Tag: PPN DTP

  • Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.

    Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.

    Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan yang Tidak Termasuk Insentif

    Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Periode Insentif PPN DTP Tiket Pesawat 2026
    Item Periode
    Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 6 Februari 2026
    Pembelian Tiket 10 Februari – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret – 29 Maret 2026
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Jakarta Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat. Insentif ini berlaku khusus selama periode Lebaran 2026.

    Tujuannya, membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau. Masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan biaya lebih rendah.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. Ini berlaku untuk tiket pesawat ekonomi pada penerbangan domestik.

    Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara wajib menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak juga harus dikeluarkan.

    Selanjutnya, PPN DTP wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ini sesuai ketentuan yang berlaku.

    Maskapai diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Pengiriman dilakukan melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Batas waktu pelaporan paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan Tambahan Tidak Termasuk

    Fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya, bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Rincian Insentif PPN Tiket Pesawat Lebaran 2026
    Keterangan Detail
    Jenis Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%
    Objek Insentif Tiket pesawat ekonomi domestik (base fare dan fuel surcharge)
    Periode Pembelian Tiket 10 Februari 2026 – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret 2026 – 29 Maret 2026
    Dasar Hukum PMK Nomor 4 Tahun 2026
    Pengecualian Bagasi tambahan, pemilihan kursi
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026