Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian.
Sekitar 6,39 juta hektare (ha) lahan baku sawah (LBS) akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah Lindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pemerintah memutuskan lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi penting.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir pula Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono.
“Ada dua keputusan penting. Satu bagaimana agar kawasan sawah itu sudah dipastikan dan tidak bisa diubah lagi. Kedua ada yang keterlanjuran, bagaimana mengatasi hal-hal yang terlanjur,” ujar Zulhas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Penguncian Lahan Baku Sawah
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa pemerintah akan mengunci 87% dari total LBS. Total LBS di Indonesia mencapai 7.348.000 ha.
Ini berarti, sekitar 6.392.760 ha lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Penentuan lokasi ini menjadi kunci dalam implementasi peraturan.
“87% dari 7.348.000 hektare. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B sehingga tidak boleh ada alih fungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” ujar Nusron.
Progress Penetapan LSD per Provinsi
Saat ini, delapan provinsi telah menetapkan LSD. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Nusa Tenggara.
Pemerintah menargetkan data LSD berbasis LP2B di 12 provinsi harus rampung Maret mendatang. Tim pelaksana terpadu bertanggung jawab menyajikan data tersebut.
Keduabelas provinsi ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Tadi disepakati paling lambat tim pelaksana harus menyajikan data lahan sawah yang dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS atau Lahan Baku Sawah,” terang Nusron.
“Di Q2 kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi, sehingga di tengah tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear rampung semua di pertengahan tahun ini,” tambah Nusron.
Regulasi Alih Fungsi 13% Lahan
Sebanyak 13% dari LBS dapat dialihfungsikan untuk kepentingan tertentu. Pemerintah akan mengatur jenis kepentingan yang diperbolehkan.
“Akan diatur peraturan mengenai alih fungsi lahan untuk kepentingan apa saja diperbolehkan. Yang 13 persen, yang di luar 87 persen. Kalau yang 87% dipastikan tidak boleh, gembok, kunci,” jelas Nusron.
Lahan yang Telah Dialihfungsikan
Pada periode 2019-2025, sebanyak 554.615 ha lahan sawah telah dialihfungsikan. Dari jumlah tersebut, 144.255,1 ha terbukti berada di kawasan LP2B.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 44, alih fungsi lahan LP2B untuk kepentingan umum harus diganti. Contoh kepentingan umum adalah jalan, pengairan, drainase, saluran pipa air, dan jaringan listrik.
Berikut adalah rincian provinsi yang terlibat dalam penetapan LSD dan LP2B:
| Tahap | Jumlah Provinsi | Provinsi Terlibat |
|---|---|---|
| Sudah Ditetapkan LSD | 8 | Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara |
| Target Maret | 12 | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan |
| Target Juni | 17 | (Akan diumumkan menyusul, total 37 provinsi) |
Nusron mengungkapkan, sebagian besar lahan sawah dialihfungsikan untuk perumahan dan kawasan industri. Hanya sekitar 7.700 hektar yang mengantongi izin dari pemerintah pusat.
“Lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah itu jumlahnya itu. Rata-rata, perumahan, kawasan industri, segala macam. Yang dapat izin dari pemerintah, (pemerintah) pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah daerah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terang Nusron.
