Tag: PKB

  • 3 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Aceh, Bali, dan Sultra

    3 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2026: Aceh, Bali, dan Sultra

    Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mulai menggulirkan program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial pemilik kendaraan sekaligus mempermudah proses administrasi seperti balik nama dan perpanjangan STNK.

    Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang memperpanjang masa pemberian keringanan pajak hingga 30 April 2026. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2025, wajib pajak dapat menikmati penghapusan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100 persen, kecuali bagi kendaraan yang akan dimutasikan ke luar daerah.

    Selain penghapusan tunggakan pokok, Pemerintah Provinsi Aceh juga meniadakan sanksi administratif berupa denda bagi kendaraan lama maupun kendaraan baru. Kebijakan ini juga mencakup pembebasan pajak progresif bagi pemilik kendaraan baru yang seharusnya terkena ketentuan tersebut.

    Langkah serupa diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Terhitung sejak 5 Januari 2026, masyarakat Bali bisa mendapatkan pengurangan pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, fasilitas pengurangan pokok pajak ini khusus diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki riwayat tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Sulawesi Tenggara menjalankan program pemutihan dengan sasaran yang lebih spesifik. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, program yang berlangsung hingga April 2026 ini diprioritaskan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

    Pemerintah setempat memberikan relaksasi administrasi agar para generasi muda dapat tetap fokus mengenyam pendidikan tanpa terbebani tunggakan pajak kendaraan. Untuk memanfaatkan program ini, pemohon wajib menyertakan dokumen pendukung berupa KTP, STNK asli atas nama yang bersangkutan, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, serta BPKB.

  • PKB Soroti Aturan Jam Operasional Warung Makan di Kabupaten Tangerang Selama Ramadan

    PKB Soroti Aturan Jam Operasional Warung Makan di Kabupaten Tangerang Selama Ramadan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi membatasi jam operasional seluruh tempat makan, restoran, hingga tempat hiburan malam selama Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan Surat Edaran yang disepakati bersama Forkopimda, penyedia jasa kuliner hanya diizinkan melayani pelanggan mulai pukul 16.00 WIB hingga 04.00 WIB dini hari.

    Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah rutin tahunan yang telah disepakati oleh seluruh pimpinan daerah. Instruksi tersebut melarang aktivitas perdagangan makanan di luar durasi yang telah ditentukan demi menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan apresiasinya terhadap langkah musyawarah yang dilakukan pemerintah daerah. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki wewenang untuk menerapkan kearifan lokal guna menjaga kekhidmatan ibadah umat Muslim.

    Namun, Daniel juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya prinsip inklusivitas dalam setiap kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ada kelompok masyarakat lain, seperti warga non-muslim, ibu hamil, lansia, hingga orang sakit yang tetap membutuhkan akses layanan makan pada siang hari.

    "Aspirasi dan masukan tentang pentingnya prinsip toleransi dan inklusivitas juga perlu dipikirkan. Masyarakat kita sangat beragam, terdiri dari warga non-muslim maupun muslim yang karena kondisi tertentu tidak menjalankan puasa," ujar Daniel Johan pada Jumat (20/2/2026).

    PKB mendorong Pemkab Tangerang untuk membuka ruang dialog dengan tokoh agama dan pelaku usaha agar regulasi ini tidak menghambat perputaran ekonomi lokal. Daniel menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih moderat, seperti penggunaan tirai penutup bagi warung yang tetap buka tanpa harus melakukan penutupan total operasional di siang hari.

    Langkah dialogis tersebut dinilai penting agar semangat saling menghormati tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan dasar warga yang tidak berpuasa serta menjaga keberlangsungan sektor ekonomi masyarakat selama bulan suci.

  • Jateng Pastikan PKB 2026 Tidak Naik, Diskon Dikaji

    Jateng Pastikan PKB 2026 Tidak Naik, Diskon Dikaji

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan. Pemprov memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2026. Bahkan, relaksasi atau diskon PKB sebesar lima persen sedang dikaji dan rencananya akan berlaku hingga akhir tahun 2026.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa PKB di Jawa Tengah tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025.

    "Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan," tegasnya.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan pengkajian penerapan relaksasi PKB sebesar lima persen pada tahun 2026.

    "Bapak Gubernur memerintahkan pengkajian kemungkinan menerapkan relaksasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2026," kata Sumarno, dikutip dari jatengprov.go.id.

    Relaksasi ini bertujuan mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama terkait dengan kebijakan kenaikan yang sempat direncanakan. Pengkajian ini juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi saat ini.

    "Besarannya kurang lebih lima persen," terang Sumarno.

    BBNKB II Tetap Gratis

    Pemprov Jawa Tengah akan tetap memberlakukan kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II yang gratis untuk kendaraan bekas. Namun, pemilik kendaraan tetap wajib membayar biaya lainnya, seperti PKB, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK, TNKB, BPKB, dan SWDKLLJ.

    "Yang dibebaskan adalah Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas. Namun, biaya lain tetap harus dibayar," jelas Sumarno.

    Dasar Pertimbangan Relaksasi

    Kajian terkait pemberian relaksasi PKB sebesar lima persen mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi sosial ekonomi.

    "Kajian ini akan kami laporkan, dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti," jelas Sumarno.

    Potensi pajak ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, termasuk jalan, serta pendidikan melalui sekolah gratis untuk SMA dan SMK Negeri.

    Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama pendanaan program pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PKB dapat dicapai melalui pertumbuhan kendaraan baru dan pembayaran tunggakan pajak dari tahun sebelumnya.

    Kebijakan Opsen Pajak

    Sumarno menjelaskan bahwa kebijakan opsen sejalan dengan UU Pajak Daerah. Sebelumnya, pajak daerah melalui sistem bagi hasil, namun dengan opsen, pajak akan langsung disetor oleh Samsat ke rekening kabupaten atau kota.

    "Kami mendorong teman di kabupaten/kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor," ujar Sumarno.

    Optimalisasi PAD

    Pemprov Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai terobosan, seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah.

    "Optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset akan terus dilakukan untuk meningkatkan PAD," kata Sumarno.

    Rincian Biaya yang Dibebaskan dan Tidak

    Berikut rincian biaya terkait kendaraan bermotor di Jawa Tengah:

    Jenis Biaya Status Keterangan
    Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Gratis Hanya untuk kendaraan bekas
    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tetap Dibayar Ada potensi relaksasi 5%
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK Tetap Dibayar –
    TNKB (Plat Nomor) Tetap Dibayar –
    BPKB Tetap Dibayar –
    SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Tetap Dibayar –

    Dengan berbagai kebijakan ini, Pemprov Jawa Tengah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

  • Cak Imin Bagikan Sembako di Vihara Avalokitesvara Jakarta

    Cak Imin Bagikan Sembako di Vihara Avalokitesvara Jakarta

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengunjungi Vihara Avalokitesvara di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Kunjungannya ini dalam rangka memperingati Hari Raya Imlek sekaligus membagikan sembako kepada warga sekitar.

    Pantauan di lokasi pada Minggu (15/2/2026), Cak Imin disambut oleh Ketua Umum Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia, dan pemimpin Maha Vihara Avalokitesvara Maha Bhiksu Dutavira Sthavira. Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Anggota DPR RI Daniel Johan, serta Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar.

    Setelah penyambutan, Cak Imin bersama para pejabat terkait membagikan paket sembako kepada warga yang telah menanti di sekitar vihara.

    Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan bahwa Imlek tahun Kuda Api bukan sekadar perayaan budaya. Ia menekankan Imlek tahun ini sebagai momentum refleksi tentang pentingnya kepemimpinan moral dan tanggung jawab bersama untuk memakmurkan rakyat.

    "Refleksi berlaku bagi semuanya: para pemimpin, masyarakat, tokoh-tokoh, dan seluruh rakyat. Bukan hanya Indonesia tetapi di seluruh dunia. Terutama dengan tujuan menempatkan kemanusiaan sebagai kepentingan tertinggi," ujar Cak Imin di depan hadirin.

    Cak Imin juga mengingatkan tentang dampak negatif permusuhan dan peperangan. Ia mendorong Indonesia untuk terus bergerak maju sesuai dengan tuntutan zaman.

    "Karena Indonesia berada di berbagai kalangan yang ada. Kita menghadapi tantangan kebangsaan juga yang begitu nyata. Masih melebarnya ketimpangan sosial, tekanan ekonomi masyarakat kita, krisis lingkungan yang merajalela, bencana alam yang terus-menerus terjadi. Baru saja bencana alam besar melanda di seluruh wilayah Sumatera," ungkapnya.

    Apresiasi dari Maha Bhiksu Dutavira Sthavira

    Maha Bhiksu Dutavira Sthavira menyampaikan rasa sukacitanya atas kegiatan Imlek yang diselenggarakan PKB. Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi PKB dalam merayakan Imlek bersama.

    "Semoga tahun Kuda Api ini membawa semangat kemajuan bagi bangsa dan negara. Khususnya, semoga semua rakyat hidupnya bisa lebih sejahtera, dan kehidupannya mampu menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah ini," kata Dutavira.

    Ia menambahkan bahwa orang Tionghoa memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat energi alam semesta. Ia juga mengapresiasi energi dari umat Muslim yang berzikir kepada Tuhan.

    "Saya cukup senang sekali bila yang beragama Islam bisa perkuat dzikirnya, karena dengan dzikirnya itulah aura nurani bisa menerima berkah dari langit, bisa praktekkan di bumi, sehingga mampu sadar diri, bawa diri, menempatkan diri, meningkatkan diri. Yang utama lagi, mampu membalas budi," jelasnya.

    Daftar Pejabat yang Hadir

    Nama Pejabat Jabatan
    Rusdi Kirana Wakil Ketua MPR RI
    Faisol Riza Wakil Menteri Perindustrian
    Daniel Johan Anggota DPR RI
    Abdul Halim Iskandar Anggota DPR RI

    Kegiatan ini menunjukkan komitmen PKB dalam merayakan keberagaman dan menjalin silaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat.

  • PKB Bidik Kursi Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2029

    PKB Bidik Kursi Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2029

    DPW PKB Jawa Timur (Jatim) optimistis dapat meraih kursi Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029 mendatang. Target ini dicanangkan seiring dengan persiapan memenangkan Pileg 2029 di wilayah tersebut.

    Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa seluruh partai politik memiliki target yang sama, termasuk PKB. Terlebih jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

    “Seluruh partai punya target yang sama, bukan hanya PKB saya pikir semua menarget untuk bisa mengambil posisi Jatim 1 (Gubernur Jatim) apalagi nanti ketika kebijakan sudah diambil terkait dengan pemilihan oleh DPRD pasti banyak yang berminat,” kata Halim usai Muskerwil PKB Jatim di Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Gus Halim, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kunci untuk meraih kursi Gubernur Jatim adalah dengan memenangkan Pileg 2029. PKB Jatim menargetkan 60% suara dari kalangan milenial hingga generasi Z.

    “Kita sudah menyiapkan diri untuk menyongsong 60 persen pemilik suara dari kelompok Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Kita tahu pengurus PKB Jatim saat ini muda-muda, ada Sekretaris DPW yang baru, ada Bendahara DPW yang baru, dan teman-teman lain yang muda-muda yang kita rekrut untuk lebih mendinamisir partai, lebih gerak dikit lagi supaya tantangan ke depan yang DPW PKB hadapi bisa ditangani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Fokus pada Pemilih Muda

    Strategi khusus disiapkan untuk menarik suara dari generasi Z dan generasi Alpha, meskipun detailnya dirahasiakan agar tidak ditiru oleh partai lain.

    “Bagaimana strateginya raih suara anak muda 60 persen? nggak mungkin kita sampaikan, nanti khawatir ditiru partai lain tetapi yang pasti akan punya strategi khusus untuk menarik Gen Z dan menyongsong Generasi Alpha. Sekarang kan Generasi Alpha belum, tapi Gen Z,” tambahnya.

    Pemilihan Gubernur oleh DPRD

    Selain itu, Halim menegaskan dukungannya agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, bukan lagi secara langsung. Menurutnya, cara ini akan lebih akuntabel.

    “Karena itu akan lebih akuntabel dibanding dipilih oleh rakyat langsung apalagi Jawa Timur atau provinsi itu tidak punya wilayah. Wilayah keluar dari teman-teman saya di DPRD Jawa Timur, saya bilang nggak punya wilayah. Keluar dari Gedung DPRD Jatim itu miliknya Surabaya. Ke Utara dikit masuk Gresik. Makanya sangat layak kalau kemudian Gubernur dipilih oleh DPRD,” tegasnya.

    Pengurus Muda PKB Jatim

    DPW PKB Jawa Timur kini diperkuat oleh jajaran pengurus baru yang relatif muda. Hal ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi partai.

    “Hari ini DPW PKB Jawa Timur dengan pasukan yang baru, yang relatif muda-muda, sudah bisa melaksanakan pengukuhan sekaligus musyawarah kerja dan diakhiri dengan orientasi politik khusus untuk pengurus DPW PKB 2026-2031.

    Tentu kita punya target-target khusus, langkah-langkah khusus, dan strategi khusus yang berbeda dengan periode sebelumnya, apalagi kebanyakan pengurus DPW yang baru diisi anak-anak muda dan sukses menambah kursi,” tandasnya.

    Aspek Target PKB Jatim
    Pilkada 2029 Meraih kursi Gubernur Jawa Timur
    Pileg 2029 Memenangkan Pileg di Jawa Timur
    Suara Pemilih Muda Meraih 60% suara dari milenial dan Gen Z

    Dengan strategi yang disiapkan dan komposisi pengurus yang didominasi anak muda, PKB Jatim optimis menghadapi tantangan politik ke depan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

  • Fraksi PKB Dorong Pembenahan Program PBI-JK

    Fraksi PKB Dorong Pembenahan Program PBI-JK

    Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan dukungan terhadap perbaikan pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Hal ini sejalan dengan hasil rapat bersama pimpinan dan Komisi IX DPR. Menurutnya, program ini adalah manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat yang kurang mampu.

    Neng Eem menegaskan bahwa PBI-JK bukan hanya kebijakan sosial, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    "Bagi Fraksi, program PBI-JK ini merupakan amanat dari dua pasal di UUD 1945 loh. Pertama, Pasal 28H ayat 1. Kedua, Pasal 34 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Jelas itu tertulis, Pemerintah wajib menjalankan," tegas Neng Eem dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

    Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa akses layanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

    Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

    Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    "Jadi program PBI-JK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, merupakan implementasi langsung dari pasal-pasal tersebut," lanjut Neng Eem yang juga Wakil Sekjen DPP PKB ini.

    Penguatan Pelaksanaan Program di Lapangan

    Fraksi PKB MPR mengingatkan bahwa pelaksanaan program PBI-JK di lapangan perlu terus diperkuat. Hal ini mencakup validasi data penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan keberlanjutan pembiayaan.

    Berikut rincian pasal UUD 1945 yang menjadi landasan program PBI-JK:

    Pasal UUD 1945 Isi Pasal
    Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
    Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
    Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga agar hak konstitusional masyarakat benar-benar terpenuhi dan kasus nonaktifnya status PBI-JK tidak terulang kembali.

  • PKB Sumut Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen di 2029

    PKB Sumut Targetkan Kursi DPRD Naik 100 Persen di 2029

    Kepengurusan DPW PKB Sumut periode 2026-2031 di bawah kepemimpinan Ashari Tambunan resmi dikukuhkan hari ini. Usai pengukuhan, Ashari menargetkan perolehan kursi DPRD Sumut pada Pemilu 2029 naik 100 persen.

    Ashari Tambunan menyampaikan optimismenya terkait target tersebut. Ia menyebutkan bahwa target ini telah dirumuskan dan dievaluasi bersama seluruh jajaran pengurus.

    "Kami bersama kawan-kawan sudah merumuskan, sudah mengevaluasi, bahwa nampaknya kalau kami komit dan konsisten dengan semua apa yang diharapkan diarahkan oleh DPP sepertinya optimis kalau untuk (DPRD) Sumatera Utara itu penambahannya 100 persen, kemudian untuk DPR RI semua dapil itu terisi," kata Ashari Tambunan usai dikukuhkan di Medan, Jumat (13/2/2026).

    Pentingnya PKB dalam Pemerintahan

    Ashari juga menekankan pentingnya keberadaan PKB di dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri partai. Menurutnya, jika PKB berada di luar pemerintahan, akan sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

    "Kami percaya bahwa ini menjadi tanggung jawab kami, keyakinan kami bahwa seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar bahwa keberadaan PKB itu hanya baru bisa betul-betul berarti dalam upaya mewujudkan cita-cita para pendiri partai kalau kami duduk dalam pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif, itu targetnya, tanpa itu sepertinya hanya akan berharap kepada orang lain," ucapnya.

    PKB Harus Jadi Solusi Masyarakat

    Waketum PKB Ida Fauziyah menambahkan bahwa PKB tidak boleh hanya hadir saat Pemilu, tetapi harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

    "PKB bukan hanya sekedar hadir saat Pemilu, tapi hadir di tengah-tengah masyarakat, harus menjadi solusi bangsa, apa yang menjadi persoalan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara, PKB harus menawarkan solusinya," sebut Ida Fauziyah.

    Berikut adalah perolehan kursi PKB pada Pemilu sebelumnya:

    Tingkat Jumlah Kursi
    DPRD Sumut 4 kursi
    DPRD Kabupaten/Kota (33) 59 kursi
    DPR RI (Sumut) 2 kursi (dari 3 dapil)

    Pada Pemilu 2024, PKB memperoleh 4 kursi di DPRD Sumut dan 59 kursi di DPRD 33 kabupaten/kota. Untuk DPR RI, PKB meraih 2 kursi dari Sumut, yang diisi oleh Ashari Tambunan dari dapil 1 dan Marwan Dasopang dari dapil 2.

  • Cak Imin Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode di 2029

    Cak Imin Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode di 2029

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengindikasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk menjabat dua periode. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah, menilai bahwa Cak Imin berpeluang menjadi calon wakil presiden jika PKB memiliki kursi yang signifikan di parlemen.

    Ida Fauziyah menyampaikan hal ini setelah mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Sumut periode 2026-2027 di Medan. Ia menjelaskan bahwa dukungan kepada Prabowo tidak disertai pembahasan mengenai posisi cawapres.

    "Kita mendukung Pak Prabowo seperti yang disampaikan Pak Ketum dan pengurus DPW saat silaturahmi ke istana, kita nggak ngomongin siapa wakil presidennya, itu bisa dimusyawarahkan belakang," kata Ida Fauziyah, Jumat (13/2/2026).

    Saat ditanya mengenai peluang Cak Imin, Ida Fauziyah menyatakan bahwa semua pihak memiliki peluang dengan perhitungan masing-masing. Namun, ia menekankan bahwa jika PKB memiliki banyak kursi di legislatif, Cak Imin memiliki potensi besar untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2029.

    "Ya pasti kalau peluang semua orang akan dengan hitungannya sendiri-sendiri, tapi kalau PKB besar masa iya nggak?," ujarnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menegaskan bahwa belum ada pembicaraan spesifik mengenai Cak Imin sebagai cawapres. Saat ini, PKB fokus pada penguatan mesin partai hingga tingkat akar rumput.

    "Tapi waktu itu kita nggak ngomongin wakil presiden ya, kita ngomong gimana kerja keras, bagaimana mesin partai hidup, infrastrukturnya sampai ke tingkat kelurahan," tuturnya.

    Dukungan PKB terhadap Program Prabowo

    Sebelumnya, Cak Imin membawa pengurus PKB bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menyampaikan komitmen PKB untuk mendukung program-program Prabowo, termasuk sinyal dukungan untuk dua periode.

    Cak Imin menyatakan bahwa PKB mendukung penuh semua keputusan, kebijakan, dan program yang dinilai bermanfaat langsung bagi rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Beberapa hal kami telah menyampaikan, PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu," ujar Cak Imin.

    Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap keputusan Prabowo untuk bergabung ke Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, meyakini bahwa Prabowo memahami isu geopolitik.

    "PKB mendukung penuh seluruh langkah-langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk BoP (Board of Peace) yang menjadi bagian penting dari solusi global dan terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga PKB mendukung penuh, baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia," ujarnya.

    Dukungan terhadap Sistem Ekonomi Konstitusi

    Selain itu, Cak Imin juga mendukung kebijakan ekonomi Prabowo, yang dianggap sebagai perubahan sistem ekonomi konstitusi. PKB menekankan pentingnya akses permodalan bagi masyarakat kecil.

    "PKB menyebut ini sebagai kebijakan perubahan sistem ekonomi konstitusi. Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

    "Intinya, (orang) kecil saatnya mendapatkan akses permodalan, tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan. Itulah inti dari sistem ekonomi berbasis konstitusi. Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil, negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil," lanjut Cak Imin.

    Cak Imin juga mengungkapkan kepuasannya terhadap kepemimpinan Prabowo dan keyakinannya bahwa Prabowo akan sukses memimpin Indonesia, bahkan untuk 10 tahun mendatang.

    "Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang," ucapnya.

    Potensi Kursi PKB di Legislatif

    Berikut adalah gambaran potensi perolehan kursi PKB di legislatif berdasarkan beberapa skenario (angka bersifat ilustratif):

    Skenario Prediksi Perolehan Suara (%) Estimasi Jumlah Kursi di DPR RI
    Optimis 12% 70
    Moderat 9% 50
    Pesimis 6% 35

    Perolehan kursi yang signifikan di legislatif diyakini akan meningkatkan posisi tawar PKB dalam percaturan politik nasional, termasuk dalam mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden.