Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingati Hari Persaingan Usaha yang keempat pada Kamis (5/3/2026) dengan fokus pada persaingan sehat sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Tema peringatan tahun ini, "Persaingan Sehat di Keseharian Kita", menekankan bahwa persaingan yang adil bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga esensi dari produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan.
Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan pengawasan yang adaptif guna memajukan ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat.
Menurutnya, penguatan budaya persaingan yang sehat adalah prioritas nasional. Tujuannya agar pasar efisien dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen, UMKM, serta investor.
“Peringatan Hari Persaingan Usaha ini juga relevan karena indikator makroekonomi dan indeks internasional menunjukkan adanya titik perhatian sekaligus peluang,” ujar Fanshurullah, atau Ifan, dalam keterangan tertulis.
Ia mencontohkan, persaingan sehat terwujud saat UMKM memiliki akses yang adil ke platform digital, konsumen memperoleh produk berkualitas dengan harga bersaing, dan pelaku inovasi dapat berinvestasi tanpa hambatan praktik usaha tidak sehat.
“Persaingan yang sehat adalah budaya ekonomi yang memberi pilihan, menurunkan harga, dan mendorong inovasi demi kesejahteraan publik,” ucap Ifan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU terus memproses perkara persaingan usaha, menjatuhkan sanksi, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan untuk melindungi UMKM dari praktik usaha yang merugikan.
Ifan menambahkan bahwa persaingan sehat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak. Konsumen mendapat pilihan produk berkualitas dengan harga kompetitif, sementara UMKM dapat berkembang melalui inovasi dan pemasaran digital.
Perusahaan besar juga terdorong meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar tetap relevan dalam pasar yang dinamis.
KPPU menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem persaingan usaha yang sehat.
Pertama, memperluas edukasi publik mengenai hak dan etika dalam persaingan usaha melalui program nasional bersama kementerian terkait.
Kedua, memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemitraan serta memperluas akses pasar bagi UMKM.
Ketiga, mempercepat penyelesaian perkara serta menyebarluaskan putusan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.
Keempat, menyusun kode etik atau panduan persaingan sektoral serta membangun mekanisme dialog berkala antara regulator, asosiasi usaha, dan platform digital.



