Tag: Persaingan Usaha

  • KPPU Dorong Persaingan Usaha Sehat untuk Kesejahteraan

    KPPU Dorong Persaingan Usaha Sehat untuk Kesejahteraan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingati Hari Persaingan Usaha yang keempat pada Kamis (5/3/2026) dengan fokus pada persaingan sehat sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

    Tema peringatan tahun ini, "Persaingan Sehat di Keseharian Kita", menekankan bahwa persaingan yang adil bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga esensi dari produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan.

    Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan pengawasan yang adaptif guna memajukan ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat.

    Menurutnya, penguatan budaya persaingan yang sehat adalah prioritas nasional. Tujuannya agar pasar efisien dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen, UMKM, serta investor.

    “Peringatan Hari Persaingan Usaha ini juga relevan karena indikator makroekonomi dan indeks internasional menunjukkan adanya titik perhatian sekaligus peluang,” ujar Fanshurullah, atau Ifan, dalam keterangan tertulis.

    Ia mencontohkan, persaingan sehat terwujud saat UMKM memiliki akses yang adil ke platform digital, konsumen memperoleh produk berkualitas dengan harga bersaing, dan pelaku inovasi dapat berinvestasi tanpa hambatan praktik usaha tidak sehat.

    “Persaingan yang sehat adalah budaya ekonomi yang memberi pilihan, menurunkan harga, dan mendorong inovasi demi kesejahteraan publik,” ucap Ifan.

    Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU terus memproses perkara persaingan usaha, menjatuhkan sanksi, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan untuk melindungi UMKM dari praktik usaha yang merugikan.

    Ifan menambahkan bahwa persaingan sehat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Konsumen mendapat pilihan produk berkualitas dengan harga kompetitif, sementara UMKM dapat berkembang melalui inovasi dan pemasaran digital.

    Perusahaan besar juga terdorong meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar tetap relevan dalam pasar yang dinamis.

    KPPU menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem persaingan usaha yang sehat.

    Pertama, memperluas edukasi publik mengenai hak dan etika dalam persaingan usaha melalui program nasional bersama kementerian terkait.

    Kedua, memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemitraan serta memperluas akses pasar bagi UMKM.

    Ketiga, mempercepat penyelesaian perkara serta menyebarluaskan putusan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

    Keempat, menyusun kode etik atau panduan persaingan sektoral serta membangun mekanisme dialog berkala antara regulator, asosiasi usaha, dan platform digital.

  • KPPU Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih

    KPPU Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diinisiasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa program pemberdayaan ekonomi desa tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, di Jakarta, Senin (2/3/2026). KPPU menekankan pentingnya kerangka regulasi yang memadai dalam sektor ritel nasional.

    Selama 25 tahun, KPPU telah memberikan 13 saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta melakukan tiga penegakan hukum terkait ritel modern. Rekomendasi tersebut meliputi pengaturan zonasi, jam operasional, persyaratan perdagangan, dan kemitraan.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Regulasi ini mengatur izin lokasi dan izin usaha oleh pemerintah daerah.

    Namun, implementasinya dinilai belum efektif karena belum diikuti pengaturan di tingkat pemda serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang memadai.

    KPPU siap terlibat aktif untuk memastikan kebijakan penguatan koperasi desa selaras dengan prinsip persaingan usaha. Fanshurullah menjelaskan bahwa Pasal 50 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian kepada koperasi sepanjang dijalankan sesuai prinsip dan tujuan pembentukannya, yaitu melayani anggota.

    KPPU menyarankan agar pendirian Kopdes Merah Putih mengadopsi keterwakilan masyarakat desa setempat agar dimiliki dan dikelola warga desa.

    Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan perkembangan program pemberdayaan desa, termasuk usulan penghentian sementara ekspansi minimarket di pedesaan setelah Kopdes Merah Putih berjalan. Tujuannya adalah memberikan ruang tumbuh bagi koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.

    "Jadi tidak untuk menutup semua minimarket," ujar Yandri.

    Anggota KPPU Hilman Pujana menekankan perlunya penegasan mengenai peran koperasi, apakah sebagai kompetitor langsung atau mitra dalam ekosistem usaha.

  • Toko Online Ancam Pasar Ujungberung Saat Ramadan

    Toko Online Ancam Pasar Ujungberung Saat Ramadan

    Keberadaan toko online menjadi ancaman bagi pedagang di Pasar Ujungberung, Bandung, meskipun bulan Ramadan tiba. Para pedagang mengeluhkan penurunan pembeli yang signifikan.

    Lela, seorang pedagang baju remaja, mengungkapkan bahwa penurunan pembeli di Pasar Ujungberung terus terjadi. Beberapa pedagang bahkan sudah mulai berjualan secara online untuk mengatasi masalah ini.

    Pasar Ujungberung memiliki karakteristik unik. Bagian dalam pasar didominasi oleh pedagang pakaian, sementara pedagang sembako dan bahan makanan berada di sisi luar. Pasar ini sering menjadi tujuan utama untuk membeli bahan makanan, terutama bagi penjual makanan yang membutuhkan bahan-bahan segar di pagi hari. Beberapa pedagang bahkan mulai berjualan sejak dini hari untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

    Pedagang pakaian di Pasar Ujungberung menghadapi tantangan ganda. Selain perkembangan zaman, mereka juga bersaing dengan Pasar Gedebage, yang dianggap memiliki lebih banyak pedagang pakaian. Lela mengeluhkan harga yang jauh lebih murah yang ditawarkan toko online.

    "Kita ini kalah dengan toko online. di sana bisa harganya lebih murah dibanding di pasar. Kalau di sini kan bisa langsung ketemu. Online Shop bikin pembeli jarang datang ke sini," ungkap Lela kepada Detik Jabar.

    Meskipun Ramadan telah dimulai, jumlah pembeli di Pasar Ujungberung masih tergolong normal. Lela menyatakan bahwa belum banyak warga yang mencari pakaian di pasar, atau mungkin hanya sekadar melihat-lihat. Namun, masih ada beberapa pembeli yang membeli baju, celana, atau jilbab di lapaknya. Lela sendiri menjual pakaian remaja dengan warna-warna cerah.

    Kondisi serupa juga dialami oleh pedagang lain di sekitar lapak Lela. Banyak dari mereka hanya duduk sambil menunggu pembeli. Beberapa pedagang memilih untuk tidak berjualan online karena kurangnya pengetahuan tentang platform tersebut. Restu, seorang pedagang topi dan gelang, mengatakan bahwa ia jarang melihat pedagang melakukan aktivitas seperti live streaming.

    "Kalau di sini sih jarang ya (berjualan online). Saya juga jarang mendapatkan ada yang live streaming jualan, biasanya hanya berjualan offlien seperti pada umumnya. Ada juga padagang yang sudah tutup di sini." ungkap Restu.

    Lela sendiri tidak berjualan online karena keterbatasan pengetahuan dan kesibukannya mengurus anak kecil. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk membuka lapak online di masa depan, setelah anaknya lebih besar.

    "Mungkin belum ya, karena anak-anak ini masih kecil kang. Kan tidak enak kalau live streaming terus tiba-tiba anak saya menangis. Tunggu dewasa dulu, kalau sudah mandiri," ujar Lela.

    Lela tidak sendirian dalam berjualan di Pasar Ujungberung. Ia dibantu oleh ibu dan anaknya yang sudah dewasa. Sesama pedagang di pasar ini saling membantu. Saat Detik Jabar berkunjung ke lapaknya, Lela sedang melayani pembeli yang mencari jubah gamis. Meskipun ia tidak menjual gamis, ia mengambilkan dari lapak ibunya yang menjual pakaian muslim.

    Menurut Lela, kerjasama antar pedagang adalah kunci untuk bertahan di era digital ini. Saling merekomendasikan dapat membantu menjaga agar Pasar Ujungberung tetap ramai dikunjungi pembeli.

    "Harus saling membantu sesama pedagang. Seperti saat ini, saya mengambil dagangan dari ibu saya yang menjual pakaian muslim. Minimal pendapatan adalah masuk ke keluarga. Biasanya juga seperti itu di sini, kalau ada yang jualan kemeja biasanya mengarahkan yang punya." kata Lela.

  • Industri Baja Nasional Berjuang Hadapi Persaingan Tidak Adil Produk China

    Industri Baja Nasional Berjuang Hadapi Persaingan Tidak Adil Produk China

    Ketua Dewan Pengawas Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmy Karim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi industri baja nasional yang sudah lama tertekan. Ia menyampaikan hal ini dalam Musyawarah Nasional (Munas) IISIA di Jakarta.

    Silmy meyakini bahwa pelaku industri baja nasional memiliki potensi untuk memenangkan persaingan melawan produk baja dari China asalkan persaingan berjalan adil. Keyakinan ini didasari oleh pengalaman berat yang telah lama dialami industri baja dalam negeri.

    "Kalau untuk urusan kompetisi bersaing, karena sudah lama sengsara nih industri baja, saya yakin enggak akan kalah, bahkan menang," kata Silmy, Rabu (11/2/2026).

    Ia mendorong pengurus IISIA untuk aktif menyuarakan permasalahan yang dihadapi industri kepada pemerintah agar dapat segera mengambil tindakan penyelamatan.

    Perlindungan Industri Baja di Negara Lain

    Silmy mencontohkan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, dan Rusia dalam melindungi industri baja mereka. Ia menyoroti pentingnya meniru langkah-langkah tersebut untuk melindungi industri baja nasional.

    India, misalnya, menerapkan biaya minimal impor untuk mencegah praktik kecurangan under invoicing dan melindungi industri baja dalam negeri.

    Momentum Dukungan Presiden Prabowo

    IISIA diharapkan dapat memanfaatkan momentum dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat tinggi dalam membangun kemandirian berbagai sektor strategis dalam negeri.

    "Hal ini yang menurut saya mumpung, ya mumpung Presiden punya semangat, punya keberpihakan, suarakan itu," ujar Silmy.

    Praktik Curang Produk Baja China

    Sebagai mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy sangat memahami kesulitan yang dihadapi pelaku industri baja tanah air. Ia mengungkapkan bahwa pelaku industri baja nasional menghadapi persaingan yang tidak adil.

    Menurutnya, produk-produk baja dari China masuk ke Indonesia dengan berbagai cara curang, seperti circumvention untuk menghindari bea masuk, under invoicing (laporan palsu pada faktur), dan tax rebate (pemotongan pajak).

    "Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ujar Silmy.

    Keyakinan akan Kemenangan dalam Persaingan Adil

    Silmy, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakin bahwa jika kompetisi berlangsung adil, pelaku industri baja nasional mampu bersaing dan memenangkan persaingan melawan produk China.

    "Saya yakin Bapak-Ibu kalau bersaing secara sehat nggak akan kalah dengan produk dari China. Tuntutlah itu," ucap Silmy.

    Menepis Anggapan Kebijakan Protektif

    Ia membantah anggapan bahwa kebijakan protektif negara terhadap barang impor akan memanjakan pelaku industri dalam negeri sehingga mereka menjadi malas bersaing. Menurutnya, pandangan tersebut tidak benar.

    Tujuan dari kebijakan proteksi impor adalah untuk menegakkan keadilan dalam perdagangan.

    "Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ungkap Silmy.

    Contoh Praktik Kecurangan Impor Baja

    Berikut adalah beberapa contoh praktik kecurangan impor baja yang merugikan industri dalam negeri:

    Praktik Kecurangan Deskripsi Dampak
    Under Invoicing Pelaporan nilai faktur yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Bea masuk yang dibayarkan lebih rendah, harga jual produk impor menjadi lebih murah dan tidak kompetitif.
    Circumvention Mengubah asal-usul produk untuk menghindari bea masuk atau kuota impor. Produk impor dapat masuk dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa batasan kuota.
    Tax Rebate Mendapatkan pengembalian pajak dari negara asal yang tidak seharusnya. Harga jual produk impor menjadi lebih murah.