Tag: Prabowo Subianto

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto menerima rombongan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Pertemuan penting ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

    Audiensi tersebut digelar pada Senin, 9 Februari 2026, membahas arah dan prospek dunia usaha ke depan.

    Prabowo Subianto juga mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Apindo diselenggarakan untuk bertukar pandangan.

    Fokus utama pembahasan adalah arah dan prospek dunia usaha di masa depan.

    Informasi ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, pada Selasa (10/2/2026).

    Diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret bagi perekonomian nasional.

    Sektor Penciptaan Lapangan Kerja

    Dalam pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengusaha untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja.

    Sektor-sektor yang disoroti meliputi industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

    Selain itu, sektor mebel, serta makanan dan minuman, juga menjadi prioritas.

    Upaya ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Dukungan Apindo untuk Visi Presiden

    Para pengusaha yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto.

    Visi tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

    Penguatan industrialisasi yang memberikan manfaat besar bagi bangsa juga menjadi poin penting.

    Dukungan ini menunjukkan komitmen Apindo dalam pembangunan nasional.

    Petinggi Apindo yang Hadir

    Beberapa petinggi Apindo turut hadir dalam pertemuan strategis ini.

    Dari Dewan Pertimbangan, terlihat Ketua Dewan Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua Dewan Sudhamek.

    Keduanya memberikan kontribusi dalam forum diskusi yang digelar di Hambalang tersebut.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya agenda yang dibahas.

    Berikut adalah beberapa petinggi Apindo yang hadir:

    Jabatan Nama Petinggi
    Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi
    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Sudhamek
    Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Shinta Widjaja Kamdani

    Dari susunan Dewan Pimpinan Harian, tampak Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani turut hadir.

    Beberapa anggota Dewan Pimpinan Harian lainnya juga terlihat mengikuti pertemuan tersebut.

    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan keseriusan Apindo dalam menyikapi arahan Presiden.

    Diskusi berjalan produktif dengan fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

  • Presiden Prabowo Beri Arahan Awal Tahun di Rapim TNI-Polri Istana

    Presiden Prabowo Beri Arahan Awal Tahun di Rapim TNI-Polri Istana

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan TNI-Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) tahunan. Acara ini berlangsung di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya personel TNI-Polri untuk fokus pada pelaksanaan tugas. Ia juga meminta seluruh jajaran profesional dan selalu berada di sisi rakyat.

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan isi arahan Presiden Prabowo saat Rapim TNI-Polri. Prabowo memberikan penguatan agar TNI-Polri menjadi institusi yang kuat dan profesional.

    “Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI-Polri selama satu tahun terakhir. Menurut Prasetyo, TNI-Polri harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

    “Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam satu tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri itu sangat membantu masyarakat juga,” ujarnya.

    Prasetyo menambahkan, Prabowo berpesan agar TNI-Polri terus bersatu, merapatkan barisan, dan terus memperbaiki institusi.

    Keamanan Geopolitik dan Kepercayaan Rakyat

    Mendagri Tito Karnavian turut mengungkap arahan Presiden Prabowo. Secara umum, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keamanan dan pertahanan di tengah dinamika geopolitik.

    “Tapi yang jelas tadi, dibuka oleh Bapak Presiden, pengarahan secara umum yang intinya beliau untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, juga pertahanan negara, geopolitik ya, yang mungkin nggak jauh beda dengan pada waktu rapat koordinasi nasional di Sentul yang lalu,” kata Tito Karnavian setelah rapat.

    Prabowo juga menggarisbawahi penguatan postur pertahanan nasional oleh setiap unsur. Ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara.

    Namun, kekuatan utama bangsa tidak hanya pada kemampuan institusi. Presiden Prabowo menekankan, kekuatan bangsa terletak pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara.

    “Ya intinya agar masing-masing memperkuat postur pertahanan dan juga ada hal yang sangat penting sekali disampaikan tadi bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat ya, kepada negara,” ujarnya.

    Mantan Kapolri itu menegaskan kembali arahan Prabowo agar TNI hadir sebagai tentara rakyat. Sementara itu, Polri harus menjadi polisi yang bekerja dan melayani kepentingan rakyat.

    “Jadi TNI dan Polri pun harus menjadi… TNI harus menjadi tentara rakyat, polisi pun harus menjadi polisi rakyat,” ujar Tito Karnavian.

    “Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat. Kira-kira gitu,” lanjut Tito Karnavian.

    Evaluasi Kinerja dan Langkah ke Depan

    KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan rapat ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu membahas evaluasi kinerja setahun terakhir.

    “Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden,” ujar Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Setelah taklimat dari Presiden Prabowo, Maruli akan menggelar rapat turunan di satuannya. Tujuannya untuk menindaklanjuti arahan kepala negara.

    “Ya nanti ada Rapim TNI lagi. Rapat (AD) ada lagi nanti, turunan-turunan dari petunjuk presiden apa yang kita lakukan,” ujar mantan Pangkostrad tersebut.

    Daftar Pejabat yang Hadir dalam Rapim TNI-Polri

    Berikut adalah daftar pejabat yang turut hadir dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan:

    Jabatan Nama Pejabat
    Menko Polkam Djamari Chaniago
    Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus
    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
    Wamenhan Donny Ermawan
    Mendagri Tito Karnavian
    Mensesneg Prasetyo Hadi
    Kepala BIN Herindra
    Seskab Teddy Indra Wijaya
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo
    KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak
    KSAL Laksamana Muhammad Ali
    KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono
  • Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan penting tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa arahan strategis, salah satunya terkait pengamanan sumber daya alam Indonesia.

    Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga 'harta karun' energi Indonesia. Kekayaan alam ini meliputi minyak, gas, mineral, dan batu bara yang melimpah.

    Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri untuk melindungi seluruh Sumber Daya Alam Indonesia. Hal ini mencakup pencegahan segala bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh pihak manapun.

    “Jaga seluruh Sumber Daya Alam Indonesia dari segala macam bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh siapapun,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (9/2/2026).

    Kesiapsiagaan dan Bantuan Rakyat

    Selain menjaga sumber daya alam, Prabowo juga meminta TNI-Polri untuk senantiasa menjaga kesiapsiagaan dalam bertugas. Pesan tegasnya, setiap kali warga membutuhkan bantuan, TNI-Polri harus segera turun tangan.

    Penanganan dan penegakan hukum yang adil kepada siapapun juga menjadi sorotan. Presiden meminta TNI dan Polri menunjukkan kepercayaan rakyat dengan selalu siap dan cepat membantu di mana pun dan kapan pun.

    Apresiasi dan Sinergitas

    Apresiasi besar diberikan Prabowo kepada seluruh prajurit TNI-Polri atas kecepatan penanganan bencana. Khusus di Sumatera dan zona rawan bencana lainnya, sinergitas dari pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah harus terus terjaga.

    Prabowo juga mengapresiasi prajurit TNI-Polri yang telah mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan jembatan di desa-desa.

    Program Strategis Pemerintah Peran TNI-Polri
    Makan Bergizi Gratis (MBG) Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Koperasi Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Sekolah Rakyat Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Kedaulatan Pangan dan Energi Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Pembangunan Jembatan Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan

    Terakhir, TNI dan Polri bersama pemerintah daerah diminta turut melaksanakan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini harus diimplementasikan di mana pun berada, mulai dari perkantoran hingga lingkungan sekeliling.

  • Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Waketum NasDem Saan Mustopa Tanggapi Wacana Prabowo Dua Periode

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memberikan tanggapan terkait usulan agar Presiden Prabowo Subianto menjabat selama dua periode. Saan menganggap wacana tersebut logis, mengingat tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo.

    Saan menyoroti capaian positif yang diraih Prabowo selama menjabat lebih dari satu tahun terakhir. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi menjadi indikator kuat.

    “Kan nggak ada masalah sebelumnya, kalau dilihat dari approval rating hari ini kan hampir 80 persen tingkat kepuasan,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR tersebut menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan salah satu alasan munculnya gagasan Prabowo dua periode. Menurutnya, tidak ada hambatan signifikan.

    “Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi dengan approval rating tingkat kepuasan tinggi, dan tentu ya membahagiakan semua dengan approval rating yang ada,” tuturnya.

    Wacana perpanjangan masa jabatan dinilai wajar. Hal ini didasarkan pada respons positif dari masyarakat.

    “Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya masuk akal ya,” imbuh dia.

    Dukungan PAN untuk Prabowo

    Sebelumnya, usulan terkait Prabowo dua periode telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. Namun, Eddy menekankan bahwa urusan calon wakil presiden akan bergantung pada simbiosis dan kerja sama politik ke depan.

    PAN menunjukkan konsistensi dalam mendukung Prabowo. Mereka telah tiga kali memberikan dukungan dalam pemilihan presiden.

    “Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres,” kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Berikut adalah perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden:

    Survei Lembaga Survei Tingkat Kepuasan (%)
    Terbaru Lembaga X 78
    Sebelumnya Lembaga Y 75
    Awal Jabatan Lembaga Z 65
  • Prabowo Resmi Lantik Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk Perkuat Arah Kebijakan Energi

    Prabowo Resmi Lantik Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk Perkuat Arah Kebijakan Energi

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam sebuah upacara kenegaraan di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan arah kebijakan energi nasional di tengah tantangan transisi energi, ketahanan pasokan, serta target pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

    Pelantikan anggota DEN dilakukan sebagai amanat undang-undang dan bagian dari konsolidasi kebijakan energi lintas sektor. Dewan Energi Nasional berperan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN), menyinergikan pelaksanaan kebijakan antar-kementerian dan lembaga, serta memberikan pertimbangan strategis kepada presiden terkait pengelolaan sumber daya energi.

    Pelaksanaan pelantikan berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan dengan dihadiri para menteri terkait, pejabat tinggi negara, serta undangan dari kalangan pemangku kepentingan sektor energi. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan, menandai dimulainya masa tugas anggota DEN yang baru.

    Dalam struktur kelembagaannya, Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Unsur pemerintah mencakup menteri-menteri yang membidangi sektor strategis, seperti energi dan sumber daya mineral, keuangan, perindustrian, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, unsur pemangku kepentingan berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan pakar yang memiliki kompetensi di bidang energi.

    Pemerintah menilai komposisi tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan energi nasional disusun berdasarkan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. DEN juga diharapkan mampu menjadi forum koordinasi yang efektif di tengah kompleksitas persoalan energi nasional.

    Dari sisi kebijakan, pelantikan anggota DEN dilakukan pada momentum krusial. Indonesia tengah menghadapi tantangan kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan populasi. Di saat yang sama, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

    Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi bagian integral dari ketahanan nasional. Arah kebijakan energi tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau, tetapi juga kemandirian bangsa serta daya saing ekonomi.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa Dewan Energi Nasional memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi Kebijakan Energi Nasional agar tetap sejalan dengan perkembangan global dan kondisi domestik. Evaluasi berkala terhadap bauran energi, cadangan energi nasional, serta proyeksi kebutuhan jangka panjang menjadi bagian dari tugas DEN.

    Sejumlah pengamat energi menilai pelantikan anggota DEN di awal pemerintahan baru menjadi sinyal bahwa sektor energi akan mendapat perhatian khusus. Kebijakan energi dinilai akan sangat menentukan keberhasilan agenda industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Dari perspektif pelaku usaha, kepastian arah kebijakan energi menjadi faktor penting bagi iklim investasi. Keberadaan Dewan Energi Nasional diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan pembiayaan proyek energi jangka panjang.

    Selain itu, DEN juga memiliki peran dalam merespons dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi internasional, perubahan geopolitik, serta komitmen Indonesia dalam kerja sama energi regional dan internasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan bersifat adaptif dan berbasis data.

    Pemerintah menargetkan percepatan transisi energi dilakukan secara realistis dan berkeadilan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap masyarakat rentan, daerah penghasil energi fosil, serta keberlanjutan fiskal negara. Dalam konteks tersebut, Dewan Energi Nasional diposisikan sebagai lembaga yang memberikan pandangan strategis jangka panjang, melampaui siklus kebijakan tahunan.

    Ke depan, anggota Dewan Energi Nasional yang baru dilantik akan mulai bekerja menyusun agenda prioritas, termasuk pembaruan dan evaluasi Kebijakan Energi Nasional, penguatan bauran energi, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hasil kerja DEN akan menjadi salah satu rujukan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait sektor energi.

    Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dan dialog dengan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan energi. Keterlibatan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teknokratis, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.