Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak khawatir meski sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto. PKS menilai dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bukan perkara siapa yang paling cepat.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menghormati sikap partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Namun, Kholid menekankan PKS memiliki mekanisme internal sendiri terkait Pilpres.
"Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro, melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro," kata Kholid di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Kholid menyebut PKS tidak akan terburu-buru dalam menyatakan sikap. Menurutnya, persoalan dukungan Pilpres bukanlah kompetisi adu cepat.
"Karena ini bukan cepat-cepatan. Jadi kita akan ikutin saja proses internal organisasi kita. Masih berapa tahun lagi sih pilpres? Jadi proses internal organisasi kita akan kita jalankan sesuai dengan mekanisme ADRT," ucap dia.
Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo
Kholid menambahkan, prioritas utama PKS saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo hingga tahun 2029. Hal ini dianggap lebih penting ketimbang buru-buru menyatakan dukungan Pilpres.
"Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan-pemerintahan sukses hingga akhir masa jabatan," ujar Kholid.
Linimasa Pernyataan Dukungan Pilpres
Berbagai partai politik telah menyampaikan pandangannya terkait dukungan Pilpres 2029. PKS memilih pendekatan yang berbeda.
| Partai Politik | Sikap Terkait Pilpres 2029 | Waktu Pernyataan |
|---|---|---|
| PKS | Mengikuti mekanisme internal, tidak buru-buru | Selasa, 10 Februari 2026 |
| Partai A (ilustrasi) | Dukung Prabowo 2 periode | Awal Februari 2026 |
| Partai B (ilustrasi) | Deklarasi dukungan Prabowo | Akhir Januari 2026 |
PKS berkomitmen untuk menjalankan proses internal organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT). Ini menunjukkan PKS mengutamakan keputusan kolektif melalui musyawarah Majelis Syuro.
