Tag: pilkada

  • DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Muhammad Habibi dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Habibi terbukti menerima uang dan berupaya memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 5, Raendi Rayendra dan Eka Maulana, pada Pilkada 2024.

    Putusan tersebut tercantum dalam amar putusan 205-PKE-DKPP/XI/2025 yang dikutip pada Selasa (10/2/2026). Sanksi Pemberhentian Tetap diberlakukan terhitung sejak putusan dibacakan.

    DKPP menyatakan, Habibi melanggar kode etik karena menerima gratifikasi dari Raendi-Eka pada Pilkada 2024. Pihak DKPP juga menyebut Habibi tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah.

    "Artinya Teradu tidak bertanggung jawab selaku Penyelenggara Pemilu untuk dimintai jawaban atas aduan yang didalilkan kepada Teradu," ujar DKPP.

    Pengadu, yang merupakan anggota PPK Kecamatan Bogor Tengah saat Pilkada 2024, menerima pesan WhatsApp dari Habibi. Pesan itu meminta pengadu datang ke rumah Habibi untuk pertemuan.

    Dalam pertemuan itu, Habibi meminta pengadu mengoordinasikan 10 anggota PPK untuk membantu pemenangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana. Komunikasi antara keduanya berlanjut melalui WhatsApp.

    Pada 6 November 2024, Habibi kembali menghubungi pengadu dan meminta pengadu mengambil uang operasional sebesar Rp 10.000.000 di rumahnya.

    Keesokan harinya, 7 November 2024, Habibi dan beberapa anggota PPK bertemu membahas mekanisme pemenangan pasangan calon tersebut. Pertemuan ini juga disertai pembagian dana operasional awal kepada anggota PPK yang hadir, masing-masing Rp 500.000.

    Selain itu, anggota PPK diminta membuat data tim penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) yang akan dilibatkan. DKPP menyebut teradu menyerahkan uang Rp 33.000.000 sebagai dana operasional kepada pengadu.

    Pengadu kemudian bertemu dengan anggota PPK lain untuk membahas alokasi anggaran, yakni Rp 1.500.000 untuk PPS dan Rp 150.000 untuk setiap pemilih.

    "Bahwa berdasarkan keterangan Pengadu dalam sidang pemeriksaaan, pada tanggal 14 November 2024 Pengadu menyerahkan data tambahan yang sebelumnya dinyatakan kurang oleh Teradu. Setelah menyerahkan data tersebut, Teradu memberi uang sejumlah Rp 150.000.000 kepada Pengadu untuk operasional pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Nomor Urut 5 atas nama dr Raendi Rayendra dan Eka Maulana pada Pilkada Tahun 2024, dengan membuat format data yaitu nomor DPT, nama Lengkap, dan Nomor TPS," ujar DKPP.

    DKPP juga mengungkapkan Habibi meminta pengadu mengambil uang Rp 3,7 miliar dari seseorang di Bogor. Habibi kemudian mengambil Rp 500 juta dengan alasan pengamanan.

    Uang sisa Rp 3,2 miliar dimasukkan ke dalam 1.500 amplop, masing-masing berisi Rp 2.000.000, sehingga total Rp 3.000.000.000. Sisa Rp 200.000.000 diserahkan kepada seseorang bernama Novi.

    Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pengadu, Altisan Sumampouw, anggota PPK Kecamatan Bogor Timur pada Pilkada 2024. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada pemilih, dengan instruksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

    Tindakan Habibi, pengadu, dan saksi pengadu yang berstatus PPK ini terbukti tidak netral dan melanggar hukum.

    "DKPP berpendapat tindakan Pengadu dan Saksi Pengadu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, terlebih Pengadu melibatkan banyak penyelenggara Pemilu lainnya yang seharusnya menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu DKPP perlu mengingatkan agar KPU lebih selektif lagi dalam merekrut penyelenggara pemilu adhoc, yang mampu menjaga integritas," ujar DKPP.

    Hasil Pilkada Kota Bogor 2024

    Sebagai informasi, Pilkada Kota Bogor dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin. Keduanya telah dilantik dan bertugas sebagai Wali Kota Bogor.

    Sementara, pasangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana, yang disebut DKPP memberi uang ke Habibi, meraih 71.736 suara. Suara mereka menempatkan mereka di posisi ketiga dalam Pilkada Kota Bogor.

    Alokasi Dana Operasional Pemenangan Pasangan Calon

    Pihak Penerima Jumlah (IDR) Keterangan
    Anggota PPK (awal) 500.000 Per orang yang hadir
    Dana Operasional Pengadu 10.000.000 Pertemuan awal
    Dana Operasional Pengadu 33.000.000 Tahap selanjutnya
    Anggaran PPS 1.500.000 Per PPS
    Anggaran Pemilih 150.000 Per pemilih
    Dana Operasional Pemenangan 150.000.000 Setelah penyerahan data tambahan
    Novi 200.000.000 Sisa uang setelah amplop
    Amplop Pemilih 3.000.000.000 1.500 amplop @ Rp 2.000.000
  • Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Setiap kali siklus politik memasuki fase krusial, wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengemuka. Alasannya sederhana, pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan penyelenggara, dan rawan konflik.

    Sejumlah elit politik mendukung usulan ini, bahkan beberapa partai telah menyatakan sikap. Namun, sebagian lainnya, terutama penggiat demokrasi, tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

    Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perdebatan ini berkelindan dengan persoalan mendasar kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan.

    Demokrasi sendiri sejak awal tidak pernah dipuja sebagai sistem sempurna. Para filsuf klasik hingga pemikir modern telah lama mengakui demokrasi memiliki cacat bawaan.

    Plato, dalam karyanya berjudul The Republic (375 SM), memandang demokrasi rawan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates (469-399 SM), bahkan memberikan gambaran dengan argumen lebih sederhana.

    Ia mengatakan bahwa "memerintah" adalah sebuah keahlian. Dan seperti keahlian lainnya, ia berpendapat, tidak semua orang memiliki bakat atau pelatihan untuk menjadi mahir dalam hal itu.

    Bayangkan ketika sekelompok orang ingin berlayar. Sebelum itu, mereka memilih salah satunya terlebih dahulu untuk menahkodai kapal. Sementara dari mereka yang memiliki hak pilih, tidak satu orang pun peduli apakah yang dipilihnya memenuhi syarat untuk menjadi juru kemudi.

    Dalam hal ini, nahkoda yang memenuhi syarat pun berpotensi kalah suara. Sehingga kapal harus dikemudikan oleh orang yang tidak paham cara berlayar.

    Dalam konteks ini, demokrasi tidak menjamin melahirkan pemimpin terampil memerintah. Terlebih dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik yang masih jauh dari ideal.

    Popularitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara kualitas dan kemampuan memimpin menjadi persoalan belakangan. Demokrasi menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

    Pilihan antara pilkada langsung dan tidak langsung bukan soal mencari sistem murah. Melainkan tentang sejauh mana negara bersedia menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

    Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan

    Pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah seringkali disederhanakan seolah persoalan selera politik. Padahal, di baliknya terdapat perbedaan filosofis mendasar.

    Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utama menentukan pemimpin lokal. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi dan merasakan suaranya memiliki arti.

    Proses ini memang riuh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun, justru di situlah denyut demokrasi bekerja.

    Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanisme ini bersifat elitis. Hal itu karena memindahkan hak memilih dari tangan rakyat ke tangan segelintir elite politik di lembaga perwakilan.

    Kekuasaan berbicara lebih lantang dibandingkan suara publik. Rakyat bukan hanya kehilangan peran menentukan, tetapi juga teralienasi dari proses politik itu sendiri.

    Bahkan, sekadar menyaksikan proses pemilihan pun seringkali jauh dari jangkauan publik.

    Efisiensi vs. Biaya Tersembunyi

    Beban biaya dan beban kerja penyelenggara kerap dijadikan justifikasi mendorong pilkada tidak langsung. Tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar.

    Biaya penyelenggaraan mencakup logistik, distribusi ke ribuan tempat pemungutan suara, honor petugas, hingga pengamanan. Hal ini membebani APBN dan APBD. Beban ini tampak kasatmata dan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme anggaran negara.

    Namun demikian, biaya pilkada langsung adalah biaya yang terlihat, tercatat, dan dapat diaudit. Ini menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Publik mengetahui kemana uang negara dibelanjakan dan untuk tujuan apa.

    Transparansi inilah yang justru memperkuat legitimasi proses demokrasi.

    Mekanisme Pilkada Aspek Biaya Transparansi Risiko
    Pilkada Langsung Anggaran besar (terlihat, tercatat, diaudit) Tinggi (publik tahu pengeluaran) Beban anggaran dan tenaga
    Pilkada Tidak Langsung Anggaran lebih kecil (biaya tidak terlihat) Rendah (transaksi politik tertutup) Korupsi, kebijakan tidak pro-rakyat

    Di sisi lain, pilkada tidak langsung memang memangkas biaya penyelenggaraan. Tetapi pada saat sama melahirkan biaya lain yang tidak terlihat. Biaya ini tidak tercatat dalam APBN, tidak diaudit negara, dan tidak dipertanggungjawabkan kepada publik.

    Biaya-biaya ini muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi kekuasaan, dan negosiasi di ruang tertutup. Ini menjadi konsekuensi sulit dihindari. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik.

    Risiko tinggi melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai upaya pengembalian modal politik oleh kandidat terpilih. Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai biaya tersembunyi demokrasi.

    Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite. Hal ini menjauh dari kepentingan rakyat.

    Pilkada tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi kompetisi elite berbiaya tinggi tetapi tidak transparan. Beban finansial tidak terlihat ini pada akhirnya tetap ditanggung publik.

    Baik melalui kebijakan tidak pro-rakyat maupun praktik korupsi pasca-terpilihnya kepala daerah. Pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

    Hak memilih dan dipilih bukan sekadar formalitas. Melainkan wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

    Kegagalan Rekrutmen Politik Partai

    Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah rekrutmen politik oleh partai politik. Kualitas pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sangat ditentukan bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon pemimpin.

    Dalam praktiknya, problem terbesar demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada kualitas kandidat yang dihasilkan.

    Ketika wacana pilkada langsung diutak-atik, sentimen publik muncul tidak semata karena penolakan perubahan. Tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen politik partai politik.

    Finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite masih menjadi tolok ukur utama menentukan calon kepala daerah. Sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak seringkali menjadi pertimbangan sekunder.

    Akibatnya, setiap usulan perubahan sistem pemilihan selalu berkutat pada aspek prosedural. Bukan pada pembenahan substansi demokrasi.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Mereka menekankan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan.

    Tanpa partai yang sehat, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan. Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara meritokrasi, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan persoalan sama.

    Dalam hal ini, pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. Yang ada justru berpotensi memperparah oligarkisme politik.

    Jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel, pilkada langsung tidak akan dipersepsikan sebagai beban. Melainkan sebagai investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya.

    Kader terbaik ini untuk diuji dan dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme lebih tertutup dan elitis.

    Demokrasi memang cacat, tetapi cacat itu tidak seharusnya dijadikan alasan menarik kembali hak rakyat. Dalam sejarah demokrasi modern, kemunduran demokrasi seringkali diawali pembatasan partisipasi publik atas nama efisiensi dan stabilitas.

    Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Tetapi solusi atas masalah tersebut tidak terletak pada penghapusan partisipasi rakyat. Melainkan pada perbaikan institusi politik, penegakan hukum, dan reformasi partai politik.

    Mengubah pilkada menjadi tidak langsung tanpa pembenahan serius rekrutmen politik hanya akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya, sementara oligarki menemukan jalannya.

    Dalam konteks ini, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme demokrasi. Melainkan soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan konstitusional.

    Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Namun, di sanalah rakyat belajar menjadi warga negara, bukan sekadar penonton kekuasaan. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru menjadi obat, bukan penyakit.