Tag: perdamaian

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel secara resmi telah bergabung dengan "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington.

    Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/22/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu yang menandakan Israel resmi bergabung dengan dewan itu.

    Netanyahu mengonfirmasi, ia telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan ini dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Oktober, berdasarkan rencana Trump yang disetujui Israel dan Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan ini dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump juga menyatakan, dewan tersebut, yang ia pimpin, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan pertama dewan ini akan diselenggarakan pada 19 Februari mendatang di Washington. Agendanya fokus membahas rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

    Reaksi dan Kekhawatiran Internasional

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan yang mengawasi urusan wilayah asing ini menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan tersebut juga diperkirakan akan memicu kritik, terutama karena tidak adanya perwakilan Palestina.

    Respons dari berbagai negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu cukup hati-hati. Banyak pakar khawatir dewan ini dapat melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lama memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menunjukkan adanya keraguan di kalangan komunitas internasional terhadap inisiatif ini.

    Situasi gencatan senjata di Gaza sendiri berulang kali dilanggar. Tercatat setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Data ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

    Berikut rincian pelanggaran gencatan senjata dan korban jiwa yang tercatat:

    Lokasi Jumlah Korban Tewas (Sejak Oktober) Sumber Data
    Warga Palestina di Gaza 580 Otoritas Palestina
    Tentara Israel 4 Otoritas Israel
  • Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong perdamaian dunia.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta secara khusus menekankan agar pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina.

    Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace harus dimaknai sebagai peluang strategis. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah harus berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen historis Indonesia. Termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah lama diusung.

    Sukamta menyoroti tiga poin penting yang perlu ditegaskan Indonesia dalam rapat perdana BoP. Pertama, mendesak penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

    "Mendorong penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan," ujar Sukamta, Rabu (11/2/2026).

    Dukungan Solusi Dua Negara

    Kedua, politikus PKS ini meminta Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut.

    "Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional," katanya.

    Ketiga, pentingnya memastikan setiap agenda rekonstruksi pascakonflik berjalan selaras dengan penghormatan hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.

    "Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara," ucapnya.

    Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai sebagai bagian dari diplomasi aktif. Kontribusi nyata ini bertujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Stabilitas global berdasarkan hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia.

    "Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tutur Sukamta.

    Agenda Diplomasi Indonesia di Board of Peace

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengkonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan bahwa undangan tersebut telah diterima.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Nabyl, Rabu (11/2).

    Kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia. Peran aktif sejak awal sangat penting dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia akan menggunakan BoP sebagai platform strategis.

    Indonesia akan memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan Gaza. Upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara juga menjadi fokus utama.

    Fokus Diplomasi Indonesia di Board of Peace Keterangan
    Perlindungan Warga Sipil Memastikan keamanan dan hak-hak dasar masyarakat Palestina.
    Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza Mendorong upaya pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik.
    Perdamaian Adil dan Berkelanjutan Mengupayakan solusi jangka panjang berdasarkan solusi dua negara.
    Penegasan Dukungan Palestina Memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
    Penghentian Kekerasan Mendesak agar segala bentuk kekerasan di wilayah konflik dihentikan.
  • TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Misi utama pasukan ini akan terfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, pasukan juga akan terlibat dalam upaya rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas gencatan senjata. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan komitmen Indonesia. Keterlibatan difokuskan pada aspek kemanusiaan.

    “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Meski demikian, Vahd belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut. Jumlah personel juga belum final.

    “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.

    Diskusi masih berlangsung terkait batasan keterlibatan. Indonesia tidak akan terlibat dalam misi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

    “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.

    Persiapan Matang TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan dilakukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    Proses ini sejalan dengan koordinasi resmi dari Mabes TNI. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, Maruli menyebut angka tersebut masih perkiraan. Belum ada keputusan final.

    Angka ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Jumlah bisa mencapai ribuan personel.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Profil Pasukan Perdamaian

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan pihak TNI menunggu keputusan Presiden. Personel yang diberangkatkan memiliki pengalaman di misi perdamaian PBB.

    TNI memiliki pengalaman berharga dalam misi serupa.

    “Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Aspek Misi Detail Fokus
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fase Persiapan Sedang Berlangsung
    Jumlah Personel Belum Definitif (Estimasi 5.000-8.000)
    Pengalaman Pasukan Pernah bertugas di misi perdamaian PBB (misal: UNIFIL)
    Status Keputusan Akhir Menunggu keputusan Presiden dan koordinasi Mabes TNI