Tag: politik internasional

  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

  • Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan respons tegas. Hal ini terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Dewan tersebut diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

    Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen. Komitmen RI adalah memperjuangkan perdamaian dan menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina.

    Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menekankan partisipasi Indonesia. Forum tersebut bukanlah bentuk pengakuan politik atau normalisasi hubungan.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Kemlu menegaskan siapa pun negara yang bergabung dalam badan tersebut. Hal itu tidak akan mengubah sikap dasar Indonesia yang menjunjung tinggi hukum internasional. Termasuk juga solusi dua negara.

    Yvonne menyebut Indonesia pada posisi menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

    "Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ungkapnya.

    Pentingnya Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Indonesia memandang, untuk mencapai perdamaian nyata. Keterlibatan pihak-pihak yang sedang berkonflik memang diperlukan.

    Oleh karena itu, sebut Yvonne, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan rakyat Palestina dalam forum tersebut.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ungkap Yvonne.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Penjelasan
    Mandat Utama Stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Dasar Hukum Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
    Tujuan Keikutsertaan Mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan kepentingan Palestina terakomodasi.
    Sikap Terhadap Israel Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik atau legitimasi kebijakan.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina," imbuhnya.

  • Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Pemerintah Rusia menyatakan para pejabatnya, termasuk Presiden Vladimir Putin, tidak berencana menghadiri pertemuan pertama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Pertemuan ini dijadwalkan pada 19 Februari di Washington, Amerika Serikat.

    Juru bicara presiden, Dmitry Peskov, mengungkapkan kepada media Rusia, RTVI, bahwa tidak ada seorang pun dari Kremlin yang merencanakan apa pun terkait agenda tersebut. Ia menambahkan, proposal pertemuan saat ini sedang ditinjau Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Pertemuan Dewan Perdamaian ini pertama kali dilaporkan oleh media internasional melalui surat undangan. Acara tersebut diharapkan berfungsi sebagai pertemuan puncak kepemimpinan dan konferensi penggalangan dana.

    Fokus utama penggalangan dana adalah pembangunan kembali Jalur Gaza. Inisiatif ini diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya menyebut rencana perdamaian yang lebih luas sebagai perkembangan positif. Pasalnya, rencana ini berfokus mengakhiri pertumpahan darah dan menyelesaikan masalah kemanusiaan.

    Meskipun demikian, Moskow tetap berpendapat bahwa upaya lebih lanjut diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan regional yang terjadi di sana.

    Sementara itu, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, juga dipastikan absen. Layanan persnya mengonfirmasi bahwa meski menerima undangan, ia tidak dapat hadir.

    Pembentukan Dewan Perdamaian

    Pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Penandatanganan dilakukan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    Board of Peace dibentuk dalam kerangka upaya penyelesaian damai di Gaza. Washington mengklaim bahwa negara-negara tambahan telah bergabung dengan dewan bentukan Trump ini.

    Pertemuan pertama dewan dijadwalkan di Washington. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung di tingkat pemimpin yang diundang oleh pemerintahan Trump untuk berpartisipasi dalam asosiasi ini.

    Penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza akan menjadi tema utama pertemuan tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertemuan Dewan Perdamaian:

    Aspek Detail
    Tanggal 19 Februari
    Lokasi Washington, Amerika Serikat
    Tujuan Utama Pembangunan kembali Jalur Gaza
    Inisiatif Presiden Donald Trump
    Peserta Awal 19 negara menandatangani piagam
    Absen Rusia, Belarusia

    Rusia tetap mengamati perkembangan situasi di Jalur Gaza. Mereka menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk perdamaian jangka panjang.

  • Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi resmi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu RI menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan ini juga bukan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan bahwa keikutsertaan negara mana pun dalam Dewan Perdamaian tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI tetap mengecam pelanggaran hukum internasional.

    Indonesia konsisten mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Posisi ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Pihak Kemlu memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik adalah bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong partisipasi Palestina.

    Partisipasi Palestina dinilai krusial untuk menciptakan hak dasar serta memastikan kepentingan warga di sana terpenuhi. Proses ini harus berorientasi pada rakyat Palestina.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi politik
    Legitimasi Kebijakan Bukan legitimasi kebijakan negara manapun
    Mandat BoP Stabilisasi, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza
    Pelanggaran Hukum Mengecam pelanggaran hukum internasional
    Solusi Konflik Mendorong realisasi solusi dua negara
    Keterlibatan Palestina Mendorong partisipasi Otoritas Palestina

    Israel Bergabung ke Dewan Perdamaian

    Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan hal ini pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Pengumuman tersebut disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Menurut laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan mereka memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu mengenai bergabungnya Israel ke dewan.

    Netanyahu menyatakan telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'." Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu, memberi wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Hal ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dewan tersebut dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat kunjungannya ke Washington.

    Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters melalui detikNews, Kamis (12/2/2026).

    Setelah pertemuan, beredar foto yang menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen itu berisi tanda tangan Netanyahu yang mengesahkan keanggotaan Israel di dewan tersebut.

    “Menandatangani masuknya Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’,” kata Netanyahu.

    Mandat Dewan Perdamaian

    Dewan Perdamaian telah mengadopsi resolusi sejak November 2025. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan, bersama negara-negara mitranya, untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan pascagencatan senjata di Gaza yang dimulai pada Oktober. Hal itu di bawah rencana Trump yang telah disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Menurut rencana Trump, dewan ini akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump menyatakan bahwa melalui Board of Peace, yang dipimpinnya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan perdana Dewan Perdamaian akan diadakan pada 19 Februari 2025 di Washington. Agenda utamanya adalah membahas rekonstruksi Gaza.

    Kritik dan Kekhawatiran

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan untuk mengawasi wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan juga diperkirakan memicu kritik karena absennya perwakilan Palestina.

    Sejumlah negara menunjukkan reaksi hati-hati terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu. Para pakar khawatir keberadaan BoP akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lamanya masih memilih untuk menjauh. Gencatan senjata di Gaza berulang kali dilanggar.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait Dewan Perdamaian:

    Aspek Keterangan
    Pembentuk Donald Trump (Presiden AS)
    Anggota Baru Israel
    Mandat Utama Mengawasi pemerintahan sementara di Gaza, membentuk pasukan stabilisasi internasional
    Fokus Awal Rekonstruksi Gaza
    Kekhawatiran Menyerupai struktur kolonial, melemahkan PBB, tidak melibatkan perwakilan Palestina

    Setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Angka ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

  • Trump Tegas Lanjutkan Negosiasi Nuklir Iran, Tolak Desakan Netanyahu di Gedung Putih

    Trump Tegas Lanjutkan Negosiasi Nuklir Iran, Tolak Desakan Netanyahu di Gedung Putih

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan komitmennya untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran. Penegasan ini disampaikan Trump di hadapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan tiga jam di Gedung Putih.

    Trump secara terang-terangan menolak desakan Netanyahu yang menginginkan sikap lebih keras terhadap Teheran. Pertemuan berlangsung pada Rabu (11/2).

    Tidak ada kesepakatan pasti yang tercapai dalam pertemuan tersebut. Namun, Trump menegaskan prioritasnya untuk melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat terwujud atau tidak.

    "Tidak ada kesepakatan pasti yang tercapai selain saya bersikeras agar negosiasi dengan Iran dilanjutkan untuk melihat apakah kesepakatan dapat terwujud atau tidak," kata Trump di media sosial, Kamis (12/2/2026).

    Presiden AS juga menambahkan, "Jika memungkinkan, saya akan memberi tahu Perdana Menteri bahwa itu akan menjadi prioritas. Jika tidak memungkinkan, kita hanya perlu melihat apa hasilnya," ujarnya, sembari mengingatkan kembali serangan AS tahun lalu terhadap program nuklir Iran.

    Kekhawatiran Keamanan Israel

    Dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu menyoroti pentingnya keamanan Israel terkait negosiasi mengenai Iran. Kantor Netanyahu menjelaskan fokus diskusi ini.

    "Menegaskan kebutuhan keamanan negara Israel terkait dengan negosiasi," kata kantor Netanyahu.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan tindakan militer AS terhadap Iran menyusul tindakan keras Teheran yang menewaskan para demonstran. Namun, Washington dan Teheran kembali memulai pembicaraan pada pekan lalu dengan pertemuan di Oman.

    Latar Belakang Penangguhan Perundingan

    Perundingan antara AS dan Iran sebelumnya sempat ditangguhkan. Penangguhan ini terjadi setelah serangan AS terhadap situs-situs atom Iran.

    Serangan tersebut berlangsung selama perang 12 hari Israel dengan Iran pada Juli tahun lalu.

    Detail Pertemuan di Gedung Putih

    Pertemuan antara Trump dan Netanyahu berlangsung pada Rabu (11/2), sebagaimana dilansir kantor berita AFP dan Al Jazeera. Seorang fotografer AFP membenarkan pertemuan tersebut membahas isu Iran.

    Netanyahu tiba di Gedung Putih melalui jalan samping. Ia diantar menggunakan mobil SUV hitam berbendera Israel dan AS dari Blair House, tempat para pejabat tinggi yang berkunjung menginap.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertemuan dan isu Iran:

    Pihak Terlibat Isu Utama Sikap Donald Trump Sikap Benjamin Netanyahu
    AS (Donald Trump) Negosiasi Nuklir Iran Bersikeras melanjutkan negosiasi Mendesak sikap lebih keras terhadap Iran
    Israel (Benjamin Netanyahu) Keamanan Nasional Israel Mengaitkan keamanan dengan negosiasi Iran Menyoroti ancaman dari program nuklir Iran
  • Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Gedung Putih secara diam-diam. Kedatangan Netanyahu tersebut untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pertemuan yang diselimuti kerahasiaan ini terjadi pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh kantor berita AFP dan Al Jazeera pada Kamis (12/2/2026).

    Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa Netanyahu dan Trump bertemu untuk membahas topik penting, yakni Iran. Isu nuklir Iran kerap menjadi sorotan utama di kancah politik global.

    Netanyahu memilih jalur samping untuk kedatangannya. Ia diantar menggunakan mobil SUV hitam berbendera Israel dan AS.

    Mobil tersebut menempuh jarak pendek dari Blair House, akomodasi para pejabat tinggi yang berkunjung. Protokol ketat mengiringi pertemuannya dengan Trump.

    Kantor PM Israel telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Konfirmasi ini membenarkan spekulasi publik.

    Berikut adalah beberapa pertemuan penting antara pemimpin Israel dan Amerika Serikat yang diketahui publik:

    Tahun Pemimpin Israel Presiden AS Isu Utama
    2026 Benjamin Netanyahu Donald Trump Iran
    2025 Benjamin Netanyahu Donald Trump Perjanjian Damai
    2024 Benjamin Netanyahu Donald Trump Keamanan Regional
    2023 Yair Lapid Joe Biden Hubungan Bilateral

    Pertemuan ini menegaskan pentingnya hubungan strategis antara kedua negara.

  • Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat Hadiri Board of Peace dan Teken Kesepakatan Tarif Impor

    Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat Hadiri Board of Peace dan Teken Kesepakatan Tarif Impor

    Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan segera bertolak ke Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani kesepakatan tarif impor AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rencana kunjungan penting tersebut. Ia menyampaikan hal ini kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara pada tanggal 19 Februari 2026. Di sekitar tanggal tersebut juga direncanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

    “Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari) dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” kata Airlangga, Rabu (11/2/2026).

    Terkait angka pasti yang disepakati, Airlangga enggan menyebutkan detailnya. Ia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi.

    “Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai. Terima kasih,” ujarnya.

    Komitmen Indonesia di Board of Peace

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya juga telah mengonfirmasi kehadiran Prabowo pada rapat perdana Board of Peace. Dewan ini dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

    Nabyl menjelaskan, kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia. Komitmen ini untuk berperan aktif sejak awal dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    Agenda Kunjungan Tanggal (Perkiraan) Keterangan
    Rapat Perdana Board of Peace 19 Februari 2026 Penegasan komitmen Indonesia.
    Penandatanganan Kesepakatan Tarif Impor (ART) Sekitar 19 Februari 2026 Pengurangan tarif impor AS.

    Indonesia akan memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil. Selain itu, juga mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

    “Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.

  • Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Lintasi Wilayah ICC

    Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Lintasi Wilayah ICC

    Media internasional dan lokal Israel menyoroti persiapan Indonesia mengirim pasukan ke Jalur Gaza. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas.

    Laporan media asing menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang berkontribusi pada pasukan keamanan internasional yang akan dikerahkan di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas kesiapan pengerahan pasukan Indonesia. Selain kabar tersebut, beberapa berita internasional lain menarik perhatian publik.

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuju Amerika Serikat (AS) terdeteksi melintasi wilayah udara tiga negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Peristiwa ini terjadi meski ada surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu. Situs pelacakan penerbangan FlightRadar, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (11/2/2026), menunjukkan pesawat 'Wing of Zion' tersebut.

    Pesawat Netanyahu melintas di atas Yunani, Italia, dan Prancis pada Selasa (10/2) waktu setempat. Ketiga negara tersebut penandatangan Statuta Roma, yang mewajibkan mereka mematuhi surat perintah penangkapan ICC.

    Insiden Pesawat Tergelincir di Somalia

    Sebuah pesawat penumpang Starsky Aviation tergelincir dari landasan saat mendarat darurat di Somalia, Selasa (10/2) waktu setempat. Pesawat tersebut berakhir di laut dangkal dekat bandara.

    Beruntung, seluruh 55 penumpang dan awak pesawat berhasil selamat. Insiden ini menggemparkan Somalia, seperti dilansir Sky News, Rabu (11/2/2026).

    Pesawat jenis Fokker 50 itu mengalami masalah teknis sekitar 15 menit setelah lepas landas. Pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Aden Abdulle di Mogadishu menuju kota Gaalkacyo.

    Trump Kaji Pengiriman Kapal Induk ke Timur Tengah

    Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan pengerahan kapal induk kedua beserta aset militer tambahan ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran.

    Trump menyatakan Washington dan Teheran sedang bernegosiasi nuklir. Kedua pihak menyatakan kesediaan mencapai kesepakatan untuk mencegah aksi militer.

    Dia menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Rencana pengerahan kapal induk kedua ini, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Rabu (11/2/2026), meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Teheran.

    AS Kirim Tentara Latih Militer Nigeria

    Amerika Serikat akan mengerahkan 200 tentara ke Nigeria untuk melatih angkatan bersenjata negara tersebut. Pelatihan ini bertujuan memerangi kelompok militan.

    Langkah ini seiring peningkatan kerja sama militer Washington dengan negara Afrika Barat. "Kami memiliki pasukan AS untuk membantu pelatihan dan dukungan teknis," kata Mayor Jenderal Samaila Uba, juru bicara Markas Besar Pertahanan Nigeria, dilansir AFP, Rabu (11/2/2026).

    Wall Street Journal adalah media pertama yang melaporkan pengerahan tersebut. Pasukan ini akan melengkapi tim kecil AS yang sudah berada di Nigeria untuk membantu penargetan serangan udara.

    Sorotan Media Asing Terhadap Kontribusi Indonesia ke Gaza

    Media-media internasional ramai mengulas persiapan Indonesia mengirim pasukan ke Jalur Gaza. Ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri konflik Israel dan Hamas.

    Persiapan Indonesia juga dibahas media lokal Israel. Laporan asing menyebut Indonesia yang pertama berkontribusi untuk pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas persiapan ini. Salah satunya The Jerusalem Post, melaporkan soal pengerahan TNI dalam artikel berjudul "Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza's International Stabilization Force".

    Topik Utama Ringkasan Kejadian Tanggal Dilaporkan
    Indonesia Kirim Pasukan Gaza Persiapan pengerahan pasukan perdamaian sebagai bagian gencatan senjata. Rabu, 11 Februari 2026
    Pesawat Netanyahu PM Israel terbang melintasi 3 negara anggota ICC ke AS. Rabu, 11 Februari 2026
    Pesawat Tergelincir Somalia Pesawat penumpang mendarat darurat dan tergelincir ke laut dangkal. Rabu, 11 Februari 2026
    Trump dan Iran AS pertimbangkan kirim kapal induk kedua ke Timur Tengah. Rabu, 11 Februari 2026
    AS Latih Militer Nigeria Pengiriman 200 tentara AS untuk melatih angkatan bersenjata Nigeria. Rabu, 11 Februari 2026
  • Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong perdamaian dunia.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta secara khusus menekankan agar pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina.

    Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace harus dimaknai sebagai peluang strategis. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah harus berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen historis Indonesia. Termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah lama diusung.

    Sukamta menyoroti tiga poin penting yang perlu ditegaskan Indonesia dalam rapat perdana BoP. Pertama, mendesak penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

    "Mendorong penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan," ujar Sukamta, Rabu (11/2/2026).

    Dukungan Solusi Dua Negara

    Kedua, politikus PKS ini meminta Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut.

    "Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional," katanya.

    Ketiga, pentingnya memastikan setiap agenda rekonstruksi pascakonflik berjalan selaras dengan penghormatan hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.

    "Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara," ucapnya.

    Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai sebagai bagian dari diplomasi aktif. Kontribusi nyata ini bertujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Stabilitas global berdasarkan hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia.

    "Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tutur Sukamta.

    Agenda Diplomasi Indonesia di Board of Peace

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengkonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan bahwa undangan tersebut telah diterima.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Nabyl, Rabu (11/2).

    Kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia. Peran aktif sejak awal sangat penting dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia akan menggunakan BoP sebagai platform strategis.

    Indonesia akan memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan Gaza. Upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara juga menjadi fokus utama.

    Fokus Diplomasi Indonesia di Board of Peace Keterangan
    Perlindungan Warga Sipil Memastikan keamanan dan hak-hak dasar masyarakat Palestina.
    Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza Mendorong upaya pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik.
    Perdamaian Adil dan Berkelanjutan Mengupayakan solusi jangka panjang berdasarkan solusi dua negara.
    Penegasan Dukungan Palestina Memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
    Penghentian Kekerasan Mendesak agar segala bentuk kekerasan di wilayah konflik dihentikan.