Tag: PP Tunas

  • PP Tunas Tidak Hambat Inovasi dan Ekonomi Digital

    PP Tunas Tidak Hambat Inovasi dan Ekonomi Digital

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tidak akan menghambat inovasi dan ekonomi digital.

    Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto, yang sebelumnya menyatakan bahwa aturan pelaksana PP TUNAS berpotensi memperlambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

    Meutya menyampaikan kepada media di Jakarta Selatan, Jumat malam, "Kalau dihitung potensi ekonomi yang hilang, ya yang kita atur kan bagaimana ini aman untuk anak-anak."

    Menurutnya, perlindungan anak-anak di Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Ia juga mengklaim belum ada catatan terkait dampak ekonomi signifikan dari larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur, berbeda dengan Australia yang sudah melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial.

    Meutya menegaskan, "Enggak ada inovasi dan enggak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Jadi kalau dia terdampak kepada perlindungan anak, ya itu udah kita tidak hitung sebagai inovasi yang layak kita ambil sebagai sebuah negara."

  • PP Tunas Segera Berlaku Maret 2026, Lindungi Anak di Ranah Digital

    PP Tunas Segera Berlaku Maret 2026, Lindungi Anak di Ranah Digital

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada bulan Maret 2026.

    Menurut Menkomdigi, Meutya Hafid, PP Tunas telah diselaraskan dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) dan kini dalam tahap finalisasi internal di Komdigi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kendala sebelum aturan ini ditandatangani dan diberlakukan efektif mulai Maret 2026.

    Meutya menjelaskan, "Kami rasanya sudah cukup menyampaikan bahwa ini akan mulai Maret. Jadi mudah-mudahan mereka (para platform) juga mendukung, karena memang kita harus memahami dan juga mengakui bahwa aturan ini untuk melindungi anak-anak di negara ini, di ranah digital, akan bisa efektif juga dengan dukungan dan juga keinginan dari teman-teman platform untuk juga comply dan mengikuti aturan itu," ujarnya seusai acara Buka Puasa Bersama Media di Rumah Dinas Menkomdigi, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.

    Detail lengkap mengenai klasifikasi, tata laksana, jangka waktu, dan interval pelaksanaan PP Tunas akan diumumkan dalam waktu dekat, kata Meutya.

    PP Tunas diterbitkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak di dunia digital. Risiko tersebut meliputi paparan konten negatif hingga eksploitasi data pribadi. Hal ini menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat dari penyelenggara sistem elektronik.

    Komdigi menyatakan bahwa PP Tunas adalah aturan pemerintah yang bertujuan melindungi anak-anak di ruang digital, seperti media sosial dan game online.

    PP Tunas secara khusus mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.