Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak diterapkan lembaga pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu.
PPPK terbagi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan dua skema ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Banyak calon pelamar ingin mengetahui sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan. Informasi ini penting sebelum mengikuti seleksi PPPK.
Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pengangkatan melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Mereka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan.
Kedudukan hukum PPPK diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.
Selain itu, ada peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK. Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah.
Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis. Hal ini sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN.
PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara. Masa kontrak PPPK paling singkat berlangsung satu tahun.
Setelah masa kerja berakhir, instansi akan melakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.
Bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.
Mengenal PPPK Paruh Waktu
PPPK paruh waktu adalah ASN yang bekerja melalui perjanjian kerja dengan sistem jam kerja terbatas. Upah diterima disesuaikan beban kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.
Skema ini hadir untuk memperjelas status pegawai non-ASN. Sebelumnya, mereka bekerja tanpa kepastian kepegawaian.
Meski tidak bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap berada dalam kerangka ASN. Mereka memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN. Pegawai ini tercatat dalam database BKN.
Selain itu, skema ini menyasar peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Termasuk peserta seleksi PPPK 2024 yang belum memperoleh formasi penuh waktu.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian status kerja. Ini dilakukan tanpa harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.
KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan pengadaan PPPK paruh waktu. Ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan tertentu.
Jabatan tersebut meliputi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ada pula pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional.
Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun. Kontrak dapat diperpanjang dan membuka peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Pengangkatan terjadi apabila kinerja dinilai baik dan tersedia formasi.
Perbedaan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu
PPPK dan PPPK paruh waktu sama-sama termasuk ASN berbasis kontrak. Namun, keduanya memiliki sistem kerja berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan instansi.
Perbedaan juga terlihat dari kemampuan anggaran dan strategi pengelolaan tenaga honorer. Terutama di sektor pemerintahan.
Perbedaan utama terdapat pada durasi kerja, sistem penggajian, dan total penghasilan diterima. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam lebih singkat.
Oleh karena itu, gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai jumlah jam kerja.
Penghitungan gaji ini ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara itu, PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja standar ASN.
Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh sesuai golongan dan jabatan. Berikut adalah perbandingan perbedaannya:
| Aspek |
PPPK Penuh Waktu |
PPPK Paruh Waktu |
| Waktu Kerja |
8 jam per hari, setara ASN normal |
Sekitar 4 jam per hari, lebih fleksibel |
| Durasi Kontrak |
Lebih panjang, dapat diperpanjang |
Ditetapkan 1 tahun, dapat diperpanjang |
| Gaji & Tunjangan |
Gaji pokok dan tunjangan penuh sesuai jabatan |
Dihitung proporsional sesuai jam kerja dan anggaran |
| Fasilitas |
Pakaian dinas, cuti, perlindungan kerja |
Hak lebih terbatas, fasilitas tidak selalu sama |
| Jalur Karir |
Jalur reguler dalam sistem ASN |
Peluang diangkat jadi PPPK penuh waktu jika kinerja baik |
Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Penuh Waktu
Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen.
Kenaikan ini dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja.
Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024:
Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000
Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan tersebut seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural.
Ada juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.
Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Ketentuan gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menjelaskan upah minimal PPPK paruh waktu.
Upah minimal paling sedikit sama dengan gaji sebelumnya sebagai pegawai non-ASN. Atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing.
Hak yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan, gaji ke-13, THR, serta jaminan sosial. Namun besaran yang diterima tetap disesuaikan dengan jam kerja dan kebijakan instansi.
Untuk wilayah Jawa Barat, upah minimum saat ini di kisaran Rp2.317.601. Sehingga, besaran nilai tersebut menjadi acuan dasar dalam menentukan gaji PPPK paruh waktu.
Meskipun demikian, nominal akhir dapat berbeda. Perbedaan tergantung penempatan, tanggung jawab pekerjaan, serta jumlah jam kerja yang disepakati.
Tunjangan bagi PPPK paruh waktu biasanya berkisar 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja.
Hal ini menyebabkan total penghasilan tidak sama dengan PPPK penuh waktu.
Perbandingan Jam Kerja
Jam Kerja PPPK Paruh Waktu
PPPK paruh waktu umumnya bekerja sekitar 4 jam per hari. Atau 20 hingga 25 jam per minggu.
Durasi kerja tersebut disepakati dalam kontrak. Ini memungkinkan pegawai memiliki aktivitas tambahan di luar jam kerja.
Aktivitas tambahan ini tanpa mengganggu tugas utama. Gaji dihitung secara proporsional sesuai jam kerja yang dijalankan.
Jam Kerja PPPK Penuh Waktu
PPPK penuh waktu bekerja mengikuti jam operasional ASN pada umumnya. Durasi kerja berkisar 8 jam per hari.
Atau sekitar 37,5 hingga 40 jam dalam lima hari kerja per minggu. Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh serta fasilitas seperti pakaian dinas.