Pemerintah mulai mendistribusikan berbagai program bantuan sosial (bansos) secara bertahap kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Penyaluran ini mencakup program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) melalui jaringan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, variabel utama penentu kelayakan penerima manfaat kini merujuk pada pengelompokan desil sosial ekonomi. Desil merupakan pembagian kategori kesejahteraan dari skala 1 hingga 10, di mana angka rendah menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi.
Kebijakan tahun ini memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin) berdasarkan klasifikasi kesejahteraan nasional. Namun, pemerintah membuka peluang perluasan jangkauan ke Desil 3 (hampir miskin) serta Desil 4 (rentan miskin) apabila alokasi anggaran mencukupi.
Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan bahwa dana bantuan mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski demikian, proses pencairan di lapangan tetap dilakukan secara bergelombang untuk menjaga ketepatan sasaran di setiap wilayah.
Prosedur Pengecekan Status Penerima
Masyarakat kini dapat memantau status kepesertaan bansos secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor dinas sosial setempat. Pengecekan dapat dilakukan melalui dua kanal resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
Metode pertama adalah melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna hanya perlu menginput data wilayah sesuai domisili, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, serta memasukkan nama lengkap sesuai e-KTP dan kode verifikasi yang muncul di layar.
Metode kedua adalah menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store maupun App Store. Melalui aplikasi ini, pengguna diwajibkan melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan mengunggah foto KTP sebagai langkah verifikasi identitas. Setelah akun aktif, fitur 'Cek Bansos' akan menampilkan rincian bantuan yang diterima beserta jadwal pencairannya.
Apabila terdapat masyarakat yang merasa layak secara ekonomi namun belum terdaftar, pemerintah mengarahkan untuk melakukan pembaruan data melalui perangkat desa atau kelurahan setempat. Langkah proaktif ini diperlukan untuk memastikan akurasi data kemiskinan tetap mutakhir. Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk hoaks atau informasi tidak resmi yang mengatasnamakan penyaluran bansos.









