Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Jakarta dan Depok terkait dugaan korupsi mark up migrasi unit pembangkitan Suralaya unit 3 dari 500 kV ke 150 kV pada PT PLN Indonesia Power Tahun Anggaran 2024.
Dapot Dariaman, Kasi Penkum Kejati DKI, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di PT. High Voltage Technology (Gedung Office 88 Kota Kasablanka Lantai 32), sebuah rumah di Pancoran Mas, Depok, dan sebuah rumah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilaksanakan pada Kamis (26/2) tersebut bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti.
"Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melaksanakan kegiatan penggeledahan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi mark up kegiatan Migrasi Unit Pembangkitan Suralaya Unit 3 Dari 500 kV Ke 150 kV Pada PT. PLN Indonesia Power Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pagu Rp. 219.204.394.976, yang dilaksanakan oleh PT. High Voltage Technology dengan dengan nilai kontrak Rp. 177.552.218.661. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-07/M.1/Fd.1/02/2026 tanggal 24 Februari 2026," kata Dapot kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik yang dianggap berkaitan dengan kasus tersebut.
Dapot menambahkan, pengumpulan barang bukti ini merupakan bagian dari upaya membuat terang perkara dugaan korupsi. Penggeledahan ini juga wujud penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi.
"Tindakan pengumpulan dan penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wujud komitmen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tuturnya.
