Tag: Peradilan

  • Pengadilan Tinggi Jakarta Hukum Eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata 1,5 Tahun Penjara Kasus Jiwasraya

    Pengadilan Tinggi Jakarta Hukum Eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata 1,5 Tahun Penjara Kasus Jiwasraya

    Pengadilan Tinggi Jakarta mengukuhkan putusan hukuman 1,5 tahun penjara bagi mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata. Putusan ini terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

    Vonis tersebut dijatuhkan dalam putusan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan Isa Rachmatarwata sendiri. Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

    Putusan banding untuk Isa Rachmatarwata dibacakan pada Rabu, 11 Februari, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih. Majelis hakim banding diketuai oleh Budi Susilo, dengan anggota Edi Hasmi dan Bragung Iswanto.

    Isa Rachmatarwata dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider.

    "Menyatakan Terdakwa Isa Rachmatarwata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider," bunyi putusan banding Isa Rachmatarwata, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

    Selain pidana penjara, hakim banding juga menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tidak dibayar, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang.

    "Denda sejumlah Rp 100 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," ujar hakim.

    Perbedaan Putusan Tingkat Pertama

    Secara umum, putusan banding ini tidak berbeda jauh dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Perbedaan utama terletak pada subsider kurungan hari pidana denda.

    Sebelumnya subsider ditetapkan 3 bulan, kini menjadi 100 hari. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

    "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar hakim.

    Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Isa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara.

    Pertimbangan Vonis Ringan

    Alasan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terungkap dalam persidangan. Isa Rachmatarwata dinilai tidak menerima keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi tersebut.

    "Terdakwa tidak menerima atau menikmati keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi," ucapnya.

    Berikut adalah ringkasan tuntutan dan vonis terhadap Isa Rachmatarwata:

    Perkara Tuntutan Jaksa Vonis Pengadilan Tinggi
    Pidana Penjara 4 tahun 1 tahun 6 bulan
    Denda Rp 100 juta Rp 100 juta
    Subsider Denda 3 bulan kurungan 100 hari kurungan

    Meskipun demikian, hal yang memberatkan adalah tindakan Isa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan Isa sebagai regulator telah membuka jalan bagi PT Asuransi Jiwasraya.

    Ini memungkinkan perusahaan tersebut terus beroperasi dan memasarkan produk. Padahal, Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvent atau bangkrut, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara.

    Isa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    Jakarta, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 akan memperkenalkan Pasal 78 yang mengatur tentang pengakuan bersalah atau Plea Bargaining. Aturan ini memberi opsi bagi pelaku tindak pidana untuk menerima keringanan hukuman melalui proses yang lebih cepat.

    Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, menyatakan aturan baru ini selaras dengan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Namun, implementasinya perlu pedoman jelas bagi para jaksa.

    "Pasal 78 KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya dengan didampingi pengacara dapat menerima keringanan hukuman melalui proses persidangan yang lebih cepat," kata Asep, Rabu (10/2/2026).

    Ketentuan tersebut diharapkan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan ketepatan administrasi di peradilan. Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substansial serta hak-hak dasar para pihak.

    Penerapan Plea Bargaining membutuhkan pengawasan internal yang ketat. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, memaparkan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan.

    "Rangkaian pengawasan dibuat guna menutup celah tindakan sewenang-wenang serta praktik transaksional dalam proses negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional terdakwa tetap terjaga," ujar Rudi.

    Pengawasan ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses hukum.

    Aspek Manfaat Plea Bargaining (Pasal 78 KUHAP 2025)
    Efisiensi Proses Penyelesaian perkara pidana lebih cepat
    Biaya Peradilan Mengurangi biaya operasional peradilan
    Keringanan Hukuman Terdakwa berhak mendapat keringanan hukuman
    Perlindungan Hak Hak konstitusional terdakwa tetap terjaga
    Integritas Yudisial Mencegah praktik transaksional dan kesewenang-wenangan

    Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Mia Banulita, menambahkan bahwa kegiatan ini penting. Ini untuk menjamin setiap kesepakatan hukum dalam rangka Plea Bargaining berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yudisial.

  • MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto membeberkan hasil pengawasan internal terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Tercatat, sebanyak 220 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya dikenakan sanksi berat.

    Pengungkapan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan MA 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan bahwa MA terus berupaya meningkatkan sistem pengaduan masyarakat.

    Sepanjang tahun 2025, MA menerima total 5.561 aduan dari masyarakat. Dari angka tersebut, 4.263 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Sementara 1.298 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

    "Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses," kata Sunarto dalam sambutannya.

    Selain pengawasan eksternal, Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan pengawasan internal melalui Badan Pengawas (Bawas) MA. Pengawasan ini memastikan kepatuhan dan integritas para hakim.

    Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan

    Sunarto juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. KY telah memberikan kontribusi signifikan dalam memantau perilaku para hakim.

    Sepanjang 2025, KY mengusulkan sanksi untuk 61 hakim. MA menindaklanjuti usulan tersebut dengan cermat dan transparan.

    "Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses," ucap Sunarto.

    Berikut rincian status usulan sanksi dari Komisi Yudisial:

    Jenis Tindak Lanjut Jumlah Hakim
    Dijatuhi Hukuman Disiplin 12
    Tidak Dapat Ditindaklanjuti 33
    Dalam Proses 16

    Total sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Bawas MA mencapai 220 kasus. Hukuman ini diberikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan.

    "Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan," imbuhnya.

  • MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    MA Perkuat Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice dan Diversi

    Mahkamah Agung (MA) memperkuat penyelesaian perkara. Ini dilakukan melalui mekanisme restorative justice hingga diversi. Total ada 3.000 perkara yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.

    Ketua MA Sunarto menyatakan, penguatan ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata. Mediasi dan prosedur gugatan sederhana menjadi fokus utama.

    Dalam perkara pidana, MA mengedepankan mekanisme diversi. Penerapan keadilan restoratif juga menjadi prioritas. Hal ini disampaikan Sunarto di Gedung MA, Jakarta Pusat.

    Pendekatan mediasi dinilai sejalan dengan budaya Indonesia. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sangat diutamakan. Sepanjang 2025, puluhan ribu perkara pidana tuntas melalui mediasi.

    Sunarto menyampaikan, mediasi berhasil menyelesaikan 39.520 perkara pidana dari 88.365 yang dimediasi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.

    “Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan karakter budaya bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 dari total 88.365 perkara yang dimediasi,” kata Sunarto, Selasa (10/2/206).

    “Keberhasilan ini meningkat 56,11% dari tahun 2024 yang berjumlah 28,65% menjadi sebesar 44,72%,” lanjutnya.

    Diversi dan Keadilan Restoratif

    MA juga mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara anak. Diversi digunakan untuk menyelesaikan ratusan perkara. Sementara itu, ribuan perkara pidana diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

    Sunarto menyebut, 645 perkara pidana anak diselesaikan melalui diversi. Angka ini setara dengan 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat.

    “Selanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana anak, sebanyak 645 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, atau sebesar 77,80% dari total 829 perkara yang memenuhi syarat untuk diversi. Rasio keberhasilan diversi meningkat 82,77% dari 42,57% pada tahun 2024 menjadi 77,80%,” ucap Sunarto.

    Keadilan restoratif diterapkan pada 3.353 perkara pidana. Ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

    Statistik Penyelesaian Perkara MA Tahun 2025
    Mekanisme Penyelesaian Jumlah Perkara Terselesaikan Persentase Keberhasilan
    Mediasi 39.520 44,72% (dari 88.365 perkara)
    Diversi (Perkara Anak) 645 77,80% (dari 829 perkara)
    Keadilan Restoratif (Pidana) 3.353 Tidak Disebutkan
  • MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memaparkan capaian penanganan perkara di semua tingkat peradilan. Sebanyak 3 juta lebih perkara telah ditangani sepanjang tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Sunarto dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Dari jumlah tersebut, 2,9 juta perkara berhasil diselesaikan.

    MA dan badan peradilan di bawahnya mencatat penanganan perkara yang signifikan. Konsistensi produktivitas ini menunjukkan efisiensi dalam sistem peradilan nasional.

    "Sepanjang 2025 Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menangani 3.025.152 perkara. Sebanyak 97,11% atau 2.937.634 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu sehingga sisa perkara hanya 2,89%," kata Sunarto.

    Sunarto menuturkan, jumlah capaian tersebut mempertahankan rasio produktivitas di atas 97% selama 6 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan kinerja yang stabil dan baik.

    Kinerja Mahkamah Agung

    Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung juga mengalami peningkatan. Angka ini mencerminkan beban kerja dan upaya penyelesaian kasus di tingkat tertinggi.

    Adapun perkara yang ditangani MA sepanjang 2025 sebanyak 38 ribu lebih. Jumlah tersebut meningkat 22,51% dibandingkan 2024.

    "Selama 2025 beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung berjumlah 38.148 perkara. Terdiri atas 31.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun 2024," ujarnya.

    Data berikut merangkum peningkatan beban dan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung:

    Tahun Beban Perkara (MA) Perkara Diputus (MA) Persentase Putus
    2024 31.138 31.138 100%
    2025 38.148 37.973 99,54%

    Sebanyak 37 ribu lebih perkara telah diputus. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan efisiensi yang lebih baik.

    "Dari keseluruhan beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus 37.973 perkara atau sebesar 99,54%. Jumlah ini meningkat 22,87% dibanding 2024 yang memutus 31.138 perkara. Dengan capaian tersebut sisa perkara pada akhir tahun hanya sebesar 0,46%," jelasnya.

    Konsistensi Produktivitas

    Sunarto bersyukur capaian kinerja ini mampu mempertahankan produktivitas MA selama 6 tahun berturut-turut. Konsistensi ini menjadi indikator positif bagi lembaga peradilan.

    Dia menyebut produktivitas MA mencapai 99%.

    "Saya bersyukur selama 6 tahun berturut-turut Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% dan sisa perkara di bawah 1%."