Tag: PN Solo

  • Mediasi Sengketa Nama PB XIV di PN Solo Gagal

    Mediasi Sengketa Nama PB XIV di PN Solo Gagal

    Upaya mediasi dalam sidang perkara nomor 31/Pdt.G/2026/PN Skt di Pengadilan Negeri Solo terkait perubahan nama menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) Empat Belas berakhir tanpa kesepakatan. Gusti Moeng selaku pihak penggugat dan KGPH Puruboyo sebagai pihak tergugat gagal mencapai titik temu.

    Humas Pengadilan Negeri (PN) Solo, Aris Gunawan, menjelaskan bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan mediasi, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Aris menyampaikan, "Sidang hari ini agendanya menerima hasil mediasi, di mana mediasi gagal mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan," Kamis (26/2/2026).

    Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Cut Carnelia, Halomoan Sianturi, dan Bakri ini berlangsung singkat. Para pihak prinsipal tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Hakim meminta pembacaan surat gugatan dianggap telah dibacakan dan disetujui oleh para pihak. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis (5/3/2026) dengan agenda jawaban dari pihak tergugat yang akan disampaikan secara elektronik.

    Sigit Sudibyanto, kuasa hukum Gusti Moeng, menyatakan bahwa gugatan diajukan karena Disdukcapil Kota Solo dianggap hanya menjalankan putusan PN Solo terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Gugatan ini bertujuan agar putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

    Sigit menambahkan, "Upaya hukum, kita lihat putusan perkara ini seperti apa. Ketika putusannya positif kami akan bersurat ke Disdukcapil, karena tidak berkekuatan hukum tetap. Sehingga Disdukcapil bisa sesuai kewenangannya."

    Gugatan ini diajukan karena pihak penggugat khawatir perubahan nama tersebut dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dan memecah belah keluarga besar dinasti Mataram, serta mengganggu tata kelola Keraton Solo sesuai SK Kemendikbud.

    Sigit juga menyoroti penggunaan nama Sri Susuhunan PB XIV dalam surat kuasa kuasa hukum penggugat. "Kemarin dalam gugatan perkara ini, kami melihat surat kuasa yang disampaikan kuasa hukum penggugat. Saya baca sudah tertulis memakai nama Sri Susuhunan PB XIV dalam kurung berdasarkan putusan penetapan 178/2026 PN Surakarta. Dalam klaim yang dicantumkan dalam surat kuasa dalam sengketa perdata ini, sudah bukti awal terjadi penyalahgunaan itu," terangnya.

    Sementara itu, KP Sionit T. Martin Gea Pradatanagoro, kuasa hukum PB XIV Purbaya, menegaskan bahwa perubahan nama adalah hak setiap warga negara. Penetapan nama kliennya telah disetujui oleh PN Solo.

    Sionit menjelaskan bahwa sesuai Kepres nomor 23 tahun 1988, nama Sri Susuhunan menjadi legitimasi pemimpin Keraton Solo. "Iya, Keraton memang demikian (nama PB XIV sebagai legitimasi pemimpin adat di Keraton), sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan di dalam penetapan tersebut. Artinya Kepres merupakan produk peraturan perundang-undangan yang menetapkan, atau menyatakan legitimasi bahwa kepimpinan di dalam Keraton itu adalah Sri Susuhunan," kata Sionit.