Tag: Perkara Overload

  • Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan adanya kelebihan beban perkara di lembaganya pada tahun 2025. Menurut Sunarto, setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara dalam setahun. Informasi ini disampaikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025.

    Acara tersebut digelar di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan komposisi hakim pendukung untuk kasus korupsi dan perselisihan hubungan industrial yang ditangani MA.

    MA memiliki delapan hakim ad hoc yang mendukung penanganan perkara. Jumlah tersebut terdiri atas tiga hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dan lima hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto.

    Dengan komposisi tersebut, beban kerja setiap hakim agung pada 2025 sangat tinggi. Setiap hakim agung menanggung rata-rata 2.384 berkas perkara per tahun.

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Pemanfaatan Teknologi Atasi Overload

    Meski beban perkara overload, para hakim agung berhasil menyelesaikan mayoritas kasus. Lebih dari 2.000 perkara berhasil diselesaikan berkat pemanfaatan teknologi informasi.

    "Meskipun terjadi overload beban perkara, para hakim agung tetap mampu menyelesaikan 99,54 persen dari beban tersebut, yaitu sekitar 2.373 perkara per tahun atau 198 perkara per bulan," ujarnya.

    Pencapaian kinerja MA tidak terlepas dari langkah strategis dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

    Pengajuan secara elektronik ini telah berlaku sejak 1 Mei 2024. Pada tahun 2025, rasio penggunaannya mencapai 96,58 persen.

    "Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sejak 1 Mei 2024, yang pada tahun 2025 telah mencapai rasio penggunaan sebesar 96,58 persen," lanjutnya.

    Dampak Digitalisasi Terhadap Lingkungan

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Hal ini signifikan mengurangi penggunaan kertas dalam proses penanganan perkara.

    Pengurangan penggunaan kertas berlaku untuk tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sistem digitalisasi ini membawa dampak nyata bagi upaya pelestarian lingkungan.

    Melalui sistem digitalisasi yang diterapkan, MA dan badan peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Berikut adalah rincian dampaknya:

    Dampak Digitalisasi Jumlah
    Pengurangan Kertas 866 ton
    Penyelamatan Pohon 10.263 pohon
    Penghematan Air 2.309.133.600 liter
    Penurunan Emisi CO2 805.631 kg

    Pengurangan penggunaan kertas ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon. Selain itu, digitalisasi juga menghemat air sebesar 2.309.133.600 liter.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.

    Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi. Digitalisasi juga menunjukkan komitmen MA terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.