Tag: Pidana

  • Sidang Lanjutan ASN Tersangka Pencabulan Ponakan Digelar di PN Probolinggo

    Sidang Lanjutan ASN Tersangka Pencabulan Ponakan Digelar di PN Probolinggo

    Probolinggo, Selasa (10/2/2026) – Burhanuddin Efendi (39), Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pasuruan, menjalani sidang lanjutan kasus pencabulan. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo.

    Terdakwa disidangkan atas dugaan pencabulan terhadap korban M (16). Mirisnya, korban diketahui masih merupakan keponakannya sendiri.

    Sidang kedua ini digelar secara tertutup di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo. Ketua Majelis Hakim Putu Lia Puspita memimpin jalannya persidangan.

    Terdakwa Burhanuddin Efendi hadir di ruang sidang mengenakan baju putih dan celana hitam. Ia berjalan paling belakang di antara dua terdakwa pidana lainnya.

    Agenda persidangan hari ini menghadirkan dua saksi yang meringankan terdakwa. Mereka adalah istri dan ayah kandung terdakwa.

    Proses persidangan berlangsung selama sekitar dua jam. Agendanya adalah pembuktian dari pihak terdakwa.

    "Untuk perkara pidana nomor 7 atas nama terdakwa BE, hari ini diagendakan sidang pembuktian dari pihak terdakwa. Tadi sudah berlangsung secara tertutup dengan pemeriksaan dua saksi meringankan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa," kata Suhadak, kuasa hukum terdakwa.

    Pada sidang sebelumnya, terdakwa didakwa dengan beberapa pasal. Ini meliputi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara.

    Jadwal Sidang Berikutnya dan Pasal Dakwaan

    Juru Bicara Pengadilan Negeri Kelas II Kota Probolinggo, Setiawan Adiputra, menyampaikan jadwal sidang selanjutnya. Sidang akan digelar pada Selasa, 24 Februari 2026, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa.

    "Dakwaannya bersifat alternatif, ada tiga pasal, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam KUHP yang baru. Nantinya jaksa akan menilai mana yang terbukti dalam persidangan," jelas Setiawan Adiputra.

    Berikut adalah ringkasan informasi kasus:

    Poin Informasi Detail
    Terdakwa Burhanuddin Efendi (39)
    Pekerjaan ASN Pemkot Pasuruan
    Korban M (16), keponakan terdakwa
    Lokasi Sidang PN Kelas II Kota Probolinggo
    Hakim Ketua Putu Lia Puspita
    Saksi Meringankan Istri dan Ayah Kandung Terdakwa
    Dakwaan UU Perlindungan Anak & KUHP Baru
    Ancaman Hukuman >15 tahun penjara
    Sidang Berikutnya 24 Februari 2026 (Tuntutan Jaksa)

    Pengungkapan Kasus oleh Polres Probolinggo Kota

    Kasus ini sebelumnya diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo Kota. Penyelidikan dimulai setelah adanya laporan tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

    Pelaku, Burhanuddin (39), diketahui warga Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo. Ia juga tercatat sebagai ASN di Kota Pasuruan.

    Iptu Zaenal Arifin, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, menjelaskan kronologi kasus. Penetapan tersangka atas dugaan menyetubuhi keponakannya sendiri, M (16), yang masih berstatus pelajar SMA.

    "Awalnya orang tua korban melihat perubahan perilaku pada anaknya. Karena curiga, kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari situlah korban mengaku telah menjadi korban pencabulan atau persetubuhan," ujar Iptu Zaenal, Senin (4/11/2025).

  • Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Sidang kasus pembakaran fasilitas Polda DIY yang terjadi saat aksi massa pada Agustus 2025 kembali berlanjut. Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa menghadapi agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

    Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, JPU menuntut Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun.

    Jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Prasetyo membacakan amar tuntutan yang menyatakan Perdana Arie Putra Veriasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Perbuatannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

    Dakwaan ini sesuai Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama JPU. Unsur pasal tersebut dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

    "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata JPU Bambang saat membacakan amar tuntutan di PN Sleman, Selasa (10/2/2026).

    Faktor Memberatkan dan Meringankan

    Bambang menjelaskan, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya merugikan pihak Polda DIY. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang meringankan Perdana Arie.

    Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Ia juga belum pernah dihukum, dan usianya masih muda diharapkan dapat berubah lebih baik.

    "Terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan," ujarnya.

    Kronologi Kasus Pembakaran Tenda

    Perdana Arie didakwa dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yang kemudian diubah menjadi Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan ini terkait dengan perbuatan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang.

    Kasus bermula pada Jumat, 29 Agustus 2025, saat terjadi aksi unjuk rasa nasional isu ekonomi. Aksi di Yogyakarta kala itu berujung ricuh.

    Detail Peristiwa Keterangan
    Tanggal Kejadian Jumat, 29 Agustus 2025
    Lokasi Halaman sisi timur Polda DIY
    Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa
    Motif Awal Vandalisme (membawa cat semprot)
    Pemicu Pembakaran Melihat tenda 'POLISI' dianggap mudah terbakar
    Tujuan Agar aksi demo menjadi lebih rusuh
    Barang Bukti Cat semprot merek "Pylox", korek api merek "Tokai"
    Kerugian Tenda milik Polda DIY hangus

    Perdana Arie diketahui membawa cat semprot merek "Pylox" warna abu-abu yang dibeli di Toko Merah dengan niat awal melakukan vandalisme. Namun, setibanya di halaman sisi timur Polda DIY, ia melihat tenda cokelat bertuliskan "POLISI".

    Jaksa menyebut, timbul niat terdakwa membakar tenda tersebut karena dianggap mudah terbakar. Terdakwa menyalakan korek api warna merah merek "Tokai" bersamaan dengan menyemprotkan cat ke dinding tenda.

    Pembakaran tenda tersebut bertujuan agar aksi demo bisa menjadi lebih rusuh. Akibat aksi tersebut, tenda milik Polda DIY hangus dan tidak dapat digunakan lagi.

    Sidang Lanjutan Pembelaan

    Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ari Prabawa memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pledoi.

    Sidang kemudian ditutup. Agenda akan dilanjutkan pekan depan pada Rabu (18/2/2026) dengan pembacaan pledoi.