Tag: Perumahan

  • Ibas Tekankan Rumah Layak sebagai Fondasi Kesejahteraan

    Ibas Tekankan Rumah Layak sebagai Fondasi Kesejahteraan

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya rumah layak huni. Menurutnya, hal ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan, hidup sehat, dan keluarga produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan desa.

    Penegasan ini disampaikan saat reses di Desa Carat, Ponorogo. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengawasi dan memberikan dukungan terhadap Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

    Menurut Ibas, program BSPS adalah langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Rumah layak bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol masa depan yang lebih baik bagi keluarga," ujarnya, Minggu (1/3/2026).

    Ibas mengakui adanya tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan program. Ia optimis, dengan sinergi yang baik, Desa Carat dapat menjadi contoh desa yang maju dan sejahtera. Fraksi Partai Demokrat, lanjutnya, akan terus mendukung program ini dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan.

    "Harapan kami, Desa Carat bisa menjadi contoh desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Semua ini bisa tercapai bila gotong-royong dan komitmen bersama dijalankan dengan baik," kata Ibas.

    Selain meninjau rumah penerima bantuan, Ibas juga menerima aspirasi masyarakat terkait fasilitas umum desa, termasuk perbaikan gedung pertemuan warga. Ibas berjanji akan membantu perbaikan gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

    "InsyaAllah perbaikan gedung pertemuan akan kita bantu agar bisa difungsikan dengan baik untuk kegiatan masyarakat, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama," tutur Ibas.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, serta sejumlah anggota DPRD Ponorogo. Peninjauan juga dihadiri langsung oleh penerima manfaat BSPS, Boniran, beserta masyarakat Desa Carat.

    Reses ini menegaskan bahwa pembangunan rumah layak dan pemberdayaan keluarga di desa merupakan strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ketahanan komunitas di Ponorogo.

  • Tenor Cicilan KPR Subsidi Diperpanjang hingga 30 Tahun

    Tenor Cicilan KPR Subsidi Diperpanjang hingga 30 Tahun

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya meningkatkan keterjangkauan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung inisiatif ini sebagai strategi untuk memperluas akses kredit perumahan. Ia menyatakan, "Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah," usai Rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Dengan cicilan yang lebih ringan, Purbaya menilai kemampuan masyarakat akan meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan ekonomi secara keseluruhan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sebelumnya, tenor maksimal berkisar antara 15 hingga 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai signifikan dalam skema pembiayaan rumah subsidi.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun. Uang muka yang perlu disiapkan calon pembeli hanya 1 persen, dan pemerintah memberikan subsidi biaya awal sebesar Rp 25 juta.

    Kebijakan ini melengkapi berbagai insentif yang telah berjalan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diperpanjang hingga 2027.

    Pemerintah berharap skema ini dapat mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

  • Ibas Tinjau Program BSPS Magetan, Bangun Martabat Keluarga

    Ibas Tinjau Program BSPS Magetan, Bangun Martabat Keluarga

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengunjungi Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Ibas menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang membangun rumah secara fisik, melainkan juga membangun martabat serta masa depan keluarga Indonesia.

    Menurut Ibas, bulan Ramadan mengajarkan nilai-nilai penting seperti kepedulian, empati, dan semangat berbagi. Nilai-nilai ini menjadi landasan krusial dalam implementasi Program BSPS, yang merupakan representasi nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.

    "Hari ini kita tidak hanya membangun rumah. Kita membangun martabat," tegas Ibas, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).

    Ibas menambahkan, "Rumah bukan sekadar atap, rumah adalah rasa aman."

    Program BSPS adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak. Program ini mengedepankan semangat gotong royong, dengan pemerintah memberikan stimulan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

    Dalam kunjungannya, Ibas secara langsung meninjau rumah warga penerima bantuan BSPS yang telah disalurkan kepada 20 keluarga di Kelurahan Tinap.

    Melalui program ini, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk memperbaiki kondisi rumah mereka yang sebelumnya dinilai tidak layak huni.

    Ibas mengingatkan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H. Oleh karena itu, pelaksanaan program perumahan harus dilihat sebagai amanat konstitusi yang wajib dijaga bersama.

    "Rumah yang layak melahirkan harapan yang layak," ujar Ibas.

    Menurut Ibas, keluarga akan merasa tenang jika rumahnya kuat. Ketenangan ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi, sehingga melahirkan generasi unggul yang akan memajukan desa dan bangsa.

    Ibas juga mendorong agar pembangunan rumah berjalan seiring dengan penguatan potensi desa, mulai dari sektor pertanian yang tangguh, UMKM yang naik kelas, hingga lahirnya anak-anak berprestasi.

    "Setiap keluarga harus punya cita-cita. Setiap rumah harus punya harapan," kata Ibas.

    Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersamaan, merawat semangat gotong royong, dan terus melangkah membangun desa.

    "Jika desa kuat, negeri kuat. Indonesia Maju. Ramadan religi, menguatkan negeri," kata Ibas.

  • BRI Dukung Program Gentengisasi Nasional dengan KUR Perumahan

    BRI Dukung Program Gentengisasi Nasional dengan KUR Perumahan

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan dukungan terhadap program gentengisasi pemerintah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    BRI akan berperan sebagai penghubung antara pengrajin genteng dan pengembang perumahan dalam hal pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BRI, Hery Gunardi.

    "Jadi nanti kalau sudah ada kontrak di antara pengrajin dan pembeli atau usernya, BRI ada di tengah," kata Hery saat konferensi pers di Gedung BRILiaN, Club Jakarta, Jumat (27/2/2026) malam.

    Tahap awal pembiayaan akan difokuskan pada produsen genteng yang berada di Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.

    Hery menjelaskan, Jatiwangi yang dikenal sebagai sentra industri genteng tanah liat mengalami penurunan kualitas dan kuantitas produk sehingga kurang mampu bersaing.

    BRI memfasilitasi pembiayaan bagi produsen skala kecil dan menengah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka dalam mendukung program gentengisasi.

    "Jadi kita dukung ya, BRI sebagai bank yang memang DNA-nya adalah untuk berpihak kepada rakyat kecil, sesuai namanya Bank Rakyat Indonesia. Jadi kita menjadiakan pembiayaannya," ucapnya.

    Untuk tahap awal ini, BRI memperkirakan pembiayaan di Jatiwangi akan berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Di wilayah tersebut, terdapat sekitar 200 UMKM produsen genteng.

    Hery menambahkan, "Mungkin belum terlalu besar. Berapapun kita bisa biayainya."

    BRI akan memastikan penyaluran berjalan lancar sebelum akhirnya memperluas pembiayaan ke wilayah lain.

    Pada tahun 2026, BRI mendapatkan alokasi KUR Perumahan sebesar Rp 6,10 triliun. Hingga 26 Februari 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp 3,42 triliun kepada 25.909 debitur di seluruh Indonesia.

    Program Gentengisasi Nasional merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan rumah rakyat yang lebih layak, sejuk, dan berkualitas.

    Program ini juga terintegrasi dengan kebutuhan rumah subsidi serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat yang memerlukan pasokan genteng dalam jumlah besar.

  • Satgas PRR Percepat Pembangunan Huntap Pascabencana Sumatera

    Satgas PRR Percepat Pembangunan Huntap Pascabencana Sumatera

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera tengah mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Hingga 26 Februari, Satgas PRR mencatat total 17.969 unit Huntap direncanakan dibangun di tiga provinsi tersebut, dengan 401 unit telah selesai. Pembangunan Huntap ini menyusul penyelesaian sebagian besar Hunian Sementara (Huntara).

    Di Aceh, 104 unit dari 9.430 unit yang direncanakan masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, di Sumut, sebanyak 524 unit dari target 4.493 unit sedang dibangun, meningkat dari 297 unit pada 20 Februari. Di Sumbar, 817 unit dari 4.046 unit yang direncanakan sedang dalam tahap pembangunan, naik dari 655 unit per 20 Februari.

    Proses pembangunan Huntap saat ini masih dalam tahap awal. Dibutuhkan kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen yang sesuai dengan standar bangunan tahan bencana, yang lebih kompleks dibandingkan Huntara.

    Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan Huntap di wilayah terdampak.

    "Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini. Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

    Upaya percepatan ini bertujuan memberikan tempat tinggal yang pasti bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana. Namun, Tito menekankan bahwa kelancaran pembangunan Huntap sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data dari para bupati dan gubernur akan terus diminta agar proses konstruksi tidak terhambat masalah administratif.

    Pembangunan Huntap ini melibatkan berbagai sektor, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

  • Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rumah Susun Baru untuk Anggota

    Polres Tasikmalaya Kota Miliki Rumah Susun Baru untuk Anggota

    Kabar gembira bagi anggota Polres Tasikmalaya Kota, kini mereka dapat memanfaatkan fasilitas rumah susun (rusun) yang berlokasi di Asrama Polisi (Aspol) Bojong. Rusun ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan personel kepolisian yang belum memiliki tempat tinggal.

    Bangunan rusun dua lantai ini menyediakan 40 unit yang dilengkapi dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi di setiap unitnya. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau, area parkir, lapangan olahraga, jogging track, serta lapangan voli.

    Fasilitas air bersih dari PDAM dan air tanah, listrik token mandiri di setiap kamar, serta akses jalan beton yang didukung oleh Pemkot Tasikmalaya turut melengkapi rusunawa ini.

    Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan langsung hunian ini bersama jajaran. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan bahwa rumah adalah sumber kekuatan bagi setiap anggota Polri.

    "Pada Tanggal 26 Februari, saya menyatakan peresmian Aspol Bojong dengan penuh nikmat dan semoga barokah," kata Rudi, Kamis (26/2/2026).

    Rudi menambahkan, "Ini satu rumah dilengkapi dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi, ini sangat layak."

    Ia berharap rusunawa ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tempat berkumpul yang positif, sehingga meningkatkan energi bagi anggotanya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan baik.

    "Kita harus bersyukur, tolong sarana prasarana dijaga. Ini 13 miliar, bukan uang sedikit dan bukan berarti tahun depan bikin lagi. Masih banyak polres lain yang membutuhkan, jadi tidak setiap saat kita hangus," imbaunya.

    Rudi berpesan agar para penghuni tidak menganggap rusunawa ini seperti tempat indekos. Ia meminta agar bangunan dan seluruh fasilitasnya dijaga dan dirawat dengan baik.

    "Kalau pintunya rusak jangan dibiarkan, dibenahi, dijaga, termasuk fasilitas lainnya dijaga, dipelihara sebagai rasa syukur," ucapnya.

    Selain itu, Rudi juga menekankan pentingnya kerukunan dan saling menghargai antar penghuni. "Nanti bakal banyak anak-anak, tapi jangan jadi masalah, hiduplah rukun, bertegur sapa. Kalau ada kelebihan rezeki, kelebihan makanan jangan lupa kasih ke tetangga sebelahnya," tuturnya.

    Peresmian ini juga dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, serta tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya. Rudi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Kota Tasikmalaya, terutama selama bulan Ramadan.

    "Sauyunan jaga lembut, bareng sama pak wali kota, pak kiyai, pak Dandim, semuanya, sama-sama. Kalau aman dan nyaman Insyaallah, bersama-sama sauyunan jaga Kota Tasikmalaya," pungkas Rudi.

  • Rusunami Sadang Serang Bandung Diproyeksi Tampung 800 Unit

    Rusunami Sadang Serang Bandung Diproyeksi Tampung 800 Unit

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Sadang Serang. Jumlah unit hunian vertikal ini diprediksi tidak akan mencapai target awal karena adanya kendala regulasi Kawasan Bandung Utara (KBU).

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk proyek Rusunami Sadang Serang. Lahan seluas 3.456 meter persegi tersebut diharapkan dapat menampung 1.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Farhan, aturan tata ruang menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan Rusunami Sadang Serang. "Kalau sekarang sih memadai ya. Bahwa kita harus bisa menampung paling tidak 800 unit, itu mah bisalah," kata Farhan, Kamis (26/2/2026), terkait aturan tata ruang pembangunan Rusunami Sadang Serang.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya untuk menyelaraskan regulasi KBU dengan rencana pembangunan. Meski demikian, mereka tetap mengusahakan agar target 1.000 unit hunian dapat terealisasi.

    Farhan menjelaskan bahwa Pemkot akan mencoba mengoptimalkan jumlah unit yang bisa dibangun. "Ya, sakituan (segitu) lah, kita akan coba. Pokoknya 800 unit mah pasti, selebihnya bisa enggak? Nah, kita lihat nanti karena itu kan masuknya wilayah Bandung Utara," ungkapnya.

    Lebih lanjut, Farhan menambahkan, "Karena itu adalah Kawasan Bandung Utara, kita mesti memperhatikan juga beberapa ketentuan lainnya. Seperti koefisien luas bangunan, koefisien dasar hijau dan lain-lain."

    Saat ini, skema pembiayaan Rusunami Sadang Serang tengah dalam tahap pematangan. Pemerintah menargetkan cicilan sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan selama 30 tahun, dengan status hak milik setelah pelunasan.

    "Rusunami Sadang Serang itu tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan ke semua warga untuk memiliki tempat tinggal, di mana di dalamnya ada aturan HGB selama 30 tahun," kata Farhan.

    Ia menambahkan bahwa harga akan diupayakan dengan bantuan subsidi keuangan, sehingga dapat lunas dan dimiliki selama 30 tahun sesuai aturan. "Ini bukan rusunawa. Ini rusunami yang tentu saja memiliki nilai kepemilikan," pungkasnya.

  • Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Upaya ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema pendanaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun gotong royong yang didukung pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

    Tito menjelaskan, Kementerian PKP akan membangun huntap di kompleks yang didanai APBN. BNPB juga memberikan dukungan untuk pembangunan huntap di luar kompleks. Dukungan juga datang dari Kemenko Polkam, Polri, serta Baznas.

    Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kontribusi mereka dalam menyediakan huntap bagi masyarakat terdampak.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor. Pemerintah memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, air, dan akses jalan. Pertemuan tersebut juga membahas solusi atas berbagai persoalan dalam penyediaan huntap.

    "Kita masih berupaya untuk supaya (huntap) dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat," kata Maruarar.

    Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy.

  • Mendagri Dukung Program Tiga Juta Rumah Prabowo

    Mendagri Dukung Program Tiga Juta Rumah Prabowo

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap realisasi program tiga juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Tito Karnavian mengajak para kepala daerah untuk proaktif memanfaatkan peluang yang ditawarkan program tersebut demi membantu masyarakat. Ia menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Menurutnya, program ini akan membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas mengangkat derajat serta harkat dan martabat rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Tito menekankan bahwa program ini adalah inisiatif bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Implementasi program ini akan didukung secara berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    "Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," tambahnya.

    Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat memaksimalkan program ini agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemda termasuk melakukan sosialisasi program secara luas.

    Selain itu, Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan PBG dan BPHTB.

    "Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai," sambung Tito.

  • Kurir Bekasi Impikan Rumah Usai 13 Tahun Bayar Kontrakan

    Kurir Bekasi Impikan Rumah Usai 13 Tahun Bayar Kontrakan

    Darmawan, seorang kurir berusia 41 tahun di Kabupaten Bekasi, telah 13 tahun membayar kontrakan. Lebih dari Rp 100 juta telah dikeluarkan untuk sewa rumah tanpa memiliki tanah atas namanya.

    Setiap bulan, ia menyisihkan Rp 700.000 dari penghasilannya untuk rumah petakan yang ditempatinya bersama istri dan tiga anaknya. Artinya, Rp 8,4 juta per tahun habis untuk biaya sewa. Selama 13 tahun, total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 109,2 juta.

    “Kalau dipikir-pikir, uangnya sudah cukup buat mulai cicilan rumah. Tapi pengetahuan saya dan keluarga terbatas. Saya tidak tahu jalannya,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (16/2/2026).

    Darmawan memperoleh penghasilan rata-rata Rp 5 juta per bulan sebagai mitra kurir. Penghasilan ini ditambah sekitar Rp 3 juta dari usaha kecil istrinya. Total pendapatan Rp 8 juta per bulan ini cukup untuk kebutuhan harian, tetapi belum cukup untuk membeli rumah, apalagi dengan tiga anak yang makin besar dan membuat kontrakan terasa semakin sempit.

    Keinginan memiliki rumah kini menjadi topik obrolan umum di kalangan Darmawan dan rekan-rekannya sesama kurir saat beristirahat.

    Di warung kopi dekat gudang ekspedisi atau di bawah pohon peneduh area parkir, percakapan mereka berkisar tentang kredit pemilikan rumah (KPR), uang muka, dan cicilan.

    “Sekarang kalau rehat, obrolannya sering soal rumah. Si A sudah survei, si B katanya mau coba KPR. Jadi kepikiran juga,” kata Darmawan.

    Mereka mulai mencari informasi dari media daring dan media sosial perbankan, berbagi tautan berita tentang uang muka minimal 1 persen, serta bertanya soal riwayat kredit dan peluang pekerja informal.

    “Kami ini sama-sama kerja lapangan, penghasilannya tidak tetap. Jadi sering saling tanya, bisa tidak ya orang seperti kita ambil rumah? Sekarang sudah tidak cuma mimpi, sudah mulai cari tahu caranya,” ujarnya.

    Backlog Perumahan dan Pekerja Informal

    Kisah Darmawan mencerminkan persoalan nasional yang lebih besar. Pemerintah mencatat angka backlog atau kekurangan rumah pada 2025 mencapai 15 juta unit, meningkat dari 9,9 juta unit pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (September 2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2025 menunjukkan bahwa 57,7 persen dari 147,91 juta penduduk bekerja berstatus informal, yang berarti mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki slip gaji tetap.

    Dalam konteks ini, persoalan perumahan bukan hanya tentang membangun unit baru, tetapi juga memastikan akses pembiayaan menjangkau kelompok di luar sistem formal.

    Skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dibangun sebagai kolaborasi lintas sektor. Pemerintah memberikan subsidi bunga dan dukungan likuiditas melalui APBN. BP Tapera mengelola dana dan kuota. OJK memastikan tata kelola dan mitigasi risiko berjalan baik. Pengembang membangun rumah sesuai standar dan harga yang ditetapkan. Perbankan menyalurkan pembiayaan dan menganalisis kelayakan debitur.