Tag: Perekonomian

  • Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Moody’s Pangkas Outlook Kredit Indonesia Jadi Negatif, Pemerintah Yakin Perbaikan Kebijakan Akan Menjawab Kekhawatiran

    Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengubah outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meskipun demikian, Moody's tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2.

    Pemerintah menanggapi perubahan outlook ini dengan keyakinan kuat. Mereka menilai serangkaian perbaikan kebijakan dan kerangka kelembagaan akan menjawab kekhawatiran Moody's.

    "Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

    Haryo Limanseto mengungkapkan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025.

    Angka tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi COVID-19. Pertumbuhan solid di kuartal IV mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 5,11%.

    Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Danantara

    Untuk mendorong investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara. Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Komisi XI DPR RI.

    Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Nasional

    Sistem koordinasi pembiayaan kini lebih terstruktur dan terarah. Program prioritas nasional dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal.

    Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara. Pemisahan peran ini menjaga disiplin fiskal dan memobilisasi sumber pembiayaan alternatif.

    Pemisahan ini mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tujuannya adalah tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

    Kinerja Defisit APBN

    Realisasi defisit APBN 2025 hanya sebesar 2,92%. Angka ini tetap berada di bawah batas 3%.

    Berdasarkan persetujuan APBN 2026, target defisit ditetapkan sebesar 2,68%. Pemerintah mencatat afirmasi peringkat kredit Baa2 oleh Moody's.

    Afirmasi ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dan kekuatan fundamental struktural yang solid. Peringkat ini menunjukkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal.

    Berikut rincian defisit APBN:

    Tahun Realisasi Defisit APBN Target Defisit APBN
    2025 2,92% <3%
    2026 – 2,68%

    Program Prioritas Pemerintah dan Reformasi Struktural

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dengan optimalisasi APBN. Program ini diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan sumber daya manusia.

    Sebanyak 22.091 dapur komunitas telah beroperasi. Lebih dari 55 juta penerima manfaat serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja telah tercapai.

    Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan. Ini mengendalikan pengeluaran administratif tanpa mengurangi program pembangunan inti.

    Penguatan Pasar Modal Nasional

    Reformasi struktural di bidang pasar modal terus dipercepat. Koordinasi dilakukan antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%. Juga, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership dan percepatan demutualisasi bursa efek.

    Peningkatan kualitas keterbukaan informasi juga menjadi prioritas. Draf regulasi terkait dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026.

    Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.