Mery langsung ditahan.
"Setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dilaksanakan, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka MY," ungkap Brigjen Ade Safri.
Mery kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Jumat, 13 Februari 2026.
Daftar Tersangka Kasus PT DSI
Selain Mery, polisi telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini:
- Taufiq Aljufri (TA), Direktur Utama PT DSI sekaligus pemegang saham.
- Arie Rizal Lesmana (ARL), Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.
Taufiq dan Rizal telah lebih dulu ditahan di Rutan Bareskrim Polri usai diperiksa sebagai tersangka pada Senin lalu.
Ketiga tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP. Mereka juga dijerat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini bermula dari pengusutan indikasi kecurangan (fraud) dalam dugaan kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia kepada para pemberi pinjaman (lender). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.
Brigjen Ade Safri menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2) terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, dan/atau tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode 2018 sampai 2025.
Ancaman Hukuman Para Tersangka
Para tersangka terancam hukuman berlapis atas perbuatan yang diduga merugikan banyak investor. Berikut rincian pasal yang menjerat mereka:
Berikut rincian pasal yang dilanggar oleh para tersangka PT DSI:
| Pasal | Deskripsi |
|---|---|
| Pasal 488 KUHP | Penggelapan dalam jabatan |
| Pasal 486 KUHP | Penggelapan |
| Pasal 492 KUHP | Penipuan |
| Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE | Penipuan melalui media elektronik |
| Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan | Membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah |
| Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP | Pencucian Uang |

