Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut membahas skema penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2026.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, memimpin langsung jalannya rapat. Hetifah menyampaikan bahwa salah satu agenda utama adalah kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Komisi X DPR menerima banyak masukan mengenai skema penerimaan yang adil dan proporsional.
Hetifah menjelaskan, PTN dan PTS diharapkan bersinergi merumuskan skema penerimaan yang adil. Ini meliputi pembukaan berbagai jalur masuk, seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), jalur prestasi, dan jalur lainnya. Tujuannya adalah memastikan kesempatan yang merata bagi calon mahasiswa.
"Ada beberapa pertanyaan dan masukan-masukan terkait kebijakan mahasiswa baru, karena PTN dan juga PTS tentunya diharapkan bisa bangun sinergi dalam merumuskan skema penerimaan yang adil dan proporsional dengan membuka berbagai jalur masuk, ada UTBK, jalur prestasi UTBK, TMBK, ataupun jalur jalur lainnya," kata Hetifah, Selasa (10/2/2026).
Hetifah memahami keinginan perguruan tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik. Namun, ia juga menekankan pentingnya memikirkan mekanisme seleksi bagi pendaftar dari daerah tertinggal. Mekanisme seleksi harus mampu memberikan ruang bagi calon mahasiswa dari daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Prinsipnya perguruan tinggai menginginkan calon mahasiswa yang terbaik, yang mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan secara optimal, kemudian bagaimana dengan mekanisme seleksi jika bertumpu sepenuhnya atau sangat terlalu bertumpu pada tes kompetensi akademik? Apakah bisa memberi ruang kepada calon-calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar?" ucapnya.
Akomodasi Mahasiswa Daerah 3T
Beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia (UI), sudah mengakomodasi calon mahasiswa dari wilayah 3T. Hetifah meminta agar universitas lain, khususnya PTS, juga memfasilitasi hal serupa. Ini penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.
"Ini UI saya sering baca ada satu perhatian khusus, mudah-mudahan teman teman swasta juga demikian, dari UPH terutamanya, sejauh mana mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter kekhususan, baik secara geografis asal muasal, ataupun latar belakang sosialnya masih bisa menikmati pendidikan di kampus Bapak-Ibu sekalian," ujarnya.
Komisi X DPR ingin mendengar kebijakan afirmatif dan adaptif yang telah diterapkan PTN dan PTS. Ini termasuk tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam rekrutmen mahasiswa.
"Jadi gimana kebijakan affirmative dan adaptive yang sudah dilakukan, kami ingin dengarkan kisah-kisah baik ataupun tantangan-tantangan yang bapak ibu hadapi untuk terkait upaya pemerataan dan keadilan sosial dalam hal rekrutmen mahasiswa ini," imbuh Hetifah.
Daftar Perguruan Tinggi yang Hadir
Rapat ini masih berlangsung, dengan Universitas Indonesia (UI) sedang memberikan pemaparan. Tujuh kampus yang diundang dalam rapat ini mewakili PTN dan PTS terkemuka di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif terkait skema penerimaan mahasiswa baru.
| No. | Nama Perguruan Tinggi | Jenis |
|---|---|---|
| 1. | Universitas Indonesia (UI) | PTN |
| 2. | Universitas Gadjah Mada (UGM) | PTN |
| 3. | Universitas Diponegoro (UNDIP) | PTN |
| 4. | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | PTN |
| 5. | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | PTN |
| 6. | Universitas Paramadina | PTS |
| 7. | Universitas Pelita Harapan (UPH) | PTS |
