Sebuah working paper berjudul "Stuck in the Middle with You? An Assessment of Income Dynamics in Indonesia" (Desember 2025) yang ditulis oleh para peneliti IMF, Florischa Ayu Tresnatri, Akbar Nikmatullah Dachlan, Galuh Chandra Wibowo, dan Rifat Pasha, mengungkap dinamika kelas menengah di Indonesia terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi pasca Reformasi.
Selain itu, paper ini juga mengidentifikasi masalah struktural yang menyebabkan penyusutan kelas menengah.
Working paper IMF tersebut memuat grafik berjudul Kelas-Kelas Ekonomi di Indonesia, yang menggambarkan perjalanan berbagai kelas ekonomi dari tahun 2002 hingga 2024: poor (miskin), vulnerable poor (rentan miskin), aspiring middle class (kelas menengah bawah), middle class (kelas menengah), dan upper class (kelas atas) sebagai persentase dari total populasi.
Klasifikasi kelas ekonomi tersebut (berdasarkan Bank Dunia) adalah: poor, tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan (Rp 641 ribu/kapita/bulan); vulnerable poor, tingkat konsumsi di atas garis kemiskinan tapi di bawah 1,5 kali garis kemiskinan (Rp 961 ribu/kapita/bulan); aspiring middle class, tingkat konsumsi antara 1,5 kali dan 3,5 kali garis kemiskinan (Rp 2,2 juta/kapita/bulan); middle class, tingkat konsumsi antara 3,5 kali dan 17 kali garis kemiskinan (Rp 10,8 juta/kapita/bulan); dan upper class, tingkat konsumsi di atas 17 kali garis kemiskinan.
Pada tahun 2002, populasi aspiring middle class sebesar 36% dan middle class 5%. Di akhir pemerintahan Megawati (2004), aspiring middle class turun menjadi 32% dan middle class menjadi 3%, sementara vulnerable poor mencapai level tertinggi yaitu 40% populasi. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,7%.
Kelas menengah mengalami pertumbuhan pada periode pertama pemerintahan SBY (2004-2008). Tahun 2008, aspiring middle class tumbuh menjadi 57% (tertinggi sepanjang Reformasi), middle class menjadi 12%, dan vulnerable poor turun ke titik terendah 14%. Pertumbuhan ekonomi rata-rata saat itu adalah 5,9%.
Pada periode kedua SBY (2009-2014), pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,6%. Populasi aspiring middle class turun menjadi 46%, sementara middle class tumbuh menjadi 18%. Penurunan aspiring middle class diduga merupakan transisi ke kelas middle class karena populasi vulnerable poor juga menurun.
Pertumbuhan kelas menengah berlanjut di 4 tahun pertama pemerintahan Jokowi (2015-2018). Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,02%, populasi aspiring middle class sedikit tumbuh menjadi 47%, dan middle class mencapai 23% (tertinggi selama Reformasi).
Namun, di 6 tahun berikutnya (2019-2024), pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi 3,7% akibat resesi Pandemi COVID-19. Akibatnya, populasi middle class jatuh ke 16%, aspiring middle class sedikit tumbuh ke 49%, dan vulnerable poor meningkat menjadi 25% (dari 20% di 2019).
Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Kelas Menengah dan Rentan Miskin
Pada akhir 2024, aspiring middle class dan middle class mencapai 65%, sementara vulnerable poor 25%, atau total 90% populasi. Dinamika keduanya sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Jika pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% atau di bawahnya, populasi kelas menengah menyusut dan populasi rentan miskin meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,9% ke atas, populasi kelas menengah membesar dan populasi rentan miskin menyusut.
Pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari 5% untuk meningkatkan jumlah kelas menengah.
Berdasarkan working papers IMF, ada empat masalah struktural yang terjadi ketika kelas menengah menyusut (2019-2024): (1) Turunnya pendapatan riil bulanan pekerja dari Rp 1,8 juta (2019) menjadi Rp 1,5 juta (2024); (2) Informalisasi lapangan kerja; (3) Laju pertumbuhan garis kemiskinan melampaui pertumbuhan konsumsi kelas menengah sejak 2019; (4) Porsi pengeluaran makanan meningkat (35-40%) mempersempit ruang fiskal rumah tangga.
Selain itu, 60% kelas menengah berpendidikan SMA ke bawah, dan skor PISA Indonesia berada di urutan ke-66 dari 81 negara. Solusi untuk masalah kelas menengah harus mencakup peningkatan kualitas pendidikan, misalnya dengan menggratiskan pendidikan tinggi (S1 ke atas) untuk anak-anak kelas menengah dan rentan miskin.
Untuk meningkatkan pendapatan riil, upah minimum harus naik untuk mengejar level pra COVID-19, sebesar Rp 300 ribu ditambah inflasi. Contohnya, UMP DKI Jakarta (Rp 5,7 juta) harus naik minimal 7,8% (5% + 2,8%).
Kenaikan UMP akan berdampak positif bagi industri karena meningkatkan daya beli. Untuk meningkatkan pendapatan pekerja di pedesaan, selisih harga jual komoditi pertanian dan harga input (pupuk, pestisida) harus berada di kisaran 50% (perbandingan 3:2). Kebijakan ini akan meningkatkan produksi pangan dan menurunkan harga pangan.
Turunnya harga pangan juga dapat dicapai melalui perubahan skema impor pangan (bawang putih, gula, kedelai, terigu) dari sistem kuota ke sistem tarif. Peningkatan produktivitas dan perubahan skema impor akan mengatasi masalah porsi pengeluaran makanan.
Informalisasi lapangan kerja dapat diatasi dengan industrialisasi-hilirisasi, dan masalah pertumbuhan garis kemiskinan dapat diatasi dengan kombinasi peningkatan pendapatan pekerja dan penurunan harga pangan.