Seorang perempuan berinisial NPKW (37), istri aparatur sipil negara (ASN) di Kelurahan Banyuasri, Buleleng, Bali, dipolisikan oleh suaminya, CGT. NPKW dituding melakukan tindak pidana perzinaan dengan seorang dosen berinisial Putu BP.
Namun, kuasa hukum NPKW, I Made Dwi Payana, membantah keras tuduhan tersebut. Dwi Payana menilai laporan itu sebagai fitnah yang sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dwi Payana menegaskan kliennya membantah seluruh isi laporan dan tuduhan perzinaan yang dilayangkan CGT. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah kejam.
"Tuduhan tersebut adalah fitnah kejam dan diduga sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari laporan KDRT dengan nomor LP/B/251/XI/2025/SPKT/Polres Buleleng tertanggal 13 November 2025, di mana CGT berstatus sebagai terlapor," ujar Dwi Payana dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2026).
Dwi Payana juga menyoroti laporan dugaan perzinaan yang dibuat CGT pada 4 Februari 2026. Ia menilai laporan ini sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap kliennya.
"Berita fitnah perzinaan menjadi viral dan menyebabkan klien kami menjadi depresi karena komentar yang memojokkan di media sosial," kata Dwi Payana.
Pertanyaan atas Prosedur Penanganan Kasus
Pihak NPKW mempertanyakan sikap Polres Buleleng yang dinilai cepat merilis laporan dugaan perzinaan. Dwi Payana membandingkannya dengan laporan KDRT kliennya.
Laporan KDRT tersebut telah berjalan hampir tiga bulan tanpa publikasi serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penanganan kasus.
Keraguan atas Klaim Tes DNA
Terkait klaim tes DNA yang disebut CGT, Dwi Payana meragukan keabsahan sampel maupun prosedur pemeriksaan. Ia menegaskan tidak ada pemeriksaan DNA resmi.
Pemeriksaan DNA tersebut tidak dilakukan di bawah otoritas penyidik kepolisian maupun perintah pengadilan. Oleh karenanya, klaim tersebut patut diabaikan secara hukum.
"Oleh karenanya, klaim tersebut adalah klaim sepihak yang kebenarannya sangat diragukan dan sah secara hukum untuk diabaikan," tegasnya.
Gugatan Cerai dan Proses Hukum yang Berjalan
Di sisi lain, Dwi Payana mengungkapkan bahwa kliennya telah mengajukan gugatan cerai terhadap CGT di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 56/Pdt.G/2026/PN Sgr.
Perkara tersebut telah melalui dua kali persidangan, namun mediasi dinyatakan gagal. Proses hukum perceraian ini masih terus berjalan.
Berikut adalah ringkasan kronologi dan status kasus yang melibatkan NPKW:
| Tanggal | Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| 13 November 2025 | Laporan KDRT | CGT berstatus terlapor (LP/B/251/XI/2025/SPKT/Polres Buleleng) |
| 4 Februari 2026 | Laporan Perzinaan | CGT melaporkan NPKW dan Putu BP |
| Awal 2026 | Gugatan Cerai | NPKW mengajukan gugatan cerai di PN Singaraja (56/Pdt.G/2026/PN Sgr) |
| 6 Februari 2026 | Pernyataan Polres Buleleng | Penyidik masih dalam pendalaman kasus perzinaan |
Sebelumnya, CGT melaporkan NPKW dan Putu BP, seorang dosen yang berdomisili di Desa Baktiseraga, Buleleng. CGT menuding istrinya melakukan tindak pidana perzinaan dengan Putu BP.
Dugaan ini muncul setelah CGT mengeklaim melakukan tes Deoxyribonucleic Acid (DNA). Hasil tes DNA itu disebut menunjukkan bahwa anak yang lahir dari NPKW bukan hasil biologis dari CGT.
Kasi Humas Polres Buleleng, Iptu Yohana Rosalin Diaz, menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman. "Penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari para pihak terkait guna memastikan peristiwa tersebut secara utuh," ujar Iptu Yohana Rosalin Diaz, Jumat (6/2).

