Tag: Pertamina

  • DPR Apresiasi Respons Cepat Pertamina Atasi Bencana Sumbar, Aceh, dan Sumut

    DPR Apresiasi Respons Cepat Pertamina Atasi Bencana Sumbar, Aceh, dan Sumut

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero). Apresiasi ini terkait respons cepat Pertamina dalam membantu penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

    Kecepatan respons Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tiga daerah bencana tersebut menjadi sorotan utama. Andre menegaskan merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di Sumatera Barat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Andre Rosiade mengucapkan terima kasih atas gerak cepat perusahaan plat merah tersebut. Termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan. Apresiasi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu juga mengapresiasi jajaran Pertamina di daerah. Termasuk General Manager (GM) Pertamina wilayah Sumbar yang dinilai sigap merespons permintaan bantuan. Baik untuk pengiriman logistik maupun suplai BBM ke wilayah terdampak.

    Menurut Andre, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir. Pertamina dinilai responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam.

    Selain mengapresiasi, Andre Rosiade menyoroti pembangunan command center di kantor Pertamina wilayah Sumbar. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa pusat kendali tersebut memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU. Termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.

    “Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir,” tuturnya.

    Namun, Andre menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum. Khususnya atas penyalahgunaan BBM subsidi. Dia menilai Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak pelanggaran di lapangan.

    “Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap,” jelasnya.

    Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas. Perpres tersebut diharapkan mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Aturan ini penting agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi yang menjadi hak rakyat, namun dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.

    Usulan Kolaborasi Penegak Hukum

    Andre juga mengusulkan agar sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum. Melalui bentuk kelompok kerja (pokja) atau petugas khusus. Dengan demikian, jika terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan.

    Andre Rosiade kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Atas kontribusi mereka membantu masyarakat di daerah terdampak bencana. Termasuk perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM,” jelas Andre.

    Berikut poin-poin penting usulan Andre Rosiade terkait pengawasan BBM subsidi:

    Poin Usulan Tujuan
    Penerbitan Perpres Pengawasan BBM Mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi secara tegas.
    Pelibatan Aparat Penegak Hukum Membentuk pokja atau petugas khusus dalam command center untuk penindakan di SPBU.
    Pemanfaatan Command Center Memantau kondisi SPBU dan mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan Pertamina bakal terus hadir bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.

  • Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina. Lokasinya di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat.

    Usulan ini menyoroti kerawanan bencana di Sumbar. Provinsi ini hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

    Andre menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Usulan tersebut ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan stok dan kelancaran distribusi BBM di Sumbar.

    Andre Rosiade menjelaskan risiko besar dengan hanya satu depo di Bungus Teluk Kabung. Jika akses jalan ke Bungus terputus akibat bencana, distribusi BBM di seluruh Sumbar bisa terganggu.

    Selama ini, jika pasokan terkendala, pengalihan harus dilakukan dari Riau atau Jambi. Hal ini dinilai tidak efisien dan memengaruhi stabilitas pasokan.

    “Di Sumatera Barat kami hanya punya satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Sumatera Barat adalah provinsi rawan bencana. Saya dari beberapa tahun lalu sudah mengusulkan agar dibangun depo baru di Pasaman Barat, tepatnya di Pelabuhan Air Bangis,” kata Andre, Rabu (11/2/2026).

    “Kalau jalan ke Bungus putus, distribusi BBM akan terganggu. Akhirnya Sumbar harus disuplai dari Riau atau Jambi. Ini tentu tidak ideal. Karena itu kami minta ada depo baru sebagai jaminan stok saat kondisi darurat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

    Manfaat Strategis Depo Air Bangis

    Pembangunan depo di Air Bangis bukan hanya untuk Sumbar. Andre menekankan lokasinya strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara.

    Pasaman Barat berbatasan langsung dengan Sumut. Hal ini menjadikannya sangat potensial sebagai simpul distribusi energi regional.

    Usulan ini juga sejalan dengan roadmap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Pemprov mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur. Tujuannya membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatra.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Usulan Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat
    Tujuan Utama Menjamin ketahanan energi dan kelancaran distribusi BBM di Sumatera Barat
    Alasan Mendesak Sumatera Barat rawan bencana, hanya memiliki satu depo Pertamina
    Manfaat Regional Potensial jadi simpul distribusi energi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara
    Dukungan Sejalan dengan roadmap Pemprov Sumbar untuk pengembangan pelabuhan baru

    Andre menyebut, keputusan investasi diserahkan kepada Pertamina. Pertamina bisa berinvestasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga.

    “Terserah Pertamina apakah akan investasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga. Yang penting bagi kami masyarakat Sumatera Barat ada depo baru untuk menjamin ketahanan energi daerah,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

    Tanggapan Pertamina

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengapresiasi usulan Andre Rosiade. Ia memastikan akan menindaklanjuti masukan tersebut.

    “Terima kasih Pak Andre dan Komisi VI. Ini akan kami bahas lebih lanjut bersama tim,” ujar Simon.

  • Pertamina Lepas Bisnis Non Inti, Hotel hingga Asuransi di Cilegon

    Pertamina Lepas Bisnis Non Inti, Hotel hingga Asuransi di Cilegon

    PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan rencana strategis untuk melepas lini usaha yang tidak berkaitan langsung dengan inti bisnis minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini merupakan bagian dari program penataan bisnis atau streamlining yang sedang dijalankan oleh perusahaan.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa bisnis yang akan dilepas meliputi sektor perhotelan, rumah sakit, maskapai penerbangan, dan asuransi. Keputusan ini diambil untuk memfokuskan kembali operasional Pertamina pada kompetensi intinya.

    Bisnis rumah sakit yang saat ini dikelola oleh Indonesia Healthcare Corporation (IHC) akan dialihkan pengelolaannya langsung oleh Danantara. Agung menyebutkan ada 12 perusahaan yang tergabung dalam IHC akan dilepaskan dari Pertamina.

    "Di tahun ini ada 38 lagi pipeline, termasuk sekitar 12 perusahaan yang tergabung dalam grup rumah sakit IHC. IHC ini kita sudah dengan Danantara mencapai kesepakatan terkait value-nya berapa, dan ini nanti akan dilanjutkan prosesnya, sehingga sekitar 38 plus rumah sakit ini yang sudah kita siapkan," ujar Agung di kawasan Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    "Tapi sekali lagi, kita siap dari Danantara, kalau nanti ada arahan lebih lanjut kita akan jalankan," sambungnya.

    Integrasi Maskapai Pelita Air

    Sektor selanjutnya yang akan dilepas Pertamina adalah bisnis maskapai penerbangan, yaitu Pelita Air. Maskapai anak usaha Pertamina ini rencananya akan digabungkan ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    Rencana penggabungan ini juga telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Asset Management. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat industri penerbangan nasional.

    Pengelolaan Bisnis Perhotelan

    Bisnis perhotelan yang saat ini dioperasikan oleh PT Patra Jasa akan berada di bawah naungan PT Hotel Indonesia Natour. Holding operator pariwisata tersebut berada di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney).

    "Pelita salah satunya, hotel-hotel salah satunya bagian dari Patra Jasa, hotel-hotelnya saja sedang dibahas dengan grup Danantara yaitu Hotel Indonesia Nature di bawah Injourney untuk sekarang dengan operatorship dulu hotelnya, tapi nanti kemudian kita akan lakukan juga prosesnya," terang Agung.

    Restrukturisasi Bisnis Asuransi

    Bisnis asuransi Pertamina, yang mencakup PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) dan PT Perta Life Insurance, juga akan direstrukturisasi. Pembahasan terkait pemisahan ini sedang dilakukan dengan Indonesia Financial Group (IFG).

    "Satu lagi adalah asuransi, kita punya TUGU dibahas dengan IFG. Tapi kita juga ingin pastikan asuransi ini tetap mensupport migas karena ini penting sekali untuk peningkatan resiko," jelas Agung.

    Agung menambahkan, terjadi pengurangan jumlah perusahaan di bawah naungan Pertamina. Dari 257 perusahaan sebelumnya, kini jumlahnya telah berkurang menjadi 242 perusahaan.

    "Saya kemarin melaporkan bahwa 2025 sejak saya masuk dan kemarin 2026, dari 257 sekarang sudah menjadi 242. Jadi ada 15 perusahaan yang berkurang. Di antaranya adalah ada 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina," tuturnya.

    Bisnis yang Dilepas Entitas Saat Ini Rencana Pengelolaan/Integrasi
    Rumah Sakit Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Dikelola Danantara
    Maskapai Penerbangan Pelita Air Digabung ke Garuda Indonesia
    Perhotelan PT Patra Jasa Di bawah Hotel Indonesia Natour (InJourney)
    Asuransi Tugu Pratama, Perta Life Insurance Dibahas dengan Indonesia Financial Group (IFG)
  • Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    PT Pertamina (Persero) resmi merombak jajaran direksi dalam laporan kepada Komisi VI DPR RI. Perubahan ini melibatkan penunjukan Mega Satria sebagai Direktur Keuangan dan pergeseran Emma Sri Martini ke posisi Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU).

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa Mega Satria sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan ini efektif berlaku di level holding.

    “Direktur Keuangan saat ini dijabat oleh Bapak Mega Satria, sebelah kiri saya. Beliau sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

    Simon juga menjelaskan peran baru Emma Sri Martini. Ia kini fokus pada pengembangan strategi bisnis dan portofolio perusahaan.

    “Dan Direktur Keuangan sebelumnya, Ibu Emma Sri Martini, saat ini berganti tugas menjadi Direktur SPPU, Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha. Dengan demikian, di struktur di Holding hanya ada dua perubahan, yang lainnya masih tetap sama,” imbuhnya.

    Perombakan ini menunjukkan fokus Pertamina dalam memperkuat tim kepemimpinan strategis.

    Berikut adalah susunan terbaru direksi Pertamina:

    Jabatan Nama
    Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
    Wakil Direktur Utama Oki Muraza
    Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
    Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Emma Sri Martini
    Direktur Logistik dan Infrastruktur Jaffee Arizon Suardin
    Direktur Keuangan Mega Satria
    Direktur Penunjang Bisnis M. Erry Sugiharto
    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono
    Direktur Sumber Daya Manusia Andy Arvianto

    Integrasi Bisnis Hilir Pertamina

    Selain perubahan direksi, Pertamina juga melakukan langkah integrasi bisnis di sektor hilir. Perusahaan menggabungkan Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian bisnis Pertamina International Shipping.

    Integrasi tersebut ke dalam satu subholding baru yang bernama Subholding Downstream. Subholding ini telah resmi beroperasi sejak 1 Februari 2026. Pengukuhan jajaran pengurusnya dilakukan pada 4 Februari 2026.

    “Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya kami menggabungkan integrasi bisnis hilir kami, yaitu Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, dan sebagian dari Pertamina International Shipping, ke dalam satu subholding, yang kami sebut subholding downstream,” tutup Simon.

  • Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    PT Pertamina (Persero) mengumumkan rencana strategis untuk melepas 38 anak usaha yang tidak bergerak di sektor minyak dan gas (migas) pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari program penataan bisnis atau streamlining yang sedang dijalankan perusahaan.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dilepas tersebut bergerak di berbagai sektor. Sektor tersebut mencakup perhotelan, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga asuransi.

    Agung Wicaksono menyebut, bisnis rumah sakit milik Pertamina yang selama ini dikelola oleh Indonesia Healthcare Corporation (IHC) akan diambil alih pengelolaannya oleh Danantara.

    “Di tahun ini ada 38 lagi pipeline, termasuk sekitar 12 perusahaan yang tergabung dalam grup rumah sakit IHC. IHC ini kita sudah dengan Danantara mencapai kesepakatan terkait value-nya berapa, dan ini nanti akan dilanjutkan prosesnya, sehingga sekitar 38 plus rumah sakit ini yang sudah kita siapkan,” ujar Agung di kawasan Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    “Tapi sekali lagi, kita siap dari Danantara, kalau nanti ada arahan lebih lanjut kita akan jalankan,” sambungnya.

    Merger Pelita Air dengan Garuda Indonesia

    Rencana penggabungan maskapai Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia juga masuk dalam agenda tahun ini. Hal ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Asset Management.

    “Pelita salah satunya, hotel-hotel salah satunya bagian dari Patra Jasa, hotel-hotelnya saja sedang dibahas dengan grup Danantara yaitu Hotel Indonesia Nature di bawah Injourney untuk sekarang dengan operatorship dulu hotelnya, tapi nanti kemudian kita akan lakukan juga prosesnya,” terang Agung.

    Adapun daftar sektor yang terdampak adalah:

    Sektor Entitas Perusahaan Keterangan
    Rumah Sakit Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Akan dikelola oleh Danantara
    Maskapai Penerbangan Pelita Air Akan digabungkan dengan Garuda Indonesia
    Perhotelan Bagian dari Patra Jasa (Hotel Indonesia Nature) Dibahas dengan grup Danantara dan Injourney
    Asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) Dibahas dengan Indonesia Financial Group (IFG)

    Pemindahan Kepemilikan Asuransi Tugu Pratama

    Unit bisnis Pertamina lainnya yang akan dilepas adalah di sektor asuransi, yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU). Proses pemisahan ini sedang dalam pembahasan dengan Indonesia Financial Group (IFG).

    “Satu lagi adalah asuransi, kita punya TUGU dibahas dengan IFG. Tapi kita juga ingin pastikan asuransi ini tetap men-support migas karena ini penting sekali untuk peningkatan resiko,” jelas Agung.

    Agung menambahkan, dari total 257 perusahaan di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya telah berkurang menjadi 242. Hal ini menunjukkan pengurangan sebanyak 15 perusahaan. Di antaranya adalah 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina.

  • Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    PT Pertamina (Persero) terus melakukan penataan bisnis anak-anak usahanya. Dari total 257 perusahaan yang semula berada di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya berkurang menjadi 242 perusahaan.

    Pengurangan 15 perusahaan ini merupakan bagian dari upaya streamlining. Tujuannya adalah memperkuat dan menyolidkan kinerja entitas Pertamina.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan informasi ini setelah bertemu COO Danantara Dony Oskria beberapa waktu lalu.

    "Beliau (COO Danantara Dony Oskaria) sampaikan pesan Pak Presiden Prabowo, salah satunya terhadap BUMN adalah bagaimana BUMN yang saat ini totalnya itu ada sekitar 1.044 perusahaan, ini bisa disederhanakan, dirampingkan sehingga menjadi semakin kuat dan solid," ujar Agung dalam acara kick-off Media Site Visit Kick Off Green Terminal Tanjung Sekong di Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    Agung menambahkan, sekitar 25% dari total perusahaan BUMN tersebut berada di bawah Pertamina.

    "Dari 1.000 sekian itu, 25%-nya ada di Pertamina, 257 perusahaan. Saya kemarin melaporkan bahwa 2025 sejak saya masuk dan kemarin 2026, dari 257 sekarang sudah menjadi 242. Jadi ada 15 perusahaan yang berkurang. Di antaranya adalah ada 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) di tempatnya Pak Eka, yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina," tambahnya.

    Pengurangan jumlah perusahaan ini bukanlah penutupan bisnis. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari proses integrasi. Integrasi ini dilakukan ke dalam Subholding Downstream yang resmi beroperasi sejak 1 Februari lalu.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pertamina.

    "Artinya yang namanya penataan, yang namanya streamlining, ini dilakukan semata-mata bukan untuk menghilangkan bisnis Pertamina, tapi menata agar bisnis Pertamina ini dijalankan dengan lebih solid, lebih efisien, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan," ujarnya.

    Fokus pada Sektor Energi

    Agung menjelaskan bahwa anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor energi akan tetap dipertahankan. Prioritas utama adalah menjaga core bisnis Pertamina.

    Sementara itu, anak perusahaan yang tidak bergerak di sektor energi akan dipisahkan. Ini untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada inti bisnis.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas memberikan kontribusi maksimal.

    Sinergi Antar Perusahaan

    Agung menekankan pentingnya sinergi antar perusahaan di bawah Pertamina. Tanpa sinergi, langkah penataan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

    Sinergi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan efisiensi.

    Tahun Jumlah Perusahaan Pertamina Perubahan Keterangan
    Sebelum 2025 257 – Jumlah awal anak perusahaan
    2026 242 Berkurang 15 Setelah streamlining dan integrasi

    "Misalkan kesehatan, bicara terkait misalkan airline, walaupun kita memang sangat senang dan sangat bangga terbang dengan Pelita, tapi karena ini bukan bagian dari core Pertamina maka ini akan kita selaraskan, kita akan lepaskan ke Danantara dan dikelompokkan sesuai dengan industrinya," terang Agung.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina, Non-Migas Dipisah

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina, Non-Migas Dipisah

    Danantara melakukan peninjauan ulang model bisnis PT Pertamina (Persero). Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan seluruh anak usahanya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa ke depan, Danantara akan memisahkan bisnis sektor non-migas dari Pertamina. Hal ini agar Pertamina dapat lebih fokus pada bisnis intinya.

    Dony Oskaria menjelaskan bahwa semua aset dan unit bisnis yang tidak terkait langsung dengan sektor minyak dan gas akan dipisahkan dari Pertamina. Proses ini dikenal sebagai 'spin off'.

    "Kita lakukan review masalah komersialisasi. Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Langkah ini sejalan dengan upaya konsolidasi dan efisiensi di tubuh BUMN energi tersebut.

    Merger Anak Usaha Subholding Downstream

    Merger tiga anak usaha Pertamina: PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping telah diselesaikan. Ketiganya kini tergabung menjadi satu Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," jelas Dony.

    Proses merger ini dimulai sejak 1 Februari 2026 dan ditargetkan rampung total pada Oktober mendatang. Setelah itu, Subholding Downstream akan dapat menetapkan jajaran direksi perusahaannya.

    "Mereka ini mengerjakan proses konsolidasi, mengkonsolidasikan bisnis itu kan nggak gampang, butuh waktu. Nah Oktober nanti artinya 10 bulan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses konsolidasi," kata Dony.

    Fokus Bisnis PGN pada Distribusi Gas

    Untuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Danantara melarang PGN untuk berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Sehingga, usaha mereka akan terfokus pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," terang Dony.

    Pipanisasi gas ke seluruh rumah di Batam akan menjadi proyek percontohan. Dengan demikian, PGN diharapkan menjadi perusahaan gas negara yang khusus mendistribusikan gas.

    Berikut adalah ringkasan perubahan model bisnis yang direncanakan:

    Entitas Fokus Bisnis Baru Status
    Pertamina Bisnis Inti Migas Memisahkan Non-Migas
    Subholding Downstream Hiliran Migas Terintegrasi Merger Rampung Oktober 2026
    PGN Distribusi Gas Tidak Lagi Berbisnis Hulu Migas
  • Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) resmi merger. Ketiganya akan bersatu membentuk Subholding Downstream baru.

    Proses penggabungan ini dimulai sejak 1 Februari 2026. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menargetkan merger ini rampung total pada Oktober 2026. Setelah itu, Subholding Downstream dapat menetapkan jajaran direksi perusahaan.

    Dony, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa proses konsolidasi bisnis tidak mudah.

    “Mereka ini mengerjakan proses konsolidasi, mengonsolidasikan bisnis itu kan nggak gampang, butuh waktu. Nah Oktober nanti artinya 10 bulan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses konsolidasi,” kata Dony, Selasa (10/2/2026).

    Bersamaan dengan merger tersebut, Pertamina juga akan melepas unit bisnis yang tidak masuk dalam sektor minyak dan gas (migas). Ini termasuk bisnis di sektor penerbangan, perhotelan, hingga asuransi.

    Aset-aset non-migas tersebut akan dilepas sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan Pertamina fokus pada bisnis intinya.

    “Jadi paralel selama satu tahun ini kita lakukan proses konsolidasi ini. Jadi mulai dari yang paling dekat itu pasti DHC, rumah sakit ya kan, hotel, kemudian tadi airlines, asuransi lagi tadi dulu, kemudian bisnis yang lainnya,” terang Dony.

    Keputusan ini mempertegas komitmen Pertamina untuk berkonsentrasi pada sektor migas. Bisnis non-migas bukan lagi menjadi bagian utama perusahaan.

    “Sehingga Pertamina itu fokusnya memang yang relatif pada oil and gas saja, yang non-oil and gas bukan lagi di Pertamina,” sambung Dony.

    Efisiensi BUMN Masa Depan

    Pertamina akan fokus menjalankan bisnis intinya yakni minyak dan gas. BUMN sektor lain juga akan fokus dalam usahanya masing-masing ke depan.

    Diharapkan, setiap BUMN akan memiliki bisnis model yang lebih baik dan proper. Ini termasuk rumah sakit, hotel, asuransi, hingga maskapai penerbangan.

    Entitas yang Merger Sektor Utama Peran Baru dalam Subholding Downstream
    PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Perdagangan dan distribusi BBM Operasional hilir, distribusi, penjualan
    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Pengolahan minyak Produksi, kilang, rantai pasok
    PT Pertamina International Shipping (PIS) Logistik dan pengangkutan Transportasi, pengelolaan armada

    “Jadi memang nanti perusahaan BUMN kita tuh bagus-bagus nanti, rumah sakit sendiri, kita ubah bisnis modelnya jadi lebih baik, lebih proper, hotel sendiri, asuransi sendiri, oil and gas sendiri, airline sendiri,” jelas Dony.

  • Produk UMKM Binaan Pertamina Raih Transaksi Miliaran Rupiah di INACRAFT Jakarta

    Produk UMKM Binaan Pertamina Raih Transaksi Miliaran Rupiah di INACRAFT Jakarta

    Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) menarik perhatian pembeli dalam dan luar negeri. Hal ini terjadi dalam ajang pameran kerajinan The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) Februari 2026.

    Pameran berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada 4-8 Februari 2026. Hingga hari ketiga, transaksi UMKM Pertamina mencapai miliaran rupiah.

    Selain itu, terdapat beberapa komitmen penjualan ekspor yang disepakati.

    Salah satu UMKM yang mencuri perhatian adalah Bali Ayu, sebuah merek wellness dan aromaterapi asal Bali.

    Bali Ayu merupakan milik Komang Yatik yang produknya berhasil menarik minat pembeli dari berbagai negara.

    “Saya tidak pernah membayangkan produk yang saya rintis dari Kramasan, Gianyar, Bali, bisa dipercaya dan diminati buyer dari berbagai negara,” ujar Komang Yatik.

    Ia menambahkan, “Melalui pameran seperti di Inacraft ini dan pendampingan Pertamina, benar-benar membuka jalan bagi kami untuk melangkah ke pasar global.”

    Sejumlah pembeli mancanegara melakukan transaksi langsung. Mereka berasal dari Prancis, Belanda, Jerman, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Argentina, Chili, hingga beberapa negara Afrika.

    Para pembeli juga menjajaki kerja sama jangka panjang dengan UMKM binaan Pertamina.

    Komitmen Ekspor dan Minat Pembeli Internasional

    Pembeli dari Malaysia tidak hanya melakukan pembelian produk unggulan secara ritel. Mereka juga menyepakati rencana pasokan rutin untuk pasar ritel di negeri jiran tersebut.

    Minat pembeli internasional juga datang dari Prancis dan Maladewa.

    Pembeli asal Prancis, yang merupakan pemilik sejumlah outlet suvenir ternama, melakukan pemesanan awal dan membuat komitmen pemesanan berkelanjutan dalam skala besar.

    Sementara itu, pembeli dari Maladewa memesan ribuan unit lilin berbahan batok kelapa. Hal ini menegaskan tingginya minat pasar global terhadap produk berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan.

    Hal serupa dirasakan oleh UMKM Agrominafiber yang mendapatkan pembeli dari Argentina dan Jepang.

    Berikut adalah rincian transaksi UMKM binaan Pertamina hingga hari ketiga INACRAFT:

    Jenis Transaksi Jumlah (Miliar Rupiah)
    Transaksi Ritel 3,8
    Komitmen Pembeli 3,7
    Total Transaksi 7,5

    Pertamina Dorong Keberlanjutan UMKM

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan capaian tersebut. Ia menyebut hal itu mencerminkan keberhasilan pembinaan UMKM yang dijalankan Pertamina secara konsisten.

    “Inacraft merupakan etalase strategis bagi UMKM binaan Pertamina untuk memperluas pasar. Juga untuk membangun kepercayaan buyer global,” ujar Muhammad Baron.

    Ia menegaskan, “Kami mendorong UMKM untuk tidak hanya mencetak penjualan, tetapi juga membangun keberlanjutan usaha agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar internasional.”

    Keikutsertaan UMKM binaan Pertamina dalam Inacraft 2026 menegaskan komitmen perusahaan. Mereka bertekad memperkuat ekosistem UMKM nasional.

    Selain itu, memperluas akses pasar global, serta menjadikan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    ESDM Yakini Indonesia Stop Impor Solar 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghentikan impor solar pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, yang diperkirakan akan menciptakan surplus produksi solar domestik.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengingatkan masa lalu ketika kapasitas kilang Indonesia tertinggal dari Singapura. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor crude dan produk olahannya.

    Pada tahun 2025, Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, produksi solar domestik mencapai 19 juta KL.

    Dengan beroperasinya RDMP Pertamina di Balikpapan, produksi solar akan mendapat tambahan sebanyak 7 juta KL.

    "Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL," ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Tahun Produksi Solar Domestik (KL) Impor Solar (KL) Tambahan Produksi RDMP (KL) Total Produksi (KL) Status
    Saat Ini 19.000.000 >4.000.000 – 19.000.000 Defisit
    2026 (Proyeksi) 19.000.000 – 7.000.000 26.000.000 Surplus

    Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada solar jenis CN48. Solar dengan kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor pada tahun ini.

    Selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan bahwa pada semester II 2026, Indonesia akan mampu menghentikan impor solar CN51.

    "Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih," tambah Laode.

    Dukungan Program Biodiesel dan Kilang RDMP

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa langkah awal adalah menghentikan impor solar jenis CN48 mulai tahun ini. Ini sejalan dengan program mandatori biodiesel dan beroperasinya kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    "Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar," terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).