Persetujuan transfer data pribadi lintas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat mendorong desakan pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar dipercepat.
Lembaga PDP ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seharusnya sudah terbentuk maksimal dua tahun setelah UU disahkan.
Chairman Lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, pada Selasa (24/2/2026) menyampaikan kepada detikINET bahwa pemerintah perlu menjadikan pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengawas PDP sebagai prioritas nasional, terlebih di tengah peningkatan kerja sama digital global.
Menurut Pratama, pembentukan lembaga ini jangan dianggap sebagai beban administratif, namun sebagai infrastruktur keamanan nasional di era ekonomi digital.
Pratama menambahkan, Presiden dapat mempercepat proses pembentukan dengan menerbitkan peraturan turunan, menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta merekrut SDM dengan kompetensi teknis dan hukum yang kuat di bidang data dan keamanan siber.
Percepatan pembentukan lembaga tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sekaligus legitimasi internasional Indonesia dalam kerja sama digital serta menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi data pribadi, ujar Pratama.
Menurutnya, tanpa otoritas pengawas independen, implementasi transfer data lintas negara akan selalu berada dalam posisi rentan secara hukum dan tata kelola.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, proses pembentukan lembaga PDP masih berlangsung dan melibatkan pembicaraan lintas kementerian dan lembaga terkait.
"Untuk lembaga PDP memang masih dalam perbicaraan dan juga harmonisasi di tingkat Sekretariat Negara, dan juga Kementerian PANRB. Jadi, kami mengikuti nanti badannya seperti apa, masih dalam perbicaraan," kata Meutya saat peluncuran Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).
UU PDP mengamanatkan lembaga PDP sebagai otoritas independen yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, hingga mediasi terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Pemerintah belum menentukan bentuk dan desain kelembagaannya.
UU PDP menjadi acuan dari 'wasit pelindungan data pribadi' yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.




