Tag: Polda Jateng

  • Debt Collector Semarang Salah Target, Enam Orang Ditangkap

    Debt Collector Semarang Salah Target, Enam Orang Ditangkap

    Aksi sejumlah debt collector (DC) yang berusaha merampas mobil rental di pintu tol Kaligawe, Semarang, viral di media sosial karena ternyata salah sasaran. Polda Jateng telah menangkap enam orang terkait kasus ini.

    Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Kejadian bermula saat video yang diunggah akun Instagram @infodarisemarang memperlihatkan sejumlah orang yang diduga DC mencegat mobil di jalur tol. Pengendara mobil, yang berasal dari Jepara, diketahui menyewa kendaraan tersebut.

    Dalam video itu, terlihat seorang pria dari luar mobil berbicara dengan pengemudi dan penumpang. Mereka menunjukkan foto pelat nomor mobil yang diduga sama dengan mobil yang dicegat.

    Pengemudi dan penumpang menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah kendaraan rental. Kemudian, seorang pria lain mengambil kunci mobil melalui celah jendela yang dibuka. Para penumpang pun berteriak meminta tolong.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menjelaskan insiden tersebut terjadi pada 7 Februari lalu.

    “Kejadian itu hari Sabtu tanggal 7 (Februari). Di pintu keluar Tol Kaligawe, yang bersangkutan dihadang oleh debt collector,” kata Artanto.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Muhammad Anwar Nasir menjelaskan, korban merupakan warga Jepara yang menyewa mobil Avanza hitam. Ia dan teman-temannya bermaksud pergi ke Ungaran, Semarang.

    Saat hendak masuk pintu Tol Kaligawe, mobil korban dipepet dan dihentikan paksa oleh enam pria yang mengendarai dua sepeda motor.

    “Situasi yang awalnya normal mendadak berubah mencekam. Kendaraan korban dihentikan secara agresif tanpa pemberitahuan sebelumnya,” kata Anwar.

    Ternyata Salah Sasaran

    Para pelaku mengaku berasal dari perusahaan leasing. Namun, cara mereka menyampaikan maksud dengan nada keras dan sikap intimidatif membuat korban beserta empat penumpang lainnya yang semuanya perempuan merasa ketakutan.

    “Dalam kondisi tertekan korban tidak berani membuka pintu mobil dan hanya membuka sedikit jendela untuk berkomunikasi,” jelasnya.

    “Situasi memanas ketika para pelaku secara paksa memasukkan tangannya melalui celah jendela dengan tujuan merebut kunci yang masih tertancap,” sambungnya.

    Korban berusaha mempertahankan kunci sehingga terjadi aksi tarik-menarik disertai tindakan kekerasan yang berlangsung sekitar lima menit.

    “Setelah itu para pelaku membuka kap mesin kendaraan untuk melakukan pengecekan identitas kendaraan, yakni nomor rangka dan nomor mesin,” ucapnya.

    Ternyata, mobil tersebut bukanlah kendaraan yang hendak ditarik karena tidak telat angsuran. Identitas kendaraan yang dibawa korban tidak sesuai dengan surat kuasa yang dibawa para DC.

    “Dan hasil pemeriksaan sementara, korban menyewa kendaraan di mana kendaraannya masih dalam angsuran 5 bulan, Rp 3 juta tiap bulannya,” jelasnya.

    Anwar menambahkan, mobil Avanza yang disewa korban lancar pembayarannya.

    “Kendaraan sasaran berdasarkan kuasa adalah debitur bernama MN, kendaraan yang dibawa korban atas nama debitur MSH dan kendaraannya Avanza, sekilas sama, namun berbeda,” ungkapnya.

    “Faktanya mobil tersebut ternyata tidak telat angsuran, karena para DC ini salah mendeteksi mobil,” imbuh Kombes Artanto.

    6 Pelaku Ditangkap

    Polisi akhirnya menangkap para DC tersebut di salah satu kantor layanan pembiayaan.

    “Ditangkap di daerah Karangtempel, di Woori Finance. Ditangkap oleh Jatanras hari Selasa (24/2), ada enam orang (yang ditangkap),” tegas Artanto.

    Dirreskrimum Anwar menyebut para pelaku berinisial FR, YP, A, IW, MH, dan HO.

    “Dari enam pelaku tersebut yang berprofesi sebagai debt collector hanya dua, yang mempunyai sertifikat profesi penagihan Indonesia (SPPI),” papar Anwar.

    Para pelaku berada di bawah naungan perusahaan penagihan PT KPS dan membawa surat kuasa dari pihak leasing. Namun, surat kuasa tersebut hanya untuk penagihan, bukan perampasan.

    “Para pelaku melakukan eksekusi kendaraan secara paksa dengan menggunakan kekerasan karena adanya surat kuasa dari leasing,” ujar Anwar.

    “Isi surat kuasa adalah penagihan, bukan perampasan. Makanya maksudnya mau memastikan dulu apakah benar mobil sasaran yang mereka maksud, baru melakukan penagihan. Jadi, tidak ada perintah harus melakukan perampasan,” sambungnya.

    Terancam 5 Tahun Penjara

    Para tersangka dijerat Pasal 448 dan/atau Pasal 262 dan/atau Pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengancaman dan tindak kekerasan.

    “Maksimal hukuman 5 tahun penjara,” tegas Anwar.

    Ia mengingatkan para DC agar tidak menagih dengan kekerasan. Debitur juga diimbau untuk tidak telat membayar kredit.

    “Ada putusan MK, DC tidak boleh melakukan perampasan, pengambilan unit di jalan. Apabila melakukan perampasan maka dapat kami kenakan pasal, ancamannya 5 tahun,” pungkas Anwar.

  • Mahasiswa Semarang Salat Gaib dan Tabur Bunga di Mapolda Jateng

    Mahasiswa Semarang Salat Gaib dan Tabur Bunga di Mapolda Jateng

    Aksi solidaritas untuk pelajar berinisial AT (14) yang tewas akibat penganiayaan oknum Brimob digelar mahasiswa Semarang di halaman Mapolda Jateng, Semarang Selatan, Kota Semarang, Kamis (26/2/2026). Aksi ini diisi dengan salat gaib dan tabur bunga.

    Massa dari 15 perguruan tinggi mulai membubarkan diri sekitar pukul 19.00 WIB. Ketua BEM Polines, Kevin Kurnia Priambodo, mengatakan salat gaib dilakukan sebagai bentuk belasungkawa atas kematian AT.

    Selain salat gaib, massa juga menabur bunga, menyalakan lilin, dan membagikan takjil kepada masyarakat sekitar. Aksi teatrikal yang menggambarkan penganiayaan AT oleh oknum Brimob di Tual juga dilakukan.

    "Ini sebagai bentuk solidaritas kita, diakhiri dengan bentuk ilustrasi pembunuhan dari saudara kita dengan bentuk teatrikal. Memang kita sore ini aksi simbolik, mimbar bebas, dan ditutup doa bersama," kata Kevin.

    Kevin mengungkapkan kemarahannya atas tindakan oknum Brimob yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar. Ia meyakini mahasiswa dari berbagai daerah juga merasakan hal yang sama.

    Tuntutan utama dalam aksi ini adalah Reformasi Polri. Mahasiswa membawa poster berisi keresahan mereka. Kevin menegaskan aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi polisi bahwa kinerja mereka sedang tidak baik-baik saja.

    Massa aksi menyoroti Tim Reformasi Polri yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Kevin juga menyampaikan tuntutan agar seluruh jajaran jabatan mulai dari Kapolri hingga Kapolsek dicabut jabatannya dan di-reshuffle.

    Selain itu, massa menuntut agar aparat penegak hukum ditarik dari berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka ingin polisi fokus mengamankan masyarakat.

    Massa aksi juga menuntut pencopotan Menteri HAM, Natalius Pigai, karena ucapannya yang dinilai kontroversial terkait program MBG. Kevin menyatakan semua pejabat saat ini tidak kompeten dan hanya dirancang untuk menyenangkan hati Prabowo Subianto.

    Kevin mengancam akan ada aksi lanjutan usai Ramadan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

  • Debt Collector Rampas Kunci Mobil di Semarang Terancam Pidana

    Debt Collector Rampas Kunci Mobil di Semarang Terancam Pidana

    Aksi perampasan kunci mobil yang dilakukan enam debt collector (DC) di pintu Tol Kaligawe, Semarang, berujung pada proses pidana. Para tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Muhammad Anwar Nasir, menjelaskan bahwa keenam tersangka berinisial FR, YP, A, IW, MH, dan HO.

    Anwar menjelaskan, hanya dua dari enam pelaku yang berprofesi sebagai debt collector dan memiliki Sertifikat Profesi Penagihan Indonesia (SPPI). Hal itu disampaikan di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Rabu (25/2/2026).

    Para pelaku yang bernaung di bawah PT KPS, sebuah perusahaan penagihan, membawa surat kuasa dari pihak leasing. Akan tetapi, surat kuasa tersebut hanya berlaku untuk penagihan, bukan untuk melakukan perampasan secara paksa.

    "Para pelaku melakukan eksekusi kendaraan secara paksa dengan menggunakan kekerasan karena adanya surat kuasa dari leasing," ujarnya.

    "Isi surat kuasa adalah penagihan, bukan perampasan. Makanya maksudnya mau memastikan dulu apakah benar mobil sasaran yang mereka maksud, baru melakukan penagihan. Jadi, tidak ada perintah harus melakukan perampasan," lanjutnya.

    Para tersangka dijerat Pasal 448 dan/atau Pasal 262 dan/atau Pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengancaman dan tindak kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Anwar mengingatkan debt collector agar tidak menagih dengan kekerasan, serta mengimbau debitur untuk tidak telat membayar kredit.

    "Ada putusan MK, DC tidak boleh melakukan perampasan, pengambilan unit di jalan. Apabila melakukan perampasan maka dapat kami kenakan pasal, ancamannya 5 tahun," tegasnya.

    Dijelaskan oleh Anwar, mulanya korban yang merupakan warga Jepara menyewa mobil Avanza hitam untuk pergi ke Ungaran, Kabupaten Semarang, bersama empat rekannya.

    Saat hendak memasuki pintu Tol Kaligawe, mobil yang dikemudikan korban dipepet dan dihentikan paksa oleh enam pria yang mengendarai dua sepeda motor.

    "Situasi yang awalnya normal mendadak berubah mencekam. Kendaraan korban dihentikan secara agresif tanpa pemberitahuan sebelumnya," kata Anwar.

    Para pelaku mengaku dari perusahaan leasing, namun penyampaian yang keras dan sikap intimidatif membuat korban dan empat penumpang lain ketakutan.

    "Dalam kondisi tertekan korban tidak berani membuka pintu mobil dan hanya membuka sedikit jendela untuk berkomunikasi," jelasnya.

    "Situasi memanas ketika para pelaku secara paksa memasukkan tangannya melalui celah jendela dengan tujuan merebut kunci yang masih tertancap," sambungnya.

    Korban berusaha mempertahankan kunci, sehingga terjadi aksi tarik-menarik yang disertai tindakan kekerasan selama kurang lebih lima menit.

    "Setelah itu para pelaku membuka kap mesin kendaraan untuk melakukan pengecekan identitas kendaraan, yakni nomor rangka dan nomor mesin," ucapnya.

    Hasil pengecekan menunjukkan bahwa identitas kendaraan yang dibawa korban tidak sesuai dengan identitas pada surat kuasa yang dibawa pelaku.

    "Dan hasil pemeriksaan sementara, korban menyewa kendaraan di mana kendaraannya masih dalam angsuran 5 bulan, Rp 3 juta tiap bulannya," jelasnya.

    Mobil Avanza yang disewa korban lancar pembayarannya. Debt collector salah sasaran.

    "Kendaraan sasaran berdasarkan kuasa adalah debitur bernama MN, kendaraan yang dibawa korban atas nama debitur MSH dan kendaraannya Avanza, sekilas sama, namun berbeda," tuturnya.

    Korban mengalami luka di bagian tangan, dan empat rekannya trauma. Mereka melaporkan kejadian itu ke Polda Jateng.

    Sebelumnya diberitakan, video aksi sejumlah debt collector mencegat mobil rental dan merampas kuncinya di Exit Tol Kaligawe, Kota Semarang, viral. Polisi telah menangkap enam orang terkait kasus tersebut.

    "Kejadian itu hari Sabtu tanggal 7 (Februari). Di pintu keluar Tol Kaligawe, yang bersangkutan dihadang oleh debt collector," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, saat dikonfirmasi detikJateng melalui telepon, Rabu (25/2/2026).

  • Polda Jateng Gagalkan Penjualan 87 Motor Bodong ke Vietnam

    Polda Jateng Gagalkan Penjualan 87 Motor Bodong ke Vietnam

    Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penjualan puluhan sepeda motor ilegal yang rencananya akan dikirim ke Vietnam.

    Direktorat Reserse Polda Jateng telah mengamankan 87 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen resmi. Kombes Muhammad Anwar Nasir, Dirreskrimum Polda Jateng, menyatakan bahwa dua tersangka, R dan S, telah ditangkap terkait kasus penadahan ini.

    R dan S bekerja sama dengan AM, yang saat ini masih buron, dalam menjual motor-motor bodong dari Pekalongan ke Bandung. Selain 87 motor yang ditemukan di gudang, 150 unit motor lainnya sudah berhasil dijual.

    Anwar menjelaskan, tersangka R mampu menjual dan mengirimkan sekitar 5-7 unit motor setiap bulan kepada AM. Total motor yang sudah dikirim mencapai kurang lebih 150 unit tanpa dokumen resmi. Penangkapan R dan S dilakukan di Bandung pada Jumat (30/1).

    Dari hasil pengembangan, polisi menemukan 87 unit motor di sebuah gudang di Bandung yang sudah dikemas untuk didistribusikan. Rencananya, motor-motor ini akan dijual ke perorangan atau dikirim ke Timor Leste atau Vietnam.

    Menurut Anwar, total kerugian akibat kasus ini diperkirakan mendekati Rp 1 miliar, mengingat variasi jenis kendaraan yang terlibat. Saat ini, tujuan utama pengiriman 87 motor tersebut adalah Vietnam.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima polisi pada Januari 2026 mengenai pengiriman motor tanpa surat-surat yang sah melalui jasa ekspedisi kereta api.

    Tempat kejadian perkara berada di kantor ekspedisi Herona Express, Stasiun Kota Pekalongan, karena 87 unit motor tersebut ditemukan di tempat pengiriman ke Bandung.

    R dan S telah bekerja sama dengan AM sejak tahun 2024 untuk menjual motor baru tanpa surat-surat yang sah. Mereka bertugas mencari motor baru kondisi 0 kilometer tanpa dokumen lengkap, yang diperoleh melalui modus kredit menggunakan KTP orang lain.

    Dalam proses perolehan kendaraan, R dibantu oleh S melalui pembelian dari media sosial maupun perorangan di wilayah Kota Pekalongan dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti Solo, Temanggung, dan Pekalongan.

    Modus yang digunakan adalah menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan kredit motor. AM sebagai pemodal utama menyalurkan dana kepada R dan S untuk membayar uang muka pembelian motor.

    Jika harga motor Scoopy di pasaran sekitar Rp 27 juta dan NMAX sekitar Rp 35 juta, para penadah berhasil memperoleh motor dengan skema kredit awal yang jauh lebih murah. “Belinya resmi, tapi kredit. Scoopy itu mungkin harganya Rp 20 jutaan, belinya mungkin harga Rp 10 jutaan, kendaraan keluar, diserahkan kepada R. Kemudian nanti S yang menyerahkan ke ekspedisi untuk dikirim keluar," terangnya.

    Pihak kepolisian juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan oknum leasing maupun pihak ekspedisi, karena motor dapat dikirim hanya dengan Surat Tanda Cek Kendaraan (STCK) tanpa STNK dan BPKB. "Masih kami dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari leasing maupun ekspedisi," katanya.

    Atas perbuatan mereka, R dan S dijerat Pasal 591 dan Pasal 592 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

    "Total kerugian kalau dihitung mungkin hampir mendekati Rp 1 miliar kali ya. Karena kendaraannya bervariasi," ucapnya.

  • Polda Jateng Libatkan Ojol dalam Aksi Berbagi Ramadan

    Polda Jateng Libatkan Ojol dalam Aksi Berbagi Ramadan

    Polda Jawa Tengah menggandeng komunitas ojek online (ojol) dalam kegiatan bakti sosial berbagi berkah Ramadan. Momentum bulan suci ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dan menyebarkan pesan positif.

    Selain menyalurkan bantuan berupa takjil untuk berbuka puasa, jajaran kepolisian juga menyosialisasikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam kegiatan ini.

    Menurut Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Djoko Julianto, kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang. Puluhan pengemudi ojol berpartisipasi membagikan paket berbuka kepada pengguna jalan.

    "Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami bersama teman-teman dari komunitas ojol berkesempatan melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat yang melintas dan berada di sekitar Mako Ditreskrimsus. Total ada sekitar 50 rekan ojol yang ikut berpartisipasi langsung," kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

    Djoko menjelaskan bahwa pelibatan komunitas ojol didasari karena mereka dinilai sebagai mitra strategis kepolisian. Mobilitas tinggi para pengemudi dan interaksi langsung dengan masyarakat menjadi alasan utama.

    "Sambil berbagi takjil Ramadan, kami juga menitipkan pesan-pesan Kamtibmas. Kami mengajak rekan-rekan ojol dan masyarakat untuk terus ikut menjaga kondusivitas selama bulan puasa, tertib dalam berlalu lintas, serta menjadi pelopor keselamatan di jalan raya," jelasnya.

    Polda Jateng berharap kegiatan ini dapat membuat ibadah puasa masyarakat berjalan khusyuk. Keterlibatan aktif komunitas ojol diharapkan menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam mendeteksi dan mencegah gangguan keamanan di Jawa Tengah.

  • Polda Jateng Amankan 87 Motor Bodong Jaringan Pekalongan-Bandung

    Polda Jateng Amankan 87 Motor Bodong Jaringan Pekalongan-Bandung

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah (Jateng) berhasil mengungkap kasus penadahan sepeda motor ilegal yang beroperasi antara Pekalongan dan Bandung. Sebanyak 87 unit motor tanpa dokumen resmi diamankan sebagai barang bukti.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi pada 31 Januari 2026. Tim kemudian mendapatkan informasi mengenai pengiriman motor tanpa surat-surat yang sah melalui ekspedisi kereta api.

    Kombes Muhammad Anwar Nasir, Dirreskrimum Polda Jateng, menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara utama berada di kantor ekspedisi Herona Express, Stasiun Kota Pekalongan, yang menjadi lokasi pengiriman 87 unit motor tersebut, khususnya ke arah Bandung.

    Dua tersangka, R dan S, diketahui bekerja sama dengan AM (masih DPO) sejak 2024 dalam bisnis jual-beli motor baru tanpa surat-surat resmi.

    Menurut Anwar, R dan S bertugas mencari motor baru (0 km) tanpa dokumen lengkap, yang diperoleh melalui modus kredit menggunakan KTP orang lain.

    Tersangka R dibantu S dalam memperoleh kendaraan melalui pembelian dari media sosial maupun perorangan di wilayah Kota Pekalongan, Solo, Temanggung, dan Pekalongan.

    Modus yang digunakan adalah menggunakan KTP orang lain untuk pengajuan kredit ke leasing. Pembayaran awal sekitar Rp 8-10 juta dilakukan agar unit bisa keluar.

    Dalam sebulan, R dapat menjual dan mengirimkan sekitar 5-7 unit motor kepada AM. Total kendaraan yang telah dikirim mencapai sekitar 150 unit tanpa dokumen.

    Pengungkapan kasus dilakukan pada Jumat (30/1) sekitar pukul 21.00 WIB. Polisi mengamankan R dan S usai mengirim motor melalui ekspedisi di Pekalongan.

    Dari pengembangan kasus, ditemukan 87 unit motor tersimpan di gudang wilayah Bandung yang telah dikemas untuk distribusi.

    Motor-motor tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk Honda Scoopy dan Yamaha NMAX. Harga pasaran Scoopy sekitar Rp 27 juta dan NMAX sekitar Rp 35 juta.

    Motor hasil penadahan ini diperoleh dengan skema kredit awal di bawah harga normal. AM sebagai pemodal utama menyalurkan dana kepada R dan S untuk membayar uang muka.

    "Belinya resmi, tapi kredit. Scoopy itu mungkin harganya Rp 20 jutaan, belinya mungkin harga Rp 10 jutaan, kendaraan keluar, diserahkan kepada R. Kemudian nanti S yang menyerahkan ke ekspedisi untuk dikirim keluar," terangnya.

    Polisi mendalami dugaan keterlibatan oknum leasing maupun pihak ekspedisi, karena motor bisa dikirim hanya dengan Surat Tanda Cek Kendaraan (STCK) tanpa STNK dan BPKB.

    "Masih kami dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari leasing maupun ekspedisi," katanya.

    R dan S dijerat Pasal 591 dan Pasal 592 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Kerugian ditaksir mendekati Rp 1 miliar.

    "Total kerugian kalau dihitung mungkin hampir mendekati Rp 1 miliar kali ya. Karena kendaraannya bervariasi," ucapnya.

  • Ledakan Gudang Petasan di Kendal: Seorang Pekerja Luka Bakar dan Patah Tulang

    Ledakan Gudang Petasan di Kendal: Seorang Pekerja Luka Bakar dan Patah Tulang

    Insiden ledakan hebat melanda sebuah rumah yang diduga menjadi tempat produksi petasan di Dusun Ngloyo, Kendal, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu (18/2/2026) sekitar pukul 09.00 WIB ini mengakibatkan satu orang pekerja mengalami cedera serius.

    Korban diidentifikasi bernama Dio Faras (21). Ia menderita luka bakar serta patah tulang pada bagian kaki kiri akibat terkena dampak langsung dari titik ledakan. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah 2 Patean dan dilaporkan dalam kondisi yang mulai stabil.

    Kapolres Kendal, AKBP Hendry Susanto Sianipar, mengungkapkan bahwa lokasi kejadian merupakan rumah milik Yoga Arsyadana. Tempat tersebut disinyalir telah memproduksi petasan dalam skala besar secara ilegal.

    "Mengakibatkan satu orang pekerja mengalami luka di bagian kaki. Rumah tersebut milik Yoga Arsyadana yang diduga telah memproduksi petasan dalam jumlah besar," jelas AKBP Hendry Susanto Sianipar saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2/2026).

    Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kejadian bermula saat Dio mendatangi gudang tersebut untuk memulai pekerjaannya seperti biasa. Sesaat setelah korban memasuki area produksi dan mulai meracik bahan, ledakan keras tiba-tiba terjadi tanpa peringatan.

    Dalam keadaan panik, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar dari gudang. Menurut AKBP Hendry, saat itulah korban baru menyadari bahwa kaki kirinya telah terluka parah akibat hantaman percikan ledakan yang berasal dari dalam bangunan tersebut.

  • Tragedi Tol Krapyak: Sopir Bus Cahaya Trans Ternyata Hanya Dites Parkir Sebelum Angkut Penumpang

    Tragedi Tol Krapyak: Sopir Bus Cahaya Trans Ternyata Hanya Dites Parkir Sebelum Angkut Penumpang

    Penyidikan kecelakaan maut di Tol Krapyak, Jawa Tengah, yang merenggut 16 nyawa mengungkap fakta mengejutkan terkait prosedur rekrutmen pengemudi PO Cahaya Trans. Gilang (22), sopir bus yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, diketahui tidak melewati uji kompetensi mengemudi yang layak sebelum mengoperasikan armada di jalan raya.

    Kapolrestabes Semarang Kombes M Syahduddi membeberkan bahwa pemilik perusahaan hanya menerapkan tes formalitas berupa kemampuan memarkirkan bus di dalam garasi. Tanpa pelatihan mitigasi risiko atau pemahaman teknis yang mendalam, Gilang langsung diperintahkan untuk mengangkut penumpang umum.

    "Pemilik perusahaan tidak melakukan pelatihan pengemudi dengan baik, di mana prosedur yang dilakukan hanya sopir bus bisa memarkirkan bus di garasi," ungkap Syahduddi pada Rabu (18/2/2026). Menurut kepolisian, tersangka bahkan sudah beberapa kali membawa penumpang sebelum kecelakaan fatal tersebut terjadi tanpa adanya pengawasan ketat dari manajemen perusahaan.

    Selain sang pengemudi, pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan menetapkan Ahmad Warsito (AW) selaku Direktur Utama PT Cahaya Wisata Transportasi sebagai tersangka. AW dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan operasional perusahaan yang dipimpinnya.

    Penyidik menemukan bukti bahwa AW tetap mengizinkan bus beroperasi meskipun telah menerima laporan dari staf operasional bahwa armada tersebut tidak memiliki izin trayek maupun Kartu Pengawasan (KPS). Pembiaran terhadap pelanggaran regulasi ini menjadi poin utama penetapan status tersangkanya.

    Menjelang momentum mudik Idul Fitri 2026, Kombes M Syahduddi memberikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha transportasi agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan undang-undang yang berlaku. Kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran guna menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah terulangnya kecelakaan dengan fatalitas tinggi.

    "Kami mengingatkan kepada para pemilik angkutan dan jasa transportasi umum betul-betul mematuhi regulasi. Apa yang kami sampaikan hari ini merupakan bukti komitmen kami untuk memberikan rasa keadilan pada seluruh pihak terkait," tutup Syahduddi.

  • Polda Jateng Bongkar Makam Korban Miras Oplosan di Jepara

    Polda Jateng Bongkar Makam Korban Miras Oplosan di Jepara

    Tim gabungan dari Laboratorium Forensik (Labfor) dan Dokter Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan ekshumasi. Pembongkaran makam salah satu korban miras oplosan ini dilakukan di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis, Kabupaten Jepara.

    Ekshumasi tersebut dilakukan terhadap makam korban berinisial S (51). S merupakan warga Desa Suwawal Timur yang tewas usai menenggak miras oplosan.

    Proses ekshumasi ini berlangsung di pemakaman desa setempat pada Rabu (12/2) sore. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti perkara miras oplosan yang telah menewaskan enam orang.

    Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto, mengatakan bahwa kasus miras oplosan ini cukup menonjol. Pasalnya, enam orang meninggal dunia dan dua lainnya masih dirawat di rumah sakit.

    Karena itu, pihaknya membutuhkan bantuan dari Labfor dan Dokkes Polda Jateng. Bantuan ini penting untuk mengungkap secara tuntas perkara tersebut.

    "Kejadian ini cukup menonjol dan membutuhkan penanganan ekstra. Labfor Polda Dokkes Polda kita hadirkan di sini untuk melakukan pendalaman, bisa sajikan datanya dari kami butuh backup dan kekurangan apa yang kita kerjakan jadi tetap kami libatkan," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Hadi menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari ekshumasi untuk pendalaman perkara. Hasil tersebut sangat krusial dalam proses penyelidikan.

    "Untuk detail masih nunggu hasil pemeriksaan, termasuk nunggu hasil laboratorium dan hasil rekam kesehatan diberikan dari rumah sakit. Masih kita lakukan pendalaman, nanti akan kami sampai updatenya lagi," jelasnya.

    Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Jepara AKP Dwi Prayitna. Menurutnya, ekshumasi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kematian para korban.

    "Tujuan adalah untuk mengetahui penyebab dari kematian," ungkap dia.

    Tiga Tersangka Miras Oplosan Telah Ditangkap

    Sebelumnya, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam kematian sejumlah warga di Kecamatan Pakis Aji.

    Tiga tersangka tersebut berinisial MR (49), S (31), dan ESW (33). Ketiganya merupakan warga Kecamatan Pakis Aji.

    "Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga kasus minuman beralkohol oplosan yang menewaskan enam orang warga dan dua orang mengalami luka perawatan," ujar Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto saat konferensi pers di Mapolres Jepara, Rabu (11/2/2026).

    Kasus ini terungkap setelah beberapa warga dilaporkan meninggal dunia. Mereka diduga menenggak minuman keras oplosan yang diracik oleh para tersangka.

    Dari pemeriksaan sementara, terungkap bahwa ketiga tersangka meracik miras oplosan tersebut tanpa kualifikasi. Setelah itu, mereka menjualnya kepada warga untuk dikonsumsi.

    Daftar Korban Miras Oplosan

    Inisial Usia Status
    MAZ 33 Meninggal Dunia
    FR 38 Meninggal Dunia
    S 51 Meninggal Dunia
    NA 58 Meninggal Dunia
    SLH 53 Meninggal Dunia
    ESW 33 Meninggal Dunia
    S 52 Dirawat
    AY 31 Dirawat

    Kapolres menambahkan, para tersangka kini dijerat dengan beberapa undang-undang. Termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPIDANA pasal 342 dan atau 424 KUHPIDANA. Mereka juga dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan dan atau pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo 20 KUHPIDANA dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.