Tag: pertahanan

  • Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kembali Beroperasi Setelah Uji Coba Pendaratan Jet Tempur

    Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kembali Beroperasi Setelah Uji Coba Pendaratan Jet Tempur

    Ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, bagian dari Tol Trans Sumatera, kembali beroperasi normal mulai 11 Februari 2206 pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, ruas jalan tol ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan uji coba pendaratan pesawat tempur.

    Uji coba tersebut merupakan bagian dari penguatan kesiapan operasional landasan darurat. Hal ini guna mendukung sistem pertahanan negara Indonesia. Kegiatan ini menjadi pendaratan jet tempur pertama di ruas jalan tol di Indonesia.

    Pendaratan pesawat tempur ini dilakukan di Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) hingga Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907). Ini adalah bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui optimalisasi infrastruktur strategis.

    Uji coba ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui optimalisasi infrastruktur strategis. Agenda tersebut dihadiri beberapa pejabat penting. Hadir Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

    Turut hadir Plt. Direktur Operasi III Agung Fajarwanto dan Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Dwi Aryono Bayuaji. Pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat menjadi perhatian utama.

    Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan RI, menyatakan pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pertahanan semesta. Strategi ini adaptif terhadap berbagai skenario kontinjensi.

    “Terima kasih kepada HK atas dukungannya dalam uji coba jalan tol sebagai runway. Hal ini adalah perwujudan dari pertahanan semesta,” ujar Donny, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan Infrastruktur untuk Kepentingan Nasional

    Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, menegaskan infrastruktur jalan tol memiliki nilai strategis. Ini tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga kepentingan nasional secara lebih luas. Pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini menjadi acuan.

    “Alhamdulillah. Terima kasih atas uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini dengan selamat. Kita jadikan acuan. Terima kasih,” tutur Diana.

    Peran Hutama Karya dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan. Mereka berpartisipasi dalam program strategis nasional. Ini menjadi bentuk optimalisasi infrastruktur untuk kepentingan negara.

    Berikut adalah daftar pejabat yang hadir dalam uji coba pendaratan pesawat tempur:

    Jabatan Nama
    Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti
    Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono
    Plt. Direktur Operasi III Agung Fajarwanto
    EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Dwi Aryono Bayuaji

    EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menambahkan, Hutama Karya mendukung sinergi lintas sektor. Ini dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan nasional. Mereka tetap memastikan standar keselamatan, keamanan, dan keandalan operasional terpenuhi.

    Penyesuaian Infrastruktur dan Keselamatan Pengguna Jalan

    Terkait penyesuaian infrastruktur, median jalan akan mengalami perubahan desain. Perubahan ini tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan tol. Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu.

    “Dengan dibukanya kembali segmen tersebut, operasional jalan tol telah berjalan normal dan dapat dilintasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu serta arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama,” tutup Mardiansyah.

  • Pemerintah Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional Melalui Digitalisasi

    Pemerintah Tingkatkan Pertahanan dan Keamanan Nasional Melalui Digitalisasi

    Era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pemantauan wilayah dan tugas pertahanan. Pos-pos pertahanan kini semakin mengandalkan konektivitas digital dan teknologi modern. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas menjaga stabilitas wilayah serta memperkuat rasa aman masyarakat.

    Upaya digitalisasi terlihat dalam kebijakan dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Pembangunan infrastruktur konektivitas digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi tulang punggung peningkatan kapasitas sistem informasi dan komunikasi.

    Pembangunan struktur digital di wilayah 3T oleh BAKTI Komdigi difokuskan pada empat sektor prioritas. Sektor-sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan.

    "Pembangunan struktur digital di wilayah 3T oleh BAKTI Komdigi berfokus pada empat sektor prioritas, pendidikan, kesehatan, layanan, pemerintahan, serta termasuk pertahanan dan keamanan," jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria, dikutip dari laman Komdigi, Rabu (11/2/2026).

    Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertahanan juga terlihat dari pengembangan alat pemantauan strategis. Salah satunya adalah Radar Coastal Surveillance.

    Pemanfaatan Radar Coastal Surveillance

    Radar Coastal Surveillance diserahkan oleh Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Laut. Radar ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan deteksi, pemantauan, dan pengawasan wilayah laut nasional.

    Dengan demikian, tugas pengamanan laut dapat dilakukan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam ketahanan pertahanan nasional di era siber.

    Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemenhan, Ignatius Eko Djoko Purwanto, menekankan pentingnya penguatan pertahanan kolaboratif. Ini vital bagi kekuatan TNI.

    "Kami berharap momen ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem litbang pertahanan yang kolaboratif, strategis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kekuatan TNI dan negara," ujar Ignatius dikutip dari situs Kemhan, Rabu (11/2).

    Efisiensi dari digitalisasi tidak hanya soal kecepatan akses informasi, tetapi juga efektivitas pengambilan keputusan. Sistem digital dapat memantau kondisi wilayah secara real-time. Koordinasi antar satuan menjadi lebih cepat, respons terhadap potensi gangguan dapat dilakukan lebih awal, dan sumber daya dialokasikan terukur.

    Sinergi Pertahanan Nasional Era Digital

    Digitalisasi juga membuka ruang sinergi lebih luas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Konektivitas kuat memungkinkan data situasi wilayah disampaikan cepat dari pos-pos strategis ke pusat komando. Dengan demikian, langkah mitigasi dan perlindungan bisa dilakukan lebih dini.

    Apresiasi layak diberikan kepada pos-pos pertahanan dan instansi terkait yang terus memanfaatkan konektivitas digital. Ini untuk menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat rasa aman masyarakat.

    Transformasi digital ini tidak hanya menghadirkan teknologi sebagai alat. Namun juga memperkuat peran sistem informasi dan komunikasi sebagai strategi pertahanan adaptif di era modern.

    Daftar Kategori Apresiasi Konektivitas Digital 2026

    Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital di daerah, detikcom menghadirkan Apresiasi Konektivitas Digital 2026. Ajang ini merupakan penghargaan bagi individu, komunitas, maupun lembaga yang berkontribusi nyata dalam memperluas akses teknologi dan informasi, terutama di wilayah 3T.

    Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan inovasi para penggerak komunitas digital. Selain itu, juga mendorong keterlibatan publik dalam memperkuat infrastruktur serta literasi digital hingga ke pelosok nusantara.

    Periode pengajuan nominasi Apresiasi Konektivitas Digital 2026 berlangsung dari 15 November 2025 hingga 28 Februari 2026. Masyarakat dapat mengajukan nominasi secara daring melalui laman http://detik.com/apresiasikonektivitasdigital dengan mengisi formulir, melengkapi data diri, serta memilih kategori nominasi yang sesuai.

    No. Kategori Nominasi Apresiasi Konektivitas Digital 2026
    1. Provinsi Pendorong Ekonomi Digital
    2. Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital
    3. Kabupaten Pelopor UMKM Digital
    4. Desa Digital Unggulan
    5. BUMDes Inovatif dalam Bisnis Digital
    6. Puskesmas Inovatif dalam Digitalisasi Layanan Kesehatan
    7. Sekolah Teladan Digital
    8. Pos Pertahanan Pendukung Konektivitas Digital
    9. Individu Pegiat Literasi Digital di Desa
    10. Individu Pejuang Internet Masuk Desa
    11. Individu Konten Kreator Lokal Kreatif
    12. Komunitas Pendukung Ekonomi Kreatif Digital
    13. Komunitas Pendorong Internet untuk Rakyat

    Melalui ajang ini, detikcom mengajak masyarakat untuk turut mengenalkan sosok dan komunitas inspiratif di sekitarnya. Mereka telah berkontribusi nyata dalam memperluas konektivitas serta membangun literasi digital di Indonesia.

  • Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Indonesia Beli KRI Canopus-936 dari Jerman untuk Survei Hidro-Oseanografi

    Jakarta – Indonesia memperkuat armadanya dengan mengakuisisi KRI Canopus-936, sebuah Kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) Ocean Going dari Jerman. Kapal ini akan menambah daftar armada survei laut nasional untuk mendukung pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim.

    KRI Canopus-936 merupakan hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Fungsinya mencakup survei hidro-oseanografi, pemetaan dasar laut, serta pengumpulan dan pengelolaan data kelautan. Kemampuan ini vital bagi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan maritim.

    “Indonesia membutuhkan sarana survei laut berdaya jelajah samudra yang mampu beroperasi secara mandiri, berkelanjutan, dan presisi tinggi. Karena itu, KRI Canopus-936 dirancang tidak hanya sebagai kapal survei ilmiah, tetapi juga sebagai platform pendukung operasi militer nontempur dan pengawasan maritim,” ujar Duta Besar Republik Indonesia, Abdul Kadir Jailani dalam pernyataan tertulisnya.

    Pembangunan KRI Canopus-936 berlangsung selama 36 bulan. Proses ini melibatkan galangan Palindo Marine dan Abeking & Rasmussen dari Jerman sebagai mitra teknologi.

    Kerja sama ini berada dalam kerangka kebijakan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO). Kebijakan ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas industri nasional.

    Melalui skema tersebut, pembangunan kapal juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan SDM. “Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian dari proses yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan galangan dalam negeri untuk membangun kapal berstandar ocean-going,” ujar Dubes.

    Dampak jangka panjang terhadap kemandirian industri pertahanan nasional akan diuji oleh waktu.

    Kapal survei kelautan ini dijadwalkan diserahterimakan dan diberangkatkan ke tanah air pada Kamis (12/02) di Pelabuhan Bremen.

    Spesifikasi Teknis KRI Canopus-936

    KRI Canopus-936 dirancang untuk operasi jangka panjang di laut lepas. Kapal ini memiliki panjang 105 meter dan lebar 17,4 meter.

    Bobot mati kapal mencapai 3.419 ton, dengan kapasitas tambahan 200 ton untuk mendukung Submarine Rescue Vessel (SRV).

    Struktur kapal menggunakan baja AH36 pada bagian badan di bawah garis air dan baja A-36 pada bagian atas. Spesifikasi ini memastikan kapal dapat beroperasi di perairan samudra dengan tingkat keamanan memadai.

    Fitur Teknis Detail
    Panjang Kapal 105 meter
    Lebar Kapal 17,4 meter
    Bobot Mati 3.419 ton
    Kapasitas Tambahan 200 ton (untuk SRV)
    Jenis Baja Badan AH36 (bawah garis air), A-36 (atas)
    Kapasitas Bahan Bakar 610 meter kubik
    Jarak Tempuh Maksimal 10.000 mil laut
    Kecepatan Maksimum 16 knot
    Daya Tahan Operasi 60 hari

    Dengan kapasitas bahan bakar 610 meter kubik, KRI Canopus-936 diklaim mampu menempuh jarak hingga 10.000 mil laut tanpa henti. Kecepatan maksimumnya 16 knot, dengan daya tahan operasi mencapai 60 hari.

    Kemampuan ini memberikan fleksibilitas bagi kapal untuk menjalankan misi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional. Hal ini mengurangi ketergantungan pada dukungan logistik darat.

    KRI Canopus-936 menempati posisi strategis di tengah meningkatnya perhatian terhadap geopolitik maritim dan pengelolaan data kelautan. Kapal ini bukan sekadar kapal tempur, melainkan platform yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kepentingan strategis, dan realitas keamanan laut.

  • Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan Persiapkan Tol dan Jalan Nasional Jadi Landasan Darurat Pesawat

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menyusun peta jalan untuk mengubah sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Ruas-ruas tersebut dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan konsep ini sangat penting. Tujuannya menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan.

    "Konsep ini penting untuk menjaga kesiapsiagaan pertahanan di wilayah kepulauan," kata Donny Ermawan Taufanto, Rabu (11/2/2026).

    Dengan banyak titik alternatif pendaratan, operasional pesawat tempur tetap berjalan. Ini berlaku meskipun pangkalan utama mengalami gangguan.

    "Kita ingin di setiap pulau besar memiliki banyak alternatif pangkalan. Kalau satu pangkalan diserang, masih ada opsi lain. Karena itu, beberapa ruas jalan tol ke depan akan kita desain agar bisa difungsikan sebagai runway," ujarnya.

    Pembangunan infrastruktur ke depan akan diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan. Kemhan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pengelola jalan tol. Tujuannya agar spesifikasi teknis landasan darurat terpenuhi.

    "Ke depan, dalam pembangunan jalan tol, kami akan sesuaikan spesifikasinya agar memenuhi persyaratan sebagai runway. Ini bagian dari roadmap pertahanan nasional," tambah Donny.

    Tantangan dan Kemampuan Penerbang TNI AU

    Donny juga mengapresiasi kemampuan penerbang TNI Angkatan Udara. Mereka mampu mendaratkan pesawat tempur di ruas tol dengan lebar terbatas.

    Pendaratan di jalan tol memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan di pangkalan udara. Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter.

    Ini jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 hingga 60 meter. Kondisi ini cukup riskan bagi penerbangan.

    "Lebar jalan tol hanya sekitar 24 meter, jauh lebih sempit dibanding runway bandara yang bisa mencapai 45 sampai 60 meter. Ini cukup riskan, tapi penerbang TNI AU sudah dilatih untuk kondisi sempit dan hasilnya aman," ujar Donny.

    Kemhan berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur pertahanan. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan geografis Indonesia.

    Perbandingan Spesifikasi Landasan

    Perbedaan lebar landasan antara jalan tol dan pangkalan udara menjadi faktor krusial dalam perencanaan ini. Berikut perbandingannya:

    Jenis Landasan Lebar Rata-rata (Meter) Tingkat Risiko Pendaratan
    Jalan Tol 24 Tinggi
    Pangkalan Udara 45-60 Rendah

    Peningkatan kesiapan pertahanan udara nasional menjadi prioritas utama. Melalui kolaborasi antar kementerian, proyek ini diharapkan terealisasi.

  • Inggris Lipat Gandakan Pasukan di Norwegia Hadapi Ancaman Rusia

    Inggris Lipat Gandakan Pasukan di Norwegia Hadapi Ancaman Rusia

    Pemerintah Inggris mengumumkan peningkatan jumlah pasukan militer yang ditempatkan di Norwegia. Penambahan ini bertujuan memperkuat misi terbaru aliansi NATO di kawasan Arktik.

    Pasukan Inggris akan memainkan peran penting dalam menghadapi meningkatnya ancaman Rusia. Keputusan ini diambil saat Amerika Serikat (AS) mendesak sekutunya mengambil tanggung jawab lebih besar.

    Dengan penambahan tersebut, jumlah pasukan militer Inggris di Norwegia akan meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 personel. Peningkatan ini akan direalisasikan dalam tiga tahun ke depan.

    Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan, "Keamanan kawasan Arktik dan Kutub Utara akan diperkuat terhadap meningkatnya ancaman Rusia seiring dengan peningkatan kehadiran Inggris di kawasan tersebut."

  • Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mempersiapkan program Komponen Cadangan (Komcad) yang akan melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang, dengan fasilitas latihan yang siap disediakan oleh TNI Angkatan Darat.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan penuh TNI AD untuk memfasilitasi program tersebut. Kesiapan ini disampaikan Maruli di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelatihan Komcad ASN.

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli juga menambahkan, TNI AD akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan.

    "Jadi kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi memang yang paling banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat, gitu," katanya.

    Pelibatan ASN dalam Komcad

    Sebelumnya, Kemhan telah mengumumkan rencana untuk melatih 4.000 ASN menjadi Komcad. Proses pelatihan direncanakan akan dimulai pada bulan April.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemhan telah meminta 49 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menjelaskan bahwa target jangka panjang adalah menjadikan seluruh ASN Komcad. Namun, sebagai permulaan, program ini akan fokus pada 4.000 ASN.

    "Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Donny menambahkan, perkiraan dimulainya pelatihan adalah akhir bulan depan atau sekitar April.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Target dan Proses Pelatihan Komcad ASN

    Program Komcad ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan komponen sipil. Pelibatan ASN diharapkan dapat menambah kekuatan cadangan yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

    Aspek Program Detail Informasi
    Jumlah ASN 4.000 orang
    Fasilitator Utama TNI Angkatan Darat (TNI AD)
    Estimasi Mulai Latihan April 2026
    Kementerian/Lembaga Terlibat 49 K/L
    Target Jangka Panjang Seluruh ASN menjadi Komcad
  • Indonesia Terima Hibah 4 Kapal Patroli Jepang, DPR Soroti Kesiapan Jangka Panjang

    Indonesia Terima Hibah 4 Kapal Patroli Jepang, DPR Soroti Kesiapan Jangka Panjang

    Pemerintah Indonesia menerima hibah empat unit kapal patroli dari Jepang. Bantuan ini dinilai setara dengan kurang lebih Rp 200 miliar. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menilai bantuan tersebut sangat menguntungkan. Terutama bagi penguatan pengamanan laut Indonesia yang luas.

    "Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis," ujar Nurul dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Nurul, hibah kapal patroli ini menjadi tambahan krusial bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Karakteristik kapal yang cepat dan lincah dianggap relevan untuk mendukung patroli rutin. Hal ini akan meningkatkan kemampuan respons TNI AL. Terutama dalam menghadapi ancaman yang bergerak cepat dan dinamis di perairan Indonesia.

    Kehadiran kapal patroli hibah tersebut diharapkan memperkuat kehadiran negara. Khususnya di wilayah laut yang rawan pelanggaran. Ini juga bentuk dukungan konkret terhadap kedaulatan maritim Indonesia.

    Kesiapan Jangka Panjang dan Pemeliharaan

    Meski hibah ini menguntungkan, Nurul Arifin mengingatkan pentingnya kesiapan jangka panjang. Ia menekankan perlunya perawatan berkelanjutan. Ketersediaan suku cadang juga menjadi perhatian utama. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) sangat penting agar kapal beroperasi optimal.

    "Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita," katanya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan hibah kapal patroli:

    Aspek Uraian
    Perawatan Pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga kinerja kapal.
    Suku Cadang Ketersediaan suku cadang asli dan kompatibel.
    SDM Pelatihan dan pengembangan personel untuk operasional optimal.
    Alih Pengetahuan Transfer teknologi dan keahlian dari Jepang ke Indonesia.

    Efisiensi Anggaran dan Kerja Sama Bilateral

    Nurul menilai hibah kapal patroli ini juga memberikan efisiensi anggaran. Terutama karena dapat mengurangi kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru. Namun, ia menegaskan kerja sama dengan Jepang harus tetap dalam koridor politik bebas aktif Indonesia.

    Politisi Golkar ini mendorong pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai penguatan kapasitas nasional. Termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Pengelolaan yang tepat, menurutnya, akan menjadi keuntungan strategis. Selain itu, dapat mempererat kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan.

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), TNI, serta para kepala staf TNI. Agenda rapat membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

    Rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup dari publik. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Sejumlah pihak pemerintah dan militer hadir dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, hadir mewakili pihak pemerintah. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga nampak menghadiri rapat penting ini.

    Utut Adianto secara resmi membuka rapat dengan menyatakan statusnya tertutup untuk umum.

    "Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut membuka rapat.

    Utut menjelaskan alasan rapat ini digelar secara tertutup. Salah satu alasannya karena adanya pembahasan strategis yang memerlukan kerahasiaan.

    "Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkapnya.

    Berikut adalah daftar peserta rapat penting tersebut:

    Instansi/Lembaga Perwakilan yang Hadir
    Komisi I DPR RI Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono
    Kementerian Pertahanan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto
    TNI Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita Para Wakil Kepala Staf (Tiga Matra)
    Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
  • Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran pertahanan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 337 triliun. Jumlah ini meningkat drastis, menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

    Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto. Menurutnya, besaran ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.

    Rasminto memperingatkan, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor. Ini bisa menghambat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

    "APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

    Dokumen kebijakan fiskal pemerintah mengarahkan anggaran pertahanan 2026 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional.

    Namun, Rasminto menyoroti bahwa modernisasi seringkali diartikan sebagai pembelian platform impor. Hal ini berpotensi mengabaikan penguatan kapasitas industri nasional yang esensial.

    Struktur Belanja dan Ketergantungan Impor

    Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menduduki posisi kedua terbesar dalam APBN. Meskipun demikian, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen.

    Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertahanan.

    "Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

    Berikut adalah perbandingan anggaran pertahanan di beberapa negara ASEAN:

    Negara Anggaran Pertahanan (Estimasi) Proporsi terhadap PDB (Estimasi)
    Indonesia (2026) Rp 337 Triliun < 1%
    Singapura (2023) US$ 16,3 Miliar 3,0%
    Thailand (2023) US$ 7 Miliar 1,4%
    Malaysia (2023) US$ 4,3 Miliar 1,0%

    Amanat UU dan Realisasi di Lapangan

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri. Impor hanya boleh menjadi opsi terakhir jika produksi lokal tidak mampu memenuhi.

    Namun, dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan. Keterikatan ini termasuk transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

    Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022. Holding ini membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

    Pembentukan DEFEND ID bertujuan mengonsolidasikan kemampuan produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional di kancah global.

    Keterlibatan Industri Lokal dan Tantangan

    Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut. Contohnya, modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia.

    Selain itu, modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

    Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas dan belum cukup. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

    Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan.

    Perusahaan ini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Ini menandakan diversifikasi dalam rantai pasokan.

    Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer. Perusahaan ini juga mengembangkan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

    Arah Kebijakan Pengadaan Strategis

    Meskipun ada upaya penguatan industri lokal, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale menjadi salah satu contohnya.

    Wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara, berpotensi menyerap anggaran besar. Hal ini menjadi masalah jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

    "Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

    Rasminto mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan yang tepat.

    "Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

    Dukungan Pembiayaan Nasional

    Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko.

    Panjangnya siklus produksi industri pertahanan juga menjadi faktor penghambat. Ini membuat investor atau lembaga keuangan enggan memberikan dukungan penuh.

    "Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

    Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan penting. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar.

  • Prabowo Beri Arahan Strategis di Rapim TNI-Polri Istana Jakarta

    Prabowo Beri Arahan Strategis di Rapim TNI-Polri Istana Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Istana, Jakarta. Prabowo memberikan arahan umum mengenai menjaga keamanan dan pertahanan. Ini penting di tengah kondisi geopolitik global yang sangat dinamis.

    Pengarahan Presiden Prabowo dinilai serupa dengan hasil rapat koordinasi nasional sebelumnya. Rapat tersebut membahas tentang menjaga stabilitas nasional.

    Tito Karnavian menjelaskan bahwa inti arahan Presiden Prabowo adalah untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara. Hal ini terkait erat dengan kondisi geopolitik global yang terus berubah.

    "Tapi yang jelas tadi, dibuka oleh Bapak Presiden, pengarahan secara umum yang intinya beliau untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, juga pertahanan negara, geopolitik ya, yang mungkin nggak jauh beda dengan pada waktu rapat koordinasi nasional di Sentul yang lalu," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan postur pertahanan nasional oleh setiap unsur. Ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara secara keseluruhan.

    Kekuatan utama bangsa tidak hanya terletak pada kemampuan institusi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat terhadap negara merupakan fondasi yang krusial.

    "Ya intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali disampaikan tadi bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya, kepada negara," ujarnya.

    TNI-Polri Sebagai Tentara dan Polisi Rakyat

    Prabowo Subianto menegaskan bahwa TNI harus benar-benar hadir sebagai tentara rakyat. Polri juga harus menjadi polisi yang bekerja dan melayani untuk kepentingan rakyat.

    Ini berarti kedua institusi tersebut harus mendapatkan dukungan dan dicintai oleh masyarakat. Hal ini akan memperkuat posisi mereka sebagai pilar keamanan dan pertahanan.

    "Jadi TNI dan Polri pun harus menjadi…. TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat," ujar Tito.

    "Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat. Kira-kira gitu," lanjut Tito.

    Agenda Rapim TNI-Polri dan Peserta

    Rapim TNI-Polri ini digelar di Istana, Jakarta, pada Senin (9/2/2026), dimulai pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo memberikan taklimat di hadapan para pimpinan TNI dan Polri.

    Rapat ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta. Mereka terdiri atas unsur TNI, Polri, serta para menteri terkait dalam Kabinet Merah Putih.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapim tersebut:

    Jabatan Nama Pejabat
    Menko Polkam Djamari Chaniago
    Wamenko Polkam Lodewijk
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
    Wamenhan Donny Ermawan
    Mendagri Tito Karnavian
    Mensesneg Prasetyo Hadi
    Kepala BRIN Herindra
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

    KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rapat ini merupakan kegiatan tahunan. Fokus pembahasan adalah evaluasi kinerja selama setahun ke belakang serta langkah-langkah ke depan.

    "Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden," ujarnya.