Tag: PPKGBK

  • Mensesneg Tegaskan Hotel Sultan Jakarta Tidak Ditutup, Pengelolaan Dialihkan ke PPKGBK

    Mensesneg Tegaskan Hotel Sultan Jakarta Tidak Ditutup, Pengelolaan Dialihkan ke PPKGBK

    Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Hotel Sultan Jakarta tidak akan ditutup. Proses yang terjadi adalah pengalihan pengelolaan dari pihak swasta ke Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Hotel Sultan tetap beroperasi seperti biasa. Pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk karyawan dan pengelola.

    “Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menekankan bahwa aktivitas Hotel Sultan tidak akan terganggu. Semua operasional tetap berjalan normal. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi intensif.

    “Masih bisa beraktivitas dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan seluruh karyawan dan pihak pengelola,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan PT Indobuildco. Gugatan tersebut melawan Menteri Sekretaris Negara dkk terkait pengelolaan lahan Hotel Sultan.

    Hakim menyatakan negara adalah pemilik sah lahan Hotel Sultan. Pengadilan memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan tersebut.

    Putusan Serta Merta Pengadilan

    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, menjelaskan putusan terkait gugatan Hotel Sultan bersifat serta merta. Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

    “Pada prinsipnya untuk putusan serta-merta itu ya ini perlu saya jelaskan juga putusan serta merta itu ini berkaitan dengan perkara 208 ya. Jadi nanti sesuai amarnya bahwa putusan serta-merta itu adalah putusan yang dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum baik banding dan kasasi. Di mana hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, SEMA 3-2000 dan SEMA 4 tahun 2021,” kata Sunoto kepada wartawan di kantornya, Senin (1/12).

    Pelaksanaan putusan pengosongan kawasan Hotel Sultan menunggu permohonan eksekusi. Permohonan diajukan oleh pemenang gugatan.

    Pemenang dalam gugatan ini adalah Mensesneg, PPK GBK, Menteri ATR, Menteri Keuangan, dan Kantor Pertanahan Jakpus. Ini menegaskan posisi negara sebagai pemilik sah.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait putusan serta merta:

    Aspek Keterangan
    Sifat Putusan Dapat dilaksanakan segera
    Upaya Hukum Tidak menunda eksekusi (banding/kasasi)
    Dasar Hukum Pasal 180 HIR, SEMA 3-2000, SEMA 4-2021
    Syarat Formil Permohonan tegas dalam petitum & jaminan
    Syarat Materiil Berdasarkan akta autentik yang tak terbantahkan

    Sunoto menambahkan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan jika memenuhi syarat formil. Syarat tersebut meliputi permohonan tegas dalam petitum dan jaminan senilai objek eksekusi.

    Selain itu, syarat materiilnya adalah berdasarkan akta autentik. Akta autentik tersebut tidak bisa dibantah oleh pihak manapun.