Tag: penolakan tambang

  • Warga Sambeng Magelang Tolak Tambang Uruk Tol Jogja-Bawen

    Warga Sambeng Magelang Tolak Tambang Uruk Tol Jogja-Bawen

    Warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, menyatakan penolakan terhadap aktivitas tambang tanah uruk di wilayah mereka. Bentuk perlawanan ini telah berlangsung sejak Januari 2026, dengan warga yang siap mengambil langkah pidana jika aspirasi mereka diabaikan.

    Aksi penolakan tersebut telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk mendatangi kantor BPN Magelang, DPRD Magelang, hingga DLHK Jawa Tengah pada 27 Februari 2026. Warga juga mengklaim adanya pencatutan nama puluhan orang yang seolah-olah menyetujui penambangan tanah uruk untuk proyek tol Jogja-Bawen.

    Selain itu, spanduk-spanduk protes dipasang di perbatasan Desa Sambeng dengan Candirejo hingga Bigaran sebagai bentuk penolakan.

    Menurut Khairul Hamzah, Humas Gema Pelita yang mewakili warga, berbagai upaya telah dilakukan di tingkat kabupaten, termasuk mendatangi Bupati, DPRD, hingga 17 instansi. Namun, jawaban yang diterima dinilai tidak menjawab substansi keberatan warga.

    Khairul mengungkapkan bahwa terdapat 45 warga yang namanya dicatut dalam dokumen persetujuan tambang, padahal mereka tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Sosialisasi rencana tambang ini dimulai pada 14 Juli 2025 dan ditolak mentah-mentah oleh seluruh warga yang hadir.

    “Kecurigaan kami yang sangat erat adalah ketika di dalam daftar persetujuan 45 warga Sambeng, kami tahu persis dua orang sudah meninggal, tapi namanya tetap ada di situ. Ikut tanda tangan, ada meterainya. Meninggalnya lebih dari sudah lebih dari 1.000 hari,” ujarnya.

    Warga juga merasa tidak puas dengan jawaban dari ATR/BPN Magelang terkait penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) sebelum manipulasi data terungkap, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang terbit berdasarkan Pertek tertanggal 30 September 2025.

    “Ketika kami bertanya, bagaimana tindakannya setelah tahu bermasalah, mereka mengatakan tidak bisa kaji ulang, tidak bisa tarik, karena itu sudah terbit. Jadi kami merasa kayak dikangkangi,” terangnya.

    Menurut Khairul, keberatan warga tidak diindahkan, sementara proses perizinan terus berlanjut berdasarkan data yang dianggap bermasalah. Oleh karena itu, warga membawa masalah ini ke tingkat provinsi.

    Dalam audiensi dengan DLHK Jateng, warga menyerahkan dokumen penolakan. DLHK berjanji akan mengkaji dokumen tersebut sebagai pertimbangan dalam penerbitan izin lingkungan, yang menjadi syarat terbitnya izin usaha pertambangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng.

    Rencana tambang tanah uruk ini awalnya diajukan seluas 35 hektare, namun yang dapat diproses hanya sekitar 16 hektare. Karena luasnya melebihi 5 hektare, proses Amdal kemungkinan diperlukan, termasuk konsultasi publik untuk mempertimbangkan penolakan dari warga.

    Lokasi tambang yang direncanakan berada di kawasan perbukitan yang merupakan lahan produktif warga Sambeng, ditanami durian, kelapa, pepaya, dan tanaman palawija. Di kaki bukit terdapat mata air Ngudal yang menjadi sumber air bagi enam dusun, bahkan desa tetangga.

    “Di kaki bukit itu ada mata air Ngudal yang menghidupi enam dusun, bahkan desa sebelah juga kalau ambil air dari situ. Kalau dikeruk, air bisa mati,” ujar Khairul.

    Khairul menegaskan bahwa jika proses izin tetap berlanjut tanpa mengakomodasi keberatan warga, pihaknya akan menempuh jalur hukum. “Kami menganggap kalau sampai proses izin terus berjalan, terbit, kami anggap itu kesalahan total karena kami tidak pernah mengizinkan,” tegasnya.

    “Kami hanya ingin tambang nggak ada di Sambeng, kalau itu dipastikan tidak ada, sudah beres. Tapi kalau masih maksa, apapun caranya kami akan tempuh. Kalau sampai mengharuskan kami membawa ini ke ranah pidana, ya kami akan tempuh,” lanjutnya.

    Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima audiensi warga Sambeng dan akan mempertimbangkan keresahan warga sebelum menerbitkan dokumen terkait tambang tersebut.

    “Kami kan memproses ini dalam konteks pengajuan dokumen lingkungan hidup, kami akan periksa. Tentu ini menjadi perhatian kami dengan kehati-hatian,” katanya.

    Widi Hartanto juga menambahkan bahwa pihaknya berencana mengunjungi lokasi yang akan dijadikan tambang untuk melakukan pengecekan.

    “Ini kan belum ada kegiatan, baru proses perizinan dan baru proses persetujuan lingkungan. Kami belum nge-approve. Nanti ada tim yang survei ke lapangan,” ucapnya.