Tag: PKS

  • PKS Setuju MK Larang Politik Dinasti di Pilpres

    PKS Setuju MK Larang Politik Dinasti di Pilpres

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi keluarga presiden atau wakil presiden yang masih menjabat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres). Menurut PKS, praktik politik dinasti dapat menghambat demokrasi.

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa semangat gugatan ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diperjuangkan sejak 1998. "Rohnya bagus. Sama seperti kita melawan KKN tahun 1998. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai satu keluarga, apalagi saat yang bersangkutan masih menjabat," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

    Mardani menambahkan, larangan tersebut idealnya tidak hanya berlaku untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini masih memberikan celah bagi praktik politik dinasti.

    Raden Nuh dan Dian Amalia sebelumnya mengajukan gugatan ke MK terhadap Undang-Undang Pemilu. Gugatan dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 itu meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden yang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

    Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

  • PKS Nilai Ambang Batas Parlemen 4% Sudah Cukup

    PKS Nilai Ambang Batas Parlemen 4% Sudah Cukup

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, M Kholid, memberikan tanggapan terhadap usulan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mengenai peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 7%. Menurut Kholid, ambang batas parlemen sebesar 4% yang berlaku saat ini sudah memadai.

    "Angka PT 4 persen sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya sudah cukup baik dipertahankan dan sepertinya tidak perlu dinaikkan," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

    Menurut Kholid, peningkatan ambang batas parlemen berpotensi mengurangi representasi suara pemilih. "Karena semakin tinggi PT tentu semakin besar suara yang tidak terkonversi sesuai dengan aspirasi pemilihnya," sambungnya.

    Kholid menambahkan bahwa ambang batas parlemen tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas politik di parlemen. Tanpa ambang batas, fragmentasi partai politik di DPR dikhawatirkan akan semakin besar.

    "Terkait angka ambang batas berapa yang ideal, ini harus ada titik keseimbangan antara representasi partai politik di parlemen dengan jumlah suara yang tidak terakomodasi karena adanya ambang batas tersebut," ujarnya.

    Kholid juga mengusulkan opsi lain dalam menentukan besaran ambang batas parlemen, yaitu dengan menyesuaikannya dengan jumlah komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI. Saat ini, DPR memiliki 13 komisi dan enam AKD.

    "Sekarang kan ada 13 komisi dan 6 AKD di DPR RI, jadi PT-nya dikonversikan setara dengan jumlah komisi dan AKD tersebut. Nah dari sana kita bisa hitung PT-nya. Itu bisa jadi salah satu opsi juga," tuturnya.

    Sebelumnya, Surya Paloh menyatakan bahwa NasDem akan tetap mendorong peningkatan ambang batas parlemen menjadi 7%. Paloh berpendapat bahwa ambang batas 7% akan jauh lebih efektif.

    "Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

    Paloh juga menyinggung banyaknya partai politik dan mempertanyakan manfaat demokrasi jika tidak membawa kemanfaatan.

    "Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama," ujarnya.

  • Kritik PKS Terkait Pembatasan Jam Operasional Warung Makan di Tangerang Selama Ramadan

    Kritik PKS Terkait Pembatasan Jam Operasional Warung Makan di Tangerang Selama Ramadan

    Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang melarang rumah makan beroperasi di siang hari selama bulan Ramadan 1447 Hijriah mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aturan tersebut menetapkan bahwa tempat usaha kuliner hanya diperbolehkan buka mulai pukul 16.00 hingga 04.00 WIB.

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan keberadaan warga yang tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa, termasuk masyarakat non-muslim maupun umat muslim yang sedang berhalangan. Ia menyarankan agar pengaturan dilakukan secara teknis, misalnya dengan penggunaan tirai, tanpa harus menutup total operasional di siang hari.

    "Niatnya baik. Tapi bisa diatur dengan tirai dan tidak ganggu yang puasa. Banyak warga, baik yang non-muslim atau muslim tapi berhalangan berpuasa, mesti juga dipikirkan," ujar Mardani pada Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin seharusnya memberikan kemudahan dan rasa toleransi dalam pelaksanaan ibadah.

    Sebelumnya, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengonfirmasi bahwa pembatasan ini merupakan kebijakan rutin tahunan. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang telah disepakati oleh seluruh unsur Pimpinan Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang.

    Aturan ini berlaku menyeluruh bagi tempat hiburan malam (THM), restoran, hingga kafe di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. "Untuk restoran atau rumah makan, kita tentukan mulai pukul 16.00 WIB boleh buka hingga 04.00 WIB dini hari. Di luar jam itu dilarang buka," tegas Maesyal setelah memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda pada Kamis (19/2/2026).

  • PKS Soroti Wacana Koalisi Permanen: Harus Akomodasi Aspirasi Rakyat, Bukan Cuma Elite

    PKS Soroti Wacana Koalisi Permanen: Harus Akomodasi Aspirasi Rakyat, Bukan Cuma Elite

    Wacana pembentukan koalisi permanen yang digulirkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendapat catatan kritis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menegaskan bahwa format kerja sama politik jangka panjang tersebut tidak boleh hanya menjadi instrumen kepentingan kelompok elite semata.

    Menurut Almuzzammil, substansi dari koalisi yang bersifat permanen seharusnya berakar pada kepentingan bangsa dan negara. Ia memperingatkan agar definisi koalisi ini tidak dipersempit demi keuntungan segelintir pihak, mengingat masyarakat saat ini semakin kritis dalam memantau kebijakan pemerintah.

    "Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen. Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh," ujar Almuzzammil saat ditemui dalam acara buka bersama di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Lebih lanjut, Almuzzammil mengingatkan pentingnya belajar dari gejolak sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk aksi demonstrasi besar di Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Baginya, sinkronisasi antara kehendak rakyat dan keinginan elite adalah kunci utama agar stabilitas politik tetap terjaga tanpa mengabaikan aspirasi publik.

    "Koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu, kita juga mengalami di Agustus kemarin," imbuhnya.

    Sebelumnya, gagasan koalisi permanen ini muncul dalam Rapimnas Partai Golkar pada Desember 2025. Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa partainya ingin mengubah pola kerja sama politik dari yang semula hanya bersifat taktis elektoral menjadi koalisi ideologis dan strategis.

    Tujuan utama dari wacana ini adalah menjamin kesinambungan pembangunan nasional serta menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat di parlemen maupun pemerintahan. Golkar memandang perlu adanya kesepakatan yang mengikat berdasarkan kesamaan platform kebijakan untuk mengawal proses pemerintahan dalam jangka panjang.

  • PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. PKS meraih skor 71, melampaui rata-rata nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap capaian PKS bisa menjadi contoh bagi partai lain.

    Freidrich menyampaikan, partai politik lain dapat menjadikan upaya PKS sebagai acuan untuk meningkatkan integritas. Penilaian ini disampaikan saat konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025.

    Rakornas tersebut diselenggarakan di Kuta, Badung, pada Rabu (11/2/2026). Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola secara berkelanjutan untuk kualitas demokrasi.

    Pencapaian PKS dengan skor 71 ini merupakan yang tertinggi di antara partai yang dinilai. Freidrich menjelaskan bahwa hasil ini bukan tolok ukur kinerja mutlak bagi partai lain.

    Namun, langkah-langkah PKS dinilai dapat menjadi pembelajaran. "Tentunya kita berharap parpol yang lain bisa melihat apa yang dilakukan PKS sehingga mendapatkan nilai tertinggi," ujarnya.

    Freidrich juga mengingatkan partai politik yang belum masuk parlemen. Mereka dapat memanfaatkan variabel dan elemen riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai persiapan.

    Komitmen PKS Tingkatkan Integritas

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan penghargaan ini memotivasi partainya. PKS akan terus berbenah dan memperbaiki organisasi.

    "Kami tidak mudah puas apalagi tadi secara indeks rata-rata mengalami penurunan secara total dan ini menurut saya harus kita kuatkan lagi karena integritas partai politik, tata kelola yang baik itu adalah salah satu faktor kunci untuk merawat kepercayaan publik," jelas Kholid.

    Kholid meyakini dukungan publik yang kuat melahirkan pemimpin berkualitas. Baik di tingkat nasional maupun daerah.

    "Dua tahun ini kita mendapatkan indeks tertinggi di 2024 dan 2025 tentu kita tidak boleh berpuas diri. Kami berpesan kepada seluruh pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, penghargaan ini adalah sebuah evaluasi buat kami," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Kholid berharap IIPP terus meningkat setiap tahun. Peningkatan indeks integritas akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

    Partai Politik Objek Fundamental Demokrasi

    Freidrich Paulus menegaskan partai politik merupakan objek fundamental dalam demokrasi modern. "Gagasan ini menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar pertemuan politik, melainkan juga objek fundamental dalam demokrasi modern," kata Freidrich.

    Peningkatan indeks integritas partai politik menjadi agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    Penguatan tata kelola partai politik merupakan bagian integral reformasi politik. Tujuannya mewujudkan partai modern, mandiri, dan fungsional.

    Freidrich menyimpulkan, partai politik modern diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas. "Pada akhirnya, partai politik yang modern mandiri dan integritas diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas tidak hanya secara substantif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi tercapainya visi Indonesia Sejahtera tahun 2045," pungkas Freidrich.

    Berikut adalah rincian skor IIPP 2025:

    Entitas/Elemen Skor Kategori
    PKS 71 Berintegritas Tinggi
    IIPP Nasional 61,2 Berintegritas Sedang
    Keuangan Partai Politik 44,5 Kurang Berintegritas
    Kode Etik >60 Berintegritas Sedang
    Demokrasi Internal >60 Berintegritas Sedang
    Kaderisasi >60 Berintegritas Sedang
    Rekrutmen >60 Berintegritas Sedang

    Secara nasional, IIPP berada pada kategori sedang. Skornya mencapai 61,2. Elemen keuangan partai politik masuk kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5. Elemen lainnya seperti kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, dan rekrutmen berada pada kategori berintegritas sedang, dengan skor di atas 60.

  • Polres Tabanan Lantik 1.020 Anggota PKS untuk Pelopor Disiplin Lalu Lintas

    Polres Tabanan Lantik 1.020 Anggota PKS untuk Pelopor Disiplin Lalu Lintas

    Sebanyak 1.020 anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) resmi dilantik oleh Polres Tabanan. Pelantikan ini berlangsung di Lapangan Alit Saputra, Desa Delod Peken, Tabanan, Selasa (10/2/2026).

    Anggota PKS tersebut berasal dari siswa tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Tabanan. Mereka diharapkan dapat menjadi pelopor disiplin berlalu lintas di lingkungan sekolah masing-masing.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Bayu Pati menegaskan bahwa para pelajar yang tergabung dalam PKS akan mendapatkan pelatihan intensif dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabanan.

    “Selain menjadi pelopor, mereka nanti bertugas membantu agar lalu lintas di lingkungan sekolah menjadi lancar,” kata Bayu Pati.

    Pengetahuan dan latihan yang diperoleh anggota PKS diharapkan dapat ditularkan kepada teman sebaya dan lingkungan sosial. Hal ini penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

    “Bukan hanya di sekolah, di rumah atau lingkungan sosial mereka bisa menularkannya. Sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan yang saat ini sudah banyak menelan korban jiwa,” tegas Bayu Pati.

    Imbauan Keselamatan Berkendara

    Pada kesempatan tersebut, Bayu Pati juga memberikan pesan khusus bagi pelajar yang berkendara menggunakan pakaian adat. Ia mengingatkan pentingnya tetap mengutamakan keselamatan dengan mengenakan helm.

    “Kami sudah berupaya dan beri imbauan di sekolah, khusus berpakaian adat diberikan toleransi. Tapi mengingat helm jadi prioritas utama dalam berkendara, agar mewajibkan masyarakat yang menggunakan atribut pakaian adat dan segala macam, diupayakan helm digunakan untuk keselamatan,” pungkasnya.

    Tanggapan Anggota PKS

    Keisha Kirana, perwakilan PKS dari SMAN 2 Tabanan, mengungkapkan pandangannya mengenai program ini. Ia mengatakan keikutsertaannya dalam PKS memberinya pemahaman pentingnya menaati aturan lalu lintas.

    Pemahaman ini tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di lingkungan sosial. “PKS ini bisa menjadi contoh positif untuk generasi Gen Z,” tegas siswi kelas XI tersebut.

    Manfaat Program PKS

    Aspek Manfaat
    Edukasi Menyebarkan pengetahuan lalu lintas yang benar kepada teman sebaya dan masyarakat.
    Disiplin Meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas di lingkungan sekolah.
    Keamanan Membantu melancarkan arus lalu lintas di sekitar area sekolah.
    Pencegahan Mengurangi potensi angka kecelakaan lalu lintas.
    Peran Aktif Memberikan kesempatan pelajar berkontribusi pada keselamatan publik.
  • PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak khawatir meski sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto. PKS menilai dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bukan perkara siapa yang paling cepat.

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menghormati sikap partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Namun, Kholid menekankan PKS memiliki mekanisme internal sendiri terkait Pilpres.

    "Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro, melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro," kata Kholid di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Kholid menyebut PKS tidak akan terburu-buru dalam menyatakan sikap. Menurutnya, persoalan dukungan Pilpres bukanlah kompetisi adu cepat.

    "Karena ini bukan cepat-cepatan. Jadi kita akan ikutin saja proses internal organisasi kita. Masih berapa tahun lagi sih pilpres? Jadi proses internal organisasi kita akan kita jalankan sesuai dengan mekanisme ADRT," ucap dia.

    Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo

    Kholid menambahkan, prioritas utama PKS saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo hingga tahun 2029. Hal ini dianggap lebih penting ketimbang buru-buru menyatakan dukungan Pilpres.

    "Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan-pemerintahan sukses hingga akhir masa jabatan," ujar Kholid.

    Linimasa Pernyataan Dukungan Pilpres

    Berbagai partai politik telah menyampaikan pandangannya terkait dukungan Pilpres 2029. PKS memilih pendekatan yang berbeda.

    Partai Politik Sikap Terkait Pilpres 2029 Waktu Pernyataan
    PKS Mengikuti mekanisme internal, tidak buru-buru Selasa, 10 Februari 2026
    Partai A (ilustrasi) Dukung Prabowo 2 periode Awal Februari 2026
    Partai B (ilustrasi) Deklarasi dukungan Prabowo Akhir Januari 2026

    PKS berkomitmen untuk menjalankan proses internal organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT). Ini menunjukkan PKS mengutamakan keputusan kolektif melalui musyawarah Majelis Syuro.