Tag: Pertambangan

  • Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian ESDM Buka Peluang Tinjau Ulang Kuota Produksi Nikel dan Batu Bara 2026 di Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal positif terkait kemungkinan peninjauan kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Kebijakan ini sebelumnya menuai protes dari kalangan pengusaha pertambangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, dalam keterangannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2026), menjelaskan bahwa pemangkasan produksi bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Produksi berlebih dapat menyebabkan harga komoditas anjlok.

    "Jadi poinnya kalau misalnya batu bara misalnya, batu bara kan oversupply, terus kemudian nikel juga oversupply. Nah kita berusaha untuk ngatur itu kira-kira supaya enggak oversupply. Kan kalau misalnya enggak oversupply kan harga relatif bagus. Kira-kira begitulah," jelas Tri Winarno, Kamis (12/2/2026).

    Saat ditanya mengenai kemungkinan revisi rencana pemangkasan produksi tahun ini, Tri Winarno menyatakan bahwa peluang tersebut terbuka. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada berbagai pertimbangan yang sedang dikaji oleh pemerintah.

    "Itu nanti kita lihat lah," katanya.

    Kementerian ESDM sebelumnya memangkas target produksi nikel menjadi 250-260 juta ton per tahun. Angka ini disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter domestik. Sementara itu, produksi batu bara dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.

    Kekhawatiran Pengusaha

    Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyuarakan harapan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kuota produksi batu bara dan nikel 2026. Penurunan target produksi nasional untuk kedua komoditas tersebut menjadi perhatian utama.

    Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton. Angka ini berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250-260 juta ton, dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

    Berikut perbandingan kuota produksi nikel dan batu bara:

    Komoditas RKAB/Realisasi 2025 (Juta Ton) Target Kuota 2026 (Juta Ton) Penurunan (Juta Ton)
    Batu Bara 790 600 190
    Bijih Nikel 379 250-260 119-129

    Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menilai penurunan kuota secara signifikan akan mempengaruhi perencanaan jangka panjang perusahaan. Ini termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun berdasarkan dinamika pasar global.

    Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga menjadi perhatian. Pembatasan kuota batu bara berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor.

    Kekosongan ini dapat dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

    Pemangkasan kuota nikel juga berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri. Selain itu, rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya juga terancam.

    "Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung," ujar Sari dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

  • Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah Bekukan Izin Tambang PT SSC di Kotabaru Buntut Sengketa Lahan Transmigran

    Pemerintah secara resmi membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC). Pembekuan ini menyusul sengketa lahan berkepanjangan dengan masyarakat transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Masalah ini terjadi di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur. Pembekuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan bahwa Kementerian ESDM siap membekukan dan memblokir izin IUP perusahaan tersebut. Hal ini berlaku untuk tanah-tanah yang dihuni masyarakat transmigran.

    "Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai," ujar Nusron dalam video yang diunggah di akun resmi @nusronwahid, Rabu (11/2/2026).

    Nusron telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah. Ia juga berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, untuk menuntaskan kasus ini.

    Kasus ini bermula dari penerbitan sertifikat tanah untuk transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah sekitar tahun 1990. Namun, pada 2010, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC terbit di area tersebut.

    Area tersebut sebagian besar merupakan rawa tidak produktif. Banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi tersebut. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

    Pada tahun 2019, Kepala Desa setempat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Setelah melalui mekanisme panjang, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat tanah.

    Pembatalan tersebut meliputi lahan seluas 485 hektare. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Langkah Penyelesaian Sengketa

    Nusron memaparkan tiga langkah utama untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

    Pertama, pihaknya akan mengaktifkan kembali sertifikat masyarakat transmigran yang sebelumnya dibatalkan. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai untuk pengelolaan tambang.

    Sertifikat itu dianggap tumpang tindih karena sudah terbit di tanah tersebut. Ketiga, pekan ini tim gabungan akan turun ke Kalimantan Selatan.

    Tim terdiri dari ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM. Mereka akan melakukan mediasi langsung antara pihak tambang dan masyarakat transmigran yang bersengketa.

    Pihak Terlibat Peran dalam Mediasi
    Kementerian ATR/BPN Fasilitator dan Pembuat Keputusan
    Kementerian Transmigrasi Mewakili Kepentingan Transmigran
    Ditjen Minerba ESDM Mengatur Izin Pertambangan
    PT Sebuku Sajaka Coal (SSC) Pihak Perusahaan Tambang
    Masyarakat Transmigran Pemilik Lahan yang Bersengketa

    "Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi," tegas Nusron.

    Dalam mediasi mendatang, Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan ini memberikan solusi bagi perusahaan dan masyarakat. Penyelesaian ini diharapkan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.