Wacana gentengisasi yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengemuka. Program ini diklaim berpihak pada kearifan lokal serta material ramah lingkungan. Namun, di Priangan Timur, gagasan itu muncul di tengah realita yang berbeda drastis. Industri genteng tanah liat yang dulunya menopang ekonomi ribuan keluarga kini telah lenyap.
Perajin genteng satu per satu gulung tikar. Mereka terdesak atap pabrikan berbahan metal dan beton. Produk-produk tersebut dianggap lebih murah, ringan, dan cepat dalam pemasangan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi implementasi program gentengisasi.
Produksi genteng di wilayah Priangan Timur tidak signifikan, berbeda dengan genteng Sokka Kebumen atau Jatiwangi yang telah melegenda. Konsentrasi produsen genteng di Priangan Timur hanya berada di Kecamatan Langensari, Kota Banjar.
Dulu, produk tersebut dikenal sebagai Genteng Langen, menempati grade 2 setelah genteng Sokka Kebumen. Daerah lain seperti Kecamatan Sukaraja dan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, juga pernah memiliki produsen, namun kapasitasnya tak terlampau besar dan kini semua telah gulung tikar.
| Wilayah | Status Industri Genteng | Keterangan |
|---|---|---|
| Kecamatan Langensari, Kota Banjar | Mati Suri | Dulu dikenal Genteng Langen (Grade 2) |
| Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya | Gulung Tikar | Kapasitas produksi tidak signifikan |
| Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya | Gulung Tikar | Kapasitas produksi tidak signifikan |
Nurdin Husnudin, perajin genteng asal Desa/Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah berhenti produksi. Ia menghentikan usahanya sejak tiga tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab kegagalannya, termasuk kualitas tanah yang kurang cocok dan kalah bersaing di pasaran.
“Saya sudah 3 tahun berhenti membuat genteng,” kata Nurdin Husnudin, Rabu (11/2/2026).
Kendala dan Beralih ke Bata Merah
Nurdin menjelaskan bahwa lahan untuk produksi semakin sempit. Selain itu, kualitas tanah di wilayahnya tidak sebaik Sokka Kebumen. Hal ini berdampak pada kualitas genteng yang dihasilkan, sehingga harganya lebih murah, sekitar Rp1.300 per buah.
“Lahannya semakin sempit, kemudian tanah di kami memang tidak sebagus Sokka Kebumen. Jadi genteng yang dihasilkan juga agak kurang. Makanya genteng Langen itu lebih murah, hanya Rp1.300,” kata Nurdin.
Nurdin kini beralih fokus memproduksi bata merah. Ia merasa bata merah lebih mudah dibuat dan produk Banjar sudah memiliki nama di pasar Priangan Timur. Keunggulan lain, bata merah masih bisa dijual meski pecah, berbeda dengan genteng.
“Enaknya bata merah itu, walau pun belah masih bisa terjual. Kalau genteng kan nggak bisa. Bikinnya juga lebih mudah kalau bata merah,” kata Nurdin.
Meskipun demikian, Nurdin menaruh harapan besar pada wacana gentengisasi untuk membangkitkan kembali usahanya. Namun, ia menyadari banyak kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut meliputi modal awal, teknologi produksi yang tertinggal, regenerasi tenaga kerja, dan kepastian pasar.
“Ya mudah-mudahan ada manfaat bagi kami. Peralatan dan mesinnya saya masih ada. Jadi kalau harus produksi lagi, siap. Mungkin tinggal cari lahan yang tanahnya bagus,” kata Nurdin.
Potensi Ekonomi Kerakyatan
Dr. Edy Suroso, Dosen ekonomi Program Pascasarjana Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, menilai program gentengisasi memiliki karakter ekonomi kerakyatan. Karakter tersebut mencakup basis padat karya, sumber daya lokal, dan ketahanan terhadap krisis.
“Belum lagi industri genteng yang dikerjakan rakyat memiliki serapan tenaga kerja, memutar ekonomi lokal dan identitas dari kearifan lokal,” kata Dr. Edy Suroso usai kegiatan serasehan bertema “Dari Tanah Menjadi Atap : Industri Genteng Tradisional Perkuat Kemandirian Ekonomi” di Jalan Noenoeng Tisnasaputra, Tasikmalaya, Rabu (11/3/2026).
Menurut Dr. Edy Suroso, program gentengisasi berpeluang besar jika permintaan pasar meningkat. Dukungan pemerintah dapat menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi penopang saat pasar swasta melemah serta menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat.
Agar produk perajin genteng tanah liat dipercaya pemerintah, perajin harus membenahi mutu produksi dan memiliki bentuk usaha resmi seperti koperasi. Jika perajin siap, pemerintah akan melakukan belanja, sehingga ekonomi rakyat akan bergerak.
“Kalau pengrajin genteng siap maka pemerintah akan belanja. Kalau pemerintah belanja, ekonomi rakyat bergerak. Dari tanah menjadi atap, dari usaha kecil menjadi kekuatan daerah,” kata Dr. Edy Suroso menandaskan.
Peran Koperasi dan Perlindungan Regulasi
Agus Rudianto, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kota Tasikmalaya, menekankan pentingnya peran koperasi. Koperasi dapat menjadi pelindung perajin dari gempuran korporasi besar. Menurutnya, industri rakyat rentan disalip korporasi besar karena lemah secara struktural.
“Agar program gentengisasi bisa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, maka harus ada keberpihakan dari pemerintah agar koperasi yang menaungi pengrajin genteng tanah liat bisa bertahan dari gempuran industri besar. Industri rakyat rentan disalip korporasi besar mengingat koperasi dan perajin lemah secara struktural dan butuh afirmasi kebijakan pemerintah,” kata Agus Rudianto.
Untuk itu, Agus Rudianto menyerukan konsolidasi koperasi yang menaungi perajin. Selain itu, diperlukan standardisasi produksi dan perlindungan regulasi. Baik Dr. Edy Suroso maupun Agus Rudianto sepakat bahwa penyiapan usaha genteng sangat penting agar dapat berperan dalam program gentengisasi, mulai dari kebutuhan produksi hingga transformasi pemasaran digital.
