Tag: Penipuan Investasi

  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa tiga tersangka dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka menyatakan ingin mengembalikan dana untuk melepaskan status hukumnya.

    Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kecurangan (fraud) gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

    Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY Eks Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta AR selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka dijerat berbagai pasal tindak pidana.

    Tindakan pidana tersebut meliputi penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan/atau penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan.

    Kejahatan tersebut diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    Undang-Undang Pasal Tindak Pidana
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 488, 486, 492 Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan
    UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE) 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Penipuan melalui media elektronik
    UU No. 45 Tahun 2023 (P2SK) 299 Pencatatan laporan palsu
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 607 ayat (1) huruf a, b, c Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

    Ade Safri juga menegaskan, penyidik sedang mengoptimalkan penelusuran aset. Metode 'follow the money' digunakan untuk mengidentifikasi harta tersangka.

    “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

    Pemeriksaan Tersangka dan Janji Pengembalian Dana

    Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa dua dari tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Senin (9/2/2026). Satu tersangka lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.

    “Pemanggilan yang sudah dilayangkan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait dengan petinggi PT DSI, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Tersangka TA dan AR diperiksa hari itu. Sementara itu, MY mengonfirmasi ketidakhadiran melalui PH-nya dengan alasan sakit.

    “Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,” jelasnya.

    Ade Safri menjelaskan, pihaknya mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Polisi juga menyelidiki aliran dana dalam kasus ini.

    “Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.

    “Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tutupnya.

    Pengacara tersangka Taufiq Aljufri (TA), Pris Madani, menyatakan kliennya mengupayakan restorative justice. Kliennya berjanji mengembalikan seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Pris juga menambahkan, kliennya bersedia menambah Rp 10 miliar untuk lender. Jumlah tersebut sebagai bentuk iktikad baik.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq menyatakan kesiapan menjalani proses hukum dan memohon maaf. Ia berharap bisa menyelesaikan kasus melalui restorative justice.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

  • Bareskrim Polri Tetapkan Dirut PT DSI Jadi Tersangka Dugaan Fraud

    Bareskrim Polri Tetapkan Dirut PT DSI Jadi Tersangka Dugaan Fraud

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Taufiq Aljufri (TA) sebagai tersangka.

    TA merupakan Direktur Utama PT DSI sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Penetapan tersangka ini terkait dugaan fraud PT DSI.

    Pengacara TA, Pris Madani, menyatakan kliennya tengah mengupayakan restorative justice. Upaya tersebut juga disertai pengembalian seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    Pris menambahkan bahwa TA bersedia mengembalikan 100% dana. Hal itu berdasarkan perhitungan sementara yang telah dilakukan oleh pihaknya.

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Selain pengembalian 100% dana, klien Pris Madani juga bersedia menambah Rp 10 miliar. Dana tambahan tersebut akan diberikan kepada para lender.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq Aljufri menyatakan kesiapannya menjalani proses hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan permohonan maaf terkait kasus tersebut.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    TA berharap proses hukum dapat mengarah pada restorative justice. Hal ini sejalan dengan upayanya mengembalikan dana investasi dan menambah sejumlah uang.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

    Daftar Tersangka dan Pasal yang Disangkakan

    Selain TA, Bareskrim Polri juga menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka adalah MY dan AR.

    MY merupakan eks Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI. Ia juga menjabat Dirut PT Mediffa Barokah Internasional serta PT Duo Properti Lestari.

    Sementara AR adalah Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2).

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya dijerat dengan berbagai pasal.

    Pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik.

    Mereka juga disangkakan dengan tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan. Hal itu terjadi sekitar periode 2018-2025.

    Pasal dan Undang-Undang yang Disangkakan
    Undang-Undang Pasal
    UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 488 dan/atau 486 dan/atau 492, 607 ayat (1) huruf a, b, dan c
    UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1)
    UU Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 299

    Selain itu, ketiganya disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia.

    Penyaluran dana tersebut menggunakan proyek fiktif. Proyek fiktif tersebut berasal dari data atau informasi borrower eksisting.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas dia.

    Modus Operandi PT DSI

    Bareskrim Polri terus mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus ini. Dugaan gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sedang menjadi fokus.

    Salah satu modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif. Proyek tersebut berasal dari data peminjam (borrower) yang sudah ada sebelumnya.