Tag: Privasi Data

  • Pembentukan ‘Wasit Data Pribadi’ Mendesak Dipercepat

    Pembentukan ‘Wasit Data Pribadi’ Mendesak Dipercepat

    Persetujuan transfer data pribadi lintas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat mendorong desakan pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar dipercepat.

    Lembaga PDP ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seharusnya sudah terbentuk maksimal dua tahun setelah UU disahkan.

    Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, pada Selasa (24/2/2026) menyampaikan kepada detikINET bahwa pemerintah perlu menjadikan pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengawas PDP sebagai prioritas nasional, terlebih di tengah peningkatan kerja sama digital global.

    Menurut Pratama, pembentukan lembaga ini jangan dianggap sebagai beban administratif, namun sebagai infrastruktur keamanan nasional di era ekonomi digital.

    Pratama menambahkan, Presiden dapat mempercepat proses pembentukan dengan menerbitkan peraturan turunan, menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta merekrut SDM dengan kompetensi teknis dan hukum yang kuat di bidang data dan keamanan siber.

    Percepatan pembentukan lembaga tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sekaligus legitimasi internasional Indonesia dalam kerja sama digital serta menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi data pribadi, ujar Pratama.

    Menurutnya, tanpa otoritas pengawas independen, implementasi transfer data lintas negara akan selalu berada dalam posisi rentan secara hukum dan tata kelola.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, proses pembentukan lembaga PDP masih berlangsung dan melibatkan pembicaraan lintas kementerian dan lembaga terkait.

    "Untuk lembaga PDP memang masih dalam perbicaraan dan juga harmonisasi di tingkat Sekretariat Negara, dan juga Kementerian PANRB. Jadi, kami mengikuti nanti badannya seperti apa, masih dalam perbicaraan," kata Meutya saat peluncuran Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    UU PDP mengamanatkan lembaga PDP sebagai otoritas independen yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, hingga mediasi terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Pemerintah belum menentukan bentuk dan desain kelembagaannya.

    UU PDP menjadi acuan dari 'wasit pelindungan data pribadi' yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

  • Pembentukan Lembaga Pengawas PDP Mendesak untuk Transfer Data

    Pembentukan Lembaga Pengawas PDP Mendesak untuk Transfer Data

    Ketiadaan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sorotan. Hal ini dinilai menimbulkan celah krusial terkait komitmen Indonesia dalam membuka transfer data pribadi lintas negara, termasuk dengan Amerika Serikat melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART).

    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga PDP selambatnya dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Lembaga ini dipandang penting karena memiliki otoritas untuk menilai kelayakan perlindungan data di negara tujuan.

    Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, menegaskan bahwa UU PDP mengatur penilaian kesetaraan perlindungan data lintas negara harus dilakukan oleh Lembaga Pengawas PDP sebagai otoritas independen.

    "Dalam konstruksi normatif Undang-Undang PDP, transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan standar Indonesia. Penilaian atas kesetaraan tersebut secara eksplisit diberikan kepada Lembaga PDP sebagai otoritas independen. Hingga saat ini, lembaga tersebut belum terbentuk dan belum menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang," ujar Pratama kepada detikINET, Selasa (24/2/2026).

    Menurut Pratama, tanpa kehadiran lembaga tersebut, pengakuan suatu negara dengan perlindungan data yang memadai berpotensi kehilangan landasan evaluasi yang objektif dan independen.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang dapat mengambil langkah sementara melalui regulasi atau keputusan eksekutif. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya menggantikan peran lembaga pengawas independen sebagaimana diatur undang-undang.

    "Tanpa lembaga independen yang memiliki mandat, kompetensi teknis, serta legitimasi hukum untuk melakukan evaluasi tersebut, maka keputusan pengakuan adequacy berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan politik, bukan sebagai hasil audit normatif dan teknis yang objektif," ujarnya.

    Desain kelembagaan dalam UU PDP sengaja memisahkan fungsi pembuat kebijakan dan pengawas kepatuhan. Hal ini bertujuan menjaga prinsip checks and balances dalam tata kelola data nasional.

    "Apabila fungsi penilaian dilakukan oleh cabang eksekutif yang juga menjadi pihak dalam perjanjian internasional, maka prinsip checks and balances menjadi tereduksi. Independensi otoritas pelindungan data merupakan fondasi kepercayaan publik dan kredibilitas internasional," jelasnya.

    Lebih lanjut, Pratama menilai ketiadaan Lembaga Pengawas PDP bukan hanya persoalan administratif, tetapi berdampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan hak digital masyarakat.

    Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap transfer data lintas negara dilakukan secara aman, sah, dan sesuai standar perlindungan yang berlaku. Potensi sengketa hukum, ketidakpastian regulasi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi dapat meningkat tanpa pengawasan independen.

  • Dua Aplikasi AI Android Bocorkan Jutaan Data Pengguna

    Dua Aplikasi AI Android Bocorkan Jutaan Data Pengguna

    Penggunaan aplikasi AI yang menjamur saat ini menawarkan kemudahan dalam pengeditan foto dan video melalui teks. Namun, investigasi terbaru mengungkapkan risiko keamanan yang signifikan, di mana beberapa aplikasi AI justru mengekspos data pribadi pengguna dalam skala besar.

    Cybernews melaporkan bahwa aplikasi Android bernama 'Video AI Art Generator & Maker' membocorkan sekitar 1,5 juta gambar pengguna, lebih dari 385.000 video, serta jutaan file media hasil produksi AI.

    Kerentanan ini ditemukan oleh peneliti keamanan yang menemukan konfigurasi yang salah pada bucket Google Cloud Storage. Kesalahan konfigurasi ini memungkinkan akses tidak sah ke data pribadi pengguna.

    Total data yang terekspos mencapai lebih dari 12 TB. Sebelum celah ini diperbaiki, aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari 500.000 kali.

    Aplikasi lain, IDMerit, juga ditemukan mengekspos data know-your-customer (KYC) serta informasi identitas pribadi pengguna dari 25 negara, terutama di Amerika Serikat.

    Data yang bocor termasuk nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan informasi kontak. Total ukuran data yang terekspos mencapai 1 TB, seperti dikutip dari Mashable, Selasa (24/2/2026).

    Kedua aplikasi ini didistribusikan melalui Google Play Store oleh pengembang bernama Codeway. Setelah dihubungi oleh Cybernews, Codeway segera melakukan perbaikan terhadap celah keamanan tersebut.

    Pakar keamanan siber mengingatkan pengguna untuk berhati-hati dalam mengunduh aplikasi AI dari pengembang yang tidak terpercaya. Banyak aplikasi AI menggunakan praktik "hardcoding secrets", yang menyisipkan informasi sensitif seperti kunci API, password, atau kunci enkripsi langsung ke dalam kode sumber aplikasi.

    Analisis Cybernews menemukan bahwa 72% dari ratusan aplikasi AI di Google Play Store memiliki tingkat keamanan yang serupa. Oleh karena itu, pengguna Android perlu meningkatkan kewaspadaan saat mengunduh aplikasi AI, bahkan dari sumber resmi seperti Google Play Store.

  • Keamanan WhatsApp Digugat di AS, Meta Dituding Bisa Akses Chat Privat Pengguna

    Keamanan WhatsApp Digugat di AS, Meta Dituding Bisa Akses Chat Privat Pengguna

    Raksasa teknologi Meta menghadapi tantangan hukum serius setelah sekelompok pengguna dari berbagai negara melayangkan gugatan terkait sistem keamanan WhatsApp. Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di San Francisco pada Jumat (23/1/2026) ini menuding bahwa klaim enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) pada aplikasi tersebut tidak sesuai dengan realitas teknis di lapangan.

    Para penggugat yang berasal dari Australia, Brazil, India, Meksiko, hingga Afrika Selatan menyatakan bahwa staf internal Meta memiliki kemampuan untuk mengakses, menyimpan, dan menganalisis hampir seluruh pesan yang seharusnya bersifat privat. Dalam dokumen hukum tersebut, disebutkan bahwa tim engineering Meta diduga dapat memberikan akses chat pengguna mana pun hanya melalui permintaan sistem internal tanpa prosedur pemeriksaan yang ketat.

    Sistem tersebut diklaim mampu menampilkan jendela baru di komputer staf yang menyajikan riwayat pesan pengguna berdasarkan User ID, termasuk pesan-pesan yang telah dihapus sejak awal akun dibuat. Selain itu, muncul tuduhan bahwa perusahaan memberikan ancaman bagi karyawan yang berupaya membocorkan praktik internal ini ke publik.

    Polemik ini memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh teknologi dunia, termasuk pemilik platform X Elon Musk dan CEO Telegram Pavel Durov. Di sisi lain, situasi ini berdampak pada operasional WhatsApp di Rusia. Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi layanan dan bersiap melakukan pemblokiran total yang berisiko mengisolasi ratusan juta penggunanya di negara tersebut.

    Menanggapi serangan hukum dan kritik global tersebut, manajemen Meta melalui juru bicara WhatsApp, Andy Stone, membantah keras seluruh poin gugatan. Stone menegaskan bahwa protokol Signal telah digunakan untuk enkripsi WhatsApp selama satu dekade terakhir guna menjamin kerahasiaan komunikasi pengguna.

    "Setiap klaim bahwa pesan WhatsApp tidak dienkripsi adalah sepenuhnya tidak masuk akal. Gugatan ini hanyalah fiksi yang tak berdasar," tegas Andy Stone dalam pernyataan resminya. Hingga saat ini, pihak pengacara penggugat tetap mendesak pengadilan untuk mengabulkan tuntutan serta memberikan ganti rugi atas dugaan penipuan terhadap miliaran pengguna di seluruh dunia.

  • Peneliti Hengkang, OpenAI Terancam Ulangi Kesalahan Facebook

    Peneliti Hengkang, OpenAI Terancam Ulangi Kesalahan Facebook

    Jakarta – OpenAI ditinggal seorang peneliti penting setelah memulai uji coba iklan di ChatGPT. Peneliti tersebut memperingatkan OpenAI berpotensi mengulangi kesalahan Facebook terkait iklan di ChatGPT.

    Zoë Hitzig, seorang pakar ekonomi yang bekerja di OpenAI selama dua tahun, mengungkapkan kekhawatirannya soal arah ChatGPT dalam kolom opini di The New York Times. Ia bertugas membantu membentuk dan menentukan harga model AI.

    "Dulu saya percaya bahwa saya dapat membantu orang-orang yang mengembangkan AI untuk mengantisipasi masalah yang akan ditimbulkan," tulis Hitzig, seperti dikutip dari ArsTechnica, Sabtu (14/2/2026).

    "Minggu ini mengonfirmasi kesadaran saya yang perlahan terwujud bahwa OpenAI tampaknya telah berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya bantu jawab," sambungnya.

    Hitzig berargumen bahwa sifat data pengguna yang diketahui oleh ChatGPT membuat iklan di platform AI ini sangat berisiko. Ia mencontohkan, banyak pengguna yang menggunakan ChatGPT membicarakan masalah kesehatan, percintaan, hingga agama karena mereka meyakini ChatGPT tidak memiliki agenda tersembunyi.

    Kekhawatiran akan Pengulangan Sejarah Facebook

    Hitzig menghubungkan uji coba iklan di ChatGPT dengan sejarah awal Facebook. Dahulu, Facebook menjanjikan pengguna tetap bisa mengendalikan datanya dan memberikan opsi untuk memberikan opini terkait perubahan kebijakan yang signifikan.

    Hitzig menulis janji itu sudah terkikis seiring berjalannya waktu. Federal Trade Commission menemukan perubahan privasi Facebook yang dirilis untuk memudahkan pengguna mengendalikan datanya malah berfungsi sebaliknya. Ia memperingatkan hal yang sama dapat terjadi pada OpenAI dan ChatGPT.

    "Saya yakin interasi pertama iklan (di ChatGPT) akan mengikuti prinsip tersebut. Namun saya khawatir iterasi selanjutnya tidak akan demikian karena perusahaan sedang membangun mesin ekonomi yang menciptakan insentif kuat untuk mengabaikan aturannya sendiri," tulis Hitzig.

    Pengunduran diri Hitzig diumumkan tidak lama setelah OpenAI mulai menguji coba iklan di ChatGPT untuk pengguna di Amerika Serikat. Pengguna tier gratis dan pelanggan paket hemat ChatGPT Go akan melihat iklan di aplikasi ChatGPT.

    Berikut adalah rincian paket ChatGPT yang menampilkan iklan:

    Paket ChatGPT Status Iklan
    Gratis Menampilkan iklan
    ChatGPT Go Menampilkan iklan
    ChatGPT Plus Tidak menampilkan iklan
    Pro Tidak menampilkan iklan
    Business Tidak menampilkan iklan
    Enterprise Tidak menampilkan iklan
    Education Tidak menampilkan iklan

    Pelanggan paket lain seperti ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise, dan Education tidak akan melihat iklan. OpenAI mengatakan iklan akan tampil di bawah jawaban dari ChatGPT dengan label khusus dan tidak akan memengaruhi jawaban chatbot ini.