Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah (Jateng) memberikan tanggapan terkait pengunduran diri 13 pengurus DPC PSI Kota Semarang. Ketua DPW PSI Jateng, Antonius Yogo, menyebut polemik ini sebagai dinamika organisasi yang umum terjadi dalam proses pergantian kepengurusan.
Yogo menjelaskan bahwa keputusan mengenai struktur kepengurusan DPD sepenuhnya berada di tangan DPP. Menurutnya, aspirasi dari bawah tetap menjadi masukan, namun keputusan final tetap di tangan DPP, sesuai dengan mekanisme partai.
"Ini sebenarnya dinamika organisasi pergantian kepengurusan di organisasi hal yang biasa. Yang jadi nggak biasa itu memaksakan kehendak," kata Yogo, Senin (23/2/2026).
Dasar pengunduran diri 13 DPC PSI Kota Semarang adalah penolakan terhadap susunan kepengurusan DPD yang diterbitkan DPP. Yogo menegaskan, berdasarkan Kongres Nasional PSI, para pengurus harus bersedia ditata dan diatur. Penetapan kepengurusan oleh DPP, menurutnya, semata-mata bertujuan untuk membesarkan partai.
Lebih lanjut, Yogo menilai komposisi kepengurusan yang ditetapkan sudah mempertimbangkan keseimbangan antara kader legislatif dan non-legislatif. Struktur tersebut dinilai ideal untuk memperkuat PSI di Kota Semarang. Ia merasa heran dengan adanya mosi yang dianggapnya aneh.
Terkait pencopotan Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo, dan penunjukan pelaksana tugas (Plt), Yogo menjelaskan bahwa langkah tersebut telah melalui mekanisme internal partai. Bangkit sendiri ditarik ke Bidang Advokasi dan Hukum Provinsi Jateng.
"Tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang dibuang. Sudah merespons Mas Bangkit ketika ketemu kami, fine aja. Kami heran juga teman-teman yang di bawah kok reaksinya berlebihan menurut saya," ujarnya.
DPW juga sempat mengundang para pengurus DPC untuk berdialog setelah polemik mencuat di media. Undangan resmi dilayangkan pada 16 Januari 2026, namun beberapa pengurus tidak hadir.
Yogo menyayangkan para kader yang tidak menempuh jalur lain sesuai aturan partai, seperti melalui Majelis Pertimbangan Partai ataupun ke Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) partai. Ia menyebutkan bahwa partai memiliki mekanisme internal yang bisa ditempuh jika ada keberatan terkait SK kepengurusan.
Sebelumnya, 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang mengundurkan diri dari kepengurusan, ditandai dengan pengembalian aset berupa pelang kantor DPC kepada DPD. Pengunduran diri ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan dari DPP, menurut Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozaq, pada Minggu (22/2) malam.
Pengunduran diri tersebut dipicu protes terhadap SK kepengurusan DPD PSI Kota Semarang yang dinilai tidak sesuai kesepakatan awal. SK tersebut menunjuk Bangkit Mahanantyo sebagai Ketua DPD PSI Kota Semarang dan Melly Pangestu sebagai sekretaris.



