Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.
Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.
Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.
Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.
Kewajiban Maskapai Penerbangan
Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.
Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.
Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.
"Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.
Layanan yang Tidak Termasuk Insentif
Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).
Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
| Item | Periode |
|---|---|
| Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 | 6 Februari 2026 |
| Pembelian Tiket | 10 Februari – 29 Maret 2026 |
| Periode Penerbangan | 14 Maret – 29 Maret 2026 |
| Batas Pelaporan Maskapai | 31 Mei 2026 |

