Tag: PKL

  • 105 PKL di Adi Sucipto Mataram Direlokasi ke Eks Bandara

    105 PKL di Adi Sucipto Mataram Direlokasi ke Eks Bandara

    Sebanyak 105 pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram, telah direlokasi ke kawasan Eks Bandara Selaparang. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi kemacetan di area tersebut.

    Langkah relokasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, yang berupaya menertibkan koridor Adi Sucipto dan memusatkan aktivitas PKL di lokasi yang lebih terorganisir.

    Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan bahwa tim telah melakukan penataan dengan memindahkan PKL ke lingkungan eks Bandara Selaparang. "Sesuai arahan Pak Wali Kota, tim sudah melakukan penataan, yakni merelokasi PKL yang berada di Jalan Adi Sucipto. Sekarang PKL sudah ada di dalam lingkungan eks Bandara Selaparang," kata Lalu Martawang, Selasa (3/3/2026).

    Kasatpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, memastikan seluruh PKL yang terdata telah dipindahkan ke area yang dikelola oleh Koperasi Angkasa Pura. Irwan Rahadi menyampaikan, "Sudah kami relokasi. Kami pastikan 105 PKL ini beraktivitas dan menggelar lapak dagangannya di kawasan eks bandara, yang sudah dikelola oleh manajemen Koperasi Angkasa Pura."

    Setelah relokasi, Irwan menyebutkan adanya peningkatan kunjungan masyarakat dibandingkan saat PKL masih berjualan di Adi Sucipto. Hal ini disebabkan oleh kenyamanan parkir dan area yang lebih luas di lokasi baru. "Kami sudah evaluasi perputaran ekonomi di sana, orang yang berkunjung setelah masuk ke Eks Bandara itu jauh ekspansinya lebih besar. Karena dia bisa parkir dengan lebih nyaman, lebih luas juga," terangnya.

    Meskipun antusiasme masyarakat dinilai tinggi, Pemkot Mataram tidak memberikan peluang untuk penambahan pedagang baru. "Kami sudah minta manajemen (bandara) untuk tutup. Nggak boleh lagi ada penambahan. Itu sudah kuotanya. Nanti tim satgas yang akan terus mengawasi," tegasnya.

    Sebelumnya, Mohan Roliskana telah meminta agar lahan Eks Bandara Selaparang dimanfaatkan sebagai zona PKL dan UMKM melalui kerja sama dengan Angkasa Pura. Area Eks Bandara Selaparang sendiri sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011, namun sering digunakan untuk konser dan kegiatan berskala nasional.

  • PKL Kebon Kacang Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

    PKL Kebon Kacang Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

    Menjelang waktu berbuka puasa, PKL Kebon Kacang yang terletak di belakang Mal Grand Indonesia (GI), Jakarta, ramai dikunjungi pembeli. Berbagai jenis jajanan dijajakan di area ini.

    Warga terlihat memadati area PKL Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta pada Kamis (26/2/2026). Sejak pukul 16.00 WIB, para pedagang kaki lima mulai diserbu pembeli hingga menjelang waktu berbuka puasa. Lokasinya yang strategis, dekat dengan GI, Plaza Indonesia, dan Thamrin City, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja di pusat perbelanjaan tersebut.

    Berbagai macam jajanan, mulai dari gorengan hingga minuman segar, tersedia di sana. Membludaknya pembeli menyebabkan kemacetan di lalu lintas sekitarnya. Pemandangan ini menjadi rutinitas setiap bulan Ramadan, ketika kawasan tersebut berubah menjadi pusat kuliner dadakan bagi warga yang mencari takjil.

  • PKL Drh Soepardi Minta Pemkab Magelang Bangun Lapak

    PKL Drh Soepardi Minta Pemkab Magelang Bangun Lapak

    Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Barokah Lapangan Drh Soepardi menyuarakan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Magelang terkait penataan kawasan tempat mereka mencari nafkah.

    Tuntutan utama mereka adalah pembangunan lapak semipermanen oleh Pemkab Magelang di sekitar Lapangan Drh Soepardi, Sawitan, Mungkid.

    Lapangan Drh Soepardi sendiri berada di sisi Rumah Dinas Bupati Magelang dan kerap menjadi lokasi upacara 17 Agustus serta aktivitas jogging.

    Saat ini, lapangan tersebut belum memiliki fasilitas toilet yang memadai, sehingga para PKL dan pengunjung masih menumpang di musala kantor DPUPR.

    Ketua Paguyuban PKL Barokah, Suhardi, menyampaikan aspirasi mereka di DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (24/3/2026). Ia menekankan pentingnya pembangunan lapak untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Lapangan Drh Soepardi.

    "Pembangunan (lapak PKL) untuk disegerakan, karena biar menarik pengunjung yang ada di Lapangan Drh Soepardi," kata Suhardi.

    Suhardi menambahkan, pembangunan lapak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang yang mengalami penurunan karena sarana yang kurang memadai.

    Saat ini, ada 36 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Barokah. Mereka berjualan dengan lapak seadanya yang terbuat dari terpal dan bambu.

    "Lapak sekarang dari terpal dan bambu saja, nonpermanen (membangun sendiri). Jadi kelihatan kumuh. Kami minta dibangun (lapak) semi permanen. Yang penting fasilitas toilet sama wastafel itu dihidupkan. Permintaan ya 36 lapak," ujar Suhardi.

    Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Ismail, menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan PKL di Lapangan Drh Soepardi.

    Ismail menjelaskan bahwa pengelolaan Lapangan Drh Soepardi menjadi kewenangan DLH, termasuk penarikan retribusi PKL, penggunaan lapangan dan pendopo, serta pengelolaan parkir.

    "Karena terkait dengan kebersihan, juga keindahan, harapannya meningkatkan (pendapatan). Untuk pengelolaan lapangan Drh Soepardi memang menjadi kewenangan DLH," kata Ismail saat audiensi.

    Meskipun demikian, Ismail menegaskan bahwa pembangunan lapak tidak hanya menjadi tugas DLH, tetapi juga melibatkan dinas lain secara kolaboratif.

    "Termasuk kita menarik retribusi PKL, penggunaan lapangan, pendopo, kemudian pengelolaan parkir. Kemudian terkait dengan pembangunan lapak, DLH tidak berdiri tunggal, tapi kolaboratif dengan dinas lain," imbuhnya.

    DLH bertugas mengelola dan memelihara lapangan serta pendopo, namun tidak memiliki kewajiban untuk membangun lapak PKL.

    "Untuk pembangunan lapak tentunya tidak hanya DLH yang mempunyai tugas. Kami pernah diundang Bagian Perekonomian tanggal 27 Oktober 2025 (rapat) rencana penataan kios PKL Lapangan Soepardi. Hasilnya (pertemuan tersebut) bahwa pembangunan lapak itu memang disepakati kolaboratif," bebernya.

    Setelah pertemuan tersebut, belum ada kepastian terkait realisasi pembangunan lapak.

    "Kami berharap dengan duduk bersama ini ada solusi supaya pembangunan lapak segera terealisir," kata Ismail.

    DPRD Siap Pertimbangkan Anggaran

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menyatakan bahwa pembangunan lapak PKL dapat dipertimbangkan melalui anggaran perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2026 jika memungkinkan.

    "Kalau nggak memungkinkan alasannya apa? Kalau nanti memungkinkan ya kita anggarkan di perubahan tahun 2026 yang paling cepat. Tapi, kalau waktunya nanti pelaksanaan pembangunan harus proses pengadaan dan lain sebagainya, ya nanti harus masuk di anggaran 2027. Tapi dipersiapkan OPD terkait untuk diusulkan," kata Sakir.

    Sakir menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dapat mengusulkan anggaran untuk pembangunan tersebut.

    "Walaupun nanti anggarannya butuh berapa? DED (dua opsi Rp 462 juta dan Rp 432 juta yang membedakan material). Ini kan sebetulnya hanya 400 di anggaran perubahan masih memungkinkan," sambungnya.

    "Mau di DLH atau DPU monggo. Masyarakat tahunya aspirasi, kalau memang dari aturan tidak melanggar, maka dari sisi kemampuan ada. Kemudian, masyarakat memang membutuhkan yang perlu menjadi perhatian," pungkas Sakir.

  • Relokasi PKL Adi Sucipto Mataram: 80 Pedagang Tempati Eks Bandara Selaparang

    Relokasi PKL Adi Sucipto Mataram: 80 Pedagang Tempati Eks Bandara Selaparang

    Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), merencanakan relokasi 80 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Adi Sucipto. Pemindahan ini dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, dengan lokasi baru di halaman eks Bandara Selaparang.

    Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menjelaskan bahwa penataan kawasan Jalan Adi Sucipto bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kekumuhan yang selama ini disebabkan oleh aktivitas PKL. Pemerintah kota berharap kawasan tersebut menjadi lebih rapi dan tertib.

    Menurut Mohan, lahan eks Bandara Selaparang akan dimanfaatkan dalam jangka panjang sebagai zona khusus bagi PKL dan UMKM. Kerja sama dengan Angkasa Pura terkait pemanfaatan lahan ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak.

    "Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, mungkin tanggal 25 ini, sudah disepakati untuk bisa dimanfaatkan lahan itu. Kerja sama dengan Angkasa Pura sudah bisa kita laksanakan bersama," ujar Mohan, Senin (23/2/2026).

    Mohan menambahkan, jumlah PKL yang mendaftar untuk direlokasi ke eks Bandara Selaparang mencapai 80 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Luas lahan yang tersedia memungkinkan untuk menampung lebih banyak pedagang dengan pengaturan yang lebih baik.

    Dengan relokasi ini, Mohan berharap Jalan Adi Sucipto akan terlihat lebih lengang dan rapi. Ia juga telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melaksanakan penataan pedestrian setelah relokasi PKL selesai.

    Sebagai informasi, area eks Bandara Selaparang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011. Meskipun demikian, area tersebut kerap digunakan untuk berbagai kegiatan seperti konser dan acara nasional lainnya.

  • Satpol PP Boyolali Tempatkan Mobil Patroli di Simpang Siaga, Ini Alasannya

    Satpol PP Boyolali Tempatkan Mobil Patroli di Simpang Siaga, Ini Alasannya

    Mobil patroli Satpol PP Boyolali telah terparkir selama sekitar satu minggu di kawasan Simpang Siaga atau Simpang Lima. Kepala Satpol PP Boyolali, Utatik, menjelaskan bahwa penempatan mobil tersebut bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

    Utatik menegaskan bahwa kawasan Simpang Siaga kini menjadi daerah larangan bagi PKL berjualan. "Begini, kita kan mengadakan penertiban terkait dengan pedagang (PKL) yang ada di Simpang Siaga, itu kan larangan," ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Penertiban PKL dilakukan secara humanis. Pedagang musiman yang berjualan selama Ramadan dialihkan ke sepanjang Jalan Merbabu, mulai dari Rumah Dinas Wakil Bupati ke arah timur di sisi utara. Sementara pedagang lama di Simpang Siaga direlokasi ke Jalan Merdeka Timur, komplek kantor terpadu Pemkab Boyolali.

    Menurut Utatik, masih ada pedagang baru yang berjualan di lokasi tersebut, meskipun sudah ada larangan. Pedagang tersebut bukan bagian dari paguyuban. Utatik menambahkan, "Kalau pedagang yang lama, yang ada paguyubannya itu kita alihkan ke jalan Merdeka Timur (komplek kantor Pemkab). Lha yang di Simpang Siaga (saat ini) itu pedagang baru, jadi kadang nanti seperti kucing-kucingan dengan Satpol."

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, mobil patroli ditempatkan di Simpang Siaga dan petugas Satpol PP rutin melakukan patroli setiap dua jam. Utatik menyatakan bahwa penempatan mobil patroli tersebut sudah berlangsung selama sekitar enam hari dan akan ditarik kembali setelah tiga hari berturut-turut.

    Dari pantauan detikJateng, mobil patroli Satpol PP bernomor polisi AD 9101 XD itu terparkir di pinggir jalan, tepatnya di barat patung globe. Selain penempatan mobil, anggota Satpol PP juga rutin memberikan pengertian kepada pedagang agar tidak berjualan di tempat yang dilarang.

    Utatik menambahkan, penempatan mobil patroli di Simpang Siaga sebagai antisipasi agar larangan PKL berjualan di tempat tersebut ditaati pedagang. "Itu untuk antisipasi saja. Maksudnya, dari perdagangan sudah membuat surat kepada Paguyuban Pedagang untuk tidak jualan di daerah lain. larangan. Lha terus kita sebagai Satpolnya mentertibkan," tegasnya.

    Satpol PP juga menunggu pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang berjualan dan parkir di kawasan tersebut.

  • Alun-Alun Merdeka Malang: PKL dan Parkir Ditata, Uji Coba Dimulai

    Alun-Alun Merdeka Malang: PKL dan Parkir Ditata, Uji Coba Dimulai

    Penataan parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan Alun-Alun Merdeka, Kota Malang, memasuki tahap uji coba. Pemerintah Kota Malang mulai melakukan penataan dengan memanfaatkan ruas Jalan Merdeka Selatan.

    Uji coba perdana ini dimulai pada Sabtu (21/2/2026). Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Diskopindag, dan kepolisian terlihat memasang water barrier di ujung timur Jalan Merdeka Selatan, yang terletak di sisi selatan Alun-Alun Merdeka Malang.

    Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa uji coba penataan ini merupakan tindak lanjut dari rapat Forum Lalu Lintas Kota Malang. Uji coba akan berlangsung selama dua pekan setiap hari Sabtu. "Ini sebagai uji coba, apakah mereka mampu ditata dan mampu berkomitmen dalam hal kebersihan dan ketertiban," kata Widjaja.

    Dalam penataan ini, ruas jalan depan Kantor Pos Besar Malang akan difungsikan sebagai area parkir motor dan tempat berjualan PKL. PKL diwajibkan untuk berjajar di sisi selatan jalan, sementara parkir motor berada di sisi utara, yang dibatasi dengan pembatas.

    Widjaja menambahkan, penempatan PKL di sisi selatan bertujuan agar pedagang tidak menghadap ke arah alun-alun. "Kesepakatannya PKL di sisi selatan dan parkir sisi utara. Kalau PKL menghadap ke arah alun-alun nanti tidak bersih, karena orang bisa memesan dari taman. Maka ditempatkan di sebelah selatan," tegasnya.

    Selama uji coba, Dishub Kota Malang menyiapkan tiga skenario pengaturan lalu lintas. Skenario pertama memungkinkan kendaraan roda dua dan roda empat masuk dengan sistem buka-tutup yang fleksibel. Skenario kedua membatasi akses hanya untuk kendaraan roda dua, mengarahkan roda empat ke selatan. Skenario ketiga adalah penutupan total bagi kendaraan bermotor, kecuali akses ke Kantor Pos dan area parkir.

    Menurut Widjaja, tingkat lalu lintas harian (LHR) di kawasan tersebut masih tergolong rendah, di bawah 0,6. Penerapan skenario secara permanen akan ditentukan setelah evaluasi uji coba.

    Uji coba ini berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB. Hasil evaluasi sementara menunjukkan arus lalu lintas tetap lancar dan kendaraan roda empat masih diperbolehkan masuk.

    Sementara itu, Diskopindag Kota Malang menekankan bahwa hanya PKL ber-KTP Kota Malang yang diperbolehkan berjualan. Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari, menyatakan bahwa penataan ini bertujuan untuk mengatur pedagang lama, bukan mendata pedagang baru. "Ini bukan mendata yang baru, tapi menata yang lama yang sudah ada di sini supaya lebih teratur dan rapi. Jumlahnya kita sesuaikan dengan kecukupan tempat," ujarnya.

    Eka menyebutkan ada lebih dari 20 PKL yang dikoordinasikan dalam uji coba ini. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses penataan karena petugas masih melakukan verifikasi identitas pedagang. "Kita minta KTP asli Kota Malang. Di luar Kota Malang tidak diperkenankan. Banyak tadi yang tidak membawa KTP fisik, jadi kami minta ditunjukkan langsung, bukan yang di HP," pungkasnya.

  • Trotoar Glodok Kembali Dikuasai PKL dan Parkir Liar

    Trotoar Glodok Kembali Dikuasai PKL dan Parkir Liar

    Trotoar di kawasan Glodok, Jakarta Barat, yang sebelumnya telah ditertibkan Satpol PP DKI Jakarta, kini kembali dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) dan parkir sepeda motor liar. Kondisi ini memaksa pejalan kaki untuk berjalan di badan jalan karena akses trotoar terhalang.

    Pantauan di Kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, pada Sabtu (14/2/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, menunjukkan deretan lapak PKL berdiri di sisi trotoar dengan tenda dan penutup plastik. Para pedagang menjajakan berbagai barang, mulai dari pakaian hingga makanan, di atas jalur pedestrian.

    Di luar trotoar, puluhan sepeda motor terparkir rapat, menutup sebagian besar ruang jalan kaki. Pejalan kaki kesulitan melintas dengan leluasa dan terpaksa berjalan di badan jalan.

    Kondisi semakin memburuk saat hujan turun, membuat trotoar menjadi basah dan licin, sehingga ruang gerak pejalan kaki semakin terbatas.

    "Misi, permisi jangan berhenti tengah jalan dong," kata salah satu pengunjung yang kesulitan melewati trotoar karena banyaknya pedagang.

    Beberapa pejalan kaki terpaksa berjalan zig-zag mencari celah, sementara yang lain memilih turun ke badan jalan meskipun harus bersaing dengan kendaraan yang melintas.

    Selain parkir motor dan mobil, terlihat kendaraan berhenti cukup lama di tepi jalan dekat trotoar. Aktivitas bongkar muat dan naik-turun penumpang di tepi jalan juga menambah kepadatan di kawasan tersebut.

    Upaya Penertiban Sebelumnya

    Sebelumnya, petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI-Polri telah melakukan penertiban di trotoar kawasan Pancoran Glodok, Tamansari, Jakarta Barat. Operasi ini dilakukan setelah maraknya parkir liar serta gerobak PKL yang menyulitkan akses pejalan kaki.

    Berikut rincian penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan:

    Jenis Pelanggaran Tindakan Jumlah
    Parkir Liar Sepeda Motor OCP (Operasi Cabut Pentil) 85 unit
    Lapak PKL Tanpa Pemilik Pengangkutan 1 lapak

    Kasatpol PP Tamansari, Goodman Sidabutar, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar.

    "Memang kemarin ada laporan dari masyarakat terkait banyaknya parkir liar di kawasan Pancoran Glodok, sehingga kita tindak lanjuti. Sudah tiga hari ini kita tindak lanjuti di wilayah Pancoran Glodok ini," kata Kasatpol PP Tamansari, Goodman Sidabutar, dilansir Antara, Rabu (11/2).

    Total 60 personel gabungan dikerahkan dalam operasi penertiban trotoar di Pancoran Glodok. Goodman menambahkan, petugas Dishub melakukan OCP (operasi cabut pentil) terhadap 85 sepeda motor yang parkir di trotoar.

    "Ada 85 sepeda motor di-OCP (operasi cabut pentil) oleh Dishub. Ada satu lapak kita angkut karena tidak ada pemiliknya," katanya.

  • Mataram Sulap Eks Bandara Selaparang Jadi Lokasi PKL

    Mataram Sulap Eks Bandara Selaparang Jadi Lokasi PKL

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat izin dari PT Angkasa Pura untuk menggunakan area depan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi pedagang kaki lima (PKL).

    Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pemanfaatan lahan ini adalah bentuk kesepahaman untuk kepentingan publik, khususnya sektor informal. Tim Pemkot telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura terkait hal ini.

    "(Ini) bukan perjanjian bentuknya, tetapi semacam kesepahaman agar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama untuk sektor informal. Tim sudah berbicara dengan pihak Angkasa Pura, ada lahan yang bisa kami manfaatkan untuk PKL di sana," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

    Mohan menambahkan, momentum pemanfaatan lahan ini akan dimulai dengan penyelenggaraan Bazar Ramadan, hasil kerja sama dengan Angkasa Pura.

    "Nanti momentumnya kita laksanakan untuk Bazar Ramadan, bentuk kerja sama kami dengan Angkasa Pura di situ," sambung Mohan.

    Puluhan PKL di kawasan Jalan Adi Sucipto akan direlokasi ke eks Bandara Selaparang. Langkah ini bertujuan untuk mensterilkan Jalan Adi Sucipto dari aktivitas PKL.

    "Pedagang-pedagang yang ada di trotoar jalan itu akan masuk semua, dan kalau pun ada space tambahan, nanti kami bisa manfaatkan atau perbanyak pedagang untuk bisa di situ (Eks Bandara Selaparang)," jelas Mohan.

    Eks Bandara Selaparang sendiri sudah tidak beroperasi sejak tahun 2011. Meskipun demikian, beberapa area di lokasi tersebut kerap digunakan untuk konser atau acara nasional lainnya.

    "Kami lebih ke aspek penataannya, ini kan satu ruang yang bisa kami manfaatkan untuk sektor informal, kami mengacu kepada itu, kepada penataannya. Tetapi mungkin dari Angkasa Pura melihat (dari sisi) bisa memanfaatkan lahan itu jadi suatu lahan yang lebih produktiflah. Mungkin pertimbangan mereka," tutur Mohan.

    Rencana Kantong Parkir

    Selain untuk PKL, Mohan berencana berkoordinasi kembali dengan Angkasa Pura terkait penyediaan kantong parkir di area eks Bandara Selaparang.

    "Kantong parkir juga akan kami bicarakan, kami bersama-sama mengatur supaya kami bisa sharing di situ. Jadi kalau kami bicara upaya untuk memperluas kantong parkir, ini salah satu upaya kami. Penataan kami dapat, tetapi dari segi sektor pendapatan daerah juga kami bisa dapat," jelas Mohan.

    Berikut rincian rencana pemanfaatan lahan eks Bandara Selaparang:

    Pemanfaatan Lahan Tujuan
    Lokasi PKL Menampung PKL dari Jalan Adi Sucipto dan memberikan ruang bagi sektor informal.
    Bazar Ramadan Memanfaatkan momentum Ramadan untuk kegiatan ekonomi dan promosi.
    Kantong Parkir Menambah kapasitas parkir dan meningkatkan pendapatan daerah.

    Koordinasi lebih lanjut dengan Angkasa Pura akan segera dilakukan untuk membahas detail teknis dan implementasi rencana tersebut.

  • Pemkot Bogor Tertibkan Lapak Pedagang di Surya Kencana

    Pemkot Bogor Tertibkan Lapak Pedagang di Surya Kencana

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkolaborasi dengan TNI dan Polri melakukan penertiban dan pembersihan lapak pedagang di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, meminta pedagang untuk tertib mengikuti aturan dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan kota.

    “Sebetulnya ini sudah menjadi kegiatan rutin, Jumsih (Jumat Bersih) itu kan setiap satu minggu sekali. Akan tetapi kali ini kita kolaborasikan dengan TNI-Polri, unsur masyarakat, kemudian juga instansi terkait, sekolah atau siswa dan pelajar. Jadi kalau kita lihat tadi semua antusias ingin kotanya bersih, ingin kotanya tertib,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Surya Kencana, Kota Bogor, Jumat (13/2/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP dibantu TNI, Polri, dan pegawai Pemkot Bogor menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL). Lapak yang dibongkar diangkut menggunakan truk milik DLH dan Satpol PP.

    Para pedagang terlihat pasrah saat petugas membongkar dan mengangkut terpal serta rangka kayu yang digunakan untuk berdagang.

    Penertiban Kabel Ilegal dan Pembersihan Lokasi

    Saat penertiban, petugas menemukan kabel-kabel ilegal yang digunakan pedagang untuk mendapatkan aliran listrik. Petugas PLN yang dilibatkan langsung membongkar dan merapikan kabel-kabel tersebut.

    Petugas gabungan bekerja secara kompak. Setelah penertiban, anggota BPBD dan damkar menyemprot jalur pejalan kaki yang dipenuhi lumpur dan sampah sisa pedagang.

    Imbauan untuk Pedagang dan Masyarakat

    Dedie Rachim meminta masyarakat dan pedagang berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan Kota Bogor. Ia mengingatkan pedagang agar tertib dan mengikuti aturan berjualan.

    “Nah oleh karena itu mereka yang datang ke Bogor, ingat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Boleh mencari nafkah, tapi jangan ngotorin, jangan bikin Kota Bogor semrawut dan kumuh. Jadi saya imbau kepada para pedagang tertib, ikuti aturan Kota Bogor,” kata Dedie.

    “Selama ini mungkin para pedagang hanya memikirkan dirinya sendiri. Berjualan, mendapatkan keuntungan, tetapi sama sekali tidak memikirkan bahwa di balik itu semua, ada urusan-urusan masyarakat yang terganggu. Masyarakat terhambat lalu lintasnya karena tertutup jalannya, masyarakat maunya bersih, tapi lingkungan jadi kotor, sampah menumpuk,” imbuhnya.

    Apresiasi dan Rencana Kolaborasi Rutin

    Dedie mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam penertiban dan pembersihan di kawasan Surya Kencana Kota Bogor. Program Jumat Bersih akan dikolaborasikan dengan kegiatan korve TNI dan Polri.

    “Jadi sekali lagi saya mau semuanya terlibat dalam program kebersihan ini, dan tentunya kita akan terus laksanakan sesuai dengan Permendagri yang nanti akan keluar, aturan (bersih-bersih) seminggu dua kali, hari Jumat dan hari Selasa,” kata Dedie.

    “Ditambah nanti korve dari Korem, Kodim, dari ATS juga, kemudian dari Polresta juga, termasuk korve dari semua sekolah. Jadi ini akan kita jadikan sebagai sebuah langkah baru menuju Bogor yang bersih,” lanjutnya.

    Berikut ini adalah jadwal kegiatan kebersihan yang akan dilakukan secara rutin:

    Hari Kegiatan Pihak Terlibat
    Jumat Jumat Bersih Masyarakat, Instansi Terkait
    Selasa Pembersihan Rutin Pemkot Bogor
    – Korve Korem, Kodim, ATS, Polresta, Sekolah

    Dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Pemkot Bogor optimis dapat mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan tertib.