Denpasar kembali menjadi sorotan atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Putu Setiawan alias Setyawan, seorang mantan anggota Polda Bali, kini menghadapi meja hijau. Ia menjadi salah satu dari empat terdakwa yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Kamis, 12 Februari 2026.
Sidang dipimpin oleh hakim ketua Ni Kadek Kusumawardani. Setiap terdakwa diadili dalam berkas perkara terpisah. Jaksa penuntut umum (JPU) Edy Arta Wijaya mengungkap modus operandi kasus TPPO yang bermula di atas kapal KM Awindo 2A, Pelabuhan Benoa.
Selain Setyawan, terdakwa lainnya adalah Refdiyanto, Jaja Sucharja, dan Titin Sumartini. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam jaringan ini. Jaksa Edy Arta Wijaya menjelaskan bahwa para terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, dan penampungan.
"Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (pekerja)," ujar Edy.
Para pekerja direkrut di bawah ancaman kekerasan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Penjeratan utang juga menjadi salah satu modus yang digunakan dalam kasus ini.
"Untuk tujuan mengeksploitasi," sambungnya.
Modus Perekrutan dan Janji Palsu
PT Awindo International membutuhkan sekitar 30 awak buah kapal (ABK). Terdakwa berinisial I, direktur perusahaan, memerintahkan Jaja Sucharja dan Setyawan untuk merekrut korban. Saat itu, Setyawan masih aktif sebagai anggota Polda Bali.
Perintah ini kemudian diteruskan kepada Refdiyanto, direktur CV Pelaut Bahari Sejahtera, dan stafnya Budi Listiono (almarhum). Sebanyak 26 orang berhasil direkrut sebagai ABK.
Terungkap pula peran Oktifianus, seorang saksi, yang menginformasikan kepada Melyanus (DPO). Melyanus kemudian bekerja sama dengan Titin Sumartini dalam perekrutan ini.
"Untuk melakukan perekrutan, pembiayaan, pengiriman, pemindahan dan penampungan. Mereka melakukan perekrutan menggunakan media sosial Facebook dengan postingan iklan lowongan pekerjaan," urai Eddy.
Iklan lowongan pekerjaan di Facebook menjanjikan gaji Rp 3 juta bagi ABK. Ini menarik 21 pelamar. Para calon ABK dijanjikan bekerja di kapal atau Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di Jakarta dan Pekalongan.
Berikut adalah rincian peran masing-masing terdakwa:
| Terdakwa | Peran Utama | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|
| Putu Setiawan (Setyawan) | Merekrut korban, anggota Polda Bali saat kejadian | Membagikan dan memerintahkan penandatanganan PKL |
| Refdiyanto | Merekrut, menampung calon ABK | Direktur CV Pelaut Bahari Sejahtera |
| Jaja Sucharja | Merekrut korban | Kapten kapal |
| Titin Sumartini | Merekrut, menampung calon ABK | Bekerja sama dengan DPO Melyanus |
Penampungan dan Penipuan Terbongkar
Pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2025, calon ABK yang direkrut Refdiyanto ditampung di Mess CV Pelaut Bahari Sejahtera, Pekalongan. Sementara itu, calon ABK yang direkrut Titin Sumartini ditampung di Jalan Pulau Bungin, Denpasar Selatan.
Selama di penampungan, para korban mulai menyadari bahwa janji-janji dalam iklan tidak sesuai kenyataan. Mereka merasa ditipu.
Pada 6 Agustus 2025, sebanyak 26 calon ABK KM Awindo 2A dibawa oleh Refdiyanto ke Pelabuhan Benoa. Mereka terus diawasi ketat untuk mencegah upaya melarikan diri.
Setyawan kemudian membagikan kertas perjanjian kerja laut (PKL). Ia memerintahkan seluruh calon ABK untuk segera menandatangani dokumen tersebut.
Refdiyanto dan Setyawan menerima pembayaran sebesar Rp 241.400.000 dari PT Awindo International. Dana tersebut kemudian dikirim ke beberapa rekening lain. Para calon ABK dipaksa melakukan berbagai pekerjaan fisik di kapal.
"Merangkai tali jangkar, berlatih merakit alat pancing cumi, merapikan barang inventaris kapal dan sejumlah pekerjaan terkait kelautan lainnya," tandas Eddy.
Ancaman Hukuman Para Terdakwa
Refdiyanto, Jaja Sucharja, dan Titin Sumartini dijerat dengan Pasal 455 Ayat 5 juncto Pasal 21 Ayat 1 huruf c dan Pasal 456 ayat 5 juncto Pasal 20 ayat 1 huruf c jo Pasal 21 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Sementara itu, terdakwa Putu Setiawan (Setyawan) dijerat dengan Pasal 455 Ayat 5 juncto Pasal 20 Ayat 1 huruf c dan Pasal 456 Ayat 5 juncto Pasal 20 ayat 1 huruf c juncto Pasal 21 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, Setyawan juga dijerat dengan Pasal 455 ayat 5 juncto Pasal 58 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

