Tag: PPPK

  • Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Nasib PPPK Paruh Waktu: Evaluasi 2026 Tentukan Status ASN

    Masa depan skema PPPK Paruh Waktu menjadi sorotan menjelang tahun 2026, memicu diskusi di kalangan tenaga honorer dan aparatur sipil negara (ASN).

    Banyak pihak berharap skema ini menjadi jembatan menuju status ASN yang lebih stabil, di tengah upaya penataan tenaga honorer secara nasional. PPPK Paruh Waktu dipandang sebagai fase transisi sebelum pengangkatan penuh waktu.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi terkait posisi skema PPPK Paruh Waktu. Dilansir dari ftnews.co.id, BKN menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu bukanlah status permanen, melainkan solusi sementara dalam penataan honorer yang ditargetkan selesai pada 2025.

    Kebijakan ini muncul karena sistem honorer sebelumnya dianggap tidak pasti secara hukum dan menciptakan ketidakseimbangan di berbagai instansi pemerintah. Pemerintah berupaya meresmikan sistem kepegawaian nasional melalui PPPK Paruh Waktu.

    Tahun 2026 menjadi periode penting untuk keberlanjutan PPPK Paruh Waktu. Setelah penataan honorer selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh.

    Evaluasi ini mencakup kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran. Hasilnya akan menentukan kelanjutan status pegawai yang bersangkutan.

    Kriteria Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Pemerintah menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tidak otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pengangkatan bergantung pada formasi, keuangan negara/daerah, dan kesesuaian kompetensi.

    Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan kebijakan lanjutan, karena kebutuhan dan kemampuan anggaran setiap daerah berbeda.

    BKN mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu untuk menjaga kinerja dan profesionalisme. Skema ini diharapkan menjadi pintu masuk ke sistem ASN yang sah dan terdata resmi.

    Kualitas kinerja dan kesiapan kompetensi akan menjadi faktor utama dalam menentukan peluang keberlanjutan status di masa mendatang.

    Berikut adalah jadwal tahapan penting dalam proses evaluasi PPPK Paruh Waktu:

    Tahapan Waktu Pelaksanaan Keterangan
    Penataan Tenaga Honorer Hingga 2025 Penyelesaian proses penataan tenaga honorer secara nasional.
    Evaluasi Komprehensif 2026 Penilaian kinerja pegawai, kebutuhan instansi, dan ketersediaan anggaran.
    Penentuan Status Setelah 2026 Penetapan kelanjutan status pegawai berdasarkan hasil evaluasi.

    Semoga skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi yang adil bagi tenaga honorer.

  • Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Gaji PPPK Nasional Mulai Dicairkan Februari 2026, Cek Rinciannya!

    Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)! Pemerintah mulai merealisasikan pembayaran gaji pada Februari 2026.

    Pencairan gaji ini menjadi angin segar yang dinantikan, menandai terpenuhinya hak finansial setelah resmi bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di awal tahun. Sistem penggajian PPPK pun mulai berjalan bertahap di berbagai daerah.

    Perlu diingat, nominal gaji PPPK Februari 2026 bervariasi, tergantung jenjang pendidikan dan golongan masing-masing.

    Pembayaran gaji pertama PPPK dilakukan pada Februari 2026 setelah proses administrasi dan verifikasi kehadiran pegawai rampung. Sejumlah pemerintah daerah memastikan gaji PPPK di instansi mereka sudah disalurkan bulan ini.

    Kebijakan ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di daerah yang memenuhi persyaratan administratif. Contohnya, di beberapa kota besar seperti Surabaya, gaji PPPK paruh waktu sudah dibayarkan sejak awal Februari. Mekanisme pencairan tetap mengikuti aturan masing-masing pemerintah daerah.

    Besaran Gaji PPPK per Golongan

    Gaji PPPK tahun 2026 tidak sama untuk semua pegawai. Struktur penggajian mengacu pada regulasi yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2024, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Berikut adalah rincian gaji PPPK sesuai golongannya:

    Golongan Gaji
    I Rp 1.938.500
    II Rp 2.116.900
    III Rp 2.288.700
    IV Rp 2.454.700
    V Rp 2.901.100
    VI Rp 3.043.200
    VII Rp 3.190.300
    VIII Rp 3.343.600
    IX Rp 3.685.900
    X Rp 3.839.500
    XI Rp 3.999.400
    XII Rp 4.165.600
    XIII Rp 4.338.500
    XIV Rp 4.518.100
    XV Rp 4.705.000
    XVI Rp 4.900.000
    XVII Rp 5.099.900

    Perbedaan nominal ini membuat sistem penghasilan PPPK lebih sesuai dengan jabatan dan pengalaman, sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap kompetensi masing-masing pegawai.

    Sistem Penggajian PPPK

    Bagi pegawai yang baru diangkat, penting untuk memahami bahwa struktur gaji PPPK terdiri dari beberapa golongan. Penentuan golongan mempertimbangkan pendidikan, tugas jabatan, pengalaman kerja, serta masa kerja golongan.

    Sistem ini mirip dengan pola penggajian ASN, namun tetap memberi ruang penyesuaian sesuai kebutuhan instansi. Khusus PPPK paruh waktu, beberapa daerah menerapkan aturan tambahan. Besaran gaji dapat disesuaikan dengan upah minimum daerah atau penghasilan terakhir sebelum diangkat menjadi PPPK, agar transisi ke status baru tidak merugikan pegawai.

    Dengan cairnya gaji pada Februari 2026, para PPPK memiliki kepastian finansial untuk mendukung pekerjaan. Sistem ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

  • KemenPAN-RB Atur Transisi PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2026

    KemenPAN-RB Atur Transisi PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2026

    Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan kebijakan strategis. Kebijakan ini menata tenaga non-ASN melalui skema PPPK Paruh Waktu.

    Memasuki tahun 2026, fokus kebijakan bergeser pada mekanisme transisi dari status paruh waktu menjadi penuh waktu. Langkah ini adalah solusi bagi tenaga honorer.

    Mereka yang sudah masuk database BKN belum dapat diangkat langsung sebagai pegawai penuh waktu. Ini karena keterbatasan formasi atau kemampuan anggaran daerah.

    Proses pengangkatan status ini direncanakan secara bertahap. Pengangkatan tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah pusat telah mengeluarkan acuan krusial.

    Tahap pertama dimulai dengan evaluasi kinerja oleh masing-masing instansi. Hasil evaluasi menjadi indikator utama penentuan kelayakan kenaikan status.

    Pemerintah menekankan loyalitas, disiplin, dan efektivitas kerja. Ini menjadi pertimbangan mutlak selama masa paruh waktu.

    Setelah evaluasi internal, pemerintah daerah atau instansi wajib melakukan analisis beban kerja. Penyesuaian kebutuhan organisasi juga penting. Perubahan status hanya dimungkinkan jika formasi penuh waktu tersedia dan kebutuhannya jelas.

    Verifikasi Anggaran dan Prioritas Pengangkatan

    Verifikasi anggaran menjadi syarat administratif wajib. Ini harus dipenuhi sebelum pengusulan NIP penuh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Secara teknis, pengangkatan tahun 2026 diprioritaskan bagi mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK 2024 dan 2025. Terutama yang berada di ambang batas kelulusan atau mengisi formasi paruh waktu.

    Prioritas juga diberikan kepada sektor pelayanan dasar seperti tenaga kesehatan dan guru. Kemudian diikuti oleh tenaga teknis lainnya.

    Perbandingan Status PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

    Perbedaan mendasar setelah beralih status ke penuh waktu adalah jam kerja dan hak kesejahteraan. PPPK Penuh Waktu akan bekerja sesuai jam kantor standar.

    Rata-rata jam kerja adalah 40 jam per minggu. Mereka akan menerima gaji dan tunjangan setara ASN pada umumnya, sesuai golongan.

    Aspek PPPK Paruh Waktu (Transisi) PPPK Penuh Waktu (Setelah 2026)
    Jam Kerja Fleksibel, sesuai kebutuhan instansi Standar jam kantor (rata-rata 40 jam/minggu)
    Gaji & Tunjangan Proporsional, disesuaikan Setara ASN umumnya, sesuai golongan
    Kepastian Status Menuju penuh waktu Lebih baik dan permanen
    Prioritas Diisi tenaga honorer yang terdata Bagi yang lolos seleksi dan evaluasi

    Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN dapat tuntas menyeluruh pada akhir 2026. Bagi pegawai PPPK Paruh Waktu, periode transisi ini adalah kesempatan membuktikan kompetensi.

    Tujuannya agar dapat diakomodasi dalam skema penuh waktu. Ini juga memberikan kepastian status hukum dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

    Mekanisme perubahan status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu tahun 2026 ini menjadi solusi moderat pemerintah. Hal ini untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer.

    Pemerintah tetap memperhitungkan ketersediaan anggaran instansi dan hasil evaluasi kinerja individu. Pemerintah daerah wajib mengikuti pedoman teknis yang diterbitkan pemerintah pusat.

  • Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 Dipengaruhi Anggaran Instansi

    Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 Dipengaruhi Anggaran Instansi

    Pembicaraan mengenai kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu, ramai diperbincangkan. Banyak pihak berharap penghasilan mereka akan ikut terkerek naik.

    Pemerintah merespons isu ini dengan menerbitkan Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan tersebut secara spesifik mengatur status dan penghasilan PPPK Paruh Waktu.

    Dalam regulasi terbaru, PPPK Paruh Waktu resmi diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diangkat melalui perjanjian kerja, serupa dengan PPPK Penuh Waktu.

    Perbedaan mendasar terletak pada sistem kerja dan mekanisme penggajian. PPPK Penuh Waktu menerima gaji nasional yang diatur oleh pemerintah pusat. Sementara itu, gaji PPPK Paruh Waktu tidak disamaratakan secara nasional.

    Kebijakan ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Tujuannya agar mereka tetap dapat bekerja dan tidak diberhentikan karena keterbatasan anggaran.

    Mekanisme Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu 2026

    Pertanyaan mengenai kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu pada 2026 memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku. Dilansir dari laman Jawa Pos, besaran gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi masing-masing.

    Penentuan gaji tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Gaji akan disepakati dalam kontrak kerja antara pegawai dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    Aturan ini juga menegaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan mereka saat masih berstatus honorer atau non-ASN. Selain itu, gaji juga dapat mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

    Fleksibilitas Jam Kerja dan Hak PPPK Paruh Waktu

    Sebagai pegawai paruh waktu, jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih fleksibel. Jam kerja mereka tidak penuh seperti ASN pada umumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

    Meskipun paruh waktu, gaji tetap dibayarkan setiap bulan, bukan secara harian atau per jam. Kontrak kerja berlaku minimal satu tahun dan dapat diperpanjang.

    Apabila anggaran tersedia dan ada formasi, PPPK Paruh Waktu memiliki peluang diusulkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Walau berstatus paruh waktu, PPPK tetap mendapatkan hak sebagai ASN.

    Berikut adalah beberapa hak yang diterima PPPK Paruh Waktu:

    Hak PPPK Paruh Waktu Keterangan
    Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN Diakui secara resmi sebagai ASN
    BPJS Kesehatan Jaminan kesehatan
    BPJS Ketenagakerjaan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
    Tunjangan Suami/Istri dan Anak Tergantung kebijakan dan anggaran daerah

    Di beberapa daerah, PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan tunjangan suami/istri dan anak. Namun, besarannya tergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran daerah setempat.

    Kenaikan Gaji Tidak Otomatis

    Secara aturan, tidak ada kenaikan gaji otomatis bagi PPPK Paruh Waktu di tahun 2026. Gaji PPPK Paruh Waktu hanya bisa meningkat jika instansi memiliki anggaran yang lebih besar. Alternatif lainnya adalah jika pegawai diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

    Gaji PPPK 2026, khususnya untuk PPPK Paruh Waktu, tidak akan naik secara otomatis. Besaran gaji ditentukan oleh kemampuan anggaran instansi terkait. Gaji minimal harus sama dengan penghasilan saat masih honorer atau sesuai UMR setempat. Kinerja yang baik menjadi kunci utama agar dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dengan gaji yang lebih layak.

  • DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini membahas tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Selain itu, PGM juga menuntut agar gaji dan tunjangan para guru dibayarkan secara tepat waktu. Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

    Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi penting bagi para pengajar madrasah swasta di Indonesia.

    Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PGM Indonesia, Yaya Ropandi, mengungkapkan keluhannya terkait kesulitan guru madrasah swasta mengikuti seleksi PPPK. Ia berharap ada regulasi baru.

    Yaya Ropandi menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini. Para guru madrasah swasta tidak dapat mendaftar karena terbentur aturan yang berlaku.

    Menurutnya, regulasi saat ini hanya memberikan kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri. Mereka harus memiliki surat keterangan tertentu untuk dapat mengikuti seleksi PPPK.

    "Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama, Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa, Bapak, Ibu. Karena aturannya tidak ada," kata Yaya, Rabu (11/2/2026).

    Regulasi PPPK untuk Guru Madrasah

    Regulasi mengenai seleksi PPPK saat ini menjadi kendala utama bagi guru madrasah swasta. Kondisi ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan status pegawai pemerintah.

    Hal ini menciptakan kesenjangan antara guru honorer sekolah negeri dan guru madrasah swasta. PGM berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

    Perubahan regulasi diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi seluruh guru. Kesempatan untuk menjadi PPPK akan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah swasta.

    Poin Tuntutan PGM Keterangan
    Pengangkatan PPPK Guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah
    Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
    Akses Seleksi PPPK Regulasi yang memungkinkan guru madrasah swasta ikut seleksi ASN
  • Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Ratusan guru madrasah berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Aksi ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia.

    Mereka menyuarakan tuntutan pengangkatan status menjadi aparatur sipil negara.

    Para pengunjuk rasa meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tuntutan ini berlaku untuk guru madrasah dari jenjang Raudhatul Athfal hingga Aliyah.

    Peserta aksi mengaku telah lama berstatus honorer. Mereka tidak memiliki kepastian kesejahteraan.

    Aspirasi ini disuarakan melalui orasi dan yel-yel di lokasi unjuk rasa. Massa juga membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan.

    Aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

    Status Guru Honorer

    Banyak guru madrasah yang masih berstatus honorer di Indonesia. Kondisi ini membuat mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan.

    Pengangkatan sebagai PPPK diharapkan dapat memberikan kepastian. Mereka juga berharap peningkatan kesejahteraan yang layak.

    Berikut adalah rincian jenjang pendidikan guru madrasah yang menuntut pengangkatan:

    Jenjang Pendidikan Deskripsi
    Raudhatul Athfal (RA) Setara dengan Taman Kanak-kanak (TK)
    Ibtidaiyah (MI) Setara dengan Sekolah Dasar (SD)
    Tsanawiyah (MTs) Setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Aliyah (MA) Setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)
  • Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, masyarakat menantikan informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). THR adalah hak aparatur negara yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli serta membantu kebutuhan ASN.

    Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR PNS dan PPPK. Namun, masyarakat dapat memprediksi berdasarkan pola kebijakan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian banyak pegawai sejak awal Ramadhan.

    Pemerintah biasanya mencairkan THR dua hingga tiga minggu sebelum Idul Fitri. Kalender Hijriah memperkirakan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.

    Jika merujuk pola tersebut, THR PPPK 2026 berpotensi cair di pertengahan Maret 2026. Ini mengikuti kebiasaan penyaluran THR sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Lebaran.

    Prediksi ini bersifat perkiraan. Pemerintah tetap harus merilis aturan resmi sebelum pencairan. ASN dan PPPK disarankan menunggu pengumuman dari kementerian terkait.

    Pemerintah mempertimbangkan tanggal Lebaran, kesiapan anggaran negara, proses administrasi, dan kondisi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi waktu pencairan THR.

    Hak dan Syarat Penerima THR PPPK

    PPPK termasuk bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Status ini menjadikan PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta THR.

    Pembayaran penghasilan PPPK berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Tiga dokumen utama yang wajib tersedia meliputi perjanjian kerja, Surat Keputusan pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 mengatur waktu pelaksanaan tugas. PPPK yang mulai bekerja pada hari kerja pertama di bulan berjalan dapat menerima penghasilan pada bulan yang sama.

    Jika mulai bertugas pada hari kerja kedua atau setelahnya, pembayaran baru dilakukan pada bulan berikutnya. Contoh, PPPK yang SK-nya 1 Maret namun mulai tugas 4 Maret, tidak menerima penghasilan bulan tersebut.

    Pembayaran baru dilakukan pada bulan selanjutnya karena pelaksanaan tugas tidak dimulai pada hari kerja pertama. Ini penting untuk diperhatikan PPPK.

    Sejarah dan Peraturan THR PPPK

    Pemerintah pertama kali memberikan THR kepada PPPK pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Aturan tersebut menjelaskan aparatur negara yang berhak menerima THR.

    Aparatur negara yang berhak meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemberian THR.

    Aturan ini juga memuat ketentuan pembayaran proporsional bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak PPPK.

    Komponen dan Perhitungan THR PPPK

    Besaran THR PPPK mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari tahun berjalan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 menjelaskan rumus perhitungan THR proporsional:

    Deskripsi Rumus/Contoh
    Rumus Dasar n/12 x penghasilan 1 bulan
    Keterangan 'n' Jumlah bulan bekerja sebagai PPPK
    Contoh (6 bulan kerja, Rp4 juta penghasilan) 6/12 x Rp4.000.000 = Rp2.000.000
    Masa kerja kurang 1 bulan sebelum Idul Fitri Tidak menerima THR
    Masa kerja lebih 1 tahun Satu kali penghasilan bulanan

    Jika masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri, pegawai tidak menerima THR. PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun biasanya menerima THR sebesar satu kali penghasilan bulanan.

    Perhitungan ini memberi gambaran awal mekanisme THR PPPK 2026. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai kondisi anggaran negara. Ini merupakan kebijakan yang dinamis.

    Syarat Penerima THR PPPK Tahun Sebelumnya

    Pada kebijakan tahun sebelumnya, PPPK berhak menerima THR jika memenuhi beberapa syarat utama. Idul Fitri 2025 jatuh pada akhir Maret 2025.

    Pegawai yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah menerima penghasilan pada bulan Februari sebelum Idul Fitri. Mereka juga telah bekerja minimal satu bulan sebelum Idul Fitri.

    Ketentuan pelaksanaan tugas menyesuaikan sistem hari kerja instansi. Untuk instansi dengan sistem kerja Senin sampai Jumat, PPPK minimal telah bertugas sejak awal Februari.

    Instansi dengan sistem kerja Senin sampai Sabtu atau setiap hari memiliki batas waktu pelaksanaan tugas yang disesuaikan kalender kerja. Syarat ini menjadi gambaran awal bagi PPPK yang menunggu kebijakan THR 2026.

    Pemerintah masih dapat menyesuaikan aturan sesuai kebijakan fiskal nasional. ASN dan PPPK masih menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal dan besaran THR 2026.

    Prediksi yang beredar hanya merujuk pada pola kebijakan sebelumnya dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi resmi akan diumumkan kemudian.

  • Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Perbedaan Gaji, Jam Kerja, Tunjangan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

    Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak diterapkan lembaga pemerintahan. PPPK merupakan bagian dari kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu kerja tertentu.

    PPPK terbagi dua kategori, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan dua skema ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

    Banyak calon pelamar ingin mengetahui sistem kerja, hak kepegawaian, hingga perbedaan gaji dan tunjangan. Informasi ini penting sebelum mengikuti seleksi PPPK.

    Mengacu PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Pengangkatan melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

    Status tersebut menjadikan PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Mereka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai aturan.

    Kedudukan hukum PPPK diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan teknisnya dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

    Selain itu, ada peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK. Dalam praktiknya, PPPK bekerja sebagai pegawai kontrak di lingkungan pemerintah.

    Mereka menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi, serta fungsi teknis. Hal ini sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Walaupun berstatus kontrak, PPPK tetap berada dalam sistem ASN.

    PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur negara. Masa kontrak PPPK paling singkat berlangsung satu tahun.

    Setelah masa kerja berakhir, instansi akan melakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

    Bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.

    Mengenal PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu adalah ASN yang bekerja melalui perjanjian kerja dengan sistem jam kerja terbatas. Upah diterima disesuaikan beban kerja dan kemampuan anggaran instansi pemerintah.

    Skema ini hadir untuk memperjelas status pegawai non-ASN. Sebelumnya, mereka bekerja tanpa kepastian kepegawaian.

    Meski tidak bekerja penuh waktu, PPPK paruh waktu tetap berada dalam kerangka ASN. Mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, pengadaan PPPK paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN. Pegawai ini tercatat dalam database BKN.

    Selain itu, skema ini menyasar peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Termasuk peserta seleksi PPPK 2024 yang belum memperoleh formasi penuh waktu.

    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian status kerja. Ini dilakukan tanpa harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.

    KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan pengadaan PPPK paruh waktu. Ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan beberapa jabatan tertentu.

    Jabatan tersebut meliputi guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ada pula pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional.

    Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan selama satu tahun. Kontrak dapat diperpanjang dan membuka peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

    Pengangkatan terjadi apabila kinerja dinilai baik dan tersedia formasi.

    Perbedaan Utama PPPK dan PPPK Paruh Waktu

    PPPK dan PPPK paruh waktu sama-sama termasuk ASN berbasis kontrak. Namun, keduanya memiliki sistem kerja berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan instansi.

    Perbedaan juga terlihat dari kemampuan anggaran dan strategi pengelolaan tenaga honorer. Terutama di sektor pemerintahan.

    Perbedaan utama terdapat pada durasi kerja, sistem penggajian, dan total penghasilan diterima. PPPK paruh waktu bekerja dengan jam lebih singkat.

    Oleh karena itu, gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai jumlah jam kerja.

    Penghitungan gaji ini ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara itu, PPPK penuh waktu bekerja dengan jam kerja standar ASN.

    Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh sesuai golongan dan jabatan. Berikut adalah perbandingan perbedaannya:

    Aspek PPPK Penuh Waktu PPPK Paruh Waktu
    Waktu Kerja 8 jam per hari, setara ASN normal Sekitar 4 jam per hari, lebih fleksibel
    Durasi Kontrak Lebih panjang, dapat diperpanjang Ditetapkan 1 tahun, dapat diperpanjang
    Gaji & Tunjangan Gaji pokok dan tunjangan penuh sesuai jabatan Dihitung proporsional sesuai jam kerja dan anggaran
    Fasilitas Pakaian dinas, cuti, perlindungan kerja Hak lebih terbatas, fasilitas tidak selalu sama
    Jalur Karir Jalur reguler dalam sistem ASN Peluang diangkat jadi PPPK penuh waktu jika kinerja baik

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Penuh Waktu

    Besaran gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan kenaikan gaji PPPK sebesar 8 persen.

    Kenaikan ini dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Nominal gaji PPPK berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja.

    Berikut kisaran gaji PPPK tahun 2024:

    Golongan I: Rp1.938.500-Rp2.900.000
    Golongan II: Rp2.116.900-Rp3.071.200
    Golongan III: Rp2.206.500-Rp3.201.200
    Golongan IV: Rp2.299.800-Rp3.336.600
    Golongan V: Rp2.511.500-Rp4.189.900
    Golongan VI: Rp2.742.800-Rp4.367.100
    Golongan VII: Rp2.858.800-Rp4.551.800
    Golongan VIII: Rp2.979.700-Rp4.744.400
    Golongan IX: Rp3.203.600-Rp5.261.500
    Golongan X: Rp3.339.100-Rp5.484.000
    Golongan XI: Rp3.480.300-Rp5.716.000
    Golongan XII: Rp3.627.500-Rp5.957.800
    Golongan XIII: Rp3.781.000-Rp6.209.800
    Golongan XIV: Rp3.940.900-Rp6.472.500
    Golongan XV: Rp4.107.600-Rp6.746.200
    Golongan XVI: Rp4.281.400-Rp7.031.600
    Golongan XVII: Rp4.462.500-Rp7.329.000

    Selain gaji pokok, PPPK juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan tersebut seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural.

    Ada juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.

    Rincian Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

    Ketentuan gaji PPPK paruh waktu tahun 2026 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini menjelaskan upah minimal PPPK paruh waktu.

    Upah minimal paling sedikit sama dengan gaji sebelumnya sebagai pegawai non-ASN. Atau mengikuti upah minimum di daerah masing-masing.

    Hak yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan, gaji ke-13, THR, serta jaminan sosial. Namun besaran yang diterima tetap disesuaikan dengan jam kerja dan kebijakan instansi.

    Untuk wilayah Jawa Barat, upah minimum saat ini di kisaran Rp2.317.601. Sehingga, besaran nilai tersebut menjadi acuan dasar dalam menentukan gaji PPPK paruh waktu.

    Meskipun demikian, nominal akhir dapat berbeda. Perbedaan tergantung penempatan, tanggung jawab pekerjaan, serta jumlah jam kerja yang disepakati.

    Tunjangan bagi PPPK paruh waktu biasanya berkisar 5 hingga 20 persen dari gaji pokok. Perhitungan dilakukan secara proporsional sesuai beban kerja.

    Hal ini menyebabkan total penghasilan tidak sama dengan PPPK penuh waktu.

    Perbandingan Jam Kerja

    Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

    PPPK paruh waktu umumnya bekerja sekitar 4 jam per hari. Atau 20 hingga 25 jam per minggu.

    Durasi kerja tersebut disepakati dalam kontrak. Ini memungkinkan pegawai memiliki aktivitas tambahan di luar jam kerja.

    Aktivitas tambahan ini tanpa mengganggu tugas utama. Gaji dihitung secara proporsional sesuai jam kerja yang dijalankan.

    Jam Kerja PPPK Penuh Waktu

    PPPK penuh waktu bekerja mengikuti jam operasional ASN pada umumnya. Durasi kerja berkisar 8 jam per hari.

    Atau sekitar 37,5 hingga 40 jam dalam lima hari kerja per minggu. Mereka menerima gaji dan tunjangan penuh serta fasilitas seperti pakaian dinas.