Tag: perizinan usaha

  • DPRD Soroti Maraknya Arena Padel Tanpa Izin di Tasikmalaya

    DPRD Soroti Maraknya Arena Padel Tanpa Izin di Tasikmalaya

    Maraknya pembangunan arena olahraga padel di Kota Tasikmalaya menjadi sorotan utama. Saat ini, tercatat 18 lokasi arena olahraga raket asal Meksiko tersebut beroperasi. Namun, mayoritas penyedia jasa layanan sarana olahraga tersebut belum mengantongi dokumen perizinan resmi.

    Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, berharap pemerintah dan pengusaha menaati peraturan perizinan. Dodo menegaskan, kepatuhan terhadap aturan akan menguntungkan semua pihak.

    "Ini kan sesuatu yang positif, memberi ruang atau sarana olahraga bagi para peminatnya. Kemudian ada potensi pendapatan pajak bagi pemerintah," kata Dodo, usai melakukan inspeksi ke tiga lokasi padel di Kota Tasikmalaya, Senin (9/2/2026).

    Rombongan Komisi I DPRD mengunjungi arena padel di Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Sule Setianegara, dan Jalan Siliwangi. Inspeksi ini menemukan beberapa pelanggaran terkait perizinan.

    Dodo menyoroti banyaknya arena padel yang beroperasi tanpa izin lengkap. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani pihak berwenang.

    "Yang jadi persoalan, ini harus dilengkapi dokumen resmi, mulai dari PBG (perizinan bangunan gedung), SLF (sertifikat laik fungsi) hingga izin operasional usaha," kata Dodo.

    Dodo menegaskan bahwa iklim investasi yang kondusif tidak berarti pengusaha bisa bertindak sesuka hati. Investasi yang sehat harus berdasarkan aturan yang berlaku.

    "Iklim investasi yang kondusif itu berarti pemerintah harus memberikan layanan perizinan, jangan sampai para pengusaha atau investor ini terhambat. Kemudian pengusaha juga harus tunduk aturan, apabila belum lengkap izin, jangan dulu melakukan kegiatan usaha," papar Dodo.

    Selain masalah perizinan bangunan, Dodo juga menyoroti pendirian beberapa arena padel di atas lahan alih fungsi pertanian. Ini memerlukan rekomendasi khusus dari kementerian terkait.

    "Ternyata setelah melakukan sampling ada salah satu padel belum memiliki izin baik itu PBG atau SLF, dan ini menjadi kendala adalah yang digunakan tempatnya LSD (lahan sawah dilindungi). Ini harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian, baru Pemkot bisa mengeluarkan PBG dan SLF," kata Dodo.

    Data Perizinan Arena Padel di Tasikmalaya

    Berdasarkan laporan yang diterima, dari total 18 arena padel di Kota Tasikmalaya, hanya sedikit yang memiliki perizinan lengkap. Mayoritas masih dalam proses atau belum mengajukan.

    Jenis Perizinan Jumlah Arena (dari 18)
    Izin Lengkap 2-3
    Sudah Mendapat PBG 6
    Belum Lengkap/Proses 15-16 (Izin Lengkap) / 12 (PBG)

    Dodo menyebutkan, "Semuanya ada 18, tapi yang izinnya lengkap baru 2 atau 3 saja. Yang izinnya belum lengkap kami imbau untuk setop operasi dulu, terutama yang belum mendapatkan sertifikat laik fungsi. Pemkot juga sudah melayangkan teguran."

    Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, membenarkan adanya 18 arena padel. Namun, baru enam lokasi yang telah mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

    "Iya ada 18 titik padel, yang sudah dapat PBG ada 6, sisanya masih proses pengajuan," kata Hendra.

    Tanggapan Pengusaha Padel

    Salah satu pengusaha jasa arena padel, Thian Agus Akbar, mengapresiasi langkah DPRD dan Pemkot Tasikmalaya. Ia berharap adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai prosedur perizinan.

    "Bagus lebih jelas dan jadi terarah terkait apa yang dibutuhkan, pada dasarnya perlu sosialisasi di awal. Makanya adanya sosialisasi bahkan DPRD biar mendengar kendala dibawah, ada alih fungsi, perizinan lain, tapi secara semuanya ada niat baik untuk menyelesaikan izin ada beberapa kendala minta didampingi sampai selesai," kata Thian.

  • HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti hambatan investasi di Indonesia. Mereka menilai banyaknya peraturan tumpang tindih, perizinan berlapis, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi investasi.

    Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan hambatan ini berlaku untuk investasi baru maupun ekspansi industri. Menurutnya, persoalan utama investor bukan pada standar usaha. Namun, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

    Ma'ruf menegaskan investor tidak takut aturan, namun khawatir ketidakpastian. Ia mencatat banyak minat investasi tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah.

    "Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian. Di banyak kasus, minat investasi sudah ada, tetapi realisasinya tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah," tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    HKI menilai masalah terbesar bukan jumlah peraturan. Aturan yang saling mengunci antar-sektor dan antar-level pemerintahan justru jadi persoalan. Ini menyebabkan perizinan lambat, berulang, dan tidak efisien.

    Kondisi tersebut mengganggu perencanaan dan keputusan investasi jangka menengah dan panjang. Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW menjadi salah satu hambatan utama.

    Tata Ruang dan Perizinan Dasar yang Tersendat

    Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW berdampak pada penerbitan persetujuan dasar. Contohnya seperti KKPR/PKKPR yang kerap tersendat. Penetapan LSD, KP2B, dan LP2B juga tidak selalu berbasis kondisi eksisting.

    Akibatnya, lahan yang sudah lama digunakan industri tetap terkunci secara administratif. HKI menekankan isu LSD, KP2B, dan LP2B bukan persoalan sektoral semata. Ini bagian dari masalah regulasi yang lebih besar.

    Permasalahan tersebut meliputi akurasi data, sinkronisasi kebijakan, dan mekanisme koreksi yang lambat. Kesalahan data tata ruang dan lahan pada akhirnya berdampak langsung pada kepastian berusaha.

    Dampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Dampak regulasi kompleks ini dirasakan langsung kawasan industri. Termasuk 44 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat sebagian PSN menghadapi keterlambatan investasi.

    Ini disebabkan hambatan perizinan dasar, ketidaksinkronan tata ruang, serta proses administratif berlarut-larut.

    "Jika kawasan industri yang berstatus PSN saja masih tersendat karena perizinan, maka ini menjadi sinyal serius bahwa sistem regulasi kita perlu segera dibenahi. PSN seharusnya menjadi etalase percepatan, bukan justru contoh perlambatan," ujar Ma'ruf.

    Berikut adalah beberapa hambatan investasi yang diidentifikasi oleh HKI:

    Jenis Hambatan Dampak Penyebab Utama
    Regulasi Tumpang Tindih Ketidakpastian hukum, biaya tinggi Koordinasi antar-sektor dan level pemerintahan yang kurang
    Perizinan Berlapis Proses lambat, tidak efisien Banyaknya titik verifikasi dan antrean baru
    Perubahan Kebijakan Sering Menurunkan kepercayaan investor Praktik regulasi 'bongkar-pasang'
    Ketidaksinkronan Tata Ruang Penerbitan persetujuan dasar tersendat Kesalahan data dan mekanisme koreksi lambat

    HKI juga mencermati perubahan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP 28 Tahun 2025. Kebijakan ini dimaksudkan memperjelas persyaratan dasar. Namun, tanpa penyelarasan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut berpotensi menambah titik verifikasi dan antrean baru.

    Mendesak Deregulasi dan Debirokratisasi

    Praktik regulasi sektoral bersifat 'bongkar-pasang' juga disoroti. Ini menimbulkan persepsi aturan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini mengganggu kepastian hukum dan perhitungan investasi jangka panjang.

    Tingkat kepercayaan pelaku usaha pun menurun. Sikap HKI tegas, pemerintah perlu menghentikan penambahan kerumitan baru dalam regulasi. Mereka mendesak deregulasi dan debirokratisasi segera.

    Regulasi harus memberikan kepastian, bukan menjadi sumber hambatan baru. HKI mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi terukur dan berdampak. Ini termasuk penerapan prinsip 'One Map-One Rule' untuk tata ruang dan perizinan dasar.

    Selain itu, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting. Khususnya bagi kawasan industri dan PSN.

    "Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering terjadi, peluang itu berhenti di meja administrasi. Jika kita serius mengejar investasi dan penciptaan lapangan kerja, maka regulasi harus melayani pertumbuhan bukan mempersulitnya," tutup Ma'ruf.