Tag: ppp

  • Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Peta politik di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan setelah Bupati Dony Ahmad Munir memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama ini menjadi kendaraan politiknya.

    Pengunduran diri Dony Ahmad Munir ditandai dengan berpamitan kepada jajaran DPC PPP Sumedang pada Kamis (12/6/2024). Langkah ini meninggalkan teka-teki mengenai arah politiknya ke depan.

    Dony Ahmad Munir tiba di DPC PPP Sumedang mengenakan kemeja putih dengan gambar harimau dan disambut oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad beserta para pengurus lainnya.

    Pada kesempatan itu, Dony tidak hanya berpamitan, tetapi juga menyampaikan permohonan izin, maaf, serta doa restu atas keputusannya.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony.

    Menurut Dony, PPP memiliki peran penting dalam perjalanan karier politiknya, terutama dalam mengantarkannya menjadi kepala daerah.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Pengunduran diri Dony dari PPP memunculkan spekulasi publik. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, Dony Ahmad Munir belum memberikan konfirmasi mengenai partai politik mana yang akan ia pilih.

    Meskipun telah berpamitan dengan PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang agar lebih maju dan menyejahterakan masyarakat.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambungnya.

    Dony juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari PPP murni atas kesadaran pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkapnya.

    Respons PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, menyatakan bahwa pihaknya merasa berat hati melepaskan kader terbaik seperti Dony. Meskipun demikian, setelah memahami alasan pengunduran diri Dony, PPP akan tetap memberikan dukungan demi kemajuan masyarakat Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasan-nya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Soliditas PPP Sumedang Pasca-Pengunduran Diri

    Setelah Dony berpamitan, Ilmawan menegaskan bahwa DPC PPP tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumedang.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

    Fokus Pembangunan Sumedang Hingga 2030

    Berikut adalah beberapa fokus utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang direncanakan hingga tahun 2030:

    Sektor Prioritas Pembangunan
    Infrastruktur Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik
    Ekonomi Pengembangan UMKM, investasi, dan sektor pariwisata
    Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas
    Kesehatan Peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung
  • Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang, resmi mengakhiri perjalanannya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan ini ditandai dengan momen pamitan langsung Dony kepada jajaran DPC PPP Sumedang, Kamis (12/6/2026).

    Dalam pantauan di lokasi, Dony, mengenakan kemeja putih bergambar harimau, disambut langsung oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad serta para pengurus lain.

    Dony menjelaskan bahwa pamitnya dari PPP sudah disampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPC hingga PAC. Ia datang untuk menyampaikan permohonan izin, maaf, dan doa restu.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony kepada awak media.

    Bagi Dony, PPP memiliki peran penting yang tak terlupakan dalam karir politiknya. Perjuangan bersama PPP telah membawanya hingga menjadi kepala daerah saat ini.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Komitmen untuk Sumedang

    Meskipun tak lagi bersama PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang. Ia bertekad memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    Dony bertekad menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Keputusan ini murni didasari pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan strategis pembangunan.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambung Dony.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusannya keluar dari PPP murni atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkap Dony.

    Tanggapan DPC PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, mengaku berat hati melepas kader terbaik seperti Dony. Namun, ia memahami dan mendukung alasan Dony demi kemajuan Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    Meski ada kekecewaan, Ilmawan tetap menghormati keputusan Dony.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasannya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait keputusan Dony Ahmad Munir:

    Aspek Keterangan
    Status Resmi keluar dari kepengurusan PPP
    Tujuan Fokus pembangunan Sumedang hingga 2030
    Motivasi Murni kesadaran pribadi, bukan tekanan politik/ekonomi
    Dampak ke PPP DPC PPP Sumedang tetap solid dan berjuang

    Langkah PPP Selanjutnya

    Setelah pamitnya Dony, Ilmawan memastikan DPC PPP Sumedang tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ilmawan.

    Hingga saat ini, Dony Ahmad Munir belum mengumumkan partai politik mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Namun, kabar berhembus menyebutkan Dony akan bergabung dengan Partai Gerindra.

  • Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Balige, Kabupaten Toba, menuai polemik. Sarmadan Nur Lubis diklaim terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut dalam Muswil tersebut.

    Namun, hasil Muswil ini ditolak tegas oleh 32 dari 33 DPC kabupaten/kota di Sumut. Sarmadan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut, ditunjuk pada 27 Januari 2026. Ia menggantikan Jakfaruddin Harahap yang dicopot karena menolak percepatan Muswil.

    "Iya (saya terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut) tanggal 8 Februari jam 20.00 WIB di Balige," kata Sarmadan Nur Lubis, Rabu (11/2/2026).

    Sarmadan mengklaim Muswil dihadiri oleh 2/3 peserta, atau sekitar 22 orang. "2/3 hadir, 22 (peserta)," ucapnya.

    Penolakan terhadap Muswil di Balige datang dari kubu Jakfaruddin, diwakili oleh Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Jonson Sihaloho. Jonson menilai penunjukan Sarmadan sebagai Plt Ketua adalah kekeliruan dan menolak mengakui pelaksanaan Muswil tersebut.

    "Kami barisan Pak Jakfar menolak muswil itu dikarenakan sebelumnya kita sudah menolak status Plt (Ketua DPW PPP Sumut) SK yang ditandatangani oleh Pak Mardiono dan Wasekjen Pak Jabbar Idris, SK Plt itu tidak tepat," kata Jonson Sihaloho.

    Menurut Jonson, penunjukan Plt tidak sesuai dengan islah yang digagas di Jakarta. Islah tersebut dilakukan antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Dalam islah, disepakati pembentukan 6 pengurus DPP dengan masing-masing 3 orang dari tiap kubu. Kemudian, disepakati juga untuk mengesahkan anggaran dasar terlebih dahulu sebelum konsolidasi.

    Penyebab Konflik Internal PPP

    "Dalam perjalanannya yang diminta legalitas formal adalah pengesahan anggaran dasar lebih dulu supaya DPP itu sah secara mekanisme organisasi, tidak dilaksanakan oleh Pak Mardiono dan malah melakukan konsolidasi ke bawah tanpa melibatkan Pak Sekjen (Taj Yasin) apalagi Pak Agus Suparmanto, maka diminta lah wilayah-wilayah supaya Muswil," ucap Jonson.

    Hal ini menyebabkan DPW PPP Sumut di bawah kepimpinan Jakfaruddin menolak percepatan Muswil. Terlebih, SK Jakfaruddin sebagai Ketua DPW masih berlaku hingga Agustus 2026.

    "SK DPW PPP Sumatera Utara itu masih lama sampai Agustus, jadi surat yang kami balas ke DPP itu bukan menolak (Muswil) tapi meminta ditunda karena payung hukum konsolidasi ke bawah ini dirumuskan dulu anggaran dasar tadi, karena Pak Mardiono belum sempat mengesahkan anggaran dasar karena keluar saat pleno 1 Muktamar sewaktu ada kisruh-kisruh itu," jelasnya.

    Perbedaan Pandangan Petinggi Partai

    Mardiono, Agus Suparmanto, dan Taj Yasin memiliki pandangan berbeda mengenai penyelesaian masalah ini. Mardiono memilih untuk langsung melakukan konsolidasi melalui Muswil, sementara Agus dan Taj Yasin menekankan pentingnya membereskan anggaran dasar terlebih dahulu.

    "Akar masalah ini di sini, Pak Mardiono berpandangan menunggu ini beres konsolidasi dulu lah, dan tentu Pak Agus Suparmanto dan Pak Taj Yasin melihatnya sumir, yang pokoknya itu anggaran dasarnya dulu diberesin," terang Jonson.

    Pihak Terlibat Posisi Terkini Klaim / Sikap
    Sarmadan Nur Lubis Plt Ketua DPW PPP Sumut Terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut
    Jakfaruddin Harahap Mantan Ketua DPW PPP Sumut Dicopot, kubunya menolak Muswil di Balige
    Jonson Sihaloho Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Menilai penunjukan Plt dan Muswil tidak tepat
    Mardiono Ketua Umum PPP Melakukan konsolidasi dengan Muswil
    Agus Suparmanto Petinggi PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu
    Taj Yasin Sekjen PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu

    Jonson mengklaim, 32 dari 33 DPC PPP di Sumut menolak hadir dalam Muswil di Balige. Hanya satu DPC yang hadir, namun belakangan juga disebut menolak hasil Muswil tersebut.

    "Dari 33 Ketua DPC se Sumatera Utara, hanya 1 yang menghadiri Muswil di Balige itu, itupun sesungguhnya kata dia ditolak," sebutnya.

    Pernyataan penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut dan Muswil di Balige disebut telah ditandatangani secara tertulis oleh 33 DPC. Kepemimpinan Jakfaruddin juga menolak mengakui hasil Muswil di Balige.

    "Insyaallah kami (PPP Sumut di bawah kepemimpinan Jakfaruddin) akan Muswil juga. Kita masih mengakui Jakfaruddin sebagai ketua, Usman Efendi Sitorus sebagai sekretaris, dan Darwin Marpaung sebagai bendahara. Kita tidak mengakui adanya Muswil (di Balige)," pungkas Jonson.