Tag: Praperadilan

  • Sidang Praperadilan Christofel Liyanto Melawan Kejari NTT Berlanjut di PN Kupang

    Sidang Praperadilan Christofel Liyanto Melawan Kejari NTT Berlanjut di PN Kupang

    Sidang gugatan praperadilan tersangka korupsi Bank NTT, Christofel Liyanto, terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) NTT berlanjut. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada Kamis, 12 Februari 2026.

    Kuasa hukum Christofel, Adhitya Nasution, menyoroti penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) dan penetapan tersangka. Kedua dokumen tersebut diterbitkan pada hari yang sama.

    Adhitya menjelaskan ada 31 alat bukti untuk mendukung permohonan praperadilan. Bukti ini diajukan di PN Kupang.

    "Dua dokumen itu keluar di hari yang sama. Kami menilai ada tahapan yang terlewatkan dalam prosesnya," ujar Adhitya seusai sidang di PN Kupang, Kamis (12/2/2026).

    Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Consilia Ina Lestari Palang Ama. Pihak Christofel menilai penetapan tersangka sangat prematur.

    Menurut Adhitya, dalam sistem hukum pidana, penetapan tersangka harus melalui tahapan jelas. Ini termasuk pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu.

    "Prinsip peradilan yang adil harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penyidikan," tukasnya.

    Adhitya melanjutkan, "Harus ada tahapan pemeriksaan sebagai saksi terhadap calon tersangka. Dalam perkara ini tidak kami temukan itu, karena itu kami menilai penetapan tersebut sangat prematur dan mengabaikan aspek-aspek mendasar dalam hukum."

    Selain dua dokumen, kuasa hukum juga menghadirkan bukti terkait hubungan keperdataan. Hubungan ini antara Christofel Liyanto dengan Rachmat alias Rafi.

    Pihak Christofel menilai kliennya justru merupakan pihak yang dirugikan. Rachmat, tersangka lain, memiliki utang sejak 2016.

    "Kami berpandangan penetapan tersangka klien kami salah sasaran. Ia adalah korban dalam hubungan perdata tersebut," katanya.

    Adhitya menegaskan, permohonan praperadilan yang diajukan tidak menyentuh pokok perkara. Ini hanya menguji keabsahan prosedur penetapan tersangka dan penyidikan.

    "Kami tidak masuk ke pokok materi perkara. Namun, kami hanya menguji aspek formilnya, apakah prosedur hukum sudah dijalankan sesuai aturan," pungkasnya.

    Dalam sidang pembuktian, pihak termohon (Kejari Kota Kupang) juga mengajukan alat bukti. Adhitya akan mengomentari bukti tersebut dalam kesimpulan nantinya.

    Sidang hari kedua mengagendakan pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat, 13 Februari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi.

    Keterlibatan Christofel Liyanto dalam Kasus Korupsi

    Sebelumnya, Kejari menetapkan Komisaris BPR Christa Jaya, Christofel Liyanto, sebagai tersangka. Penetapan ini terkait kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT tahun 2016.

    Chris merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

    "Hari ini Komisaris BPR Christa Jaya resmi ditetapkan sebagai tersangka tambahan setelah rangkaian penyidikan dan fakta persidangan yang dapat menguatkan keterlibatannya," ujar Kepala Kejari Kota Kupang, Sherly Manutede, Jumat (30/1/2026).

    Sherly menjelaskan, Chris diduga terlibat dalam proses kredit bermasalah atas nama debitur CV ASM, yakni Racmat. Dalam kasus tersebut, Racmat bersama Mesak Januar Budiman Angdjadi sudah menjadi terpidana.

    Dua terdakwa lainnya, Paskalia Uun Bria dan Sem Simson Haba Bunga, saat ini sedang disidangkan. Mereka disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang.

    Rincian Keterlibatan dan Kerugian Negara

    Menurut Sherly, fakta pemeriksaan menunjukkan Chris terlibat aktif. Ini meskipun terlihat seolah-olah pasif dalam korupsi tersebut.

    Hampir semua uang hasil kejahatan yang diperhitungkan sebagai kerugian negara masuk ke rekening BPR Crista Jaya. Bank tersebut merupakan miliknya.

    Akibatnya, Chris mendapat keuntungan sekitar Rp 500 juta. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang telah diakuinya.

    Sejumlah uang tersebut juga dipindahbukukan ke rekening pribadinya. Ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin terpidana Rachmat sebagai pemilik uang saat itu.

    "Penyidikan perkara ini sudah dimulai dari tahun 2022 dan sudah ada dua terpidana sehingga harusnya Chris Liyanto tahu bahwa uang sebesar Rp 500 juta tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana," jelas Sherly.

    Sherly menambahkan, Chris tidak ada niat mengembalikan uang negara. Minimal Rp 500 juta, sebagaimana fakta persidangan, hampir semua uang masuk ke rekening BPR Christa Jaya.

    Sehingga Chris adalah pemilik bank yang artinya semua uang hasil korupsi itu menguntungkannya.

    Tersangka Jabatan/Keterangan Peran Status
    Christofel Liyanto Komisaris BPR Christa Jaya, Mantan Caleg Diduga terlibat dalam kredit bermasalah Bank NTT Tersangka
    Rachmat (alias Rafi) Debitur CV ASM Terlibat dalam kredit bermasalah Terpidana
    Mesak Januar Budiman Angdjadi Tidak Disebutkan Terlibat dalam kredit bermasalah Terpidana
    Paskalia Uun Bria Tidak Disebutkan Terlibat dalam kredit bermasalah Terdakwa (sedang disidang)
    Sem Simson Haba Bunga Tidak Disebutkan Terlibat dalam kredit bermasalah Terdakwa (sedang disidang)
  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Praperadilan Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menempuh jalur hukum melawan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi perlawanan tersebut.

    Gus Yaqut mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar pada Selasa (10/2) dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

    Dalam gugatan tersebut, Yaqut bertindak sebagai pemohon, sementara termohonnya adalah KPK cq Pimpinan KPK. Sidang perdana gugatan Yaqut dijadwalkan pada Selasa (24/2) pukul 10.00 WIB di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan.

    KPK menghormati langkah hukum Yaqut. "KPK menghormati hak hukum Tersangka Saudara YCQ, yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo.

    Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

    "Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi Prasetyo.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengonfirmasi bahwa kuota haji masuk dalam lingkup keuangan negara. Saat ini, KPK masih menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.

    KPK memastikan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," ujar Budi Prasetyo.

    Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian 20 ribu kuota haji tambahan untuk Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengurus haji dan Menagnya adalah Yaqut.

    Kuota tambahan ini didapatkan Indonesia setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan lobi ke Arab Saudi. Tujuannya untuk mengurangi antrean jemaah haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun lebih.

    Berikut adalah perbandingan kuota haji Indonesia pada tahun 2024:

    Jenis Kuota Sebelum Tambahan Setelah Tambahan Realisasi Penggunaan
    Reguler 221.000 231.000 213.320
    Khusus – 10.000 27.680
    Total 221.000 241.000 241.000

    Kuota tambahan itu kemudian dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Namun, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

    Kebijakan di era Yaqut itu diduga membuat 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan malah gagal berangkat. Mereka adalah jemaah yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun.

    KPK juga menduga adanya kerugian negara awal sebesar Rp 1 triliun dalam kasus ini. Beberapa aset seperti rumah, mobil, hingga uang dolar telah disita oleh KPK terkait kasus ini.

    KPK mengumumkan penetapan Yaqut dan mantan Stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Namun, KPK belum menguraikan secara detail konstruksi perkara yang menjerat keduanya.

  • Kepala Dinas Koperasi Sumut Ajukan Praperadilan Tersangka Korupsi Perusda Mentawai

    Kepala Dinas Koperasi Sumut Ajukan Praperadilan Tersangka Korupsi Perusda Mentawai

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

    Penetapan tersangka ini terkait dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Kepulauan Mentawai periode 2018-2019.

    Naslindo, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai, menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum.

    Praperadilan tersebut terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang pada Selasa (10/2/2026).

    Permohonan praperadilan Naslindo didaftarkan pada Jumat (30/1/2026) dengan nomor perkara 4/Pid. Pra/2026/PN Pdg dan sedang berproses di Pengadilan Negeri 1 Padang.

    Terdapat tujuh poin tuntutan utama dalam permohonan praperadilan yang diajukan Naslindo Sirait.

    "Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta hukum, pemohon melalui Permohonan Praperadilan ini bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini. Pertama, mengabulkan permohonan prapedilan tersebut untuk seluruhnya," kata Naslindo dalam permohonannya.

    Poin kedua meminta majelis hakim menetapkan bahwa penetapan Naslindo sebagai tersangka adalah tidak sah atau cacat hukum.

    "Kedua, Surat Penetapan Nomor:01/L3.22/Fd.2/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai selaku penyidik (termohon) sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai Nomor PRINT-01/L.3.22/Fd.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 atas nama tersangka Naslindo Sirait adalah tidak sah atau cacat hukum dengan segaala akibat hukum yang ditimbulkannya," tulis surat permohonan praperadilan tersebut.

    Pada poin ketiga, Naslindo meminta agar majelis menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

    "Karenanya, penetapan tersangka sebagaimana yang telah diterbitkan termohon menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat," lanjutnya dalam poin berikutnya.

    Naslindo juga menuntut majelis memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadapnya. Ia juga meminta harkat dan martabatnya dikembalikan ke kedudukan semula, serta biaya perkara dibebankan kepada termohon.

    "Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas lA vang memeriksa Permohonana quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," katanya dalam penutup permohonan.

    Latar Belakang Kasus Korupsi

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai.

    Kasus ini terjadi pada periode 2018-2019 dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7,8 Miliar.

    Pihak kejaksaan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu NS (Naslindo Sirait) dan YD.

    "Dalam kasus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana pernyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019. Kerugian keuangan negara Rp7,872 Miliar. Kita tetapkan dua tersangka, berinisial NS dan YD," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, R Ahmad Yani, Jumat (23/1/2026).

    Dua Tersangka Kasus Korupsi Perusda Mentawai

    Tersangka Jabatan (2018-2019) Status Saat Ini
    Naslindo Sirait (NS) Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara
    YD Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai Belum disebutkan

    Menurut Yani, penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi ahli dan gelar perkara. Kedua tersangka dijerat Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Naslindo dan YD pada periode 2018-2019 menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kemakmuran Mentawai.

    Penyidik telah memeriksa 36 saksi yang berasal dari pengurus Perusda Kemakmuran Mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lima orang ahli juga dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian.

    Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak dilakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik serta tidak menghambat proses penyidikan.

    "Tersangka tidak ditahan, karena kami nilai kooperatif. Mereka hadir ketika dipanggil sebagai saksi. Sidang juga hadir," tambah Kepala Seksi Pidana Khusus Rahmat Syarif yang mendampingi Ahmad Yani.

    Kasus dugaan korupsi ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Saat ini ada satu terdakwa dalam kasus ini, yaitu Kamser Maroloan Sitanggang.

    Ahmad Yani menegaskan, penetapan tersangka baru ini merupakan bagian dari pengembangan kasus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

  • Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kejati NTB Digugat Praperadilan Kepala BPN Lombok Tengah Kasus Lahan Sirkuit Samota

    Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Subhan merupakan tersangka korupsi pembelian lahan 70 hektare untuk sirkuit Samota, Sumbawa.

    Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 3/Pid.Pra/2026/PN Mtr di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Klasifikasi gugatan ini adalah sah atau tidaknya penahanan.

    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, menyatakan upaya hukum praperadilan merupakan hak tersangka. Pihaknya telah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut.

    "Itu hak tersangka," timpal Zulkifli, Senin (9/2/2026).

    Kejati NTB siap memaparkan seluruh dasar hukum penetapan Subhan sebagai tersangka di persidangan. Mereka akan membuktikan penetapan tersangka sesuai prosedur.

    "Kami siap dan akan dibuktikan di pengadilan," katanya.

    Jadwal Sidang Praperadilan

    PN Mataram telah menetapkan jadwal sidang perdana praperadilan yang ditempuh Subhan. Sidang tersebut akan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.

    "Kamis (19/2/2026) sidang perdana," dikutip dari laman resmi SIPP PN Mataram.

    Subhan menjadi salah satu dari tiga tersangka dalam kasus korupsi ini. Kasus terkait pembelian lahan untuk pembangunan sirkuit Samota di Sumbawa.

    Kronologi Kasus Korupsi Lahan Samota

    Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan 70 hektare ini. Lahan dibeli oleh Pemkab Sumbawa dari mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD, senilai Rp 52 miliar.

    Tiga tersangka yang ditetapkan Kejati adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Subhan. Muhammad Julkarnain dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Saipullah Zulkarnain pemilik KJPP juga menjadi tersangka.

    Ketiga tersangka saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, NTB.

    Berikut rincian peran para tersangka dalam kasus korupsi lahan Samota:

    Nama Tersangka Peran Status
    Subhan Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan (saat menjabat Kepala BPN Sumbawa) Tersangka, Ditahan
    Muhammad Julkarnain Tim Penilai (Appraisal) dari KJPP Tersangka, Ditahan
    Saipullah Zulkarnain Pemilik KJPP Tersangka, Ditahan

    Penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,7 miliar dalam proses pembelian lahan. Transaksi pembelian lahan ini berlangsung antara tahun 2022-2023. Kerugian negara telah dikembalikan ke Kejati NTB oleh Ali BD sebagai penerima pembayaran.

    Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi.

  • Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan di PN Serang

    Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Langkah hukum ini diambil untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Heru Anggara sebagai tersangka oleh kepolisian.

    Pihak kepolisian menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memastikan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

    "Iya, kita hormati proses yang sedang berjalan, praperadilan merupakan hak warga negara," kata AKBP Martua Raja Silitonga, Selasa (10/2/2026).

    Martua menjelaskan, praperadilan diatur dalam KUHAP. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh polisi.

    "Praperadilan mengacu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ujarnya.

    Pasal tersebut menyebut pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.

    Polres Cilegon menyatakan proses penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Mereka siap menghadapi persidangan praperadilan.

    Prosedur Hukum Praperadilan

    Penangkapan dan penahanan Heru Anggara diklaim sesuai Pasal 158 huruf a KUHAP. Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau advokatnya.

    Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, sesuai Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

    Meski status tersangka diuji, permohonan praperadilan hanya dapat diajukan satu kali. Proses ini tidak menyediakan jalur banding.

    "Tetapi permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP juga tidak dapat dimintakan banding sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP," jelas Martua.

    Berikut poin penting mengenai ketentuan praperadilan:

    Aspek Keterangan
    Dasar Hukum Pasal 158 sampai Pasal 160 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
    Wewenang Pengadilan Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka
    Pihak Pengaju Tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya
    Jumlah Pengajuan Hanya satu kali untuk hal yang sama
    Upaya Hukum Tidak dapat dimintakan banding

    Latar Belakang Pengajuan Praperadilan

    Tersangka Heru Anggara mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (26/1). Nomor perkaranya adalah 1/Pid.Pra/2026/PN Srg.

    Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon tercatat sebagai termohon dalam perkara ini. Kuasa hukum tersangka, Sahat, menjelaskan tujuan praperadilan.

    "Praperadilan itu hanya untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh penyidik," kata Sahat, Jumat (6/2).

    Sahat menyatakan, sebelum mengajukan praperadilan, pihaknya telah mempelajari proses penetapan kliennya sebagai tersangka. Wawancara dengan tersangka juga sudah dilakukan.

    "Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum sebelum kami mengajukan permohonan gugatan praperadilan ini kan kami sudah pelajari," tambahnya.

    Menurut Sahat, pihaknya ingin memastikan apakah penetapan Heru Anggara sebagai tersangka sesuai KUHAP. Hakim yang akan menilai proses tersebut.