Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) memaparkan data luas kebun sawit di kawasan hutan berdasarkan rekonsiliasi nasional tahun 2019.
Rekonsiliasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat luas total kebun sawit nasional mencapai 16,37 juta hektare. Dari angka tersebut, sekitar 3,37 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan tidak seluruh kebun sawit di kawasan hutan berada di kawasan konservasi atau hutan lindung. Ia menekankan perlunya pembedaan tipologi dan kronologi penguasaan lahan sebelum menentukan status legalitasnya.
"Dari luas sawit dalam kawasan hutan tersebut tidak seluruhnya berada di kawasan konservasi dan tidak serta merta dikategorikan sebagai sawit ilegal tanpa pembeda tipologi dan kronologi penguasan lahan tersebut," ujar Darto, Minggu (15/2/2026).
Data rekonsiliasi menunjukkan sebaran kebun sawit di berbagai kawasan hutan. Berikut rinciannya:
- Hutan produksi konversi: 1,12 juta hektare
- Hutan produksi tetap: 1,49 juta hektare
- Hutan produksi: 501 ribu hektare
- Hutan lindung: 155 ribu hektare
- Hutan konservasi: 91 ribu hektare
Total luas kebun sawit di kawasan hutan lindung dan konservasi mencapai sekitar 246 ribu hektare.
Merujuk pada data tersebut, POPSI menilai narasi yang menyebutkan ada 4 juta hektare sawit ilegal di kawasan konservasi dan hutan lindung tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Berikut Tabel Luas Kebun Sawit di Kawasan Hutan Berdasarkan Data Rekonsiliasi Nasional 2019:
Luas Kebun Sawit di Kawasan Hutan
| Jenis Kawasan Hutan | Luas (Hektare) |
|---|---|
| Hutan Produksi Konversi | 1,12 juta |
| Hutan Produksi Tetap | 1,49 juta |
| Hutan Produksi | 501 ribu |
| Hutan Lindung | 155 ribu |
| Hutan Konservasi | 91 ribu |
Transparansi Pengelolaan Kebun Sawit Sitaan Negara
Darto menekankan bahwa informasi yang tidak akurat berpotensi memengaruhi kebijakan negara dan memperburuk citra sawit Indonesia di kancah global.
Ia juga menyoroti langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan skema kerja sama operasi dalam pengelolaan kebun yang diambil alih negara. Menurutnya, transparansi terkait pihak yang terlibat dan mekanisme pengelolaan harus dibuka kepada publik.
"Negara juga mengambil untung melalui mekanisme denda walaupun tanpa putusan pengadilan. Justru, negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi, sementara petani, koperasi dan pelaku usaha menjadi korban ketidakpastian hukum ini," katanya.
Menurutnya, penyelesaian masalah sawit di kawasan hutan harus berbasis data, mempertimbangkan waktu penguasaan lahan, subjek hukum, dan fungsi kawasan. Pendekatan generalisasi dinilai berisiko menimbulkan konflik sosial.
"Penyelesaian sawit dalam kawasan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadaban hukum dan stop penyitaan sawit rakyat. Pihak yang melakukan KSO harus dibuka ke publik untuk memastikan pengelolaan aset sitaan tidak lari ke tangan-tangan tertentu yang tidak seharusnya," tandasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal dalam 10 hingga 15 tahun terakhir akibat lemahnya perlindungan kawasan konservasi.
