Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Muhammad Habibi dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Habibi terbukti menerima uang dan berupaya memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 5, Raendi Rayendra dan Eka Maulana, pada Pilkada 2024.
Putusan tersebut tercantum dalam amar putusan 205-PKE-DKPP/XI/2025 yang dikutip pada Selasa (10/2/2026). Sanksi Pemberhentian Tetap diberlakukan terhitung sejak putusan dibacakan.
DKPP menyatakan, Habibi melanggar kode etik karena menerima gratifikasi dari Raendi-Eka pada Pilkada 2024. Pihak DKPP juga menyebut Habibi tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah.
"Artinya Teradu tidak bertanggung jawab selaku Penyelenggara Pemilu untuk dimintai jawaban atas aduan yang didalilkan kepada Teradu," ujar DKPP.
Pengadu, yang merupakan anggota PPK Kecamatan Bogor Tengah saat Pilkada 2024, menerima pesan WhatsApp dari Habibi. Pesan itu meminta pengadu datang ke rumah Habibi untuk pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Habibi meminta pengadu mengoordinasikan 10 anggota PPK untuk membantu pemenangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana. Komunikasi antara keduanya berlanjut melalui WhatsApp.
Pada 6 November 2024, Habibi kembali menghubungi pengadu dan meminta pengadu mengambil uang operasional sebesar Rp 10.000.000 di rumahnya.
Keesokan harinya, 7 November 2024, Habibi dan beberapa anggota PPK bertemu membahas mekanisme pemenangan pasangan calon tersebut. Pertemuan ini juga disertai pembagian dana operasional awal kepada anggota PPK yang hadir, masing-masing Rp 500.000.
Selain itu, anggota PPK diminta membuat data tim penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) yang akan dilibatkan. DKPP menyebut teradu menyerahkan uang Rp 33.000.000 sebagai dana operasional kepada pengadu.
Pengadu kemudian bertemu dengan anggota PPK lain untuk membahas alokasi anggaran, yakni Rp 1.500.000 untuk PPS dan Rp 150.000 untuk setiap pemilih.
"Bahwa berdasarkan keterangan Pengadu dalam sidang pemeriksaaan, pada tanggal 14 November 2024 Pengadu menyerahkan data tambahan yang sebelumnya dinyatakan kurang oleh Teradu. Setelah menyerahkan data tersebut, Teradu memberi uang sejumlah Rp 150.000.000 kepada Pengadu untuk operasional pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Nomor Urut 5 atas nama dr Raendi Rayendra dan Eka Maulana pada Pilkada Tahun 2024, dengan membuat format data yaitu nomor DPT, nama Lengkap, dan Nomor TPS," ujar DKPP.
DKPP juga mengungkapkan Habibi meminta pengadu mengambil uang Rp 3,7 miliar dari seseorang di Bogor. Habibi kemudian mengambil Rp 500 juta dengan alasan pengamanan.
Uang sisa Rp 3,2 miliar dimasukkan ke dalam 1.500 amplop, masing-masing berisi Rp 2.000.000, sehingga total Rp 3.000.000.000. Sisa Rp 200.000.000 diserahkan kepada seseorang bernama Novi.
Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pengadu, Altisan Sumampouw, anggota PPK Kecamatan Bogor Timur pada Pilkada 2024. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada pemilih, dengan instruksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.
Tindakan Habibi, pengadu, dan saksi pengadu yang berstatus PPK ini terbukti tidak netral dan melanggar hukum.
"DKPP berpendapat tindakan Pengadu dan Saksi Pengadu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, terlebih Pengadu melibatkan banyak penyelenggara Pemilu lainnya yang seharusnya menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu DKPP perlu mengingatkan agar KPU lebih selektif lagi dalam merekrut penyelenggara pemilu adhoc, yang mampu menjaga integritas," ujar DKPP.
Hasil Pilkada Kota Bogor 2024
Sebagai informasi, Pilkada Kota Bogor dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin. Keduanya telah dilantik dan bertugas sebagai Wali Kota Bogor.
Sementara, pasangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana, yang disebut DKPP memberi uang ke Habibi, meraih 71.736 suara. Suara mereka menempatkan mereka di posisi ketiga dalam Pilkada Kota Bogor.
Alokasi Dana Operasional Pemenangan Pasangan Calon
| Pihak Penerima | Jumlah (IDR) | Keterangan |
|---|---|---|
| Anggota PPK (awal) | 500.000 | Per orang yang hadir |
| Dana Operasional Pengadu | 10.000.000 | Pertemuan awal |
| Dana Operasional Pengadu | 33.000.000 | Tahap selanjutnya |
| Anggaran PPS | 1.500.000 | Per PPS |
| Anggaran Pemilih | 150.000 | Per pemilih |
| Dana Operasional Pemenangan | 150.000.000 | Setelah penyerahan data tambahan |
| Novi | 200.000.000 | Sisa uang setelah amplop |
| Amplop Pemilih | 3.000.000.000 | 1.500 amplop @ Rp 2.000.000 |

