Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tidak akan menghambat inovasi dan ekonomi digital.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto, yang sebelumnya menyatakan bahwa aturan pelaksana PP TUNAS berpotensi memperlambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.
Meutya menyampaikan kepada media di Jakarta Selatan, Jumat malam, "Kalau dihitung potensi ekonomi yang hilang, ya yang kita atur kan bagaimana ini aman untuk anak-anak."
Menurutnya, perlindungan anak-anak di Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Ia juga mengklaim belum ada catatan terkait dampak ekonomi signifikan dari larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur, berbeda dengan Australia yang sudah melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial.
Meutya menegaskan, "Enggak ada inovasi dan enggak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Jadi kalau dia terdampak kepada perlindungan anak, ya itu udah kita tidak hitung sebagai inovasi yang layak kita ambil sebagai sebuah negara."

