Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa tiga tersangka dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka menyatakan ingin mengembalikan dana untuk melepaskan status hukumnya.
Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kecurangan (fraud) gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.
Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY Eks Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta AR selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka dijerat berbagai pasal tindak pidana.
Tindakan pidana tersebut meliputi penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan/atau penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan.
Kejahatan tersebut diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta.
Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:
| Undang-Undang | Pasal | Tindak Pidana |
|---|---|---|
| UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) | 488, 486, 492 | Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan |
| UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE) | 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) | Penipuan melalui media elektronik |
| UU No. 45 Tahun 2023 (P2SK) | 299 | Pencatatan laporan palsu |
| UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) | 607 ayat (1) huruf a, b, c | Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) |
Selain itu, ketiganya juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.
Ade Safri juga menegaskan, penyidik sedang mengoptimalkan penelusuran aset. Metode 'follow the money' digunakan untuk mengidentifikasi harta tersangka.
“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.
Pemeriksaan Tersangka dan Janji Pengembalian Dana
Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa dua dari tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Senin (9/2/2026). Satu tersangka lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.
“Pemanggilan yang sudah dilayangkan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait dengan petinggi PT DSI, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Tersangka TA dan AR diperiksa hari itu. Sementara itu, MY mengonfirmasi ketidakhadiran melalui PH-nya dengan alasan sakit.
“Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,” jelasnya.
Ade Safri menjelaskan, pihaknya mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Polisi juga menyelidiki aliran dana dalam kasus ini.
“Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.
“Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tutupnya.
Pengacara tersangka Taufiq Aljufri (TA), Pris Madani, menyatakan kliennya mengupayakan restorative justice. Kliennya berjanji mengembalikan seluruh dana investasi.
“Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).
“Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.
Pris juga menambahkan, kliennya bersedia menambah Rp 10 miliar untuk lender. Jumlah tersebut sebagai bentuk iktikad baik.
“Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.
Taufiq menyatakan kesiapan menjalani proses hukum dan memohon maaf. Ia berharap bisa menyelesaikan kasus melalui restorative justice.
“Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.
“Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

